JAKARTA, REPORTER.ID – Isu reshuffle kabinet semakin kencang belakangan ini, seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 yang akan jatuh pada tanggal 8 Desember mendatang. Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi Presiden.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Presiden dalam menyusun atau merombak kabinetnya.
”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik untuk Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” ujar Gus Jazil pada wartawan di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Hingga saat ini, kata Gus Jazil, PKB juga belum diajak bicara oleh Presiden mengenai isu reshuffle. Namun, Wakil Ketua MPR ini memaklumi ketika saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle karena Hari Rabu Pon masih tersisa sekali pada tahun ini yakni pada 8 Desember 2021 mendatang.
”Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” urainya.
Meski demikian lanjut Gus Jazil, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di Tahun 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle kabinet karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.
Terkait munculnya wacana PAN yang disebut-sebut ingin bergabung di kabinet meskipun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, PAN berada di kubu yang berseberangan sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu juga terserah kepada Presiden.
”Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” pungkasnya.
