HOT ISU PAGI INI, ISTANA BELUM TERIMA SURAT PERSETUJUAN JENDERAL ANDIKA JADI PANGLIMA TNI DARI DPR

oleh
oleh

Salah satu isu menarik pagi ini adalah pengakuan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini bahwa hingga kemarini pihaknya belum menerima surat persetujuan pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dari DPR. Di sisi lain, saat ditanya wartawan di gedung DPR, Jenderal TNI Andika Perkasa juga belum mengetahui kapan dirinya dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

Isu menarik lainnya adalah Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistyo mengaku heran kenapa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara belum juga dipecat dari posisi wakil bendahara umum partai berlambang banteng tersebut meski telah divonis bersalah dalam kasus korupsi bansos Covid-19. Teddy membandingkan dengan nasib kader PDIP lain yang langsung dipecat ketika ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Salah satu contoh mantan Bupati Purbalingga Tasdi.

Ketua DPR Puan Maharani mengabaikan interupsi dari salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus pada rapat paripurna DPR, Senin (9/11) dengan agenda tunggal, yakni penetapan  Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Interupsi itu terjadi setelah Puan mengetukkan palu sebagai tanda DPR menyetujui penetapan Jenderal  Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Karena kecewa, Fahmi Alaydrus langsung nyeletuk. “Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita enggak dikasih,” sindirnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hampir seluruh daerah di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers evaluasi mingguan PPKM yang ditayangkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/11).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA Wolrd Motor Sport Council di Paris, Jumat (15/10) lalu. Namun Anies Baswewdan digempur habis-habisan PDIP dan PSI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan soal permohonan pinjaman daerah oleh PT Jakpro senilai Rp2,8 triliun. Di sisi lain, PSI menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah meminjam uang untuk bayar commitment fee Formula E 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar. Berikut isu selengkapnya.

1.Rapat Paripurna DPR, Senin (8/11), secara resmi menyetujui usulan Presiden Jokowi soal Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Alhasil, rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan laporan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika Perkasa yang digelar Sabtu (6/11) lalu. Usai mendengar laporan Komisi I DPR, Puan melempar pertanyaan kepada peserta rapat, apakah setuju Jenderal Andika Perkasa ditetapkan sebagai Panglima TNI? Peserta rapat menjawab setuju. “Tok’’, Puan mengetukkan palu sidang yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

2. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat persetujuan pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dari DPR. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan kapan pelantikan Andika sebagai Panglima TNI dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Surat dari DPR belum masuk. Kami masih menunggu. Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI,” ujar Faldo, Senin (8/11). Menurut Faldo, masih ada waktu untuk melantik Panglima TNI yang baru. “Sebelum akhir bulan, kita sudah punya Panglima TNI baru,” lanjutnya.

Di sisi lain, Jenderal TNI Andika Perkasa belum mengetahui waktu pelantikannya sebagai panglima TNI oleh Presiden Jokowi. “Saya belum dikasih tahu, belum dikasih tahu sampai sekarang,” kata Andika saat diwawancarai wartawan di gedung DPR, Senin (8/11).

3. Ketua DPR Puan Maharani berharap, Jenderal Andika Perkasa yang disetujui DPR RI sebagai Panglima TNI bisa membawa TNI semakin dekat dengan rakyat. “Kami harap selalu berada di garda terdepan pertahanan negara, dekat dengan rakyat, dan juga semakin berperan dalam membantu penanganan Covid-19 di Tanah Air,” ujar Puan, Senin (8/11). “DPR RI juga yakin Jenderal Andika dapat membuat TNI semakin solid, baik di tingkat internal maupun dengan instansi-instansi lain, termasuk Polri. Saya berharap, Pak Andika bisa bekerja maksimal,’’ imbuhnya.

4. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ngarep Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI selama dua tahun. Andika diperkirakan pensiun pada usia 60 tahun atau pada 2024. “Saya yakin masa jabatan Andika akan diperpanjang,” kata Kharis di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (8/11).

Ia mengatakan perpanjangan masa jabatan Andika bisa ditempuh lewat dua cara yaitu secara pribadi atau penerbitan peraturan presiden (perpres) untuk mengubah masa aktif perwira tinggi TNI hingga 60 tahun. Politisi PKS itu mengamini, perubahan masa aktif perwira tinggi TNI bisa dilakukan lewat revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, menurutnya, upaya revisi regulasi tersebut belum terealisasikan hingga saat ini. “Memang selama ini mau direvisi kan, cuma belum mulai, karena itu usulan dari pemerintah. Tapi saya lihat akan diperpanjang,” tuturnya.

5. Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistyo mengaku heran kenapa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara belum juga dipecat dari posisi wakil bendahara umum partai berlambang banteng tersebut meski telah divonis bersalah dalam kasus korupsi bansos Covid-19. Teddy membandingkan dengan nasib kader PDIP lain yang langsung dipecat ketika ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Salah satu contoh mantan Bupati Purbalingga Tasdi.

“Lihat itu Juliari. Sampai sekarang enggak dipecat. Padahal jelas malu-maluin makan uang rakyat Bansos. Di Jawa Tengah, itu Bupati Purbalingga Pak Tasdi kena KPK langsung dipecat. Ada apa ini, diskriminatif enggak?” kata Teddy, Senin (8/11).

Teddy juga menyinggung Kepala Bappilu PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Ia mempertanyakan sepak terjang Bambang selama ini di partai banteng. “Panglimanya tuh kita yang di sini, di daerah. Sekarang kok jadi Ketua DPD dengan gayanya asal nyebut ini banteng, ini celeng. Padahal itu yang disebut celeng justru lebih senior dari dia, dan perjuangannya sejak zaman ProMega,” ujarnya.

6. Ketua DPC PDIP Salatiga, Jateng yang mengundurkan diri, Teddy Sulistio memenuhi panggilan DPP PDIP, Senin (8/11) kemarin. Usai pertemuan, Teddy mengaku berprinsip tegak lurus dan menghormati sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Teddy masih menunggu keputusan Megawati perihal surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPC PDIP Salatiga.

“Prinsip saya tegak lurus dan hormat pada Bu Mega. Selanjutnya menunggu keputusan Ibu Ketum,” kata Teddy melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/10). Dalam pertemuan dengan pengurus DPP PDIP, Teddy mengaku telah menyampaikan beberapa masukan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, ia enggan merinci apa saja yang ia sampaikan.

7. Ketua DPR Puan Maharani mengabaikan interupsi dari salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus pada rapat paripurna DPR, Senin (9/11) dengan agenda tunggal, yakni penetapan  Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Interupsi itu terjadi setelah Puan mengetukkan palu sebagai tanda DPR menyetujui penetapan Jenderal  Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

“Pimpinan interupsi pimpinan,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus. Anggota dewan tersebut mengajukan interupsi namun Puan sebagai pimpinan sidang tidak menggubris. Puan tidak memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk ajukan interupsi.

Karena kecewa, anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut nyeletuk. “Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita enggak dikasih,” sindirnya. Menurutdia, pernyataan tersebut terlontar spontan setelah upayanya untuk interupsi diabaikan oleh Puan. “Ya itu mengalir begitu saja, karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya siapkan dan sengaja di momen Rapat Paripurna yang sekarang, karena berkaitan erat dengan pengesahan panglima,” ucap Fahmi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

8. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto membela Puan. Ia menyesalkan ada salah satu anggota DPR yang memaksa interupsi saat Sidang Paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Menurut Utut, seharusnya anggota tersebut memahami, Sidang Paripurna tadi merupakan agenda tunggal mengenai pengesahan Andika sebagai Panglima TNI.

“Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak. Tadi kan di awal sudah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I DPR mengenai Panglima TNI, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya kesakralannya bisa terjaga,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11).

9. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengungkap alasan anggotanya, Fahmi Alaydrus ajukan interupsi dalam rapat paripurna DPR yang diabaikan Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang. Jazuli mengatakan Fahmi hendak melontarkan kritik terkait Peraturan Mendikbudristek No.  30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Terkait dengan Mendikbudristek yang pernyataan dan keputusan menteri yang sudah jadi permen, yang menurut kami ini bermasalah. Bahkan, mengundang kontroversi termasuk Muhammadiyah, ormas Islam yang cukup besar juga sangat menyayangkan dan mengkritisi permen tersebut,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad menilai aturan tersebut memiliki masalah dari sisi formil dan materiil. Salah satunya, karena adanya pasal yang dianggap bermakna legalisasi seks bebas di kampus.

“Sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permen Dikbudristek No. 30 Tahun 2021,” kata Arsyad dalam keterangan resmi, Senin (8/11). Dia berharap perumusan Permendikbud diatur sesuai ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, secara materiil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, maupun nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Terkait masalah formil, Arsyad merinci aturan tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya. Hal itu terjadi lantaran pihak-pihak yang terkait dengan materi aturan itu tidak dilibatkan secara luas, utuh, dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan.

