Salah satu isu menarik pagi ini adalah pujian Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani yang menyebut Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Kishore Mahbubani menilai Jokowi telah mematok standar baru dalam pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang seharusnya membuat negara demokrasi lainnya iri.
Berita heboh lainnya adalah soal nikah siri yang mendapat angin dari pemerintah. Pihak Kemendagri menyatakan, pasangan suami istri hasil pernikahan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK). Direktur Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pasangan suami istri yang menikah siri cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri yang diketahui dua orang saksi.
Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Nakroba Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal temuan transaksi keuangan jual-beli narkoba hingga senilai Rp 120 triliun. Rusdi menuturkan, selama ini sudah ada sejumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dari investigasi bersama PPATK.
Kemhan menyatakan anggota komponen cadangan (komcad) yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi tetap tunduk pada hukum sipil selama di luar masa aktif. “Untuk hukum yang berlaku di luar masa aktif, mereka tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia,” kata Karo Humas Setjen Kemhan Marsma Penny Radjendra.
Berita yang mengejutkan adalah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin yang menyebut, partainya tetap optimistis dapat mencalonkan Arilangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2024 meskipun elektabilitas Airlangga rendah. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Airlangga sebesar 0,3 persen pada simulasi semi terbuka 42 nama dan 0,5 persen pada simulasi tertutup 15 nama. Berikut isu selengkapnya.
1.Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Kishore Mahbubani menilai Jokowi telah mematok standar baru dalam pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang seharusnya membuat negara demokrasi lainnya iri. Pujian terhadap kejeniusan Jokowi tersebut disampaikannya dalam tulisan berjudul ‘The Genius of Jokowi’. Tulisan tersebut tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional.
Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi, tulis Mahbubani, membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia.”Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia, Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia,” ujar Kishore Mahbubani dalam tulisannya.
Lebih lanjut, Kishore menyebut Jokowi bisa menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Dia membandingkan keberhasilan Jokowi ini dengan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020 yang belum bisa mengatasi perpecahan. “Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia. Hampir satu tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan Oresiden AS 2020, 78 persen dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator AS selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, capres dan cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2019–Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno–kini menjabat di kabinetnya (masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata),” tulisnya lagi.
2. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai pujian Profesor sekalgus peneliti dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani itu memang layak didapat Jokowi. “Pujian yang layak untuk Presiden Jokowi, kita bangga punya presiden diapresiasi dari masyarakat luar, apalagi dari seorang profesor peneliti. Peneliti biasanya berbicara berdasarkan data dan apa yang dilihat. Itu hal yang positif buat Indonesia,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (7/10).
Daniel menilai, sejak periode pertama, Jokowi memberikan dampak positif. Terutama dari cara pandangnya dalam seluruh kebijakan dalam segala aspek di Indonesia. “Kalau mau jujur, sejak terpilih di periode pertama, Presiden membawa aura baru bagi rakyat Indonesia. Gebrakan-gebrakannya cukup membawa dampak positif terhadap cara pandang negara lain terhadap Indonesia. Mulai dari membenahi pelayanan publik, proses perizinan yang panjang dibuat menjadi lebih sederhana,” ujarnya.
3. Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Ahmad Baidowi menilai pujian Kishore sebagai bentuk pengakuan internasional yang patut diapresiasi. Pria yang akrab disapa Awiek itu lantas menyinggung sikap Jokowi yang mengajak lawan bergabung dalam kabinet. Dia menyebut hal itu menjadi pemicu bedanya sistem demokrasi Indonesia dari negara lain. “Mungkin hanya di Indonesia, rival pilpres masuk dalam kabinet pemerintahan, sebuah terobosan kepemimpinan yang tidak semua orang bisa melakukannya,” ujarnya.
4. Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengacungi jempol pujian dari profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani kepada Presiden Jokowi. Fadjroel mengatakan pujian itu berdasarkan data. “Terima kasih atas penilaian yang simpatik dan saintifik berbasiskan data dan bukti bahwa Presiden Joko Widodo bekerja keras untuk mewujudkan secara paralel kesejahteraan rakyat dan demokrasi di Indonesia,” kata Fadjroel kepada wartawan, Kamis (7/10).
Fadjroel mengatakan pujian itu juga menegaskan kerja Jokowi untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, kata Fadjroel, kemampuan Jokowi dalam mengelola perbedaan politik menjadi pertimbangan. “Termasuk kemampuan beliau mengelola perbedaan politik secara dialogis dan demokratis,” ujar Fadjroel.
