Isu menarik yang menjadi sorotan publik pagi ini adalah soal tidak kompaknya Polda Sumsel terkait kasus sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio. Karena di satu sisi, Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncuro mengatakan, Polda Sumsel menetapkan Heriyanti, anak bungsu almarhum Akidi Tio sebagai tersangka. Tetapi di sisi lain. Kabid Humas Polda Sumsel Supriadi membantahnya. Ia ngatakan, saat ini Heriyanti, anak Akidi Tio masih dimintai keterangan terkait sumbangan Rp 2 triliun.
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan atau memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terhitung 3 hingga 9 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Jokowi, Senin (2/8) malam. “Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Setelah beritanya jadi viral di media, eks jaksa Pinangki Sirna Malasari — terpidana kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra –, dieksekusi ke Lapas Anak dan Wanita Tangerang, Banten. Eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum pada Senin (2/8) pukul 14.00 WIB. “Benar (sudah dieksekusi),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso.
Berita lain yang menghibur adalah keberhasilan pemain ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu yang meraih medali emas cabor bulu tangkis dalam Olimpiade Tokyo 2020 setelah menumbangkan pasangan ganda putri asal China, Chen Qingchen-Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15. Kemenangan Greysia/Apriyani kali ini menjadi obat sekaligus hiburan bagi rakyat Indonesia yang sedang melawan pandemi Covid-19.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak Kemenpora memberikan bonus kepada pasangan ganda putri bulutangkis Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu tanpa ada penundaan. Ia tekankan tidak ada delay atau penundaan terhadap pemberian bonus kepada dua atlet yang berhasil meraih emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncuro mengatakan, Polda Sumsel menetapkan Heriyanti, anak bungsu almarhum Akidi Tio, sebagai tersangka, Senin (2/8). Ratno menyebut, Heriyanti dikenakan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong. Penetapan Heriyanti sebagai tersangka terkait uang Rp 2 triliun yang akan disumbangkan keluarga Akidi. Hal itu disampaikan Ratno saat bertemu dengan Gubernu Sumsel Herman Deru di Kantor Gubernur Sumsel, Senin siang.
2. Sebelum menangkap dan menetapkan Heriyanti, anak bungsu almarhum Akidi Tio sebagai tersangka atas kasus penipuan sumbangan Rp 2 triliun, polisi telah membentuk tim untuk mengungkap kebenaran sumbangan yang akan diberikan tersebut. Hasilnya, setelah dilakukan penyelidikan selama sepekan, bantuan tersebut ternyata penipuan.
“Kapolda sebelumnya membentuk tim. Tim pertama menyelidiki kebenaran asal-usul komitmen itu (bantuan), tim kedua soal penanganan uang karena jumlah banyak. Hasilnya ternyata ada penipuan,” kata Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncuro saat menggelar pers rilis bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (2/8).
Kata Ratno, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, Heriyanti ternyata sebelumnya pernah terlibat kasus penipuan. Namun, Ratno tidak menjelaskan kasus yang pernah dilakukan tersangka. “Ini kasus kedua tersangka. Saya tidak bisa sampaikan lagi, nanti akan dijelaskan,” ujarnya.
3. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Supriadi mengatakan, saat ini Heriyanti, anak Akidi Tio masih dimintai keterangan terkait sumbangan Rp 2 triliun yang rencananya akan diberikan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumsel. Dia membantah pernyataan Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro yang menyebut Heriyanti telah menjadi tersangka terkait kasus hoaks sumbangan Rp 2 triliun. Supriadi mengatakan, saat penyerahan sumbangan secara simbolis di Mapolda Sumsel, Senin (26/7), dana Rp 2 triliun itu direncanakan cair, Senin (2/8) pukul 14.00 WIB dengan menggunakan bilyet giro Bank Mandiri.
Namun, sampai waktu yang ditentukan, uang tersebut ternyata belum bisa dicairkan karena mengalami beberapa kendala. “Tidak ada prank. Pada hari ini, ibu Heriyanti kita undang ke Polda. Perlu digarisbawahi, kita undang bukan kita tangkap. Kita undang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait penyerahan dana Rp 2 triliun melalui bilyet giro,” kata Supriadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, di Mapolda Sumsel, Senin (2/8).
4. Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Polda Sumsel mengusut tuntas polemik yang disebabkan prank bantuan Rp2 triliun dari Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 di Sumsel. Ia menilai persoalan ini menambah gaduh situasi penanganan pandemi Covid-19. “Sebagai pimpinan daerah saya minta Polri menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik sehingga penanganan Covid-19 menjadi terusik,” ujar Herman Deru, Senin (2/8) siang.
