HOT ISU PAGI INI, KONFLIK PIMPINAN MPR VS SRI MULYANI KIAN SENGIT

  • Bagikan

Isu menarik pagi ini adalah soal konflik atau pertikaian politik antara Pimpinan MPR dengan Menkeu Sri Mulyani makin sengit. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Sri Mulyani beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari MPR tanpa ada alasan yang jelas. Menkeu pun berkelit. Ia mengakui menerima undangan rapat dengan MPR pada 27 Juli 2021 dan 28 September 2021. Namun, ia tidak bisa hadir karena waktunya bersamaan dengan rapat bersama Presiden Jokowi dan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

 

Pihak Istana tanggapi usulan Pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani. Mensesneg Pratikno mengatakan, pemberhentian menteri sepenuhnya menjadi urusan presiden. “Kalau itu kan urusannya presiden. Mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri,” ujar Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (1/12).

 

Presiden Jokowi kumpulkan para menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas penyebaran varian baru virus Corona, Omicron. Di antara yang hadir adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menlu Mahendra Siregar. Luhut mengatakan, pemerintah melarang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri guna mencegah penularan varian Omicron. Ia juga menyatakan masa karantina bagi WNA dan WNI yang lakukan perjalanan luar negeri ditambah menjadi 10 hari.

 

Meskipun kepolisian tak mengizinkan kegiatan Reuni Alumni Aksi 212 di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat, namun massa terlihat tetap berdatangan. Berdasarkan pantauan, mereka sudah berada di sekitar kawasan protokol itu sejak subuh. Pada pukul 06.40 WIB, jumlah massa terlihat makin banyak di sekitar Istiqlal, namun tersebar di beberapa titik dan kelompok. Sementara itu, petugas gabungan –TNI, Polri, dan Satpol PP– terlihat telah berjaga-jaga.

 

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12). Mantan Jubir KPK ini mengaku, bahwa pertemuan itu tidak membahas soal kekosongan jabatan juru bicara presiden. Berikut isu selengkapnya.

 

 

1. Konflik atau pertikaian politik antara Pimpinan MPR dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati tampaknya kian memanas. Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, MPR meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara karena ia beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari MPR tanpa ada alasan yang jelas. Hal itu disampaikan Bamsoet untuk menjelaskan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani.

“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang,” kata Bamsoet dalam siaran pers, Rabu (1/12). “Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet lagi.

Bamsoet menuturkan, kehadiran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Bamsoet menuturkan, Badan Anggaran MPR juga beberapa kali mengundang Sri Mulyani untuk mengikuti rapat terkait refocussing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi Sri Mulyani tidak pernah datang.

 

2. Menkeu Sri Mulyani akhirnya buka suara juga usai Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutnya tidak menghargai MPR karena beberapa kali tidak memenuhi rapat tanpa alasan yang jelas. Penjelasan dia sekaligus juga menanggapi statemen Wakil Ketua MPR Fadel Mohammad yang meminta Presiden Jokowi memecat dirinya. Dalam pernyataan yang ditulis dalam akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengakui menerima undangan rapat dengan MPR pada 27 Juli 2021 dan 28 September 2021. Namun, ia tidak bisa hadir karena bentrok dengan rapat bersama Jokowi dan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen (Wakil Menteri),” kata Sri dalam keterangannya yang dikutip di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12). Khusus rapat dengan Banggar DPR, Sri Mulyani menyebut kehadirannya tidak bisa diwakilkan. Dirinya wajib hadir karena membahas APBN 2022. “Kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu juga menjelaskan soal keluhan MPR terkait turunnya anggaran. Menurut dia, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga memang mengalami refocusing 4 kali. “Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksin, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah),” jelasnya seraya mengeklaim bahwa anggaran difokuskan untuk membantu rakyat miskin.

 

Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan persoalannya bukan hanya pada besaran anggaran, tapi lebih pada etika saling memahami dan menghargai. ‘’Pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal dan kebutuhan penanganan Covid-19. Kita kencangkan ikat pinggang,” kata Jazilul, kepada wartawan, Rabu (1/12).

