Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap ruang kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di DPR, rumah dinas, dan rumah pribadi politisi Golkar itu menjadi isu paling menarik hari ini. Pasalnya, penggeledahan terkait penyelidikan kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai itu dibenarkan tanpa tedeng aling-aling oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Apalagi, penggeledahan di ruang kerja Aziz juga dikawal Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman.
Berita menarik lainnya adalah pelantikan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM serta Kepala LIPI Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4).
Sementara Bambang Brodjonegoro yang mengundurkan diri dari Kemenristek/Kepala BRIN, konon akan menempati posisi sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sambil menunggu UU Ibu Kota Negara Baru yang akan dibahas di DPR,
Isu lain yang tak kalah seru adalah silang pendapat soal penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman antara Ketua Tim Hukum Munarman, Hariadi Nasution dengan pihak Mabes Polri yang dalam hal ini diwakili Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan. Perdebatannya cukup seru karena masing-masing pihak punya landasan berpijak sendiri-sendiri. Berikut isu selengkapnya.
1.Penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di DPR, rumah dinas, dan rumah pribadinya terkait penyelidikan kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai pada Rabu (28/4) malam.
Penggeledahan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. “Kami sampaikan bahwa KPK akan terus bekerja kerja untuk mencari keterangan dan bukti. Hari (ini) tim penyidik KPK geledah di berbagai lokasi ruang kerja di DPR RI, rumah dinas, dan rumah pribadi,” tegas Firli Bahuri, kemarin.
Firli mengatakan, KPK akan bekerja keras untuk mencari bukti-bukti. Sebab, seseorang dapat menjadi tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kecukupan alat bukti.
“Bukan pendapat, bukan persepsi, dan bukan juga asumsi apalagi halusinasi. Kita akan dalami dan pelajari, telaah keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya untuk membuat terangnya suatu peristiwa, perbuatan, dan siapa pelakunya. Sekali lagi semua tindakan untuk menduga seseorang sebagai tersangka beralaskan kecukupan bukti. KPK tidak akan pandang dulu dalam bertindak, karena itu prinsip kerja kami,” ujar Firli lagi.
Seperti diketahui, dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Pemerintah Kota Tanjungbalai muncul dalam konstruksi perkara yang menjerat penyidik KPK asal kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS). Stepanus diduga menerima uang senilai Rp 1,3 miliar usai bertemu Syahrial di rumah dinas Azis pada Oktober 2020 lalu.
Jubir KPK Ali Fikri menerangkan, setelah menggeledah empat lokasi, di antaranya ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tim Penyidik KPK menemukan bukti-bukti terkait dengan perkara berupa dokumen dan barang. “Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan perkara,” katanya kepada wartawan, Kamis (29/4).
Ali mengatakan bukti-bukti tersebut akan diproses lebih lanjut. KPK juga mengajukan penyitaan bukti tersebut untuk melengkapi berkas perkara. “Selanjutnya bukti-bukti ini akan segera dilakukan analisis mendalam serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud,” ujarnya.
2. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman menyatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Habiburokhman mengatakan, MKD hanya mendampingi para penyidik KPK yang menjalankan tugas penggeledahan. “Intinya kami tidak intervensi kerja KPK, teman-teman KPK. Kami menjalankan fungsi pendampingan dalam penggeledahan ini,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (28/4), Politikus Gerindra itu menjelaskan, salah satu tugas MKD adalah menampingi jalannya pemeriksaan dan penggeledahan oleh aparat penegak hukum.
3. Presiden Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4). Mensesneg) Pratikno mengatakan, pengumuman dan pelantikan menteri tersebut bukanlah perombakan kabinet besar-besaran tetapi hanya perubahan nomenklatur saja. Sebab, para menteri yang akan menjabat sama dengan nama yang sebelumnya memimpin kementerian/lembaga itu.
Menristekdikti/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sebelum pelantikan, Bambang Brodjonegoro mengundurkan diri sebagai Menristekdikti/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai gantinya, Presiden Jokowi melantiknya Kepala LIPI Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN.