Deru meminta masyarakat bersabar dalam menanggapi situasi ini dan memberikan kesempatan kepada Polda Sumsel untuk menuntaskan kasus ini. Ia mengapresiasi tindakan Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri yang sudah transparan sejak awal dengan mengundang seluruh instansi saat penerimaan bantuan secara simbolis. “Saya waktu itu hanya diundang saja. Kalau saya ditawari pasti harus dilacak dulu dari mana sumbernya. Meskipun ada yang mau memberi bantuan, kalau saya tidak akan permah mau terimau kecuali bentuknya material (barang),” kata Herman Deru.
5. Anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti dijemput penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan terkait pemberian sumbangan secara simbolis sebesar Rp 2 triliun. Ia tiba di Mapolda Sumsel sekitar pukul 13.14 WIB dan langsung dibawa masuk ke lantai dua Gedung Widodo Budidarmo Ditreskrimum Polda Sumsel. Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan juga ikut diperiksa intensif oleh penyidik Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terkait polemik sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.
Heriyanti, anak bungsu Akidi Tio keluar dari Gedung Widodo Budidarmo Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Senin (2/8) pukul 21.59 WIB. Ia diperiksa secara intensif selama 9 jam terkait. Berdasarkan pantauan, Heriyanti keluar gedung bersama suaminya Rudi Sutadi dan seorang anak laki-lakinya. Mereka dikawal beberapa penyidik Polda Sumsel. Heriyanti bersama keluarga masuk ke dalam mobil penyidik tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Sementara dokter pribadi keluarga, Hardi Darmawan selesai diperiksa pada pukul 20.17 WIB. “Saya lelah,” ujar Hardi singkat seraya masuk ke dalam mobil dan pergi dari Mapolda Sumsel.
Menurut Kabid Humas Komisaris Besar Supriadi, Heriyanti tidak ditahan usai pemeriksaan. “Yang bersangkutan diundang ke Polda Sumsel untuk mengklarifikasi perihal uang bantuan tersebut. Saat dicek di Bank Mandiri pulul 14.00 WIB, uang tersebut belum ada sehingga penyidik Ditreskrimum meminta Heriyanti untuk datang dan menjelaskannya,” kata Supriadi.
6. Polda Sumsel menggunakan pasal penghinaan negara dan penyiaran berita tidak pasti untuk menjerat Heriyanti, anak Akidi Tio terkait pemberian sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang bermasalah. “Akan kita kenakan UU nomor 1 tahun 1946, pasal 15 dan 16. Ancaman (pidana) di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan,” ujar Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro, Senin (2/8).
Ratno mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami motif yang melatarbelakangi Heryanti melakukan hal tersebut. Pihaknya masih menyelidiki seberapa jauh keterlibatan dokter pribadi keluarga Akidi, Hardi Darmawan yang menjadi perantara dalam pemberian bantuan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri.
7. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan atau memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terhitung 3 hingga 9 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Jokowi, Senin (2/8) malam. “Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Jokowi, nantinya PPKM Level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten/kota. Namun, wilayah mana yang akan menerapkan PPKM Level 4 akan diumumkan Menkonya. “Dengan penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat seusai kondisi di masing-masing daerah,” ucap Jokowi. Jokowi mengklaim bahwa PPKM Level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan.
“Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” ujarnya seraya menambahkan, perbaikan itu membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4, dengan sejumlah penyesuaian aturan terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat.
8. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tak bisa menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat terlalu panjang. Jokowi hanya memperpanjang PPKM Level 4 di sejumlah kabupaten/kota tertentu hingga 9 Agustus 2021.
Ia kembali menyinggung istilah gas dan rem. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan masalah kesehatan dan perekonomian saat membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19. “Untuk itu gas dan rem harus dilakukan dinamis sesuai perkembangan Covid-19 di hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan sama (pembatasan) dalam durasi panjang,” kata Jokowi dalam pidato yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8).
9. Menko Marves merangkap Koordinator PPKM Level 4 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali masih harus melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, karena kasus kematian pasien positif Covid-19 melonjak.
“Terdapat beberapa kabupaten/kota yang akhirnya harus kembali ke [PPKM] Level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tapi lebih ke peningkatan kasus kematian,” kata Luhut dalam jumpa pers, Senin (2/8).
