HOT ISU PAGI INI, KRISDAYANTI USUL HARGA TES PCR CUKUP RP 70 RIBU

  • Bagikan

Salah satu isu menarik pagi ini masih seputar soal wajib PCR bagi penumpang pesawat udara. Politisi Senayan jor-joran soal harga tes PCR. Anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan, Krisdayanti alias KD usul harga tes PCR cukup Rp 70 ribu saja, sementara temannya dari Fraksi PKS, Alifudin, mengusulkan agar harga tes PCR Rp75 ribu.

Presiden Jokowi mendorong agar ASEAN dan China terus menjalankan kemitraan yang saling menghormati dan menguntungkan yang sudah terjalin selama 30 tahun.  Jokowi menyampaikan, ASEAN dan China memiliki kepentingan sama untuk membangun kawasan yang damai dan stabil, termasuk di Laut China Selatan.

Menhan Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang jenis angkut tank AT-8 dan AT-9 yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri, PT Bandar Abadi kenya TNI Angkatan Laut. Prabowo menyerahkan secara simbolik kapal tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan PT Bandar Abadi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/10).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meragukan keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin lalu. Dalam sidang itu Azis menjadi saksi terkait dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Azis menyebutkan uang yang diberikan kepada Robin merupakan pinjaman untuk membantu perawatan keluarga akibat Covid-19. Berikut isu selengkapnya.

1. Isu menarik pagi ini masih seputar soal wajib PCR bagi penumpang pesawat udara. Anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan, Krisdayanti alias KD menyebut harga tes PCR Rp 300 ribu masih kemahalan. Menurut Krisdayanti, pemerintah sebaiknya memberlakukan syarat tes antigen bagi calon penumpang yang telah lengkap vaksin. Baik ketika berangkat ke tempat tujuan maupun pulangnya. Ia mengusulkan angka Rp 70.000.

 “Menurut saya yang paling ideal, ya bagi yang sudah divaksin 2 kali. Sebelum berangkat antigen, mau pulang antigen. Harga antigen Rp 70 ribu, PP (pergi-pulang) Rp 140 ribu. Masih lebih murah dan efektif dibandingkan PCR 3×24 jam dengan harga Rp 300 ribu,” sambungnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Alifudin, mengusulkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) ditetapkan sebesar Rp75 ribu. Menurut dia, harga tes PCR seharusnya bisa diturunkan ke harga tes antigen yang berlaku saat ini. “Seharusnya bisa lebih murah lagi, misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti antigen,” ujarnya, Selasa (26/10).

Politisi PKS ini menduga, para pengusaha laboratorium tes PCR sudah meraup untung besar sejak Pandemi Covid 19 ada di Indonesia. Atas dasar itu, seharusnya harga tes PCR bisa lebih murah dibandingkan perintah Jokowi yakni sebesar Rp300 ribu. “Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi covid 19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis,” kata Alifudin.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, harga tes PCR di Indonesia yang akan diturunkan menjadi Rp 300.000 termasuk murah jika dibandingkan dengan harga tes PCR di negara-negara lain. “PCR ini harga kita yang Rp 900.000 itu kira-kira 25 persen kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport dunia, jadi kalau misalkan diturunkan ke Rp 300.000 itu mungkin masuk 10 persen kuartal yang paling murah dibandingkan harga PCR di airport-airport dunia,” kata Budi dalam keterangan pers virtual, Selasa (26/10).

Budi mengatakan, India sejauh ini menjadi negara dengan harga tes PCR paling murah, salah satunya dikarenakan negara tersebut bisa memproduksi alat tes sendiri. “Yang paling bawah memang India, India murah sekitar Rp 160.000-an karena memang india karena produksinya di dalam negeri,” ujar dia.  Menurut Budi, pemerintah tidak ada rencana untuk memberikan subsidi kepada penyedia layanan tes PCR seiring dengan rencana penurunan harga tersebut.

Kemenkes telah lakukan persiapan untuk menurunkan harga tes PCR setelah Presiden Jokowi meminta harga tes PCR menjadi Rp 300.000. Salah satunya kalkulasi harga reagen yang merupakan komponen terbesar dari seluruh pembiayaan dalam tes PCR. “Jadi melakukan penurunan pada harga reagen yang masuk itu menjadi model yang akan segera kami tindak lanjuti,” kata Wamenkes Dante Saksono Harbuwono usai mengikuti program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) di KPK, Selasa (26/10).