5. Jubir Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, usul pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri merupakan narasi yang kerap dibangun kelompok teroris. Hal itu merespon pernyataan anggota DPR Fadli Zon yang meminta Densus 88 dibubarkan. “Selama ini, narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal, sehingga menyesatkan,” kata Poengky kepada wartawan, Kamis (7/10).
Poengky mengatakan, pernyataan itu berbahaya jika disampaikan oleh anggota DPR karena bisa membuat kelompok teroris semakin yakin dengan narasi yang dibangun. Menurut dia, sebagai pengawas fungsional Polri, Kompolnas melihat kinerja Densus sangat efektif selama ini, bahkan dia menyebut Densus 88 merupakan satuan khusus penanganan anti teror terbaik di dunia.
Atas dasar itu, Poengky menilai pernyataan Fadli tidak berdasar, apalagi Fadli saat ini bukan anggota Komisi III DPR yang menjadi mitra atau pengawas Polri. “Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah cuitan di akun twitter resnimya, @fadlizon pada Rabu (6/10). Fadli meretweet sebuah berita berjudul ‘Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia’. Fadli menyebut bahwa aksi terorisme memang harus diberantas. Namun, jangan dijadikan sebagai komoditas. “Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas,” kata Fadli Zon dalam cuitan itu.
6. Nikah siri dapat angin dari pemerintah. Pihak Kemendagri menyatakan, pasangan suami istri hasil pernikahan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK). Direktur Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pasangan suami istri yang menikah siri cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri yang diketahui dua orang saksi. “Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat. Itu artinya nikah siri,” kata Zudan dikutip dari keterangan video, Kamis (7/10).
Zudan menegaskan, setiap penduduk wajib terdata dalam KK. Oleh karena itu, pasangan yang menikah siri pun juga bisa mendapatkan KK. “Kami dari dukcapil tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan,” ujar dia. Adapun dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Sehingga sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk oleh undang undang maupun tidak (siri atau di bawah tangan).
7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai secara fikih kebijakan memasukkan pasangan suami isteri hasil nikah siri ke dalam kartu keluarga (KK) benar dan solutif. “Secara fikih, kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut benar dan solutif,” ujar Ketua MUI, Asrorun Niam, kepada wartawan, Kamis (7/10). Dia mengatakan pernikahan siri terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, nikah siri belum dicatatkan maka hukumnya tetap sah. “Karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah,” tuturnya. “Pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh ketentuan agama,” sambungnya.
8. Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyoroti soal perlindungan perempuan dan anak dengan diberikannya kartu keluarga (KK) pada pasangan nikah siri. Cecep mengatakan, seharusnya pemerintah merincikan ‘nikah siri’ seperti apa yang layak mendapatkan KK. Menurutnya, jangan sampai diberikannya KK kepada pasangan siri ini malah membuat praktek yang merugikan perempuan semakin marak.
“Nikah itu ada yang siri atau diam-diam tak diumumkan dan tak diberitahukan ke negara, ada juga nikah siri yang diumumkan, sah secara agama tapi tak diurus ke negara karena sesuatu yang darurat, misal karena jauh dari KUA atau sebagainya, itu nikah di bawah tangan ya,” ujar Cecep saat dihubungi detikcom, Kamis (7/10).
9. Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah mengaku khawatir pernikahan siri akan menjamur usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat kartu keluarga (KK). Menurutnya, kebijakan itu bisa dianggap sebagai legitimasi pemerintah terhadap pernikahan siri yang kerap dilakukan oleh sejumlah orang untuk poligami.
“Jangan sampai malah kebijakan ini dijadikan lalu menjamurnya pernikahan siri. Jangan sampai malah begitu. Yang sudah ada aturannya maka ikuti aturannya,” kata Alim, Kamis (7/10).
Lebih lanjut, Alim mengatakan, Kemendagri harus menjelaskan lebih detail definisi nikah siri. Sebab, kata Alim, jika nikah siri yang dimaksud seperti yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk poligami, maka akan menyebabkan posisi perempuan dan anak menjadi rentan.
10. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Nakroba Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal temuan transaksi keuangan jual-beli narkoba hingga senilai Rp 120 triliun. Rusdi menuturkan, selama ini sudah ada sejumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dari investigasi bersama PPATK. “Bareskrim Polri, khususnya Dirtipid Narkoba, telah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/10).