Jazilul lantas membandingkan anggaran MPR dengan DPR dan DPD. Dia menyebut anggaran MPR tahun 2021 sekitar Rp 750 miliar jauh lebih kecil dibanding DPR dan DPD. “Pak Fadel yang membidangi dan lebih tahu detail anggaran MPR, setahu saya tahun 2021 Rp 750-an miliar. Bandingkan tahun 2021 anggaran DPR Rp 5 triliun dan DPD Rp 983 miliar,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, seluruh pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal. Dia mengatakan pimpinan dan anggota MPR tetap optimal dalam bekerja. “Namun sekali lagi pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal dan kebutuhan masyarakat. Dan pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang dan 711 anggota terus bekerja dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia,” kata Jazilul.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani berpendapat, pemerintah semestinya memperhatikan lembaga-lembaga penting seperti MPR dengan tidak menurunkan anggaran lembaga tersebut. Hal ini disampaikan Muzani merespons permintaan pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani karena anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR terus mengalami penurunan. “Lembaga-lembaga yang penting mestinya mendapat perhatian sehingga jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya berkurang, berkurang, berkurang,” kata Muzani, Rabu (1/12).

Muzani menjelaskan, MPR merasa keberatan karena jumlah anggaran MPR selalu berkurang tiap tahun, padahal MPR merasa memiliki beban untuk menjaga ideologi negara. Sekjen Partai Gerindra itu menyebutkan, MPR juga bertugas untuk menjaga empat pilar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya,  MPR merasa beban tersebut semakin berat seiring berjalannya waktu, tetapi anggaran yang diberikan justru semakin kecil.

3. Pihak Istana tanggapi usulan Pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani. Mensesneg Pratikno mengatakan, pemberhentian menteri sepenuhnya menjadi urusan presiden. “Kalau itu kan urusannya presiden. Mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri,” ujar Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (1/12).

Pratikno juga menegaskan, Presiden Jokowi belum berencana melakukan reshuffle atau merombak Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, pemerintah masih fokus menangani pandemi virus corona, khususnya terkait varian baru Omicron. Penegasan itu sekaligus menjawab isu yang berkembang bahwa reshuffle akan digelar pada 8 Desember 2021.

“Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wamen tetap kerja seperti biasanya, jadi kita juga terus waspada, apalagi ini kan Covid ada varian baru Omicron,” kata Pratikno.

Saat disinggung apakah artinya hingga akhir 2021 tidak akan ada lagi perombakan kabinet, Pratikno kembali menegaskan, hingga saat ini tidak ada rencana itu, sehingga semua pihak agar tetap fokus bekerja.

 

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran Fadel Muhammad menyebut, Menkeu Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Oleh sebab itu, pimpinan MPR mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Sri Mulyani dari jabatannya. “Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun anggaran di MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/11).

Fadel menegaskan, usulan itu diajukan atas nama seluruh pimpinan MPR. Menurut mantan politisi  Golkar itu, pimpinan MPR menganggap Menkeu telah berlaku tidak etis dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Ia menyebut sikap Sri Mulyani yang kurang menghargai MPR.

Fadel juga menilai, kinerja Sri Mulyani kurang bagus dan itu terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak. ‘’Karena itu, copot Sri Mulyani Indrawati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” pintanya.

 

4. Presiden Jokowi kumpulkan para menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas penyebaran varian baru virus Corona, Omicron. Di antara yang hadir adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menlu Mahendra Siregar mewakili Menlu.

Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah saat ini tengah fokus mengantisipasi penyebaran Omicron. Kata dia, pemerintah ingin mengambil langkah antisipatif dan belajar dari pengalaman negara lain yang berhadapan dengan corona varian baru ini. Presiden berpesan agar seluruh jajaran pemerintahan selalu waspada dan berhati-hati. Presiden ingin vaksinasi terus dipercepat.

“Tadi pagi Pak Presiden memanggil beberapa menteri terkait, ada Menko Marves, Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri diwakili wakil memteri, dan beberapa menteri lain secara spesifik bahas Omicron. dalam waktu dekat akan ada penjelasan lebih lanjut dari menko terkait,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).

 

5. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masa karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan luar negeri ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya selama tujuh hari. Aturan ini berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang dari negara-negara di luar 11 negara yang telah dilarang masuk ke Indonesia.

Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan semakin banyaknya negara yang mendeteksi varian Omicron. Perpanjangan masa karantina ini akan berlaku mulai 3 Desember 2021. “Tentunya kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini,” kata Luhut, lewat keterangan tertulis, Rabu (1/12).

Pemerintah, kata Luhut, melarang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri guna mencegah penularan varian Omicron yang tengah merebak di sejumlah negara. Larangan tersebut berlaku bagi seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara. Sementara bagi masyarakat umum, Luhut mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada saat ini.

“Bagi masyarakat umum diimbau agar tidak lakukan perjalanan ke luar negeri dulu, hal ini untuk mencegah dan menjaga terus terkendalinya pandemi di negara ini,” katanya. Pemerintah, menurut Luhut, akan menyiapkan booster vaksin ketiga yang ditujukan untuk para lansia dan kelompok rentan.

