JAKARTA,REPORTER.ID – Terkait dengan kebijakan afirmasi Kapolri tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua), anggota DPD-RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengapresiasinya. Menurut Filep, kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi pemuda pemudi Papua. Apalagi penetapan dilakukan secara besar-besaran di lingkungan Polda Papua maupun Papua barat.
Sebelumnya, Filep telah menyuarakan aspirasinya terkait promosi Perwira kepada Kapolri guna pemberdayaan Anak Asli Papua di lingkungan Polri. Hal itu disampaikan saat rapat antara Komite I DPD RI bersama Kepolisian.
“Kami sangat mengapresiasi karena Kapolri secara cepat mengakomodir dengan baik apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, khususnya dalam perekrutan perwira dan Tamtama,” tegas Filep, Sabtu (13/3).
Filep berharap, langkah tersebut jalan untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) termasuk dalam penempatan jabatan strategis ke depan, baik sebagai pimpinan di Papua atau di luar tanah Papua.
“Inilah menurut kami langkah yang sangat tepat untuk memperdayakan OAP dari sisi Polri dan TNI, sehingga benar-benar menyiapkan anak-anak OAP sebagai pemimpin masa depan.” ungkapnya.
Menurut Filep, Kapolri mampu menerjemahkan keinginan masyarakat. Kapolri benar-benar menangkap kebutuhan daerah terutama perasaan anak anak Papua untuk terlibat lebih di lembaga penting itu.
Filep juga mengapresiasi Kapolda Papua Barat, sebab Kapolda telah menunjukkan sikap arif bijaksana kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang diambil Kapolri.
Namun, doktor dari Unhas ini meminta agar proses yang dilakukan benar-benar diawasi secara ketat, jangan sampai tujuan afirmasi presentase untuk OAP dikurangi secara jumlah.
“Info terbaru, anak-anak kita di Provinsi Papua melakukan protes. Rasio OAP jumlahnya masih kurang. Ini penting untuk diawasi,” kata Filep.
Sebab, Ia tidak ingin ada diskriminasi dan ketidakadilan yang tumbuh di tubuh Polri maupun TNI. Apalagi kebijakan otsus jelas-jelas menekankan pada pengutamaan Orang Asli Papua.
Untuk itu, ia meminta Polda sekaligus Polri menyikapi problem di lapangan dengan serius sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
“Intinya, kita apresiasi kebijakan, tapi jangan lupa pengawasan ketat karena masih ada beberapa masalah yang kita dengar dalam proses rekrutmen dilapangan,” pungkasnya.
