JAKARTA,REPORTER.ID – Wacana Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani yang akan memperpanjang PPKM Darurat hngga enam (6) minggu ke depan perlu dikaji dengan matang. Sementara itu PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga hari ini keberhasilannya kita tunggu sampai tiga hari ke depan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Yang terpenting lanjut Ketua Harian DPP Gerindra itu, seluruh masyarakat mematuhi dan disiplin dalam menjalakan prokes. Sebab, aturan sebaik apapun jika masih ada masyarakat yang abai bahkan sengaja menyebarkan berita hoaks tentang covid-19, maka penekanan covid-19 seperti ditargetkan akan sulit tercapai.
Selain itu, ia meminta tidak terjadi multi tafsir dalam penerapan PPKM Darurat ini. “Saya masih melihat di daerah-daerah masih terjadi multi tafsir dalam penerapan pelaksanaan PPKM Darurat ini antara aparat dengan masyarakat. Sehingga sosialisasinya juga harus terus dilakukan,” ungkapnya.
Menyinggung vaksinasi berbayar, Dasco kembali menegaskan bahwa vaksin mandiri itu jalan, dan vaksin gratis yang diprogramkan pemerintah juga harus tetap jalan. “Langkah itu agar vaksinasi dan pencegahan covid-19 berhasil sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.
Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021). “PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan jika risiko pandemi Covid-19 masih tinggi dan PPKM Darurat ini sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. “PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4 persen – 5,4 persen,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN. Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.
“Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Sehingga diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan,” ungkapnya.