Salah satu isu menarik pagi ini adalah pengakuan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut, orang Indonesia pertama yang terinfeksi virus corona varian Omicron bukan warga Jakarta. Ia menduga, Omicron masuk ke Jakarta melalui warga negara asing (WNA). Politisi DPR, Alifuddin meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari tahu asal muasal Omicron ke Indonesia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Kasus awal tersebut terdeteksi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan pada Rabu (15/12). “Saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru. Kemenkes tadi malam mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember 2021. Data-data sudah kami konfirmasi, dan ini sudah data sequencing Omicron,” kata Budi.
Presiden Jokowi meminta masyarakat termasuk pejabat negara tak berpergian keluar negeri setelah kasus varian Covid-19 Omicron terdeteksi di Indonesia. Jokowi ingin semua pihak waspada terhadap penyebaran varian baru tersebut. Jokowi juga meminta masyarakat tak panik dengan temuan varian Omicron ini. Namun di sisi lain Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat, jumlah perlintasan masuk-keluar WNI dan WNA sejak awal Desember hingga hari ini mencapai 106.123 orang.
Jaksa Agung ST Burhanuddin yakin pemberian hukuman mati bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi bisa memberikan efek jera. Menurutnya, hal tersebut juga bisa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya di masa datang. “Hukuman mati pada para terdakwa tindak pidana korupsi, bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi,” katanya.
Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka kasus penipuan investasi suntik modal alat kesehatan (alkes) senilai Rp1,3 triliun berinisial VAK. Sementara dua tersangka lainnya masih buron. “Sudah ada tiga tersangka. Yang ditahan satu tersangka,” Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (16/12). Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan orang Indonesia pertama yang terinfeksi virus corona (Covid-19) varian omicron bukan warga ibu kota. “Bukan warga Jakarta informasinya. Informasi sementara yang kami terima bukan warga Jakarta,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/12) malam.
Riza tidak merinci domisili orang yang terinfeksi omicron itu. Dia menduga, omicron masuk ke Jakarta dibawa oleh warga negara asing (WNA). “Kami mendapat informasi melalui Kemenkes adanya Omicron yang masuk ke Jakarta melalui WNA dan ada orang kita yang sekarang berada di Wisma Atlet,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR Alifuddin, meminta pemerintah untuk membuat kebijakan khusus terkait warga negara asing (WNA) yang keluar masuk RI. Hal ini menyusul adanya kasus pertama varian Omicron di RI. “Pemerintah harus membuat kebijakan khusus yang lebih ketat WNA atau WNI yang keluar masuk dari luar negeri dan membuat kebijakan secara keilmuan kesehatan agar masyarakat lebih tenang,” kata Alifuddin, kepada wartawan, Kamis (16/12).
Politisi PKS ini juga meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk mencari dari mana asal virus tersebut. “Pasien yang terdeteksi virus omicron di Wisma Atlet, agar Pemerintah membentuk tim khusus mencari alur penyebabnya dari mana virus ini bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
2. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Kasus awal tersebut terdeteksi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan pada Rabu (15/12).
“Saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru. Kemenkes tadi malam mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember 2021. Data-data sudah kami konfirmasi, dan ini sudah data sequencing omicron,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (16/12).
Menkes menjelaskan, pasien yang terdeteksi varian Omicron adalah seorang petugas kebersihan di RSDC itu mulanya menjalani tes PCR rutin oleh Tim Wisma Atlet pada Rabu (8/12). Berdasarkan hasil pemeriksaan, tiga orang petugas kebersihan terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani karantina di Wisma Atlet. “Ketiganya dikarantina di Wisma Atlet tanpa gejala,” kata Menkes lagi.
Kata dia, dua hari berikutnya, yakni pada Jumat (10/12), sampel ketiga pasien tersebut dikirim kepada Balitbang Kemenkes untuk diperiksa lebih lanjut melalui proses Whole Genome Sequencing (WGS). Selama proses pemeriksaan WGS tersebut, ketiganya juga menjalani tes PCR kedua pada Sabtu (11/12), sebagaimana prosedur karantina kesehatan. Hasilnya, ketiga orang tersebut sudah dipastikan negatif Covid-19.
Selang empat hari kemudian, tepatnya Rabu (15/12), pemeriksaan melalui proses WGS menunjukkan bahwa salah satu di antara tiga pasien tersebut, yakni berinsial N, terjangkiti varian Omicron. Budi mengatakan kesimpulan tersebut didapatkan setelah dilakukan dua kali pengecekan melalui metode WGS.
Hasil tersebut, kata Budi, langsung dilaporkan kepada GISAID, yakni lembaga independen yang melaporkan varian-varian virus serta sequencenya. Omicron terdeteksi pada tanggal 15 Desember 2021, padahal tanggal 11 Desember hasil tes PCR menunjukkan negatif Covid. “Tanggal 15 keluar hasilnya dari 3 orang ini, 1 adalah Omicron. Yang dua bukan omicron dan satu ini sudah double check dan memang terkonfirmasi Omicron,” ujar Menkes.
Budi Gunadi Sadikin juga mengemukakan, di luar 1 pasien pertama varian Omicron di Wisma Atlet, pihaknya juga mendeteksi 5 orang probable atau yang diyakini sebagai suspek alias terduga Omicron. Dijelaskan, kelima orang tersebut masih probable karena baru dites PCR dengan marker khusus. Adapun samplenya sedang dikirim ke Balitbangkes.
“Jadi, di luar pasien positif Omicron ini, Kemenkes juga mendeteksi 5 orang probable Omicron. Dua kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat (AS) dan ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus lainnya adalah Warga Negara Asing (WNA) China (Tiongkok) di Manado dan sekarang sudah diisiolasi,’’ ujar Menkes.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) terhadap seluruh kasus konfirmasi positif Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran varian B.1.1.529 atau Omicron di Indonesia. Selain WGS, pihaknya akan menggencarkan penggunaan teknologi reagen polymerase chain reaction (PCR) metode S-gene target failure (SGTF). Teknologi ini diklaim bisa memberikan indikasi awal pada hasil positif Covid-19 Omicron.
“Kami tingkatkan persentase WGS dari seluruh kasus konfirmasi yang terjadi. Rencananya WGS akan kami naikkan 10 persen, sehingga pemeriksaannya akan lebih cepat,” kata Budi. Selain teknologi canggih, ia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk mencegah menyebarnya Omicron di masyarakat.
Presiden Jokowi meminta masyarakat termasuk pejabat negara tak berpergian keluar negeri setelah kasus varian Covid-19 Omicron terdeteksi di Indonesia. Jokowi ingin semua pihak waspada terhadap penyebaran varian baru tersebut.
“Saya minta seluruh warga dan pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian keluar negeri, paling tidak sampai situasi reda,” kata Jokowi lewat Youtube Sekretarian Negara, Kamis (16/12).
Jokowi meminta masyarakat tak panik dengan temuan varian Omicron ini. Menurutnya, varian baru tersebut belum menunjukkan karakter berbahaya untuk pasien terutama pasien yang sudah vaksin. “Saya meminta warga yang belum vaksin segera mendatangi faskes untuk vaksin. Meski situasi di dalam negeri mendekati normal, saudara-saudara semua jangan kendor tetap patuhi prokes pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat sebanyak 37.214 Warga Negara Indonesia (WNI) pergi keluar negeri menjelang natal dan tahun baru (Nataru). Sementara WNI yang tiba di Indonesia dari luar negeri tercatat sejumlah 40.557 orang. Data itu merupakan perlintasan keluar-masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta periode 1-16 Desember 2021.
“Untuk WNI, tercatat kedatangan sebanyak 40.557 dan keberangkatan sebanyak 37.214, sehingga total perlintasan WNI yaitu 77.771,” ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh, Kamis (16/12).
