TANGERANG SELATAN, REPORTER.ID – Pengerjaan proyek security sistem DPR senilai Rp56 miliar yang menggunakan dana APBN 2021 ternyata penyelesaiannya molor dari target. Seharusnya awal Desember 2021 proyek itu sudah selesai dan bisa dioperasikan.
“Ya, memang terlambat, tinggal finishing saja. Tapi saya yakin bisa cepat selesai,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusuma pada wartawan seusai membuka dialog Interaktif “Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPR RI” di Tangerang Selatan, Jumat (10/12/2021) malam.
Akibat keterlambatan proyek ini menyebabkan ke luar masuk karyawan DPR harus melalui pintu samping Stasiun KA Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta itu.
Dimyati mengakui jika pada awal pengerjaannya proyek Security Sistem DPR ini dipertanyakan banyak pihak, karena arena proyek ini sempat ditutup menggunakan seng. “Saya juga kaget, wah proyek apa ini,” katanya.
Saat didesak apakah proyek security sistem DPR ini mampu melindungi keamanan data-data pribadi anggota DPR, Dimyati menjelaskan bahwa fokus utama proyek ini lebih pada pengawasan dan keamanan keluar masuk kawasan Gedung DPR. “Belum ke arah perlindungan data-data dan dokumen milik DPR. Arahnya belum ke big data,” tambah Dimyati.
Menurut Dimyati, proyek security sistem ini tujuannya bagus, karena untuk mendeteksi keamanan di lingkungan DPR, jangan sampai ada masalah. “Apalagi yang datang dan masuk ke DPR itu bermacam- macam, dari berbagai unsur masyarakat. Ada yang datang dengan tertib, tapi ada pula yang dengan mengancam dan menekan,” ungkapnya.
Namun, lanjut Dimyati, bukan berarti dengan adanya Security Sistem ini, lalu menjauhkan DPR dengan rakyat.