Dante mengatakan, permintaan presiden Jokowi untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 300.000 bukan tanpa dasar. Dante menyebut, presiden sudah menghitung dan mendapatkan informasi tentang berapa harga reagen, harga pemeriksaan dan kapasitas yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan PCR. “Jadi dari kerangka tersebut maka setelah dihitung-hitung, kelihatannya angka Rp 300.000 itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan riil untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani menilai, kebijakan Presiden Jokowi menurunkan harga tes PCR menjadi maksimal Rp 300.000 masih lebih mahal dibandingkan tarif tiket transportasi massal. “Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari tiga kali lipat dari harga tiket untuk tes PCR,” tutur Puan.

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerba mengatakan penurunan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi Rp300 ribu masih terlalu berat untuk sejumlah kalangan. Apalagi jika pemerintah benar-benar menerapkan aturan PCR bagi penumpang di semua moda transportasi.

“Harga tes PCR jadi Rp300 ribu sepertinya masih berat bagi sebagian besar kalangan. Apalagi jika diterapkan di seluruh moda transportasi. Bayangkan kalau sekeluarga 4-5 orang,” kata Zubairi cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Selasa (26/10). “Kekuatan pasar harus mendorong harga PCR terus turun–didukung pemerintah yang juga menerapkan subsidi,” ujarnya lagi.

Puluhan ribu warga menandatangani petisi online meminta pemerintah menghapus syarat wajib tes PCR pada moda transportasi udara. Mereka meminta pemerintah mengembalikan opsi rapid test antigen sebagai syarat perjalanan dalam moda penerbangan.
Hingga pukul 12.00 WIB, Selasa (26/10), petisi melalui platform Change.org yang pertama kali dibuat oleh salah seorang engineer pesawat Dewangga Pradityo Putra ini sudah didukung 40.639 suara masyarakat lainnya. Dalam petisinya, Dewangga menganggap bahwa kebijakan yang mengharuskan seseorang melakukan tes PCR walaupun sudah divaksin dua kali, akan menyebabkan penerbangan berkurang sehingga industri penunjangnya pun akan semakin kesulitan.

Dewangga juga menyebut petisi ini khusus disampaikan kepada Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. “Harga PCR di Indonesia mahal banget! Bisa jadi bahkan lebih mahal dari harga tiket,” kata dia.

Waketum Gerindra Putih Sari mengusulkan masa berlaku tes PCR diperlonggar menjadi 7×24 jam. Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan ini juga mengusulkan tempat tujuan dan asal kota penumpang pesawat juga bisa menjadi pertimbangan. Misalnya, seorang penumpang berasal dari kota zona hijau dan kota tujuannya adalah zona hijau, maka tidak perlu PCR.

“Saya apresiasi langkah presiden tersebut karena memang tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat, kalau perlu diperpanjang lagi menjadi 7×24 jam sehingga tidak merepotkan mereka yang berpergian dalam jangka waktu pendek,” kata Putih Sari kepada detikcom, Selasa (26/10).

Menurutnya, pemerintah harus transparan terkait struktur biaya PCR. “Jangan ketika ada protes baru ditinjau dan diturunkan harganya. Boleh saja provider mengambil keuntungan tapi harus diatur berapa persen margin profit yang diperbolehkan,” lanjut Putih.


Kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat udara berimbas pembatalan pemesanan (booking) kamar hotel di Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, Bali, I Wayan Kariasa menyampaikan pemberlakuan kewajiban tersebut membuat biaya liburan membengkak sehingga banyak wisatawan nusantara yang membatalkan perjalanan ke Bali.
“Ternyata, dulunya dengan rapid antigen sekarang harus dengan PCR swab. Jadi, biayanya hampir lima kali lipat naik dari dari harga antigen. Ini cukup beban buat para wisatawan dan juga mengamputasi kita dalam pergerakan ekonomi kita di Bali,” kata Kariasa, saat dihubungi Selasa (26/10).