Konon Bambang Brodjonegoro akan menempati posisi sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sambil menunggu UU Ibu Kota Negara Baru yang akan dibahas di DPR, Bambang kembali menekuni dunia lamanya yakni mengajar di UI sebagai guru besar
4. Berapa kekayaan Menteri Nadiem dan Menteri Bahlil? Berdasarkan LHKPN pada 19 Desember 2019, Nadiem Makarim punya kekayaan sebanyak Rp 1.225.006.640.485. Sementara Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang pernah jadi sopir angkot di masa remajanya dulu mempunyai kekayaan sebesar Rp 300.445.709.773.
5. Ketua Tim Hukum Munarman, Hariadi Nasution menyebut, penangkapan kliennya menyalahi prinsip hukum dan HAM. Penangkapan terhadap Munarman tidak sesuai Pasal 28 Ayat (3) UU No, 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia,” kata Hariadi dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4).
Hariadi menyatakan, setiap proses penegakan hukum harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan asas hukum. Terlebih, Munarman adalah seorang advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Sehingga apabila dipanggil secara patut-pun klien kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut. Akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klilen kami, tidak pernah ada sepucuk surat pun diterima klien kami sebagai panggilan,” ujar Hariadi.
6. Hariadi menyebutkan, sejak awal ormas FPI membantah dengan keras bahwa tindakan ISIS tidak sesuai dengan yang diyakini oleh Munarman. “Klien kami justru pada beberapa kesempatan selalu memperingatkan kepada masyarakat luas akan bahaya situs-situs dan atau ajakan-ajakan yang mengarah kepada aksi-aksi terorisme dan tindakan inkonstitusional lainnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Hariadi menjelaskan, temuan bahan berbahaya di gedung eks Sekretariat DPP FPI oleh pihak kepolisian adalah deterjen dan obat pembersih toilet. Bahan-bahan itu, biasa digunakan untuk kerja bakti bersih-bersih tempat wudhu dan toilet masjid dan mushala. Terkait buku-buku yang di sita di rumah Munarman,
Hariadi menerangkan, buku-buku itu merupakan koleksi intelektual yang mengisi perpustakaan Munarman. “Berdasarkan banyaknya kesalahan prosedur penegakan hukum yang mengamputasi hak asasi klien kami, makaya kami akan melakukan perlawanan hukum sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku di Republik Indonesia,” ujar Hariadi.
7. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan menyatakan, eks Sekretaris Umum FPI Munarman telah berstatus tersangka saat ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri pada Selasa (27/4) sore. Surat penetapan tersangka bertanggal 20 April 2021, selanjutnya polisi mengeluarkan surat perintah dan pemberitahuan penangkapan tanggal 27 April 2021. Munarman disangka melanggar Pasal 14 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 15 jo Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ramadhan menegaskan, penetapan tersangka Munarman telah disampaikan ke Kejaksaan RI. Selain itu, surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan telah disampaikan kepada keluarga Munarman. “Jadi disampaikan dan diterima serta ditandatangani. Artinya penangkapan Saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan,” tuturnya.
Ramadhan mengakui, hingga saat ini belum ada surat perintah penahanan terhadap Munarman, ia masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. “Penyidik Densus 88 belum mengeluarkan surat perintah penahanan,” ujar Ramadhan.
8. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan membeberkan alasan mengapa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditutup matanya saat tiba di Polda Metro Jaya, Selasa (27/4). Menurut Ramadhan, hal tersebut sesuai standar internasional dalam menangkap pelaku tindak pidana terorisme. “Ya itu kan standar internasional penangkapan tersangka teroris, ya harus seperti itu,” kata Ramadhan saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4).
Ramadhan juga mengungkap alasan mengapa tangan Munarman diborgol. Menurutnya, pemborgolan itu menunjukkan bahwa di mata hukum seluruh orang diperlakukan sama. Ia menegaskan, semua orang tidak ada yang berbeda di mata hukum. “Jadi dalam hukum itu ada asas persamaan di muka hukum, semua pelaku teror juga ditutup matanya,” tuturnya. Ia heran, mengapa hal itu diributkan, bukankah semua orang diperlakukan sama di muka hukum?
9. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menangkap 6 petugas rapid test antigen di Ruang Layanan Antigen Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu International, Deliserdang. Petugas menyita ratusan alat rapid test antigen bekas yang mereka gunakan untuk pengambilan sampel.
“Personel mengamankan 6 orang petugas yang melakukan pemeriksaan rapid test di sana kemarin sore. Enam orang yang diamankan saat ini tengah dimintai keterangan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (28/4).