11. Kemendikbudristek di bawah pimpinan Nadiem Makarim membantah telah menerbitkan aturan yang melegalkan perzinahan atau seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. Aturan yang  menuai polemik itu merupakan Peraturan Mendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diundangkan pada 3 September 2021.

“Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan’, bukan ‘pelegalan’,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam dalam keterangan tertulis, Senin (8/11). Nizam mengatakan aturan tersebut diterbitkan dengan fokus untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, definisi dan pengaturan dalam permen tersebut khusus untuk mengatasi hal tersebut.

12. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hampir seluruh daerah di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers evaluasi mingguan PPKM yang ditayangkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/11).

“Di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hampir semuanya trennya adalah naik (kasus Covid-19). Jadi saya mohon kita semua hati-hati,” ujar Luhut tanpa menjelaskan secara rinci berapa persentase kenaikan kasus positif Covid-19 yang dicatat pemerintah. Luhut hanya menjelaskan, di seluruh Jawa-Bali, ada 43 kabupaten/kota mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 selama tujuh hari terakhir. Oleh karenanya, pemerintah akan mengumpulkan 43 kabupaten/kota tersebut untuk melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini.

Menko Mrves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, varian AY.4.2 atau varian virus corona Delta Plus, 15 persen lebih ganas dari varian Delta. Luhut meminta masyarakat berhati-hati terhadap potensi paparan varian baru tersebut. “Kita lihat varian Delta AY.4.2 ini juga 15 persen lebih ganas daripada varian sekarang (varian Delta). Kalau nanti kita atau saudara atau keluarganya kena lagi atau dia sendiri kena, ya silakan leha-leha, tetapi saya tidak mau,” ujar Luhut. Menurut Luhut, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan untuk mengantisipasi potensi masuknya varian Delta Plus ini ke Indonesia. Sebab, meski belum ditemukan di Indonesia, varian ini telah terdeteksi di Malaysia.

Luhut mengatakan, pemerintah akan mengantisipasi potensi masuknya varian virus corona AY.4.2 atau Delta Plus. Menurut Luhut, tidak tertutup kemungkinan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional naik menjadi tujuh hari. “Sekarang sudah ada dari Inggris masuk ke Malaysia, yakni varian delta AY.4.2 dan ini menurut saya harus kita waspadai. Jadi bukan tak mungkin nanti kalau orang datang dari luar, kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi 7 hari. Ini tidak tertutup kemungkinan,” tutur dia lagi.

13. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku khawatir penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali melonjak akhir tahun ini. Padahal, pada tahun 2022 Indonesia bakal banyak menggelar acara berskala internasional, misalnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Menurut Budi,  lonjakan kasus Covid di Indonesia bisa membuat para kepala negara itu takut untuk datang ke Indonesia.

“Indonesia itu akan banyak event-event internasional di tahun depan. G20 itu banyak sekali, COP juga akan dilakukan di Indonesia, di Bali. Jadi saya benar-benar khawatir, kalau nanti Januari-Februari (kasus Covid) loncat, itu enggak ada yang mau dateng kepala negara G20 itu ke kita,” ujar Budi dalam raker dengan Komisi IX DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Sejumlah anggota Komisi IX DPR mencecar Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito soal kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait aturan untuk naik pesawat selama pandemi. Cecaran itu terjadi dalam raker Komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BPOM Penny Lukito, serta pihak Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/11).

“Berkaitan dengan kesimpangsiuran dari pemberitaan yang sebenarnya dilakukan pemerintah sendiri nih, misal pemberlakuan PCR bagi yang bepergian. Ini juga saya minta, harus benar-benar siapa yang sebenarnya bisa dipegang nih,” kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Abidin Fikri.

Anggota Komisi IX DPR minta tes PCR digratiskan, Menkes bilang anggarannya tak ada. Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi PKS, Ansory Siregar meminta pemerintah untuk menggratiskan tes polymerase chain reaction (PCR) dalam raker Komisi IX dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11). “Mengenai PCR tadi, kira-kira kalau apa yang saya sebutkan tadi di sini kan, saya katakan sebelum bapak menteri memaparkan untuk digratiskan gitu, memungkinkan tidak?,” kata Ansory kepada Menkes Budi.

Menjawab pertanyaan itu, Budi mengatakan, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menggratiskan tes PCR. “Memang anggarannya tidak ada di kita Pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit karena kita tidak memiliki anggaran untuk itu,” jawab Budi. Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah saat ini hanya memiliki anggaran untuk melakukan tes PCR kepada para suspek atau kontak erat pasien Covid-19 di Puskemas.

14. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu data lebih lengkap tentang penggunaan vaksin Sinovac bagi anak usia 3 tahun ke atas. Pasalnya, anak usia 3 tahun ke atas juga rentan tertular atau menularkan virus corona (Covid-19). Dijelaskan, penggunaan Sinovac sebagai vaksin Covid-19 baru bisa dilaksanakan untuk usia 6 tahun ke atas.

“Untuk Sinovac kami tunggu data lebih lengkap lagi untuk bisa diberikan pada anak usia 3 tahun ke atas. Karena memang usia tersebut lebih rentan, saya kira butuh data lebih lengkap lagi ke depannya,” kata Penny dalam raker dengan Komisi IX DPR di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (8/11). Kata Penny, BPOM juga masih memproses penerbitan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinopharm dan Pfizer agar bisa disuntikkan ke anak 5 hingga 11 tahun.

15. Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan pada menteri untuk meningkatkan popularitas serta elektabilitas jelang Pilpres 2024. Menurutnya, niat sejumlah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 bukan masalah.

“Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada para menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi, ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin,” kata Muzani di DPR, kemarin.

16. Polisi meringkus lima pelaku pencurian besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Komplotan itu sudah mencuri ratusan ribu kilogram besi sejak beraksi bulan Juli lalu. Kelima pelaku yang berhasil ditangkap antara lain SA (24), SU (24), AR (30), MLR (24), DY (46). “Total inventaris barang yang hilang seberat 118.081 kilogram. Kalau dirupiahkan mencapai Rp 1 miliar,” kata Kapolsek Makasar Kompol T.F Hutagaol, Senin (8/11).

17. Sahabat Ganjar — kelompok relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, red — terus bergerak. Setelah menjelajah Sulut, Sahabat Ganjar bertolak ke Lampung untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bantuan diserahkan kepada LB Insan Prima Bestari, Sukarame; Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis, Tanjung Karang Timur; dan warga di RT 03/RW 02, Tanjung Karang Barat.

‘’Di SLB Insan Prima Bestari, Sahabat Ganjar membagikan sejumlah perlengkapan sekolah seperti tas, buku, pena, pensil dan lain-lain. Sementara, di Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis, mereka memberi bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai. Mereka memberikan bantuan berupa bahan-bahan material untuk perbaikan toilet umum di RT 03/RW 02, Gedung Air, Tanjung Karang Barat,’’ kata Ketua DPW Sahabat Ganjar Kota Bandarlampung, M Haris, Senin (8/11).

18. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA Wolrd Motor Sport Council di Paris, Jumat (15/10) lalu. Forum tersebut turut meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021/2022 mendatang. Chief Championship Officer sekaligus Co-founder Formula E, Alberto Longo, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Indonesia. Longo juga menekankan pentingnya Jakarta E-Prix bagi Indonesia dan ABB Formula E.

Namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswewdan digempur nhabis-habisan oleh PDIP dan PSI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan maksud permohonan pinjaman daerah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) senilai Rp2,8 triliun. Pras, sapaannya mengatakan BUMD itu telah mendapatkan suntikan modal senilai Rp3,8 triliun pada 2021. Ia pun mempertanyakan apakah pinjaman senilai Rp2,8 triliun pada 2022 digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

“PT Jakarta Propertindo pada tahun anggaran 2021 telah dapat PMD [penyertaan modal daerah] senilai Rp3,8 T sekian dan pada APBD tahun 2022 diberikan lagi pinjaman daerah sebesar 2,8 triliun sekian. Untuk apa diberikan pinjaman daerah. Apakah ini untuk Formula E?” ujar Pras dalam rapat badan anggaran di Gedung DPRD, Senin (8/11).

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah meminjam uang untuk membayar biaya komitmen atau commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra mengatakan utang untuk membayar Formula E tersebut terungkap dari Surat Kuasa no.747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019.

Surat dari Gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) itu tentang Permohonan Pinjaman Daerah dari Pemprov DKI kepada PT Bank DKI Dalam Rangka Penyelenggaraan Formula Electric Championship. Anggara mengatakan sehari kemudian atau pada 22 Agustus 2019, Dispora meminjam uang ke Bank DKI sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar untuk membayar termin pertama commitment fee acara Formula E yang akan dilaksanakan tahun 2020.

“Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir,” kata Anggara dalam keterangan tertulis, Senin (8/11). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *