Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan yang mengendus, bergabungnya PAN dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagai upaya untuk memuluskan amendemen UUD 1945. Menurut dia, keberadaan PAN dibutuhkan untuk mengusulkan amendemen UUD 1945.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, Presiden Jokowi akan memberikan satu kursi menteri kepada PAN. “Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri,” katanya.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan pengunduran Pilpres 2024 ke tahun 2027 melanggar UUD 1945. Ia menegaskan, pandemi Covid-19 pun tak bisa dijadikan alasan karena masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan pilpres sedini mungkin.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengingatkan jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) untuk berhenti bermain dua kaki bila ingin masuk dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung Presiden Jokowi. Jubir DPP PAN Rizki Aljupri membalas sentilan PSI, jangan jadi benalu di koalisi Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1.Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan mengendus, bergabungnya PAN dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagai upaya untuk memuluskan amendemen UUD 1945. Menurut dia, keberadaan PAN dibutuhkan untuk mengusulkan amendemen UUD 1945. “Dugaan saya sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata,” ujar Irwan, Kamis (26/8).
Ia berpendapat, kehadiran PAN di koalisi parpol pendukung pemerintah akan membuat pengusulan amendemen UUD 1945 tidak membutuhkan lagi kekuatan dari DPD RI. “Karena, koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, quorum pengubahan, dan pemberian persetujuan. Masuknya PAN akan memperkuat dan target amandemen,” ujarnya.
Irwan memandang kehadiran PAN di koalisi parpol pendukung pemerintah mengafirmasi agenda amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. “Jumlah 44 kursi dari PAN akan menambah kekuatan pemerintah sebelumnya sebanyak 427. Jadi totalnya sekarang kursi pemerintah 471. Kourum untuk amandemen 474 anggota MPR. Tinggal cari anggota DPD RI 3 orang di luar Demokrat dan PKS,” tegas Irwan.
2. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai PAN yang bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden Jokowi merupakan mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi. Menurut Wasisto, bukan tidak mungkin satu atau dua partai politik koalisi Jokowi akan bermanuver di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dan menjelang Pemilu 2024. “Saya pikir masuknya PAN ke koalisi kali ini lebih pada upaya mitigasi politik terhadap koalisi ke depan. Karena bila ada satu partai parlemen itu bermanuver dan memisahkan diri dari koalisi, maka ada PAN sebagai penggantinya,” kata Wasisto saat dihubungi, Kamis (26/8).
3. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak ikut campur atas wacana amendemen UUD 1945. “Pemerintah tidak ikut campur urusan itu (amandemen UUD 1945). Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju karena sebenarnya perubahan tidak perlu persetujuan pemerintah,” ujarnya dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal Youtube Integrity Law Firm, Kamis (26/8).
Mahfud menyatakan, perubahan konstitusi bukanlah wewenang pemerintah, melainkan MPR. Kendati demikian, Mahfud mengatakan, pemerintah bisa memberikan ruang bagi semua pihak untuk membicarakan wacana amendemen. “Silakan kalau DPR, MPR mau bersidang kita amankan. Substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik lembaga yang berwenang,” kata Mahfud.
4. Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menyebut pemerintah sebenarnya tak punya urgensi menambah postur koalisi karena sudah menguasai sekitar 70 persen basis suara di parlemen. Namun, wacana amandemen UUD 1945 membutuhkan dukungan PAN.
Ia menilai, PAN dibutuhkan untuk melawan sel-sel politik kontra pemerintah. Sel politik tersebut termasuk kubu Amien Rais, yang kini membentuk Partai Ummat. “Sepertinya pemerintah memiliki kepentingan besar lainnya, sehingga menjadi penting untuk menambah kekuatan politiknya. Baik terkait dengan kepentingan makro politik, seperti wacana amandemen UUD; atau kepentingan mikro-politik seperti menghancurkan sel-sel politik Amien Rais yang secara politik tidak produktif untuk pemerintah,” kata Umam kepada wartawan, Kamis (26/8).
5. Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari mengatakan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hendaknya melibatkan publik secara luas. Dengan demikian, amendemen tidak hanya ditentukan oleh pimpinan MPR atau sebagian fraksi di MPR. Taufik menuturkan, idealnya, harus ada konsultasi publik yang masif sehingga akan terlihat apa yang menjadi harapan masyarakat. “Kebutuhan amandemen harus menjadi kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan elite. Gagasan amandemen konstitusi harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan oleh MPR,” kata Taufik, kemarin.
6. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin melihat, akan ada dinamika politik usai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin. Menurut Ujang, dinamika politik yang diprediksi adalah seputar reshuffle kabinet. Ujang berpandangan, Jokowi akan memberikan satu kursi menteri kepada PAN. “Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri,” kata Ujang saat dihubungi Kamis (26/8).
Menurut Ujang, jika terjadi reshuffle, maka PAN akan menggeser menteri dari non parpol. Namun, Ujang tak menyebut siapa nama menteri non parpol yang berpotensi digeser oleh kader PAN itu. Prediksi terjadinya reshuffle, akan menguat pasca masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga, isu masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi untuk menambah kekuatan politik pemerintah. Kekuatan politik yang ditambah, juga bukan tanpa alasan. Sebab, beberapa waktu terakhir terdengar suara-suara masyarakat yang menginginkan turunnya Jokowi sebagai Kepala Negara. “Jadi ini agar kekuasannya (Jokowi) aman. Karena ada suara-suara dari masyarakat juga yang minta Jokowi turun,” kata Ujang.
Ujang menilai, masuknya PAN dalam koalisi merupakan kewaspadaan Jokowi dalam menghadapi tahun politik ke depan. Menurut dia, tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan demikian, menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan bagi Jokowi. “Goyang menggoyang itu tetap akan ada. Jadi butuh dukungan back up politik dari banyak partai,” ujarnya.
7. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengaku tak masalah apabila Presiden Jokowi hendak merombak susunan kabinet setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar reshuffle kabinet didasarkan pada kinerja menteri, bukan untuk bagi-bagi kursi.
“Kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada. Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8).
Namun Jazilul mengatakan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet setelah bergabungnya PAN dalam koalisi. Ia menilai tidak pantas apabila pertemuan antara Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.
8. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berandai-andai soal perombakan atau reshuffle kabinet setelah PAN bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah. Dasco menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden sehingga Gerindra menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada presiden. “Kalau bicara soal reshuffle itu kan saya sudah berulang-ulang menyatakan bahwa itu kan hak prerogratif daripada presiden, dan kami engak mau berandai-andai semua kita serahkan kepada presiden,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (26/8). Dasco menuturkan, Gerindra menyambut baik kehadiran PAN sebagai anggota koalisi partai pendukung pemerintah.
Wakil ketua DPR itu mengatakan, bergabungnya PAN ke koalisi merupakan hak Presiden Jokowi dan PAN sendiri. “Mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini bisa membantu menunjang pemeintah untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional,” kata Dasco.
9. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan pengunduran Pilpres 2024 ke tahun 2027 melanggar UUD 1945. Ia menegaskan, pandemi Covid-19 pun tak bisa dijadikan alasan karena masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan pilpres sedini mungkin.
“Memang tidak ada dasarnya kalau mau diundur ke 2027. Itu melanggar konstitusi karena harus lima tahun,” katanya, Kamis (26/8). Khoirunnisa mengatakan penyelenggaraan Pilpres sudah diatur pasal 7 UUD 1945. Pasal itu mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya lima tahun.
Khoirunnisa mengatakan, hal yang sama juga berlaku untuk Pileg. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pileg harus diselenggarakan bersamaan dengan pilpres pada 2024. Dia menilai alasan menunda pilpres ke tahun 2027 karena alasan pandemi Covid-19 tidak tepat. Menurutnya, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan pemilihan.
10. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan beaya Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024 sangat mahal. Pihak penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu, red) telah mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp140 triliun. Doli menilai anggaran besar itu harus jadi perhatian semua pihak. Ia berharap, semua pihak bersungguh-sungguh mewujudkan pemilu serentak dalam satu tahun kalender.
Doli tak merinci peruntukan anggaran tersebut. Politikus Partai Golkar itu juga tidak menjelaskan apakah anggaran tersebut dikeluarkan secara bertahap atau dalam satu tahun anggaran. Dia hanya berpesan kepada penyelenggara pemilu untuk serius merancang rencana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia tak ingin ada dana yang digunakan untuk kegiatan yang tak bermanfaat.
11. Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta Presiden Jokowi menegur para pejabat yang telah lakukan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster. Pasalnya, booster vaksin tersebut hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. “Presiden seharusnya menegur pejabat-pejabat yang sudah vaksin booster atau ketiga, karena setiap yang tervaksin kan sudah terdata, jadi gampang di-tracking,” kata Alifudin, Kamis (26/8). Politisi PKS itu mengaku prihatin terhadap sikap pejabat yang lakukan vaksinasi dosis ketiga, mereka tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengingatkan bahwa vaksin yang didatangkan pemerintah dibayar dengan anggaran negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Oleh karena itu, ia menyayangkan bila ada pejabat publik yang mendapatkan vaksin tambahan.
12. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai Presiden Jokowi tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil sikap terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Menurut dia, MK telah memberi putusan yang jelas bahwa alih status pegawai tidak boleh merugikan pegawai KPK.
“Jadi Presiden bisa melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM dan saran korektif dari Ombdusman tanpa perlu beralasan menunggu putusan MA dan MK,’ tuturnya, Kamis (26/8). Zaenur menegaskan, saran korektif Ombdusman terkait dengan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK, dan rekomendasi Komnas HAM sudah cukup menjadi modal Jokowi untuk bersikap.
13. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Jokowi menghormati rekomendasi Komnas HAM dan temuan Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Kendati demikian, presiden belum akan melaksanakannya karena masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Mengingat pada saat ini sedang berlangsung proses hukum di MK dan MA terkait isu ini, kita hormati proses hukum tersebut dan kita tunggu hasil putusan MK dan MA,” kata Dini.
14. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diketahui telah mendapatkan booster vaksin Covid-19 berupa secretome booster. Hal itu diungkapkan Kolonel (Kes) Mukti Arja Berlian yang merupakan dokter pribadi Panglima TNI.
Mukti menjelaskan, booster ini sebagai penunjang setelah Hadi Tjahjanto menerima vaksin Sinovac. Adapun, booster untuk Panglima TNI ini tidak menggunakan jatah dosis ketiga untuk tenaga kesehatan “Yang dimaksud secretome booster ini adalah mesenchymal secretome stem cell (MSC) dari stem cell tali pusat manusia, sebagai booster vaksinasi Sinovac,” ujar Berlian yang juga menjabat Kepala RSAU dr Esnawan Antariksa, kemarin.
15. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi pihak selain tenaga kesehatan (nakes) telah melukai perasaan masyarakat. Dia mengatakan para pejabat seharusnya menjadi teladan terkait vaksin booster ini.
Senator asal Jawa Timur ini meminta pihak-pihak di luar non-nakes agar tidak menerima suntikan booster. Menurutnya, nakes membutuhkan booster karena menjadi pihak yang memiliki risiko tinggi penularan virus Corona. “Selain melanggar ketentuan, pemberian booster kepada non-nakes melukai perasaan rakyat, khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin,” kata La Nyalla.
Seperti diketahui, ketentuan mengenai pemberian booster vaksin Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021. Surat Edaran tersebut mengatur vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan dan pendukung kesehatan, di mana saat ini pemerintah mengatur pemberian booster menggunakan vaksin merek Moderna.
16. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan, vaksinasi dosis ketiga atau booster hanya diberikan untuk tenaga kesehatan. “Sesuai dengan surat edaran bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kapada tenaga kesehatan,” kata Nadia dalam diskusi Indikator Politik Indonesia secara virtual, kemarin. Nadia mengatakan, pihaknya sudah mengirim auditor-auditor ke daerah-daerah untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga tersebut.
17. Presiden Jokowi meminta jajarannya terus melakukan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ia memprediksi, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini bakal lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. “Kita pastikan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga pasti akan lebih rendah dari kuartal kedua,” kata Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonom yang ditayangkan YouTube Indef, Kamis (26/8).
Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2021 melesat di angka 7,07 persen. Padahal, pada kuartal pertama tahun yang sama ekonomi masih kontraksi yakni minus 0,74 persen. Sementara, inflasi di kuartal ke-II tahun ini berada di angka 1,5 persen. Presiden berharap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus berlanjut ke arah yang lebih baik. Kendati begitu, Jokowi menyadari kondisi ekonomi sangat bergantung pada situasi Covid-19.