Rusdi mengatakan, Polri dan PPATK terus bekerja sama menuntaskan kasus tindak pidana narkoba. Berbagai temuan PPATK akan ditindaklanjuti. “Tentu hasilnya bagaimana kita tunggu saja perkembangan hasil koordinasi dan investigasi bersama antara Polri dan PPATK terkait dengan temuan PPATK tersebut,” ujar Rusdi. Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, transaksi keuangan jual-beli narkoba hingga senilai Rp 120 triliun yang dicatat PPATK merupakan akumulasi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu sepanjang 2016-2020.
11. Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan transaksi keuangan jual-beli Narkoba hingga senilai Rp 120 triliun yang dicatat PPATK merupakan akumulasi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu sepanjang 2016-2020. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya persoalan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. “Ini periode lima tahun. Jumlahnya ditotalkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus dalam periode lima tahun ini,” ujar Dian dalam tayangan yang disiarkan di akun Youtube PPATK, Kamis (7/10).
Dian mengungkapkan, aliran dana tersebut berasal dari analisis dan pemeriksaan terhadap 1.339 individu dan korporasi yang memiliki aliran transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana narkoba. Ia mengatakan, transaksi jual-beli narkoba tersebut tidak terbatas di dalam negeri. Sebab, dalam kasus jual-beli narkoba, melibatkan sindikat baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
12. Presiden Jokowi menetapkan 3.103 orang anggota Komponen Cadangan (Komcad) tahun anggaran 2021. “Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pembentukan Komponen Cadangan Tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,” kata Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/10). Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara Penetapan Komcad 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Bara.
Selaku inspektur upacara, Jokowi juga melakukan pemeriksaan pasukan dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang hari ini ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang. Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.
Kemhan menyatakan anggota komponen cadangan (komcad) yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi tetap tunduk pada hukum sipil selama di luar masa aktif. “Untuk hukum yang berlaku di luar masa aktif, mereka tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia,” kata Karo Humas Setjen Kemhan Marsma Penny Radjendra, Kamis (7/10).
Penny menyebut pihaknya berwenang memberikan sanksi kepada anggota komcad yang melakukan pelanggaran saat mereka sedang mengikuti Pendidikan Latihan Dasar Militer. Saat mereka kembali ke masyarakat dan menjalani profesi semula, kata Penny, hukum yang berlaku bagi anggota komcad adalah hukum sipil. “Kecuali pada masa aktif (latihan penyegaran dan mobilisasi) maka yang berlaku adalah hukum militer diatur dalam Pasal 46 UU PSDN,” ujar Penny.
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto menaiki mobil jeep bersama saat lakukan inspeksi pasukan pada Upacara Penetapan Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2021, di Pusdiklatpassus, Bandung Barat, Kamis (7/10). Sekjen Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 Timothy Ivan Triyono menganggap momen kebersamaan dua tokoh bangsa tersebut semakin memperlihatkan kekompakan dan keserasiannya untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Saling melengkapi satu sama lain. Dua tokoh ini adalah pilihan terbaik sebagai pemimpin Indonesia di 2024 mendatang. Terlebih momen kebersamaan ini bukanlah yang pertama kali mereka tunjukkan di hadapan publik,” kata Timothy dalam keterangannya, Kamis (7/10).
Timothy kemudian membeberkan sejumlah momen kebersamaan antara Jokowi dan Prabowo yang terekam sebelumnya. Pertama, kata dia, Presiden Jokowi dan Prabowo baru-baru ini melihat pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) di depan Istana Merdeka. “Menghadiri pembukaan PON XX di Papua dan meninjau sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur,” ujar Timothy.
13. Advokat kondang Yusril Ihza Mahendra melalui IHZA & IHZA LAW FIRM, Kamis (7/10) kemarin melayangkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani yang berisi keberatan atas permilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yusril menilai, proses pemilihan tersebut cacat hukum karena melanggar UU BPK. Pasalnya, anggota BPK terpilih yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana, seorang birokrat PNS aktif pada Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.
“Pada 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2019, Nyoman menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Sulawesi Utara. Karena jabatan itu, Nyoman tergolong sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” kata Yusril dalam keterangannya.
Padahal, lanjut Yusril, berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang BPK pejabat demikian baru dibolehkan maju menjadi calon anggota BPK jika telah meninggalkan jabatannya selama dua tahun. “Sedangkan jangka waktu dua tahun itu baru akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021,” ucapnya. Sementara, kata dia, kekosongan anggota BPK akan terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 karena di situlah anggota BPK Prof Dr Bahrullah Akbar akan berakhir masa baktinya.
14. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/10) sore. Anies mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 di Jakarta terkendali. “Update saja atas situasi pandemi di Jakarta. Alhamdulillah kondisinya sudah terkendali, jadi kita menceritakan situasi di Jakarta. Begitu saja yang dibahas,” kata Anies selepas pertemuan.
Meski demikian, Anies tak detail menyampaikan isi pertemuannya dengan Presiden. Ketika ditanya soal rencana pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyusul perbaikan situasi pandemi, ia menyebutkan hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara berbagai pihak. “Kalau itu dibahas secara teknis ya di rakor-rakor (rapat koordinasi),” ujarnya.
15. Hasil survei Saiful Mujani Research anad Center (SMRC) menunjukkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk dipilih sebagai presiden. Direktur Riset SMRC Deni Lavani menyebutkan, dalam simulasi terbuka dengan 42 nama, Prabowo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 18,1 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Dalam pertanyaan ini, Prabowo Subianto mendapatkan dukungan 18,1 persen, kemudian Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15,8 persen, berikutnya Anies Baswedan 11,1 persen,” kata Deni dalam rilis survei pada Kamis (7/10).
Selain tiga nama di atas, Deni menyebutkan terdapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas sebesar 4,8 persen. “Nama-nama lain di bawah 4 persen dan yang belum tahu 16,3 persen,” ujar Deni. Nama, Prabowo, Ganjar, dan Anies juga muncul di posisi tiga besar dalam hasil survei simulasi tertutup 15 nama dan 8 nama yang dilakukan oleh SMRC.
Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa mengakui, ada sejumlah tokoh yang masuk dalam pertimbangan Nasdem untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. “Semua nama-nama yang ada, itu semua Nasdem pertimbangkan, misalnya ada nama Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar, ada Sandi dan lain-lain, itu sebenarnya masuk dalam pertimbangan Nasdem, Ridwan Kamil, itu semua masuk dalam pertimbangan Partai Nasdem,” kata Saan dalam acara rilis survei SMRC, Kamis (7/10).
Ia mengakui, Nasdem yang memiliki suara sebanyak 10,4 persen pada Pemilu 2019 tidak bisa sendirian mengajukan calon presiden pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Nasdem akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain agar mencukupi syarat ambang batas pencalonan presiden yakni 20 persen. “Mudah-mudahan nanti di 2022 komunikasi semakin intensif sehingga sudah jelas mitra koalisinya untuk mencalonkan calon presiden yang disepakati bersama-sama untuk diusung,” ujar Saan.
16. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat merupakan sebuah prestasi bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas Partai Demokrat meningkat dari 7 persen pada Maret 2020 menjadi 8,6 persen pada September 2021. “Ini sebuah kabar gembira bagi kami sekaligus harus kami akui ini adalah prestasi yang dicapai yang dilakukan oleh ketua umum terpilih kami yang baru yaitu Mas AHY,” kata Benny dalam acara rilis survei SMRC, Kamis (7/10). Benny mengatakan, hasil survei itu juga menjadi kabar gembira karena elektabilitas Demokrat yang berada di luar pemerintahan meningkat, meski peningkatannya tidak terlalu besar. Menurut Benny, peningkatan elektabilitas Demokrat yang tidak terlalu besar dapat diterima lantaran Demokrat masih berkonsentrasi menghadapi kasus “kudeta” yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Di sisi lain, anggota Komisi III DPR itu juga menyambut gembira hasil survei SMRC yang menunjukkan elektabilitas AHY sebesar 4,5 persen pada simulasi 15 nama dan 5,4 persen pada simulasi 8 nama.
17. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, partainya tetap optimistis dapat mencalonkan Arilangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2024 meskipun elektabilitas Airlangga rendah. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Airlangga sebesar 0,3 persen pada simulasi semi terbuka 42 nama dan 0,5 persen pada simulasi tertutup 15 nama.
“Kami masih berpikir dan bersikap optimis bahwa calon kami yaitu Bapak Airlangga Hartarto, yang sudah merupakan keputusan dari Munas dan diperkuat dari Rapimnas, satu-satunya calon yang akan mendapatkan tiket dari Partai Golkar dan kami secara solid akan tetap mengusung beliau sebagai capres,” kata Nurul dalam rilis survei SMRC, Kamis (7/10).
Menurut dia, saat ini Golkar belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Airlangga. Sebab, Airlangga juga masih disibukkan dengan jabatannya sebagia Menteri Koordinator Perekonomian yang bertanggung jawab pada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Ia menuturkan, pada 2022 mendatang Airlangga akan lebih sering menyapa kader Golkar di daerah.
18. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, hampir seluruh kader Gerindra menghendaki agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kalau misalkan kita lihat dan saya keliling ke teman-teman di DPD-DPD di level provinsi atau kader-kader di akar rumput, itu masih semua dapat dikatakan 99 persen menginginkan Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden di tahun 2024,” kata Rahayu dalam rilis survei SMRC, Kamis (7/10).
Kendati demikian Sara menegaskan, Gerindra belum mengambil keputusan resmi untuk kembali mengusung Prabowo atau tidak pada Pemilu 2024. Menurut wanita yang biasa disapa Sara ini, Gerindra perlu melakukan survei internal untuk mengetahui kecenderungan pilihan para kader. “Kami juga harus melihat pilihan kader kami itu ke arah mana dan seterusnya, dan itu ada prosesnya tersendiri di mana tidak mungkin seorang Prabowo Subianto atau ketua umum mengambil keputusan sepihak,” ujar Sara. Namun, jika para ketua DPD Gerindra solid mendukung Prabowo untuk maju pada 2024, Gerindra kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya.
19. KPU membuka opsi untuk memundurkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang awalnya tahun 2024 menjadi 2025. Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, pihaknya membuat opsi tersebut karena merespons pemerintah yang mengusulkan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei. “Dalam hal hari H Pemilu dan Pilkada, KPU kan mengajukan dua opsi. Opsi pertama hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Opsi dua hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025,” ,” kata Pramono, Kamis (7/10).
Ia menyampaikan, jika opsi kedua yang dipilih, konsekuensinya yakni diperlukan dasar hukum baru untuk pelaksanaan pilkada. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sudah ditentukan bahwa pilkada dilaksanakan pada 2024.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya akan tetap mengikuti mekanisme pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Doli mengungkapkan hal itu menanggapi opsi yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memundurkan waktu pelaksanaan Pilkada dari November 2024 menjadi Februari 2025. “Kami dari awal menyepakati, walaupun terjadi perubahan tanggal Pilkada harus mengubah undang-undang. Karena undang-undang itu tertulis pilkada serentak nasional 2024 dilaksanakan November 2024,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).
Untuk memundurkan waktu pelaksanaan Pilkada, menurut dia, harus merevisi UU Pilkada. Sementara, Komisi II berharap sebisa mungkin tidak mengubah beleid yang ada. Sebab, perubahan terhadap sebuah UU membutuhkan waktu yang lama. “Kami sebisa mungkin kalau bisa kita hindari tidak bicara revisi undang-undang, kan lebih bagus. Makanya kami menawarkan exercise ulang tanpa memundurkan jadwal pilkada,” terangnya.
20. DPR menyetujui pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, terpidana kasus pencemaran nama baik. Pemberian amnesti kepada Saiful disetujui dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis (7/10). “Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut, dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam rapat paripurna ini. Terhadap permintaan pertimbangan presiden kepada DPR RI tersebut, apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana surat presiden dapat kita setujui?” kata Muhaimin. “Setuju,” jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Muhaimin sebagai tanda persetujuan. Muhaimin menjelaskan, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo pada 29 September 2021 terkait permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful.
Menko Polhukam Mahfud MD mengucapkan selamat atas disetujuinya pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Saiful Mahdi yang dipenjara karena terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE “Ya saya mengucapkan selamat kepada Saiful Mahdi dan saya apresiasi DPR yang telah memilih langkah hukum progresif,” kata Mahfud dalam Youtube Kemenko Polhukam RI, kemarin. Menurut Mahfud, jika surat pemberitahuan resmi amnesti sudah diproses oleh DPR, pemerintah juga akan bekerja cepat. Sebab, ia menegaskan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas pemberian amnesti terhadap korban UU ITE. “Kalau DPR cepat, kita juga bisa cepat, karena Presiden juga sangat concern terhadap upaya memberi amnesti kepada orang yang menjadi korban UU ITE,” kata Mahfud.
21. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi menerbitkan Keppres baru untuk membekali Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara (Satgas) BLBI memburu aset negara. Dalam Kepres itu, ada tambahan personel Satgas BLBI. Yakni Kabareskrim Komjen Agus Ardianto masuk di jajaran pelaksana dan Menteri Agraria/Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil di jajaran pengarah.
“Ini kita memang tekanannya perdata, tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, itu BLBI. Itu Satgas hak tagih negara atas BLBI itu dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan, sehingga dimodali Keppres baru yang baru terbit kemarin hari Rabu. Yang dulu itu Keppres (nomor 6) nya bulan April,” kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima, Kamis (7/10). Mahfud menjelaskan masuknya Komjen Agus diperlukan dalam menangani kemungkinan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pidana. Contohnya kata Mahfud, seperti menjual aset tanah yang sudah diserahkan kepada negara dengan menggunakan dokumen palsu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengawasan serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan. Selain itu, KY dan MA, kata dia, perlu memastikan lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal, transparan, dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan.
“Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan bersama-sama dengan Mahkamah Agung,” kata Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (7/10). Jika diperhatikan, menurut dia, terdapat berbagai konflik atau sengketa pertanahan terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun mengatakan, KY dan MA juga perlu membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan.
22. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, dalam membangun sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai bonus demografi tahun 2045, pemerintah tidak bisa bersantai. Hal itu pula yang membuat pemerintah terus berupaya menjalankan program pembangunan SDM yang dimulai sejak 1.000 hari kelahiran pertama anak untuk mencegah stunting, mengedepankan pendidikan vokasi di sekolah menengah dan perguruan tinggi, hingga penyediaan lapangan kerja.
“Urusan kita tidak sederhana. Urusan kita sangat berat kalau bicara pembangunan SDM menuju 2045. Kita tidak bisa bersantai, kita harus bekerja keras dan betul-betul mencari peluang bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,” ujar Muhadjir dalam acara peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 yang disiarkan secara daring, Kamis (7/10). Selain menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, lapangan pekerjaannya harus potensial. Artinya, lapangan pekerjaan itu dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi mereka yang berusia yang produktif.
23. Pengusaha Samsudin Andi Rasyad atau Haji Isam melaporkan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Yulmanizar, ke Bareskrim Polri. Haji Isam menilai Yulmanizar telah mencemarkan nama baik karena menuduhnya memiliki peran dalam kasus suap pajak. “Demi memulihkan martabat dan nama baik klien kami, kami telah mengajukan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Yulmanizar, yakni tindak pidana kesaksian palsu di atas sumpah, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 242, 310, dan/atau Pasal 311 KUHP,” kata pengacara Haji Isam, Junaidi, dalam keterangannya, Kamis (7/10). Laporan polisi itu terdaftar dengan nomor LP/B/0606/X/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 6 Oktober 2021. Menurut Junaidi, keterangan yang diberikan Yulmanizar sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 Oktober 2021 tidak benar.
KPK menilai, keterangan dari seorang saksi atas apa yang dia ketahui dan alami sendiri guna mengungkap suatu kebenaran di muka persidangan, tentu akan dinilai oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, dan pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Hal itu disampaikan Plt Jubir KPK Ali Fikri merespons pengusaha Samsudin Andi Rasyad atau Haji Isam yang melaporkan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Yulmanizar, ke Bareskrim Polri. “Keterangan setiap saksi sebagai fakta persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/10). Prinsipnya, untuk dapat menjadi fakta hukum butuh proses. ‘’Saya khawatir pengaduan Haji Isham bisa mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan rasakan dengan sebenar-benarnya,” imbuhnya.
24. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Molnupiravir merupakan salah satu obat antivirus yang mulanya dikembangkan untuk influenza. Molnupiravir, yang belakangan ramai diperbincangkan karena diklaim mampu menekan angka kematian pasien virus corona, bekerja dengan memicu kesalahan pada proses perbanyakan virus dalam tubuh. “Pada mulanya Molnupiravir dikembangkan untuk influenza.
Namun kemudian diperkirakan efektif dalam penanganan Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (7/10). Saat ini obat tersebut sedang dalam proses pengajuan izin kepada Food and Drug Administration (FDA) selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Sama dengan di Indonesia, sebelum dapat digunakan, Molnupiravir harus lebih dulu menjalani tahapan yang dipersyaratkan oleh Badan POM. “Mulai dari tahapan penemuan dan pengembangan, hingga pengawasan keamanan konsumsi obat di masyarakat,” ujar Wiku.
25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, vaksin Covid-19 Zifivax yang dikembangkan perusahaan asal China, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical berpotensi menjadi vaksin booster. Namun, kata dia, untuk menjadi vaksin booster, vaksin dengan paltform rekombinan protein subunit ini harus melalui uji klinik guna mengetahui respons imun. “Saya kira (vaksin) Zifivax ini punya potensi untuk menjadi vaksin booster dan beberapa vaksin lain yang segera akan lakukan uji klinik dalam waktu dekat,” kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (7/10). (HPS)