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, penurunan harga tes polymerase chain reaction (PCR) mestinya tidak menurunkan kualitas tes Covid-19. “Apapun yang disepakati harganya harusnya tidak mempengaruhi kualitas tes, jadi semua laboratorium nantinya sudah menyanggupi pemeriksaan itu, artinya sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur,” kata Eijkman, Selasa (26/10).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, permintaan Presiden Jokowi agar harga tes PCR menjadi maksimal Rp 300.000 harus dilaksanakan. “Dengan adanya apa yang disampaikan oleh Presiden, saya pikir semua pihak harus segera menindaklanjuti dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/10). Dasco menuturkan, perintah Jokowi agar harga tes PCR ditekan hingga di bawah Rp 300.000 senada dengan pendapat DPR bahwa harga tes PCR selama ini masih terlalu mahal.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, belum ada transparansi menyangkut rincian struktur biaya PCR dan margin profit yang diperoleh penyedia jasa tes. “Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar,” ujar Tulus, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10).

2. Presiden Jokowi mendorong agar ASEAN dan China terus menjalankan kemitraan yang saling menghormati dan menguntungkan yang sudah terjalin selama 30 tahun.  Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-China yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10). Jokowi menyampaikan, ASEAN dan China memiliki kepentingan sama untuk membangun kawasan yang damai dan stabil, termasuk di Laut China Selatan. Baik ASEAN maupun China ingin kawasan tersebut damai dan stabil dengan tetap menghormati hukum internasional.

3. Menhan Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang jenis angkut tank AT-8 dan AT-9 yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri, PT Bandar Abadi kenya TNI Angkatan Laut. Prabowo menyerahkan secara simbolik kapal tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan PT Bandar Abadi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/10). “Kita membutuhkan penjaga yakni TNI AL yang kuat untuk mengibarkan merah putih dan menegakkan kedaulatan negara,” ujar Prabowo.

Sementara itu Skadron Udara 4, Wing 2, Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, menerima satu unit pesawat NC212i-400 Troop Transport buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Selasa (26/10). “Kedatangan pesawat jenis angkut ringan ini merupakan pesawat kedua dari sembilan unit pesawat yang akan dioperasionalkan di Skadron Udara 4,” demikian keterangan tertulis Dispenau (Dinas Penerangan Angkatan Udara), kemarin.

4. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan Johan Budi atau Febri Diansyah menjadi jubirnya. “Jubir wajib ada. Figur seperti Johan Budi atau Febri Diansyah yang sukses menjaga KPK bisa dijadikan rujukan,” kata Mardani, Selasa (26/10). Menurut Mardani, memilih juru bicara dengan latar belakang pegiat antikorupsi  menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Terlebih saat ini penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah terkait agenda pemberantasan korupsi menurun.

5. Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, pengentasan stunting mesti dilakukan secara frontal dalam waktu 3 tahun. Hal tersebut menyusul target pemerintah untuk menekan angka stunting dari 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

“Tidak ada kata pelan, tidak ada kata sedikit demi sedikit. Tetapi dalam waktu kurang lebih 3 tahun kita harus melakukan serangan frontal besar-besaran terhadap masalah stunting di Indonesia,” kata Muhadjir di Simposium Nasional 2021 bertajuk Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan BKKBN, Selasa (26/10). Muhadjir mengatakan, masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.

6. Presiden Jokowi menyinggung sikap junta militer Myanmar yang tidak menyambut baik tawaran bantuan dari negara-negara ASEAN agar negara tersebut keluar dari krisis politik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (26/10). Menurut Jokowi, ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif di Myanmar dapat segera dipulihkan.

Kata Jokowi, rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Saat pertemuan Leader’s Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, ada optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. “Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh utusan khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” tuturnya.

7. Junta militer Myanmar memutuskan memboikot KTT ASEAN sebagai langkah protes karena pemimpin mereka dilarang muncul di agenda regional itu. Pertemuan virtual selama tiga hari itu rencananya juga dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden, maupun pemimpin dari Rusia dan China. Myanmar menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan itu, karena kekisruhan buntut kudeta militer Februari lalu.

8. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meragukan keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin lalu. Dalam sidang itu Azis menjadi saksi terkait dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Azis menyebutkan uang yang diberikan kepada Robin merupakan pinjaman untuk membantu perawatan keluarga akibat Covid-19.

“Rasa-rasanya kalau penyakit Covid-19 itu kan enggak usah dibantu karena itu kan sudah menjadi beban negara kalau keluarga yang bersangkutan dirawat di rumah sakit,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/10). “Di KPK asuransi kesehatannya sudah meng-cover terkait dengan keluarganya Robin sakit termasuk istri dan anaknya sudah ter-cover dalam asuransi kesehatan di KPK,” kata Marwata.

KPK menyatakan bahwa bantahan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (25/10) tak berpengaruh terhadap surat dakwaan jaksa KPK. Adapun, dalam sidang itu Azis menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. “Kami memastikan bahwa sedari awal KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan telah didasari oleh bukti permulaan yang kuat atas dugaan perbuatan terdakwa Stepanus Robin P dan kawan-kawan dan itu tentu bukan hanya dari alat bukti keterangan saksi M Azis Syamsudin saja,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (26/10).

9. Presiden Jokowi meminta para kepala daerah berhati-hati dan waspada terhadap kenaikan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan, ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang mengalami kenaikan kasus virus corona. “Ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun, sekali lagi, meskipun sedikit tetapi tetap ini harus diwaspadai,” kata Jokowi saat memberikan arahan secara virtual ke para kepala daerah se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Jokowi tak merinci 105 kabupaten/kota yang ia maksud. Namun, beberapa yang sempat mengalami kenaikan kasus di antaranya Maluku Utara pada 3 minggu lalu. Kemudian, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara pada 2 minggu lalu, serta Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara pada minggu kemarin.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tren kenaikan kasus Covid-19 di dunia masih mengalami peningkatan. Jokowi mengajak masyarakat belajar dari penyebab kenaikan kasus Covid-19 secara global itu. “Tren kenaikan kasus itu masalahnya ada pada tiga hal. Diantaranya, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan,” ujar Jokowi.


Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada peningkatan kasus Covid-19 di 105 kabupaten/kota dalam dua minggu terakhir. “Ada 105 kabupaten kota di Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam dua minggu terakhir,” kata Budi dalam konferensi pers, kemarin. Menurut Budi, kenaikan kasus tersebut memang belum tinggi. Namun, ia mengingatkan semua pihak untuk lebih waspada.

10. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, PAN ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat kebijakan publik. Namun PAN tak ingin memerankan politik gincu. Sebab, politik gincu hanya tampak bagus di luar, tetapi kosong substansi. “Sebagaimana dikemukakan, Bung Hatta dan Buya Hamka, kita bukan politik gincu, (tapi) politik garam. Isi. Rasa. Nilai-nilai Islam itu yang kita perjuangkan. Bukan logonya, bukan. Tetapi, nilai-nilainya,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (26/10) malam.

11. Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera berbenah setelah mengalami peretasan. Puan mengaku heran kenapa situs BSSN justru terkena peretasan, padahal lembaga itu diberi tugas khusus terkait keamanan sistem siber nasional. “Saya sungguh terkejut, BSSN yang menjadi tameng utama keamanan siber Indonesia justru kena retas,” kata Puan, dalam keterangan pers, Selasa (26/10).

Ketua DPP PDI-P ini mengatakan, peretasan website BSSN merupakan isu serius terkait keamanan siber Indonesia. “Kalau tameng utamanya bisa diretas, saya khawatir website pemerintah lainnya yang menyimpan data publik bisa dengan mudah disusupi,” ujarnya sembari menuturkan, BSSN perlu mengaudit secara teknis terkait adanya celah sistem keamanan yang disusupi hacker.

12. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menggelar dua kali rapat untuk membahas antisipasi dampak peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan tahun baru (Nataru). Dalam dua kali rapat yang digelar pada Senin (25/10/2021) itu juga dibahas evaluasi terkini kondisi pandemi di Indonesia. “Presiden dua kali ratas ya. Dalam rangka evaluasi pandemi. Pertama itu ratas sidang kabinet itu di antaranya membahas soal bagaimana mengelola, memitigasi situasi sekarang ini (pesiapan Nataru),” ujar Moeldoko dalam sesi tanya jawab live Instagram bersama CNN Indonesia, Selasa (26/10/2021). Selain itu, ratas juga membahas tentang percepatan vaksinasi Covid-19 dan bagaimana cara menghadapi euforia yang sudah mulai berlebihan karena mobilitas manusia. Baik euforia di mal, pasar dan sebagainya yang terpantau mengalami peningkatan sangat tajam. (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *