Salah satu isu menarik yang menjadi sorotan publik pagi tadi adalah soal sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio yang tak bisa dicairkan karena saldonya tidak mencukupi. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut, dalam konteks analisis keuangan secara domestik, dana sumbangan tersebut bisa dikatakan mendekati bodong. PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada. PPATK akan melaporkan hasil pemeriksaannya ke Kapolri.
Isu menarik lainnya adalah soal pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau BBJ 2 yang viral di media sosial. Pengamat penerbangan Alvin Lie dalam cuitannya di akun @alvinlie21 mengatakan, biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar US$ 100 ribu hingga US$ 150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.
Polda Metro Jaya sempat berencana untuk menjemput paksa anak Akidi Tio, Heriyanty Tio terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 2 triliun yang dilaporkan oleh Ju Bang Kioh. Rencana penjemputan paksa itu dilakukan lantaran Heryanty telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai terlapor. Namun laporan tersebut telah dicabut oleh pelapornya pada 28 Juli 2021 yang lalu.
Kepala Laboratorium Geodesi dari ITB, Dr Heri Andreas menepis pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Sebab dari kajiannya, laju penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah melandai. Yang sangat mengkhawatirkan itu justru Pekalongan, Semarang dan Demak. Jika dalam 10 tahun ke depan tidak ada upaya manajemen risiko yang baik, maka prediksi tenggelamnya wilayah-wilayah ini akan lebih pasti dibandingkan Jakarta.
Hasil survei Indostrategic menunjukkan Prabowo Subianto menempati posisi teratas sebagai calon presiden pilihan masyarakat. Namun jika Prabowo Subianto (PS) dipasangkan dengan Puan Maharani (PM) dan Anies Baswedan (AB) dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, maka pasangan AB-AHY yang unggul yakni 20,25 persen, sementara pasangan PS-PM 14,65 persen. Berikut isu selengkapnya.
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut turun tangan menelusuri dana sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio yang masih menjadi misteri. Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam konteks analisis keuangan secara domestik, dana sumbangan tersebut bisa dikatakan mendekati bodong.
“Sebenarnya hampir mendekati, bisa mendekati kesimpulan. Kita masih ada beberapa informasi tambahan yang masih kita coba gali di lapangan. Tapi sebetulnya ini kalau di dalam konteks analisis keuangan secara domestik semuanya sudah clear. Sebetulnya ini bisa dikatakan, bisa dikatakan mendekati bodong,” kata Dian dalam diskusi virtual yang dikutip dari kanal YouTube PPATK, Rabu (4/8). Kendati demikian, Dian mengatakan PPATK masih akan mencoba menggali lebih dalam di lapangan perihal sumber dana sumbangan tersebut. Terutama, terkait adanya kemungkinan transfer dana dari luar negeri.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan duit Rp 2 triliun di bilyet giro terkait sumbangan dari keluarga Akidi Tio tidak ada. PPATK akan segera melaporkan hasil pemeriksaan ke Kapolri. “Tinggal nunggu beberapa hal, setelah itu akan saya sampaikan ke Kapolri,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Rabu (4/8).
Dian menerangkan kasus ini berdampak pada reputasi pihak yang terlibat dalam dana sumbangan ini. Dia menyebut harus ada pembenahan dalam perundang-undangan terkait penerimaan dan pengelolaan keuangan. “Ya dampaknya reputational risk kepada pihak-pihak terkait, pembelajaran mahal agar kita membenahi peraturan perundang-undangan terkait penghimpunan, penerimaan, pengelolaan, dan transparansi sumbangan-sumbangan seperti ini,” ujar Dian.
3. PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada. “Sampai dengan hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8).
Dian menerangkan, sejak sumbangan Rp 2 triliun ini dipublikasi, PPATK menaruh perhatian khusus. Sebab, lanjut Dian, profil penyumbang tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan, termasuk adanya keterlibatan pihak penerima dari kalangan pejabat publik. “Keterlibatan pejabat publik seperti ini memerlukan perhatian PPATK agar tidak mengganggu nama baik yang bersangkutan dan institusi kepolisian,” ujarnya.
4. Kompolnas meminta Polda Sumsel melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk lakukan penelusuran uang sumbangan Rp 2 triliun tersebut. “Jika di awal diketahui dana disimpan di mana, dalam bentuk apa, asalnya dari mana, legalitasnya bagaimana, pajaknya bagaimana, dan sebagainya, dan kalau jumlahnya fantastis begitu perlu juga untuk minta bantuan PPATK untuk cek,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, kepada wartawan, Selasa (3/8) malam.
Dia menyebut Polda Sumsel harus mengundang semua ahli waris Akidi Tio untuk dimintai penjelasan. Dia mengatakan para ahli waris harus memberi penjelasan soal ada-tidaknya duit Rp 2 triliun seperti yang dijanjikan.
5. Penyidik Polda Sumatera Selatan menyebut, saldo di rekening giro anak Akidi Tio, Heriyanti tidak mencukupi untuk mentransfer sebesar Rp2 triliun. Hal tersebut terungkap setelah penyidik melakukan koordinasi dengan Bank Mandiri. “Kita mendapatkan klarifikasi dari pihak bank, bahwa saldo yang ada di rekening tersebut tidak cukup. Jadi di rekening giro tersebut tidak cukup saldonya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi di Palembang, Selasa (3/8).
6. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel akan menyurati Bank Indonesia (BI) agar bisa menyelidiki rekening giro anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty di Bank Mandiri. Sekarang ini penyidik terganjal UU Perbankan saat memeriksa kondisi keuangan Heriyanty yang akan memberikan bantuan dana Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri.
7. Kediaman anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty di daerah Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, didatangi ambulans sekitar pukul 15.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lapangan, mobil ambulans berwarna abu-abu milik Dinas Kesehatan Sumsel mendatangi kediaman Heriyanty. Petugas kesehatan masuk ke dalam rumah ditemani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel yang telah berjaga di rumah itu semalaman.
Tak lama setelah petugas masuk, suami Heriyanty, Rudi Sutandi tiba di rumah dengan membawa tabung oksigen. Rudi bergegas masuk ke dalam rumah. Salah satu petugas kesehatan yang mendatangi rumah Heriyanty menjelaskan bahwa kedatangannya atas permintaan tuan rumah. Kondisi kesehatan Heriyanty disebut drop. “Iya (ambulans) ke sini permintaan dari sini (nunjuk ke rumah). Kondisinya ngedrop,” kata petugas tadi.
8. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Mabes Polri belum mau turun tangan mengusut kasus uang sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio untuk menangani Covid-19 di Sumatera Selatan. Polda Sumsel yang akan menangani kasus tersebut. “Diserahkan ke Polda Sumsel penanganannya,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (3/8).
Menurut Argo, sejauh ini tidak akan ada intervensi penanganan hukum dari Mabes Polri. Pula, belum ada rencana pengerahan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mendalami anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam polemik tersebut. Terpisah, Karopenmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, belum ada urgensi untuk menarik penanganan perkara itu ke Mabes Polri. “Ditangani oleh Satwil (Satuan wilayah). Cukup di wilayah saja untuk selesaikan permasalahan tersebut,” kata dia.
9. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dugaan penipuan oleh anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Hisar Siallagan menanggapi kasus penipuan lain yang diduga melibatkan Heriyanty.
“[Buka Posko] Tentunya kita selalu membuka untuk seluruh masyarakat. SPKT terbuka apabila ada korban-korban yang mungkin merasa dirugikan oleh yang bersangkutan. Silakan melapor ke Polda Sumsel,” ujar Hisar, Selasa (3/8). Hisar mengatakan kasus dugaan penipuan melibatkan Heriyanty yang ditangani Polda Metro Jaya tidak ada hubungannya dengan polemik rencana pemberian sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.
10. Polda Metro Jaya sempat berencana untuk menjemput paksa anak Akidi Tio, Heriyanty Tio terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 2 triliun yang dilaporkan oleh Ju Bang Kioh. Rencana penjemputan paksa itu dilakukan lantaran Heryanty telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai terlapor. “Saudari H saat panggilan pertama dan kedua tidak hadir. Kemudian mau dijemput paksa,” kata Kabid Humas Polda Metto Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).