 

Kemenkes menyebutkan, saat ini 23 negara telah melaporkan adanya kasus infeksi virus Corona varian B.1.1.529 atau Omicron. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sejumlah negara yang telah melaporkan kasus varian Omicron antara lain, Inggris, Austria, Italia, Jerman, dan Australia. “Saat ini per 1 Desember, 23 negara yang melaporkan adanya varian Omicron,” kata Nadia dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (1/12).

Nadia memprediksi, jumlah negara yang melaporkan adanya kasus varian Omicron akan terus bertambah. Namun, ia meminta masyarakat agar tidak khawatir dan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 21 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir. ). “Meskipun kondisi Covid-19 membaik, namun kenaikan kasus masih terdeteksi di beberapa kabupaten/kota, 21 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus dalam seminggu terakhir dibandingkan minggu lalu,” kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (1/12).

Adapun ke-21 kabupaten/kota tersebut di antaranya adalah Teluk Wondama (Papua Barat), Kota Pekanbaru (Riau), Bengkalis (Riau), Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kota Yogyakarta (DIY), Gunung Kidul (DIY), Kota Dumai (Riau), Bantul (DIY), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur). Lalu, Kota Kupang (NTT), Kota Cimahi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), Sumba Tengah (NTT), Jembrana (Bali), Manggarai (NTT), Sleman (DIY), Mojokerto (Jawa Timur), Majalengka (Jawa Barat), Karanganyar (Jawa Tengah), dan Trenggalek (Jawa Timur).

 

6. Meskipun kepolisian tak mengizinkan kegiatan Reuni Alumni Aksi 212 di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat, namun massa terlihat tetap berdatangan. Berdasarkan pantauan, mereka sudah berada di sekitar kawasan protokol itu sejak subuh.  Pada pukul 06.40 WIB, jumlah massa terlihat makin banyak di sekitar Istiqlal, namun tersebar di beberapa titik dan kelompok.

Sementara itu, petugas gabungan –TNI, Polri, dan Satpol PP– terlihat telah berjaga-jaga. Barikade pun telah dipasang menutupi jalan baik kawat berduri maupun water barrier. Imbas pemblokiran tersebut, lalu lintas pun terlihat macet di mana para pengguna jalan terlihat dialihkan petugas ke arah lain.

Sejauh ini, situasi terlihat masih kondusif, di mana tak terlihat penjagaan khusus dari aparat kepolisian di sekitar Masjid Istiqlal. Meski demikian, sebuah Mobil Raisa tampak berkeliling mengitari area Istiqlal sembari memberikan peringatan agar massa reuni 212 yang berkumpul segera meninggalkan lokasi. Peringatan tersebut disampaikan berkali-kali, terutama di titik-titik ramai massa reuni 212. Suara komando menyoroti keberadaan anak-anak dan remaja yang masih di bawah pengawasan orang tua dengan meminta mereka kembali ke rumah.

7. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, TNI dan Polri harus dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. “Kita harus bergerak cepat, jangan menunggu waktu, karena kita mendukung program pemerintah (terutama) pasca Covid-19 yang luar biasa,” tegasnya usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jaksel, Rabu (1/12).

Dudung berharap ke depan TNI dan Polri mengoptimalkan kinerja untuk kepentingan masyarakat. Ia ingin jajarannya tak sekadar dicintai oleh masyarakat. “Tetapi lebih hebat lagi kalian harus mencintai rakyatnya,” kata Dudung.

Dalam pertemuannya dengan Kapolri, Dudung mengaku banyak bercerita soal pengalamannya sebagai Pangdam Jaya dan Pangkostrad serta bagaimana menjaga hubungan TNI dan Polri. “Dulu waktu (menjabat) Pangdam Jaya, Pangkostrad, sinergitas, soliditas TNI dan Polri tak pernah padam, luar biasa. Saya telah perintahkan seluruh Pangdam untuk menjaga soliditas dengan Polri,’’ ujarnya.

8. Plt Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ade Indrawan menyebut dua terduga teroris yang ditangkap Densus 88 sempat merencanakan sejumlah aksi penyerangan terhadap aparat negara hingga perampokan di wilayah Sulawesi. Sebelumnya, Densus 88 menangkap dua terduga teroris yaitu MU dan MM di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

“Mereka telah merencanakan aksi mulai dari aksi Amaliah hingga Fai atau perampokan di wilayah Sulawesi,” kata Ade saat di Mapolda Sulsel, Rabu (1/12). Ade menjelaskan bahwa MU dan MM merupakan bagian dari Tim Askari di dalam jaringan Jamaah Islamiyyah. Mereka sempat merencanakan sejumlah aksi. Namun aksi Amaliah yang telah direncanakan oleh kedua teroris tersebut urung dilakukan akibat kekurangan logistik dan anggota.

Ade Indrawan mengatakan, Densus 88 Antiteror Polri menyita sejumlah senjata api hingga detonator dari penangkapan terhadap dua orang yang terlibat dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. “Ada senjata M16, revolver, bagian senjata M16 yang sementara dirakit, dua megazine M16, lima detonator, 125 butir amunisi 5,56 mm, amunisi hampa dan karet,” ujarnya lagi.

9. Presiden Jokowi ingin agar presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas kegiatan seremonial saja. Kata Jokowi, Indonesia ingin mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar, membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan. Jokowi menuturkan, masyarakat dunia harus dapat merasakan dampak positif dari kerja sama tersebut.

‘’Indonesia ingin menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang. Negara kaya membantu negara miskin. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas,” kata Jokowi saat pidato pada pembukaan G20 Indonesia Presidency 2022 yang digelar secara virtual, Rabu (1/12) malam.

Selain itu, presidensi Indoensia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Jokowi menuturkan, Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan berupaya memperkuat solidaritas dunia mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

10. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan, pemerintah akan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Nadiem menuturkan, SKB tersebut akan memperjelas dan memperinci pelaksanaan PTM terbatas.

“Harapannya dengan versi berikutnya yang akan keluar oleh SKB empat Menteri, ini harapan kami akan memperjelas haknya sekolah dan kriteria dan haknya sekolah untuk bisa melaksanakan tatap muka dan apa kewenangan daerah untukk bisa menutup skeolahnya di luar itu,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR, Rabu (1/12).

11. KPK telusuri aliran uang terkait proses lelang pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016. KPK menduga ada pemberian uang dari Direktur PT Wahyu Daya Mandiri Arif Hendrawan kepada Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode 2015-2016 Budi Adi Prabowo. Penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan terhadap mantan Direktur SDM dan Umum PTPN XI Muhammad Cholidi dan Executive Vice President PTPN Holding Aris Toharisman di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

“Kedua saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka AH (Arif Hendrawan) yang diberikan pada tersangka BAP (Budi Adi Prabowo) dan pihak terkait lainnya sebelum proses lelang pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 dilaksanakan,” ujar Plt Jubir KPK  Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu, (1/12).

 

12. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12). Johan tak menyampaikan detail bahasan pertemuannya dengan Jokowi. Mantan Jubir KPK ini mengaku, pertemuan itu tidak membahas ihwal kekosongan jabatan juru bicara presiden. Sebagaimana diketahui, nama Johan Budi kerap disebut-sebut sebagai calon potensial Jubir Presiden menggantikan Fadjroel Rachman.

“Enggak ngomongin soal yang berkaitan sama hal-hal yang menyangkut jubir, tapi tadi lebih banyak itu tadi saya silaturahmi dan ingin menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat, langsung kepada Pak Presiden,” kata Johan usai pertemuan. Johan juga membantah pertemuan itu ada kaitannya dengan kekosongan beberapa kursi wakil menteri. Ia mengaku kedatangannya ke Istana utamanya untuk bersilaturahmi dan saling berbagi kabar.

13. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR. Jimly menyebut kedua lembaga itu tak boleh lagi sembarangan membuat undang-undang (UU). “Jadi tidak boleh lagi DPR dan pemerintah sembarangan membuat UU. Itu enggak bisa lagi, karena mekanisme kontrol konstitusional melalui peradilan uji formil ini,” ujar Jimly dalam sebuah webinar, Rabu (1/12).

Jimly mengatakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja tersebut sekaligus menegaskan bawah uji formil terhadap suatu undang-undang jauh lebih strategis. Ia berharap putusan MK dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun UU. “Mudah-mudahan ini jadi referensi untuk menilai kinerja pembentukan hukum di masa depan. Ini saya kira catatan-catatan yang sangat penting,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera, Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU Cipta Kerja, secara teori mestinya membatalkan undang-undang tersebut.
Menurut Bivitri, inkonstitusionalitas UU Ciptaker karena putusan MK, bukan saja terhadap formil atau proses, melainkan juga mencakup materiil atau isi.

Inkonstitusionalitas secara formil berbeda dengan materiil yang membuat undang-undang hanya perlu diperbaiki secara isi. “Jadi, secara teori sebuah produk hukum cacat prosedur itu ibaratnya adalah batal demi hukum. Di balik teori itu terkandung makna bahwa kalau sejak dibuat dia sudah salah, maka segala sesuatu yang keluar dari proses yang salah itu juga salah, kan seharusnya begitu,” kata Bivitri dal diskusi daring, Rabu (1/12). (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *