Isu menarik pagi ini adalah pertemuan tertutup antara Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/12). Dalam pertemuan itu, LaNyalla menyinggung gugatannya soal presidential threshold (PT) 20 persen agar diturunkan menjadi 0 persen. Menurut dia, presidential threshold setinggi itu akan membuka lahirnya capres boneka. Ambang batas yang tinggi membuat semakin sedikit calon presiden yang bisa diusung, padahal banyak anak bangsa yang mampu sebagai pemimpin.
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Lino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC). “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Teguh Santoso saat membacakan amar putusan, Selasa (14/12).
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan baru 13 provinsi mencapai target 70 persen pemberian vaksin Covid-19 dosis satu. Budi menyebut kondisi ini belum sesuai target Presiden Jokowi yang ingin semua provinsi mencapai 70 persen untuk dosis satu pada Desember 2021. Menkes juga menyampaikan, vaksin booster Covid-19 bagi para lansia dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dibiayai negara.
Analis politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, baru segelintir politisi yang menggunakan media sosial dengan efektif untuk kebutuhan elektoral. “Harus saya akui, baru ada pada beberapa sosok. Kalau kita mau sebutkan nama, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Sisanya, menurut saya, masih agak bersifat searah,” ujar Yunarto, Selasa (14/12).
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengupdate dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi M 7,4 di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya ada 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengtakan sudah terjadi 15 kali gempa susulan di NTT berkekuatan maksimum magnitudo 5,6. Masyarakat diimbau menghindari bangunan yang sudah rapuh. Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon mengabarkan sejauh ini belum menerima laporan korban jiwa. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti lakukan pertemuan tertutup dengan Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/12). Dalam pertemuan itu, LaNyalla menyinggung gugatannya soal presidential threshold (PT) 20 persen agar diturunkan menjadi 0 persen. Menurut dia, presidential threshold setinggi itu akan membuka lahirnya capres boneka. Ambang batas yang tinggi membuat semakin sedikit calon presiden yang bisa diusung, padahal banyak anak bangsa yang mampu sebagai pemimpin.
LaNyalla meyakini hal itu dengan menggunakan fakta bahwa sudah ada tujuh partai politik berkoalisi pada pemerintah. Ia membeberkan, tujuh partai koalisi itu kini menguasai 82 persen kursi di DPR. “Tentu saja tidak mungkin akan muncul calon presiden selain yang mereka ajukan. Bisa jadi kemudian yang ada calon boneka. Yang kalah pada akhirnya dapat posisi, Menteri Pertahanan atau Parekraf. Kayak gitulah,” kelakar dia.
Selain kompromi tak sehat, PT 20 persen dinilai berpotensi menyebabkan konflik yang tajam di masyarakat. “Karena calonnya cuma dua. Membelanya sampai mati-matian. Yang terjadi kemudian berantem, berselisih dan itu masih terjadi sampai detik ini,” kata La Nyalla.
Ketua KPK Firli Bahuri sepakat dengan La Nyalla soal ambang batas pencalonan presiden atau PT yang dinilai terlalu tinggi. Namun, KPK memandang persoalan itu dari sisi tindak korupsi. “Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan Presidential Threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal,” ujarnya.
Menurut Firli, tingginya biaya politik menyebabkan adanya politik transaksional yang ujung-ujungnya adalah korupsi. “Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi,” katanya lagi.
Firli menegaskan, jika ingin bersih-bersih korupsi, maka juga harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Ia mengajak semua elemen dan lembaga negara harus satu suara memerangi korupsi. “Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebelumnya juga berpendapat, sistem presidential threshold justru memperlemah sistem demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan, presidential threshold awalnya untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. “Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah,” kata LaNyalla dalam Simposium Politik; Terbunuhnya Sistem Demokrasi Akibat Presidential Treshold dan Kepentingan Partai Politik yang diselenggarakan UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, beberapa waktu lalu.
La Nyalla mengatakan, partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih, sehingga, menurut dia, yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. “Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ujarnya waktu itu. Ia menilai, presidential threshold penuh dengan mudarat, sebab, ambang batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon.
2. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Lino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC). “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Teguh Santoso saat membacakan amar putusan, Selasa (14/12).
Ketua majelis hakim kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rosmina, menilai KPK tidak cermat dalam menghitung kerugian negara. Dalam sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino, Rosmina mengemukakan opini yang berbeda atau dissenting opinion dengan dua hakim anggota lain, yaitu Agus Salim dan Teguh Santoso. Hakim Rosmina menilai semestinya RJ Lino dibebaskan dari dakwaan.
Salah satu alasannya, karena terjadi perbedaan metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Perbedaan itu terkait penghitungan keuntungan pada perusahaan pengada quay container crane (QCC) yaitu Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) asal China.
Rosmina menilai mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino) beralasan hukum untuk dibebaskan dari tuntutan jaksa KPK sebab tak mempunyai niat jahat terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak. Hal itu disampaikan Rosmina saat membacakan poin dissenting opinion dalam sidang vonis RJ Lino di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (14/12).
Majelis hakim menolak tuntutan jaksa KPK yang menuntut pihak Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co Ltd (HDHM) membayar uang pengganti di kasus quayside container crane (QCC) Twin Lift di PT Pelindo II. Alasannya, karena perusahaan HDHM tidak didakwa jaksa sehingga tuntutan itu ditolak. “Menimbang dalam surat tuntutan JPU terdapat amar tuntutan ada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada HDHM sebesar USD 1.997.740.23. Menimbang oleh karena HDHM tidak didakwakan oleh JPU dalam perkara aquo maka beralasan secara hukum tuntutan uang pengganti pada HDHM patut ditolak, atau patut dikesampingkan,” kata hakim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/12).
3. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menduga ada kasus mafia pelabuhan di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang terjadi sejak tahun 2015. Atas dugaan tersebut, Kejati DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 2973/M.1/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 terkait mafia pelabuhan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. “Pada Pelabuhan Tanjung Priok periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa (14/12).
Leonard menyebutkan, dugaan kasus mafia pelabuhan ini juga terindikasi tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan, kasus tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya penerimaan negara dari pendapatan devisa ekspor dan bea impor sejumlah perusahaan ekspor-impor. Hal ini membuat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan fasilitas Penggunaan Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan baru 13 provinsi mencapai target 70 persen pemberian vaksin Covid-19 dosis satu. Budi menyebut kondisi ini belum sesuai target Presiden Jokowi yang ingin semua provinsi mencapai 70 persen untuk dosis satu pada Desember 2021.
“Ini adalah target yang tadi bapak presiden berikan agar seluruh provinsi secara rata-rata sudah mencapai 70 persen suntik pertama, tapi kalau kita lihat baru 13 provinsi yang telah mencapai target,” kata Budi dalam raker dengan Komisi IX DPR di Senayan, Selasa (14/12).
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin booster Covid-19 bagi para lanjut usia (lansia) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dibiayai negara. Menurut Budi, lansia sebagai kelompok yang rentan setelah tenaga kesehatan akan mendapatkan prioritas untuk divaksin booster. “Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI [Penerima Bantuan Iuran] nonlansia, itu akan ditanggung negara,” kata Budi lagi.
Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono mengatakan seluruh pelaku perjalanan luar negeri, meski itu anggota DPR, wajib menjalani karantina kesehatan di tempat yang sudah ditetapkan, bukan di rumah. Penegasan itu merespons soal pemberian izin karantina mandiri di rumah kepada anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Mulan Jameela oleh BNPB. “Semua masuk ke dalam karantina yang sudah ditentukan. Karena pengawasannya lebih baik, isolasinya lebih baik. Tidak di rumah, tetapi di tempat-tempat karantina yang sudah ditentukan,” kata Dante, usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada anak, Selasa (14/12).
Kepala Badan Pengawas Obat (BPOM), Penny Lukito berharap dua merek vaksin Covid-19, Sinopharm dan Pfizer bisa digunakan untuk vaksinasin anak usia 6-11 tahun. Saat ini baru Sinovac yang mengantongi izin penggunaan darurat untuk kelompok usia anak tersebut.
Dijelaskan, vaksin Sinopharm belum mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) kepada anak anak usia 6-11 tahun, karena data yang tersedia belum lengkap. “Sinopharm berproses, masih ada data yang belum lengkap sehingga belum mendapatkan EUA, mudah-mudahan dalam waktu dekat,” katanya dalam raker dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12).
5. Analis politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, baru segelintir politisi yang menggunakan media sosial dengan efektif untuk kebutuhan elektoral. “Harus saya akui, baru ada pada beberapa sosok. Kalau kita mau sebutkan nama, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Sisanya, menurut saya, masih agak bersifat searah,” ujar Yunarto, Selasa (14/12).
Pria yang akrab disapa Toto itu menjelaskan, variabel paling penting dalam “kehadiran” di dunia maya adalah dialog. Kehadiran politikus di media sosial baru akan berdampak jika mampu membuat khalayak merasa terlibat dalam konten-konten si politikus, seperti memberikan like, komentar, atau menyebarluaskannya.
Menurutnya, politisi yang terbiasa dengan gaya komunikasi dialogis/dua arah punya nilai plus dalam hal ini, seperti empat nama tadi yang mulai dikait-kaitkan dengan Pilpres 2024. Sementara itu, banyak politikus lain yang mencoba peruntungan lewat dunia maya, tapi dianggap hanya menjadikan konten-konten media sosial sebagai wallpaper belaka.
6. Ketua Harian Relawan Puan Maharani (RPM) Lenny Handayani mendukung wacana deklarasi koalisi partai politik (parpol) untuk mengumumkan Capres 2024 lebih dini. Alasannya, supaya masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam memilih presiden. “Menurut saya memang sebaiknya dari jauh-jauh hari,” kata Lenny kepada wartawan, Senin (14/12).
Dia menyampaikan, sebagai relawan pihaknya memiliki tugas memberikan informasi, edukasi, pengetahuan semuanya tentang Puan Maharani ketika Puan resmi dideklarasikan dan diusung oleh PDIP menjadi capres 2024. “Ketika ibu Puan ditunjuk jadi capres, masyarakat tak seperti membeli kucing dalam karung, karena kami sudah berikan informasi soal berbagai kelebihan beliau,” ujarnya.
7. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengupdate dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi M 7,4 di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya ada 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengtakan sudah terjadi 15 kali gempasusulan di NTTberkekuatan maksimum magnitudo 5,6. Masyarakat diimbau menghindari bangunan yang sudah rapuh. Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon mengabarkan sejauh ini belum menerima laporan korban jiwa.
8. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemerintah ingin ibu kota negara (IKN) yang baru menjadi kota yang berbeda, yakni tidak menjadi pemerintah daerah. “Yang kita inginkan adalah ibu kota negara yang akan datang itu yang berbeda, yang berbeda, tidak menjadi pemerintah daerah,” kata Suharso dalam rapat dengan Pansus RUU IKN, Selasa (14/12). Dalam draf RUU IKN, memang disebutkan bahwa Pemerintahan Khusus IKN akan diselenggarakan oleh Otorita IKN.
Suharso mengeklaim, ketentuan ini tidak bertentangan dengan konstitusi meski Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur adanya pemerintah daerah yang berbentuk otorita. Sebab, menurut Suharso, Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ia mengingatkan, Indonesia memiliki pemerintahan desa yang juga tidak diatur dalam konstitusi.
9. Gabungan personel TNI-Polri menangkap satu orang yang diduga terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengungkapkan identitas terduga anggota KKB itu bernama Adi Rawai atau AR (27) dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12). Penangkapan ini dilakukan berawal dari hasil penyelidikan personil gabungan TNI-Polri. Kamal menjelaskan, ada pergerakan militansi yang dilakukan oleh KKB di Kampung Tua, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari hasil penyelidikan tersebut, dilakukan pencegahan dengan melakukan patroli gabungan TNI-Polri personel Kodim 1709 Yawa dan Polres Kepulauan Yapen.
10. Presiden Jokowi lakukan dialog dengan para petani usai menanam bawang merah bersama di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12). Dalam dialog tersebut Kepala Negara mendengar keluhan para petani yang enggan menanam bawang putih karena harga bawang putih anjlok akibat masuknya impor saat panen. Mendengar hal itu, Jokowi langsung menelepon Mendag Muhammad Lutfi. Dalam sambungan telepon, Mendag memastikan ke Jokowi soal wilayah yang mengeluhkan ihwal impor barang itu. Lutfi berjanji akan mengirimkan tim untuk lakukan pengecekan. “Saya akan kirim tim untuk mengecek, Bapak,” kata Lutfi. (HPS)