Hadi menjelaskan personel Krimsus Polda Sumut menggerebek Ruang Layanan Antigen tersebut pada Selasa (27/4) sekitar pukul 15.05 WIB. Di sana personel Krimsus Polda Sumut langsung melakukan penggeledahan. “Barang bukti seperti alat rapid antigen juga telah disita. Apakah ada penggunaan alat rapid antigen bekas, dugaannya mengarah ke sana. Tapi masih didalami oleh penyidik,” ujarnya.
10. Jokowi dan Prabowo Rapat Tertutup, Bahas Alutsista Negara. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Azhar Simanjuntak mengakui Presiden Jokowi dan Menhen Prabowo Subianto telah bertemu untuk membahas pembenahan alutsista Indonesia.
“Hari ini Pak Prabowo rapat terbatas dengan Presiden, salah satu pembicaraannya adalah menjaga konsistensi itu [MEF],” ujar Dahnil, Rabu (28/4). Dahnil menyampaikan hasil rapat Prabowo dengan Jokowi akan dibawa ke DPR. Kemenhan membuka pintu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
11. TNI AL memastikan KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan utara Bali tak pernah absen melakukan latihan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pernyataan iitu menjawab tudingan salah satu surat kabar Korea Selatan, Hankook Ilbo yang menyebut kapal selam yang sudah menemani TNI AL selama lebih 40 tahun itu tak pernah berlatih dalam kurun waktu tiga tahun ini.
Melalui keterangan tertulis, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Dalam rilis tersebut Dispenal mengatakan, selama 3 tahun terakhir, KRI Nanggala-402 justru menjadi salah satu kapal selam TNI AL yang paling aktif beroperasi dibanding empat kapal selam lainnya.
“Berkaitan dengan isi berita tersebut tidak sesuai dengan fakta kenyataan di mana sebenarnya selama tiga tahun terakhir KRI Nanggala-402 termasuk kapal perang yang aktif melaksanakan latihan dan operasi,” terang Dispenal, Rabu (28/4).
12. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menyebut, KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali sempat berlayar seminggu sebelum insiden itu terjadi pada Rabu (21/4). KRI Nanggala juga sempat uji coba atau latihan penembakan torpedo untuk memastikan kesiapan kapal. “Semua sudah disiapkan satu minggu sebelum latihan, kapal sudah berlayar, sudah melaksanakan latihan penembakan torpedo untuk meyakinkan (kesiapan),” kata Ahmadi dalam keterangan, Rabu (28/4).
13. Polri berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,5 ton dalam operas selama 5 hari, dari tanggal 10 April hingga 15 April 2021. Jumlah pelaku yang tertangkap 18 orang, terdiri dari 7 WNI dan satu orang warga negara Nigeria, yang tergabung dalam jaringan narkotika Timur Tengah-Malaysia-Indonesia.
“Kita berhasil mengungkap penyelundupan 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah,” kata Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4). Menurut Jenderal Sigit, apabila ditotal dalam bentuk rupiah, 2,5 ton sabu tersebut bernilai Rp 1,2 triliun. “Totalnya apabila diuangkan maka kurang lebih senilai Rp 1,2 triliun,” tuturnya.
14. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota Polri untuk memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. “Tidak ada toleransi bagi para pengguna ataupun pelaku utamanya. Beri tindakan tegas dan usut tuntas sampai ke akar-akarnya,” kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4).
Sigit menegaskan, apabila ada anggota Polri yang terlibat dalam jaringan narkoba harus diusut tuntas. Ia minta seluruh jajarannya untuk berkoordinasi dengan BNN, Ditjen Be dan Cukai dan stake holder lainnya. “Juga dengan rekan-rekan kita yang ada di Lapas untuk memonitor peredaran narkoba sehingga bisa kita cegah semaksimal mungkin,” pintanya.
15. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi penghargaan kenaikan pangkat kepada dua anggota polisi yang terluka dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dua anggota Polri tersebut adalah Ipda Naton Tonapa dan Bripka Moh Syaifudin yang hingga sekarang masih menjalani perawatan.
Ditegaskan Sigit, terhadap Bharada I Komang yang gugur dalam baku tembak tersebut juga akan diberikan penghargaan. “Institusi Polri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum dan memberikan kenaikan pangkat luar biasa dengan gelar anumerta,” ujar Jenderal Sigit.
16. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan motivasi kepada seluruh jajarannya untuk terus bersemangat menjalankan tugas mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hal tersebut disampaikan Sigit terkait terjadinya baku tembak jajarannya dengan KKB di Kabupaten Puncak, Papua beberapa hari belakangan. “Saya berikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua agar terus bersemangat,” kata Sigit dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4).
17. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah akan melanjutkan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat asli Papua guna mencari penyelesaian dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). Bahkan Moeldoko mengaku, hingga saat ini masih sering lakukan diskusi dengan kalangan akademisi hingga tokoh asli Papua. “Akan kita lanjutkan dialog ini karena kita menginginkan penyelesaian yang sangat tepat, penyelesaian yang pas, tidak mengorbankan banyak pihak,” tegasnya dalam “Penandatanganan MoU Festival HAM 2021”, Rabu (28/4).
Moeldoko menegaskan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan TNI dan Polri agar menangani konflik KKB di Papua dengan cara yang proporsional dan terukur. Jokowi, kata Moekdoko, juga mengingatkan penanganan masalah itu harus menghormati HAM. “Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM,” ucapnya.
18. Mendagri Tito Karnavian mengimbau semua pihak untuk terus mengampanyekan penerapan protokol kesehatan. Tito mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan lelah dalam penerapan protokol kesehatan serta berkaca pada kasus lonjakan Covid-19 di India. “Kita jangan lengah dan jangan lelah untuk mengampanyekan terus pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas yang tidak perlu,” kata Tito, Rabu (28/4).
Tito memberikan contoh, masyarakat di India pernah lengah dan terlalu menikmati euforia melandainya kasus Covid-19 dengan melakukan aktivitas yang mengabaikan protokol kesehatan yang akhirnya penyebaran Covid-19 kembali meningkat. Tito berharap agar masyarakat Indonesia mengambil pelajaran dari kasus tersebut dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Kita jangan lengah, kita harus belajar dari problem yang ada di India,” ujar Tito.
19. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan, PT Aero Citra Kargo (ACK) bukan milik Menhan Prabowo Subianto. Penegasan itu membantah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ardi Wijaya selaku Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (28/4) malam. “Kedua, terhadap kesaksian Ardi Wijaya bahwa PT ACK milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia,” kata Edhy Prabowo di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin malam.
Jubir Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak juga membantah kepemilikan PT ACK yang disangkutpautkan dengan Prabowo. “Tidak benar, PT ACK itu bukan milik pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan pak Prabowo,” kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (28/4).
Namun KPK akan mendalami munculnya nama Menhan Prabowo Subianto dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Seluruh keterangan saksi maupun fakta persidangan dalam perkara ini, tentu telah dicatat oleh tim JPU [Jaksa Penuntut Umum] KPK. ” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (28/4).
20. Presiden Jokowi masih khawatir soal mudik lebaran meskipun pemerintah telah memberlakukan pengetatan dan pelarangan mudik Lebaran 2021. Terutama melihat hasil survey yang menunjukkan bahwa ada 7 persen masyarakat Indonesia (setara 18,9 juta orang) yang tetap ingin mudik. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk hati-hati dan waspada agar lonjakan kasus Corona setelah Lebaran tahun ini tak seperti di tahun 2020.
Presiden Jokowi mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah orang yang disuntik vaksin COVID-19. Menurutnya, data per 27 April 2021, ada 19 juta dosis vaksin COVID-19 yang sudah disuntikkan. Jokowi meminta agar vaksinasi di daerah jangan sampai berhenti. Dia menegaskan jangan sampai ada stok vaksin COVID-19. “Sampai 27 April yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli bisa mencapai 70 juta orang,” ujar Jokowi dalam pengarahannya kepada kepala daerah yang disiarkan melalu Youtube Channel, Kamis (29/4).
21. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan perubahan nama kawasan Kota Tua menjadi Batavia. Sebab, Batavia merupakan nama yang pernah digunakan pemerintah Hindia-Belanda.
“Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk menamai kawasan ini sebagaimana dulu dinamai, seperti yang tertulis di belakang ini, Batavia,” kata Anies Baswedan saat menghadiri penandatangan perjanjian pokok tentang pembentukan perusahaan patungan pengelola kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa, Rabu (28/4). Acara ini dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno. (HPS)
