Salah satu berita menarik pagi ini adalah keberanian Presiden Jokowi mengendarai motor balapnya untuk menjajal Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB yang akan diresmikannya, Jumat (12/11). Dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat memakai baju hitam sambil memegang helm berjalan ke arah motor balap bertuliskan “R1” yang diparkir di jalur sirkuit. Di belakang Jokowi, berjejer sejumlah pengendara motor lainnya. Terlihat Menteri BUMN Erick Thohir melambai-lambaikan bendera start, Jokowi melesat lebih dulu dengan motor berwarna hijau yang dikendarainya.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Nadiem mengistilahkan, situasi kedaruratan kekerasan seksual saat ini seperti pandemi. “Bisa dibilang situasi gawat darurat, di mana kita bukan ada hanya saja satu pandemi Covid-19 tapi juga ada pandemi kekerasan seksual,” kata Nadiem.
Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan siap mengundurkan diri jika ia terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Luhut tak ambil pusing terkait urusan pekerjaan jika ia mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan. “Ya, kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja. Gitu aja repot, gitu aja repot. Saya siap, kalau memang saya salah saya resign, banyak kerjaan saya di luar kok,” kata Luhut, Jumat (12/11).
Bola Ganjar Pranowo Capres Golkar 2024 yang digelindingkan Waketum Golkar Nurdin Chalid mendapat respon positif masyarakat. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa bernapas lega setelah Partai Golkar membuka peluang untuk mengusungnya pada Pemilihan Presiden 2024. Skenarionya, bisa Ganjar-Airlangga atau Airlangga-Ganjar.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perbuatan tersangka mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan, yang menerima uang terkait rekayasa pajak sejumlah wajib pajak. Materi itu didalami dengan memeriksa Chief Financial Officer PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang juga merupakan mantan kepala biro administrasi keuangan Bank Panin sejak 1998-2020, Marlina Gunawan dkk, kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi mengendarai motor balapnya untuk menjajal kebolehan Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB yang akan diresmikannya, Jumat (12/11). Dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, kemarin, Jokowi terlihat memakai baju hitam sambil memegang helm berjalan ke arah motor balap bertuliskan “R1” yang diparkir di jalur sirkuit. Di belakang Jokowi, berjejer sejumlah pengendara motor lainnya. Setelah Jokowi memakai helm, hitungan mundur terdengar. Terlihat ada Menteri BUMN Erick Thohir melambai-lambaikan bendera start. Jokowi melesat lebih dulu dengan motor berwarna hijau yang dikendarainya.
Usai menjajal Sirkuit Mandalika, Jokowi ‘menantang’ runner up FIA World Endurance Championship (WEC) 2021, Sean Gelael untuk tampil pada balapan Formula E Jakarta yang akan berlangsung pada 4 Juni 2022. Tantangan tersebut diungkapkan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam dalam keterangan resminya, Jumat (12/11). “Pak Presiden Jokowi menantang Sean Gelael agar bisa berlaga di ajang balap Formula E di Jakarta tahun depan,” kata Bamsoet. Ia berharap Sean Gelael dapat memenuhi tantangan Presiden Jokowi dan kembali membuktikan kemampuan setelah berhasil menjadi runner up pada kejuaraan dunia balap ketahanan FIA WEC 2021.
Jokowi membagikan pengalamannya usai menjajal sirkuit bertaraf internasional yang akan menjadi tuan rumah World Superbike 2021 itu. Menurut Jokowi, 17 tikungan di sirkuit sepanjang 4,3 kilometer itu tajam dan sulit. “Saya kira banyak tikungan tajam, ada 17 titik tikungan dan saya kira semuanya sulit-sulit. Tapi itu untuk saya, kalau pembalap mungkin tidak,” kata Jokowi.
Ia mengaku tak berani memacu motornya dengan kecepatan tinggi saat menjajal Sirkuit Mandalika. Apalagi, kondisi lintasan basah setelah diguyur hujan. “Sirkuit Mandalika ini sirkuit baru. Apalagi baru saja hujan, jadi saya enggak berani ngebut. Meski enggak berani ngebut yang lain-lain masih jauh tertinggal,” ujarnya dengan galak tawa bersama wartawan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi NTB untuk meresmikan Sirkuit Mandalika dan Jalan Bypass BIL-Mandalika, Jumat (12/11). Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.30 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah, Jokowi menuju pit building Sirkuit Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk meninjau ruang kontrol Sirkuit Mandalika.
2. Sementara itu. sejumlah warga yang tanahnya masih bersengketa dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang kawasan Mandalika menemui Presiden Joko Widodo, Jumat (12/11). Pertemuan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi mengikuti shalat Jumat di Masjid Nurul Bilad Mandalika. Salah seorang warga Dusun Ebunut, Damar mengeklaim, belum menerima pembayaran tanahnya.
Dusun Ebunut merupakan salah satu wilayah terdampak pembangunan Sirkuit Mandalika. Damar meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah pembayaran itu. “Pak Presiden sendiri menjanjikan akan segera diselesaikan, beliau langsung berkomunikasi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” kata Damar usai bertemu Jokowi di Lombok Tengah, kemarin. Damar berharap, tanahnya dapat dibayar perusahaan pengembang sebelum perhelatan World Superbike (WSBK) pada 19 November.
3. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Nadiem mengistilahkan, situasi kedaruratan kekerasan seksual saat ini seperti pandemi. “Bisa dibilang situasi gawat darurat, di mana kita bukan ada hanya saja satu pandemi Covid-19 tapi juga ada pandemi kekerasan seksual,” kata Nadiem dalam Merdeka Belajar episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Youtube Kemendikbud RI, Jumat (12/11).
Nadiem mengatakan hal itu berdasarkan sejumlah data yang diiperolehnya. Ia mengatakan, Komnas Perempuan pernah mengeluarkan survei yang menyebut, 27 persen pengaduan terkait kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi sepanjang tahun 2015-2020. Selain merujuk data Komnas Perempuan, Nadiem juga mengatakan, ada survei terkait kekerasan seksual yang dilakukan pihak eksternal dan internal kementerian.
Nadiem Makarim membantah anggapan soal pelegalan seks bebas dalam peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Nadiem menegaskan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu memiliki fokus utama pada penanganan korban kekerasan seksual. “Kalau misalnya ada perkataan-perkataan di dalam ini yang bisa melegalkan atau mungkin menghalalkan tindakan-tindakan asusila, itu sama sekali bukan maksud dari permen ini,” katanya.
Nadiem menekankan, permendibud tersebut merupakan peraturan yang berperspektif korban dan fokus pada penanganan kekerasan seksual. “Fokus daripada permen ini adalah korban, korban, dan korban ini. Mohon dimengerti bagi masyarakat, kita melihat ini semua daripada perspektif korban,” tegasnya. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Oleh karena itu, kata Nadiem, aturan tersebut tidak mengatur tindakan atau pelanggaran lain di luar kekerasan seksual, seperti seks bebas.
4. Elemen masyarakat dan mahasiswa seperti Jaringan Gusdurian dan BEM Universitas Indonesia (UI) mendukung Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Inisiator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai aturan itu dikeluarkan sebagai komitmen Mendikbudristek, Nadiem Makarim memberantas salah satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan Indonesia, yaitu pelecehan seksual.
“Langkah tersebut merupakan wujud upaya hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang selama ini diabaikan. Asas keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama, Pancasila, dan konstitusi UUD 1945,” kata Alissa dalam keterangan resmi, Jumat (12/11).
5. Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan siap mengundurkan diri jika ia terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Luhut tak ambil pusing terkait urusan pekerjaan jika ia mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan. “Ya, kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja. Gitu aja repot, gitu aja repot. Saya siap, kalau memang saya salah saya resign, banyak kerjaan saya di luar kok,” kata Luhut, Jumat (12/11).
Luhut yang Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mengaku menanamkan modal ke PT GSI namun bukan untuk mengambil keuntungan. Perusahaan itu, kata Luhut, dibangun bersama sejumlah pengusaha besar lainnya sebagai proyek kemanusiaan di masa pandemi. Luhut mengklaim dirinya dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan itu untuk membantu tes PCR lebih murah dan bisa 5.000 sampel dalam satu hari. “Kalau ke GSI itu saya naruh duit memang, saya minta mereka untuk, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung,” kata Luhut.
Luhut juga menyatakan dirinya tidak memiliki konflik kepentingan dalam bisnis tes PCR dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi covid-19 di Jawa-Bali. Ia menyatakan keputusan-keputusannya mengenai kebijakan PPKM Jawa-Bali tidak memuat kepentingan bisnis PCR. Sebab, semua kebijakan tersebut harus diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Luhut menegaskan tidak terdapat keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya maupun perusahaannya, PT Toba Sejahtera, dan pemilik saham lainnya di PT GSI. “Jadi nggak ada (keuntungan), enggak ada sama sekali itu enggak ada, nol,” ujarnya. “Cek aja, audit aja,” tambahnya.
Seperti diberitakan, Luhut dituding terlibat dalam bisnis PCR. Luhut disebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa tes Covid-19. Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi diduga terlibat bisnis tes PCR.
Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19. Edy menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Ia menduga, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Luhut dan Erick sudah dilaporkan ke KPK terkait hal ini. KPK juga menegaskan akan menindakalanjutinya.
6. Bola Ganjar Pranowo Capres Golkar 2024 yang digelindingkan Waketum Golkar Nurdin Chalid mendapat respon positif masyarakat. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa bernapas lega setelah Partai Golkar membuka peluang untuk mengusungnya pada Pemilihan Presiden 2024.
Hendri menganggap keterbukaan Golkar itu sebagai hal yang wajar karena Partai Golkar sebagai kendaraan politik membutuhkan penumpang jelang Pilpres 2024, dalam hal ini Ganjar. “Kalau di Golkar buka pintu begitu, ya Ganjar mungkin agak bisa bernapas lega sekarang, relawan-realawannya juga bisa terus-terusan bekerja sehingga dia juga bisa mendapat perahu,” kata Hendri, Jumat (12/11).
Menurut Hendri, jika pada akhirnya Ganjar merapat ke Golkar maka partai berlambang pohon beringin itu dapat mengusung Ganjar sebagai calon presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres atau sebaliknya. Ia menyebutkan, pasangan tersebut tidak akan menjadi masalah jika pada Golkar berkoalisi dengan PDI-P, partai asal Ganjar. “Kalau memang enggak diambil PDI Perjuangan, ya Golkar tinggal cari satu koalisi lagi untuk sama-sama mengusung Ganjar. Skenarionya bisa Ganjar-Airlangga atau Airlangga-Ganjar,” ujar Hendri.
7. Politisi PDI-P Hendrawan Supratikno enggan menanggapi pernyataan soal terbukanya peluang pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 oleh Partai Golkar. Ia menilai pernyataan itu tidak kredibel karena dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid, bukan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, Airlangga Hartarto. “Yang bicara siapa? Nah, kalau yang bicara ketua umum karena simbol dari partai, maka pernyataan itu kredibel,” kata Hendrawan, saat dihubungi, Jumat (12/11).
Menurut dia, suatu pernyataan politik belum dapat dipercaya jika bukan berasal dari ketua umum partai. Hendrawan menilai, Nurdin hanya ingin meramaikan pasar politik dengan pernyataan Golkar terbuka menerima Ganjar. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email “Kalau yang bukan ketua umum, ranting-ranting, maka itu hanya berisik saja. Hanya test the water, hanya cek ombak saja, hanya membuat pasar politik jadi semakin seru,” kata dia.
8. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, PDI-P perlu berhati-hati dalam memperlakukan Ganjar Pranowo agar Gubernur Jawa Tengah itu tidak dibajak oleh partai lain. Adi mengatakan, Ganjar dapat pesaing berat bagi calon presiden yang diusung oleh PDI-P jika Ganjar diusung oleh partai politik lain. “Perlu dipagari, Ganjar ini kalau diusung partai lain bisa jadi ancaman bagi calon PDI-P. PDI-P mesti hati-hati memberi perlakuan ke Ganjar jangan sampai dibajak partai lain,” katanya, Jumat (12/11).
Adi berpandangan, PDI-P perlu “memagari” dengan cara membiarkan Ganjar untuk berakselerasi terkait pencapresan. Apalagi, keputusan mengenai sosok yang akan diusung PDI-P pun berada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Ia pun menganggap wajar apabila Ganjar dilirik partai lain, termasuk Partai Golkar yang sudah terang-terangan membuka pintu untuk mencalonkan Ganjar jika tidak diusung PDI-P.
9. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaku, partainya terbuka mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, apabila tak dicalonkan PDI-P. Menurutnya, peluang politisi PDI-P itu terbuka, terlebih bila disandingkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang telah diusung partai sebagai capres 2024.
“Iya benar, semua basis dan struktur partai meminta Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) maju. Kalau saya pribadi cocok juga Cak Imin-Ganjar,” kata Daniel, Jumat (12/11). Anggota Komisi IV DPR itu menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang menyebut partainya terbuka terhadap pencalonan Ganjar. Kendati demikian, Daniel menegaskan bahwa partainya hingga kini belum memutuskan terkait pencalonan dalam Pilpres 2024.
10. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal peluang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diusung partainya pada Pilpres 2024. Menurut dia, saat ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan persoalan pencapresan pada Pilpres 2024. “Ya kita bicaranya sesuai agenda-agenda yang ada. Jadi waktunya belum saatnya,” kata Airlangga saat ditemui usai acara pelantikan pengurus PPK Kosgoro 1957 periode 2021-2026 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11) malam.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu juga tak menjawab saat ditanya peluang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bisa merapat ke Golkar. Ketika disinggung apakah sudah ada komunikasi antara Golkar dengan orang nomor satu di Jawa Barat itu, Airlangga tak menjawab gamblang. “Yang penting kita lihat ke depan. Sekarang konsentrasi di pemerintahan,” ucapnya sembari berlalu ke mobil.
10. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden. “Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil,” kata Nurdin di press room DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11).
Mantan Ketum PSSI itu menuturkan, Golkar pun siap menyambut Ganjar sebagai rumah baru bagi kader PDI-P tersebut. “Ini ada rumah baru, tapi ketika kita masuk dalam sebuah rumah yang baru, tidak jual kontrak, jangan menjadi pemilik, bersama-sama dulu baru menjadi pemilik,” kata Nurdin. Nurdin pun meyakini partainya dapat mengusung calon untuk bertarung di Pilpres 2024 karena hanya butuh berkoalisi dengan satu partai politik untuk menembus ambang batas pencalonan presiden.
11. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mengingatkan jangan sampai ada penyelewengan, korupsi, ataupun pungutan liar dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk menjamin efektivitas program pembangunan Papua dan Papua Barat. Itu disampaikan Jaleswari saat mengikuti agenda ‘Papua Corruption Watch, Bersama Kawal Dana Otsus’, kemarin.
“Kita harus pastikan kebijakan ini memberikan dampak terhadap Papua dan Papua Barat. Tidak hanya ada pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusianya,” ujar Jaleswari. Pernyataan itu sekaligus merespons kritik yang menyebut bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus selama 20 tahun terakhir belum efektif.
12. Kemenkes masih menunggu hasil evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait bisa atau tidaknya vaksin virus corona yang sudah kedaluwarsa untuk kemudian tetap digunakan.
Hal ini merespons temuan sekitar 5.000 dosis vaksin AstraZeneca yang kedaluwarsa di NTT belakangan ini. Sebelumnya, pada awal November, Kemenkes juga telah menerima laporan sebanyak 4.000 lebih vaksin Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kedaluwarsa.
“Mengenai apakah bisa digunakan atau tidak itu kita tunggu hasil evaluasi BPOM ya,” kata Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melalui pesan singkatnya, Jumat (12/11).
13. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perbuatan tersangka mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan, yang menerima uang terkait rekayasa pajak sejumlah wajib pajak. Materi itu didalami dengan memeriksa Chief Financial Officer PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang juga merupakan mantan kepala biro administrasi keuangan Bank Panin sejak 1998-2020, Marlina Gunawan dkk, kemarin.
“Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tersangka WR [Wawan Ridwan] dkk yang diduga ada pertemuan dan kesepakatan untuk pemberian sejumlah uang atas pemeriksaan tersebut,” ujar Plt. Jubir KPK, Ipi Maryati Kuding, Jumat (12/11).
14. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) disebut-sebut sebagai proyek “nanggung” lantaran memiliki tujuan akhir bukan di Kota Bandung namun di daerah Tegalluar, Kabupaten Bandung, yang dinilai sebagai daerah yang rawan macet. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek nasional sehingga pengambilan keputusan tak hanya atas pertimbangan satu kementerian saja, tetapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Pada saat itu kemungkinan Pemerintah Provinsi Jabar menganggap kalau hanya pengembangan di Bandung Barat saja dan tidak ada pengembangan di Bandung Timur, menurut teman-teman di Provinsi Jabar yah kurang. Kurang terdampak nanti pada perekonomiannya,” ujarnya, Jumat (12/11). Dwiyana memperkirakan, jika stasiun akhir kereta cepat Jakarta-Bandung berada di Kota Bandung, biaya proyek akan lebih jauh besar alias membengkak karena faktor pembebasan lahan yang lebih mahal dan sebagainya. (HPS)