Ketua DPR Puan Maharani memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali tertekan pada kuartal III-2021. Hal ini dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang berlaku selama beberapa bulan terakhir. “Pada Kuartal III 2021 dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM,” kata Puan.
18. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengaku pihaknya masih menemukan dugaan kasus korupsi atau pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah. Ia mengaku fakta itu ia temui usai meninjau sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. “Kita juga harus mengakui bahwa ada berbagai macam isu-isu dalam korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan ya,” kata Nadiem dalam webinar di YouTube Kemendikbudristek, Kamis (26/8).
Dalam lawatannya itu, dia mengatakan, kasus pemotongan dana BOS umumnya dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengintervensi kepala sekolah. Menurut Nadiem, para oknum tersebut biasanya menekan agar dana BOS dibelanjakan secara offline dengan administrasi yang salah. Di sisi lain, Nadiem menyebut banyak pihak sekolah yang tak cermat dalam menggunakan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Para kepala sekolah kerap terbebani masalah administrasi dalam menggunakan dana BOS.
Nadiem mengaku, selama 2021telah menyalurkan dana BOS sebanyak Rp53,4 triliun kepada 216 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat dibanding 2019 sebanyak Rp51 triliun. Ia mengatakan, pihaknya telah memberi fleksibilitas kepada setiap sekolah dalam membelanjakan anggaran tersebut. Termasuk untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 pada wilayah PPKM level 1-3.
19. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengingatkan jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) untuk berhenti bermain dua kaki bila ingin masuk dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung Presiden Jokowi. Ia meminta jajaran pemimpin PAN di bawah kepengurusan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ini tidak mengulang perilaku seperti yang dilakukan saat bergabung dalam koalisi parpol pendukung Jokowi di periode 2014-2019.
“Saya berharap pada periode ini pemimpin PAN di bawah Zulhas dapat lebih konsekuen dalam pilihan politik mereka. Bila memang bergabung dalam koalisi ini, maka jadilah peserta koalisi yang konsekuen yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi dan berhenti bermain dua kaki seperti yang pernah ditunjukkan pan pada periode sebelumnya,” kata Juli lewat keterangan videonya kepada wartawan, Kamis (26/8).
20. PAN membalas sentilan PSI, jangan jadi benalu di koalisi Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) membantah tudingan PSI soal bermain politik 2 kaki usai resmi bergabung ke dalam koalisi pemerintah. PAN menjelaskan salah satu buktinya yakni pada momen Pilpres 2019.
“Perlu dicatat, PAN tidak pernah bermain politik 2 kaki. Salah satu bukti nyatanya adalah, salah satu kader terbaik kami yaitu Bapak Asman Abnur secara ksatria mundur dari posisinya sebagai Menpan-RB hanya beberapa hari setelah PAN resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi di pertengahan tahun 2018,” kata Juru Bicara DPP PAN, Rizki Aljupri, saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).
Dia juga beralasan alasan PAN bergabung lantaran hendak membantu pemerintah secara gotong royong di tengah situasi pandemi. Karena itulah, dia memperingatkan PSI agar justru tidak menjadi benalu di koalisi pemerintah. Rizki minta PSI tidak perlu mencampuri urusan dapur PAN. Dia justru meminta PSI fokus agar bisa lolos ambang batas parlemen pada Pileg 2024 mendatang.
21. Menlu Retno Marsudi berkunjung ke kantor Taliban di Doha, Qatar. Dalam kunjungannya, dia bertemu dengan perwakilan Taliban. “Di sela-sela kunjungan saya ke Qatar, saya juga bertemu dengan perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha,” tulis Retno dalam akun Twitter-nya @Menlu_RI, Jumat (27/8).
Retno dan perwakilan Taliban membahas sejumlah poin. Salah satunya terkait hak-hak perempuan. “Saya menyampaikan kepada Taliban pentingnya: pemerintah inklusif di Afghanistan, menghormati hak-hak perempuan, memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang organisasi dan kegiatan teroris,” tulis Retno. (HPS)