Luhut mengatakan, daerah yang menerapkan PPKM bakal diumumkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut empat daerah yakni Bali, Malang Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Solo Raya perlu mendapat perhatian khusus karena kasus positif Covid-19, positivity rate, hingga dan kasus kematian masih tinggi.
Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 berisiko tinggi. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penanganan pada pasien saat isolasi mandiri.
10. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, tingkat reproduksi kasus Covid-19 di Indonesia belum bisa disebut terkendali. Saat ini, tingkat reproduksi kasus Covid-19 di Tanah Air sebesar 1,2-1,5. “Jadi kalau kita lihat di sini reproduksi saat ini 1,2-1,5 dengan penerapan disiplin 3M dan upaya testing, tracing, treatment yang kita lakukan berapa waktu yang lalu. Nah wabah ini bisa terkendali angka reproduksinya bila di bawah 1 atau 0,9,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (2/8).
Luhut mengatakan, angka reproduksi Covid-19 adalah rata-rata jumlah kasus yang baru disebabkan ditularkan oleh setiap orang terinfeksi pada masa infeksius 10-14 hari. Angka ini merupakan perhitungan dari seberapa mudah virus dapat ditularkan, durasi, serta lama kontak antara sumber dengan populasi masyarakat yang rentan. Luhut menyampaikan, angka reproduksi atau penularan dapat dikurangi dengan sejumlah langkah.
Luhut mengeklaim bahwa kasus Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Dibandingkan dengan puncak kasus yang terjadi pada 15 Juli 2021, penambahan kasus Covid-19 harian kini berkurang hingga 50 persen. “Tadi saya kira juga masih penurunan kita melihat angka itu sudah 50 persen,” kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (2/8). Selain penurunan kasus, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga mulai melandai.
11. Koordinator PPKN Level 4 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 49.000 tempat tidur isolasi terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Ia berharap, dengan penambahan tempat tidur ini, klaster keluarga bisa berkurang dan menekan angka kematian pasien Covid-19. “Fasilitas isolasi terpusat ini dilengkapi dokter, perawat, obat-obatan, oksigen dan konsumsi pasien sudah kami siapkan 49.000 tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali,” kata Luhut sembari mengatakan, pemenuhan kebutuhan oksigen dan obat untuk Covid-19 sudah semakin membaik.
12. Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat. Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. “Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus di akselerasi vaksinasinya,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8). “Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu, karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko,” kata BGS.
13. Setelah beritanya jadi viral di media, eks jaksa Pinangki Sirna Malasari — terpidana kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra –, dieksekusi ke Lapas Anak dan Wanita Tangerang, Banten. Eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum pada Senin (2/8) pukul 14.00 WIB. “Benar (sudah dieksekusi),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkritik sikap kejaksaan yang belum mengeksekusi terpidana kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Arsul mengingatkan, masyarakat dapat menganggap sikap tersebut dilandasi semangat jiwa korsa karena Pinangki juga berprofesi sebagai jaksa. “Jangan sampai muncul anggapan di masyarakat ada jiwa korsa yang salah tempat dengan tidak segera mengeksekusi terpidana yang berasal dari jajarannya sendiri,” kata Arsul, Senin (2/8) pagi.
Wakil Ketum PPP ini mengatakan, kejaksaan perlu lebih peka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Ia pun mendesak agar kejaksaan segera mengeksekusi Pinangki ke lapas. “Salah satu bentuk kepekaan yang perlu dijaga adalah soal belum dieksekusinya terpidana Pinangki di mana perkaranya disorot publik secara luas,” ujarnya.
14. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 27/2021, ada 12 daerah yang naik ke level 4. Daerah tersebut tersebar dari Banten hingga Bali. Yakni, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.
15. Rapor Merah PPKM Level 4 : Angka Kematian Tinggi, Tes Loyo. Ada sejumlah catatan buruk selama PPKM Level 4 diberlakukan di beberapa daerah sejak 21 Juli lalu. Kematian menjadi hal yang paling disoroti selama PPKM Level 4. Selama PPKM Level 4, total ada 19.523 orang meninggal dunia karena Covid-19. Dengan kata lain, Indonesia melaporkan 1.627 kematian setiap hari pada kurun 21 Juli hingga 1 Agustus. Kemudian ada 489.978 kasus positif Covid-19 selama 12 hari penerapan PPKM Level 4. Rata-rata ada 40.831 kasus baru setiap hari. Bahkan, jumlah kasus baru hampir tembus 50 ribu dalam sehari pada hari kedua dan ketiga PPKM Level 4.