Disebutkan, laporan terhadap Heryanty dibuat pada 14 Februari 2020. Laporan teregister dengan nomor LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Hal itu berdasarkan pada hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pelapor. Sayangnya laporan tersebut telah dicabut oleh pelapornya, Ju Bang Kioh pada 28 Juli 2021 lalu. Namun polisi akan memanggil pelapor untuk mencari tahu alasannya. “Pelapor mencabut laporannya, dalam bentuk surat untuk mencabut laporan terhadap saudari H,” kata Yusri Yunus.
11. Pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau BBJ 2 menuai sorotan di media sosial. Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah pengamat penerbangan Alvin Lie. Dalam cuitannya di akun @alvinlie21, mantan anggota DPR ini menuliskan biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar US$ 100 ribu hingga US$ 150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.
‘’Hari gini masih saja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan. Biaya cat ulang pesawat setara B737, berkisar antara US$ 100 ribu sampai dengan US$ 150 ribu. Sekitar Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar,” tulis Alvin Lie, kemarin.
12. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief juga melayangkan protes, kenapa pesawat kepresidenan dicat ulang dari biru menjadi merah. “Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera, bisa juga Corona. Dulu biru. Desain dan warna karya seorang mayor desainer di TNI AU,” kata Andi Arief, Selasa (3/8).
Andi Arief menyebutkan alasan pesawat kepresidenan dicat biru. Andi Arief lantas mengungkit judul lagu yang dipopulerkan Ariel ‘NOAH’. ‘’Dominasi biru langit adalah upaya peningkatan keamanan penerbangan, sebagai warna kamuflase saat terbang,” kata Andi Arief.
13. Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, meminta Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief tak mempolitisasi Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang dicat ulang dari biru menjadi merah. Faldo lantas berbicara yang lama memang sudah waktunya berganti.
“Warna merah-putih itu pemersatu kita. Bukan warna merah, putih, atau warna lainnya. Dalam momen ini, kita butuh banyak simbol pemersatu, sebagai penyemangat. Kami harap soal warna ini jangan bawa-bawa politik. Kita ingin melihat warna kebanggaan itu di atas langit dunia. Yang lama memang sudah waktunya untuk diganti. Kami berharap tidak dipolitisir,” kata Faldo kepada wartawan, Selasa (3/8).
Faldo kemudian menanggapi soal warna kamuflase di pesawat kepresidenan yang disampaikan Andi Arief. Faldo mengatakan istilah kamuflase itu digunakan dalam kamus peperangan.
14. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 telah dicat ulang. Ia menjelaskan, pengecatan pesawat BBJ 2 ini sudah direncanakan sejak 2019. “Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ,” katanya, Selasa (3/8).
Heru menyebutkan, pada 2019, pesawat BBJ 2 belum masuk jadwal perawatan rutin. Jadi yang dicat lebih dulu adalah Heli Super Puma dan pesawat RJ. Dia mengatakan perawatan rutin ini memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu.
15. Kepala Laboratorium Geodesi dari ITB, Dr Heri Andreas menepis pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Sebab dari kajiannya, laju penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah melandai. Kondisi yang justru sangat mengkhawatirkan adalah Pekalongan, Semarang dan Demak.
Heri yang anggota Pokjanas Mitigasi Adaptasi Land Subsidence itu mengingatkan, jika dalam 10 tahun ke depan tidak ada upaya manajemen risiko yang baik, maka prediksi tenggelamnya wilayah-wilayah ini akan lebih pasti dibandingkan Jakarta. “Kalau Jakarta sih tidaklah. Tapi pernyataan Presiden Biden itu bagus untuk penyadaran kita,” ujarnya.
Dijelaskan, penurunan permukaan tanah di Jakarta memang sempat sangat mengkhawatirkan pada 2007 – 2011. Kala itu 14 persen wilayah Jakarta yang sudah berada di bawah laut akan tergenang permanen bila tidak dibuatkan tanggul dan meninggikan infrastruktur di Muara Baru, Pluit, dan sekitarnya. “Andai tak dibuatkan intervensi semacam itu, wilayah Gunung Sahari, Ancol, dan Pluit saat ini sudah menjadi laut,” kata Heri Andreas.