Sementara Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode yang sama sebanyak 13.931 orang. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno Hatta juga mencatat WNA yang keluar dari Indonesia sebanyak 14.421orang. Sehingga total perlintasan WNA yaitu 28.352 orang. “Dari angka tersebut, maka didapatkan jumlah perlintasan masuk-keluar WNI dan WNA sejak awal Desember hingga hari ini adalah 106.123,” tutur Ahmad.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan, para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Kapolda dan Pangdam dipanggil ke Istana Kepresidenan, Kamis (16/12) untuk membahas percepatan vaksinasi virus corona (Caovid-19). “Tadi Bapak Presiden mengundang Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia untuk percepatan vaksinasi, karena sekarang yang belum divaksin semakin sedikit, tapi juga lokasi makin di pinggiran, makin di pelosok,” ujar Pratikno kepada wartawan, Kamis (16/12).
Pratikno menjelaskan, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk memikirkan cara-cara yang lebih inovatif agar dapat meningkatkan capaian vaksinasi di daerahnya. Berbagai cara yang dimaksud, salah satunya adalah mendatangi warga satu per satu atau door to door.
Pemerintah memutuskan untuk mengunci atau lockdown Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta usai ditemukannya virus Corona varian Omicron dari salah satu petugas kebersihan. Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan lockdown dilakukan sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran Omicron. “Pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah mitigasi dengan melakukan lockdown atau penguncian di beberapa tower Wisma Atlet agar varian ini tidak menyebar luas,” kata Jodi, Kamis (16/12).
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito menyatakan, pemerintah menerapkan situasi tanggap darurat untuk mencegah penyebaran virus corona varian Omicron. Kebijakan baru tersebut kini sedang dirancang. Kemenkes juga menggencarkan Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mendeteksi omicron.
Bahkan, tegasnya, mewajibkan sampel spesimen dari negara asal Covid-19 varian Omicron dengan menggunakan reagen yang sensitif dengan berbagai varian yang ada. “Hal ini mengingat masa karantina 10-14 hari dinilai cukup memonitor peluang perkembangan gejala serta tes PCR dua kali,” kata Wiku, Kamis (16/12).
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menduga varian Covid-19 Omicron sudah menyebar di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Namun ia meminta masyarakat tidak panik berlebihan dalam merespons temuan varian Omicron ini. Pandu mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
“Pasien itu kan diketahui tidak pernah keluar negeri. Artinya bisa jadi memang dari orang-orang yang karantina tetapi bisa juga dari lingkungan sekitar dia di luar Wisma Atlet. Sehingga varian Omicron ini bisa jadi sudah ada di Indonesia sudah dari sebelum-sebelumnya, hanya saja baru terdeteksi sekarang ini,” kata Pandu, Kamis (16/12) merespons kasus pertama varian Omicron yang terdeteksi pada petugas pembersih di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengubah aturan terkait PPKM Nataru usai ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. ‘’Sebaiknya pemerintah segera pertimbangkan untuk melakukan peraturan atau tata cara bagaimana mengatasi dan memitigasi,” kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (16/12).
Cucu Bung Karno ini mengingatkan semua pihak bahwa saat ini Indonesia belum lepas dari pandemi Covid-19. Dia tak ingin libur Nataru mendatang justru terganggu karena kasus pandemi yang meningkat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena meminta pengawasan di pintu masuk Indonesia lebih diperketat dan deteksi virus lebih masif usai ditemukannya varian Omicron di Indonesia. “Deteksi lebih masih masif, lebih kencang lagi kita lakukan di Tanah Air, terutama di pintu masuk orang luar atau WNI yang baru datang. Kemudian, testing dan tracing harus diperluas di seluruh Tanah Air,” kata Melki, Kamis (16/12).
Melki juga meminta pemerintah memastikan satgas penanganan Covid-19 di tingkat provinsi, kabupaten atau kota hingga desa dan kelurahan bahkan ditingkat RT bahu membahu mencegah penularan Omicron di tanah air. Selain itu capaian program vaksinasi Covid lebih dikebut demi mencapai kekebalan komunal.
3. Jaksa Agung ST Burhanuddin yakin pemberian hukuman mati bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi bisa memberikan efek jera. Menurutnya, hal tersebut juga dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa dengan kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya di masa mendatang. “Hukuman mati pada para terdakwa tindak pidana korupsi, bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Kamis (16/12).
Burhanuddin membantah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pihaknya selama ini hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata. Menurutnya, Kejaksaan turut berfokus pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Sehingga, penegakan hukum pidana juga dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. “Saat ini hukum dirasa hampa tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat,” kata dia.
4. Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka kasus penipuan investasi suntik modal alat kesehatan (alkes) senilai Rp1,3 triliun berinisial VAK. Sementara dua tersangka lainnya masih buron. “Sudah ada tiga tersangka. Yang ditahan satu tersangka,” Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (16/12).
Whisnu mengatakan dua tersangka lain masih diburu pihak kepolisian. Namun, ia belum dapat merinci lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Tersangka dijerat pasal berlapis. VAK diduga melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP terkait penipuan. Kemudian, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP tentang penggelapan.
Penyidik juga menyematkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Termasuk, Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur terkait distribusi sistem skema piramida atau perdagangan tanpa izin. Selain itu, Bareskrim telah memeriksa total 12 korban sejak 15 Desember 2021 lalu dan jumlah korbannya diduga masih akan bertambah.
5. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim hingga Babinsa di Papua akan diperkuat untuk menjalankan fungsi pendekatan kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. “Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP),” kata Ma’ruf dalam keterangan resmi, Kamis (16/12).
6. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap 10 tersangka teroris di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (16/12). Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, sebanyak 9 teroris ditangkap di Sumut. “Total ditangkap 9 orang,” kata kata Ramadhan, kemarin.
Ia merinci, ada tujuh orang ditangkap yang tersebar di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Medan. Sedangkan, dua lainnya ditangkap di wilayah Tanjung Balai. “Seluruh target diamankan di Polda Sumut,” ungkapnya. Sementara itu, satu orang teroris lain juga telah ditangkap di Provinsi Sumsel. Penangkapan ini berlangsung pada sekitar pukul 08.00 WIB.
7. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan beranggapan, rezim Jokowi seharusnya ambil inisiatif untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Hinca menilai, banyak kalangan kini memiliki aspirasi yang sama, yakni penetapan presidential threshold dari 20 menjadi 0 persen, sesuatu yang diperjuangkan Demokrat sejak Pilpres 2029. “Saya membaca suasana ini keinginan bersama, termasuk raja-raja Nusantara, tokoh-tokoh, anak-anak muda, tidak bisa dihentikan ini,” kata Hinca kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Kamis (16/12).
“Saya kira berdemokrasi dan pesta demokrasi di 2024 dengan pasangan yang lebih banyak menjadi kebutuhan, harapan, keinginan semua kita. Saya kira pemerintah yang sedang berkuasa harus mendengarkan itu,” jelasnya. Melalui presidential threshold, hanya partai atau gabungan partai dengan perolehan 20 persen kursi di DPR RI yang dapat mencalonkan presiden. Hinca menganggap bahwa presidential threshold 20 persen sudah tak lagi relevan karena Pilpres dan Pileg digelar serentak 2024 mendatang.
8. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai mestinya pemerintah serius mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebab dalam pidatonya di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Presiden Jokowi telah mengatakan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. “Seharusnya dengan pidato Presiden, pemerintah benar-benar mengajukannya masuk ke Prolegnas 2022,” kata Zaenur, Kamis (16/12).
9. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka kasus penodaan agama. Wasekjen MUI Muhammad Ziyad menilai perbuatan Joseph yang menista agama tidak bisa dibiarkan. “Terkait dengan adanya penodaan agama, siapapun, darimana pun yang melakukan penodaan agama jelas itu melanggar UU terkait dengan masalah agama,” kata Ziyad, kepada wartawan, Kamis (16/12).
“Kedua orang-orang semacam ini tidak bisa dibiarkan, karena itu MUI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh polisi yang dengan segera setelah mendapatkan dua alat bukti dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” lanjut Ziyad. (HPS)