Dalam lima hari terakhir, jumlah tambahan kasus harian tampak menurun. Pada 28 Juli, Indonesia melaporkan 47.791 kasus baru. Lalu terus menurun hingga 30.378 kasus pada 1 Agustus. Namun, angka itu masih jauh dari target pemerintah, yaitu 10 ribu kasus per hari. Angka tersebut belum menunjukkan penurunan tingkat penularan. Positivity rate masih berkisar di angka 25,6 persen selama PPKM Level 4 dilakukan dan angka itu masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen.
16. Satriwan Salim, guru sekolah swasta di DKI Jakarta, mengatakan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang digagas Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim berjalan eksklusif, karena tidak semua sekolah bisa ikut dalam program tersebut.Sekolah tempat Satriwan mengajar merupakan satu dari 2.500 sekolah di 111 kabupaten/kota yang lolos seleksi PSP. “Sekolah Penggerak ini sifatnya eksklusif. Karena sekolah yang dapat mengikuti hanya sekolah yang lolos tes kepala sekolahnya. Artinya tidak semua sekolah punya kesempatan, tidak inklusif,” kata Satriwan, Senin (2/8).
Satriwan khawatir mekanisme dan sistem pelaksanaan program Nadiem ini bakal memunculkan kasta-kasta. Pasalnya, pembelajaran di Sekolah Penggerak jauh berbeda daripada sekolah umum. Bahkan, Sekolah Penggerak menerapkan kurikulum yang berbeda dan kurikulum yang berbeda ini diterapkan mulai pertengahan Juli lalu.
17. Tim penyidik KPK resmi menahan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Juni lalu. “Salah satu tersangka atas nama RHI [Rudy Hartono Iskandar] telah dilakukan upaya paksa berupa penahanan,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers di kantornya, Senin (2/8). Firli Bahuri menyebut, penahanan dilakukan terhitung sejak hari ini sampai 21 Agustus 2021 di Rutan KPK Kavling C1.
18. Pemain ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu sukses meraih medali emas cabor bulu tangkis dalam Olimpiade Tokyo 2020 setelah menumbangkan pasangan ganda putri asal China, Chen Qingchen-Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15. Kemenangan Greysia/Apriyani kali ini menjadi obat sekaligus hiburan bagi rakyat Indonesia yang sedang melawan pandemi Covid-19. Karena dari seluruh atlet yang dikirim ke Tokyo, hanya pasangan ini yang meraih medali emas.
19. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada ganda putri Indonesia, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu. Keduanya berhasil menyabet medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020. “Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu menyabet medali emas Olimpiade Tokyo dalam pertandingan yang alot dan mendebarkan, siang ini,” tulis Jokowi di akun Instagram dan Twitter resminya, @jokowi, Senin (2/8).Ia menyebut, perjuangan Greysia dan Apriyani tidaklah mudah. Keduanya berjuang keras mengalahkan lawan di pertandingan yang sengit.
Medali emas yang diraih Greysia dan Apriyani, kata Jokowi, jadi hadiah bagi kemerdekaan RI. “Kemenangan ini menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Selamat dan terima kasih Greysia/Apriyani!,” tulis presiden.
20. Menparekraf Sandiaga Uno berencana memberi hadiah kepada pemain ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang berhasil memenangi medali emas di final cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Hadiahnya bukan uang, tetapi kunjungan ke lima destinasi super prioritas, yakni Danau Toba di Sumut, Likupang di Sulut, Mandalika di NTB, Borobudur di Jateng, dan Labuan Bajo di NTT. Selain kelima destinasi super prioritas tersebut, Greysia Polii/Apriyani Rahayu juga akan mendapat hadiah kunjungan ke Wakatobi di Sulteng.
21. Kemenangan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pada cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020 dijadikan objek sorotan sejumlah politisi dan selebritis. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, para politisi tak seharusnya memanfaatkan momentum saat atlet meraih prestasi. “Politisi jangan hanya mendompleng ketika mereka berprestasi, membanggakan di tingkat dunia, tetapi ketika mereka sulit juga harus dibantu,” kata Ujang, Senin (2/8).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menambahkan, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memberikan ucapan selamat kepada para pemenang olimpiade. Bahkan, hal itu dapat menjadi dukungan emosional bagi para atlet tersebut. Namun, ia menilai, maraknya poster ataupun banner dari politisi yang menyampaikan selamat kepada Greysia dan Apriyani dapat dinilai sebagai wujud pendomplengan atau memanfaatkan momentum untuk kepentingan tertentu. “Di politik itu ada istilah momentum. Jadi momentum kemenangan pasangan ganda putri di Olimpiade Tokyo itu didompleng atau ditunggangi untuk pencitraan bagi politisi itu,” ujarnya.
22. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak Kemenpora memberikan bonus kepada pasangan ganda putri bulutangkis Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu tanpa ada penundaan. Ia tekankan tidak ada delay atau penundaan terhadap pemberian bonus kepada dua atlet yang berhasil meraih emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. “Kita minta sebelum keringat mereka kering, sepulang dari Tokyo, Kemenpora bersama Pemerintah RI langsung memberikan bonus kepada mereka. Jangan ada istilah tertunda atau istilah delay,” kata Huda, Senin (2/8). Politisi PKB ini mengatakan, pemberian bonus harus dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya, agar menjadi preseden baik bagi atlet yang berjuang dalam cabang olahraga mana pun.
23. Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek Nizam menyampaikan informasi terbaru terkait tahapan pengembangan vaksin Merah Putih. Ia menuturkan, sebanyak delapan ekor monyet telah tiba di lab biosafety level-3 Universitas Airlangga (Unair) untuk diikutkan tahap uji praklinis. “Monyet-monyet tersebut akan menerima suntikan vaksin Merah Putih yang telah dikembangkan oleh tim peneliti Unair sejak tahun lalu,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/8).
Menurut Nizam, peran monyet tersebut akan menjadi bagian penting dalam riset vaksin Merah Putih. Nizam mengungkapkan, monyet yang akan disuntikkan vaksin Merah Putih adalah jenis Makaka. Ia mengungkapkan, sebelumnya, uji praklinis vaksin Merah Putih yang dilakukan pada tikus telah sukses menghasilkan kekebalan yang bagus.
24. Penyidik Senior KPK Novel Baswedan berharap Dewas KPK tidak membela Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, atas dugaan pelanggaran etik. Lili dilaporkan ke Dewas atas dugaan pelanggaran etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara di KPK. Laporan itu dilayangkan Novel bersama dua rekannya Rizka Anungnata serta mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko. “Terkait dengan proses etik yang sedang berjalan di Dewas, harapan saya Dewas jangan lagi membela atau menutupi perbuatan salah atau pelanggaran etik yang dilakukan Pimpinan KPK,” kata Novel, Senin (2/8).
Novel sebetulnya mengaku sedih melaporkan Pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik tersebut. Namun, menurut dia, pelaporan itu karena prihatin dengan kondisi pimpinan yang justru diduga melakukan pelanggaran etik. “Tentunya kita sedih melaporkan pimpinan berbuat melanggar etik, bahkan berpotensi sebagai perbuatan pidana. Kita juga prihatin dengan banyaknya pelanggaran etik yang justru dilakukan para Pimpinan KPK. Jangan sampai masyarakat dan pemerhati KPK harus lebih sering bersedih dan prihatin karena Dewas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tuturnya.
25. Dewan Pengawas (Dewas) diharapkan dapat bersikap tegas dalam sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Harapan itu disampaikan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menanggapi sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar hari ini, Selasa (3/8). Sujanarko mengingatkan, berdasarkan keterangan eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, Lili Pintauli pernah berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial terkait terkait penanganan perkara. “Pernyataan Robin di sidang merupakan fakta persidangan, Dewan Pengawas perlu mengubah diri, tidak seperti yang lalu-lalu, sangat lunak ke pimpinanan KPK tetapi sangat keras ke penyidik KPK,” kata Sujanarko.
26. Menlu Retno Marsudi menyoroti bahayanya kebijakan diskriminasi terkait vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan. Hal ini disampaikan Retno dalam kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8). “Indonesia mengingatkan bahayanya kebijakan diskriminasi terhadap jenis vaksin yang digunakan oleh negara dunia, sebagai syarat dalam perjalanan,” kata Retno dalam konferensi pers virtual. Retno menegaskan, pengakuan terhadap vaksin Covid-19 semestinya mengikuti rujukan dari World Health Organization (WHO). “Indonesia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap vaksin hendaknya selalu menggunakan referensi yang diberikan oleh WHO,” ujar Retno seraya mengatakan, Indonesia telah memberikan kontribusi dalam Covid-19 ASEAN Response Fund.(HPS)