16. Kemenangan pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, di ajang Olimpiade Tokyo 2020 membuat masyarakat Indonesia bahagia di tengah beratnya menghadapi pandemi. Sebagai penghargaan terhadap keberhasilan kedua atlet bulutangkis tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pejabat, hingga masyarakat umum menggelontor hadiah atau bonus yang tak tanggung-tanggung. Yakni uang cash sebanyak Rp 6 M, 4 unit Rumah, hingga Gratis Perawatan Kecantikan.
17. Hasil survei Indostrategic menyebut, responden pendukung PDI-P dan Golkar setuju wacana presiden tiga periode. “Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar,” kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan rilis survei secara virtual, Selasa (3/8).
Sementara itu, 80,7 persen responden menyatakan tak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi pada kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021.
“Ketika kita tanyakan, apakah ibu/bapak/saudara setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? Yang menjawab tidak setuju, sangat-sangat dominan yaitu berada di angka 80,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam. Ia menerangkan, responden yang setuju wavana presiden tiga periode hanya 7,4 persen sementara yang tidak menjawab 12 persen.
18. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Sarawati mengatakan, Gerindra hingga kini belum dapat memutuskan terkait keputusan Prabowo Subianto terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Sara, sapaan Rahayu Sarawati, mengatakan, proses pengusungan calon presiden di Partai Gerindra harus melalui beberapa mekanisme internal hingga mencapai kata kesepakatan.
“Karena di dalam mekanisme partai, kami masih harus melalui beberapa hal untuk mencapai kesepakatan. Itu nanti ada pengambilan keputusan secara nasional, secara internal kami di Partai Gerindra,” kata Sarawati dalam diskusi di acara rilis survei Indostrategic yang digelar virtual, Selasa (3/8). Adapun hal tersebut disampaikan untuk merespons hasil survei Indostrategic mengenai elektabilitas calon presiden (capres) pilihan masyarakat yang menempatkan Prabowo pada posisi teratas jika Pilpres digelar saat ini. Hasil survei, diakui Sara, menjadi satu hal yang bermanfaat bagi Gerindra dalam menimbang sosok yang akan diusung sebagai capres dari partai.
18. hasil survei Indostrategic menunjukkan bahwa Prabowo Subianto menempati posisi teratas sebagai calon presiden pilihan masyarakat jika pemilihan presiden (pilpres) digelar saat ini. Pada rilis survei yang digelar secara virtual itu, Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam mengatakan, Prabowo memiliki dukungan sebanyak 17,5 persen responden, disusul Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masing-masing 17 persen dan 8,1 persen. “Jika pilpres dilakukan hari ini, lagi-lagi, nama Pak Prabowo berada di angka teratas, 17,5 persen,” kata Khoirul dalam rilis survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).
Namun jika Prabowo Subianto (PS) dipasangkan dengan Puan Maharani (PM) dan Anies Baswedan (AB) dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka pasangan AB-AHY yang unggul yakni 20,25 persen, sementara pasangan PS-PM 14,65 persen.
19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memutasi 60 perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI. Dari sederet nama yang mendapat promosi, salah satunya adalah Wakil Komandan Jenderal Pasukan Khusis (Kopassus), Brigjen TNI Tri Budi Utomo yang dipercaya menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Sedangkan, Danpaspampres sebelumnya, yakni Mayjen TNI Agus Subiyanto ditunjuk menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi.
20. Mensos Tri Rismaharini menegaskan, pendamping sosial telah menerima gaji, sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apa pun memotong dana bantuan sosial (bansos). “Para pendamping ini sudah menerima gaji, dan artinya bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk memotong apa pun, karena mereka menerima gaji,” ujar Risma, Selasa (3/8). Untuk mengantisipasi adanya pemotongan dana bansos, Kemensos bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menangani kasus tersebut bersama-sama.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin mengatakan, pihaknya menemukan indikasi dan dua alat bukti pada kedua pendamping sosial yang terbukti memotong dana bansos di empat desa di Kecamatan Tiga Raksa. Di wilayah itu kasus tersebut dinaikkan ke ranah pidana. Modus dari pelaku pemotongan bansos tersebut yakni berpura-pura kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bahwa mereka tidak mendapatkan gaji, sehingga KPM merasa kasihan dan pelaku memotong dana tersebut. (HPS)
