Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal tas bergambar Puan. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI berinisiatif membagi-bagikan sembako kepada warga di daerah pemilihan (dapil). Para anggota F-PDIP DPR RI diwajibkan membagikan sembako kepada warga dengan tas bergambar Puan Maharani. Seperti diketahui, Puan Maharani memang Ketua DPR RI periode 2019-2024, selain itu Puan juga Pembina Fraksi PDIP DPR. Anggota F-PDIP DPR, Hendrawan Supratikno, menjelaskan bagi-bagi sembako dengan tas bergambar Puan Maharani untuk keseragaman saja.
Isu kedua soal Wakil Mensos. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Kemensos). Perpres yang diteken Jokowi pada 14 Desember 2021 ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri (wamen) di Kemensos. Dilansir dari lembaran salinan perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (23/12), Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, dalam memimpin Kemensos, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.
Isu ketiga soal pindah ke ibu kota baru. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai mengatakan, Kantor Presiden RI dan Kantor Wakil Presiden (Wapres) RI direncanakan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) sebelum 2024. Selain itu, ada sejumlah kementerian yang akan ikut berpindah paling awal ke lokasi tersebut.
Isu keempat soal Muktamar NU. Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj melaju ke pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Keduanya lolos sebagai calon Ketua Umum PBNU setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara. “Sesuai dengan tatib yang kita sahkan bersama kemarin, berarti calon yang masuk dalam pencalonan ada dua calon yaitu Bapak KH Yahya Cholil Staquf dan Bapak KH Said Aqil Siradj,” kata pimpinan sidang seperti dikutip dari tayangan YouTube TVNU, Jumat (24/12) pagi.
Isu Kelima, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksin booster Covid-19 akan mulai diberikan per 1 Januari 2021 kepada masyarakat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau EUA terhadap vaksin yang akan digunakan sebagai booster. “Vaksin booster rencananya akan diberikan per 1 Januari (2022), setelah penerbitan EUA vaksin booster oleh BPOM,” ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/12). Berikut isu selengkapnya.
1.Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI berinisiatif membagi-bagikan sembako kepada warga di daerah pemilihan (dapil). Anggota F-PDIP DPR RI diwajibkan membagikan sembako kepada warga dengan tas bergambar Puan Maharani. Seperti diketahui, Puan Maharani memang Ketua DPR RI periode 2019-2024, selain itu Puan juga Pembina Fraksi PDIP DPR.
Anggota F-PDIP DPR, Hendrawan Supratikno, menjelaskan bagi-bagi sembako dengan tas bergambar Puan Maharani untuk keseragaman. “Dibuat seragam dengan foto Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR/Pembina Fraksi, dan foto anggota yang bersangkutan,” kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (23/12). Berdasarkan informasi, anggota F-PDIP wajib membagikan sekitar 2.000 bingkisan, masing-masing berisi 5 Kg beras premium. Namun bagi ketua kelompok fraksi atau Kapoksi F-PDIP wajib membagikan sekita 8.000 bingkisan, masing-masing berisi 5 Kg beras premium.
Porsi besar tentunya bagi pimpinan komisi F-PDIP, mereka diwajibkan membagi sekitar 10.000 bingkisan, masing-masing berisi 5 Kg beras premium dengan tas bergambar Puan. Pembagian sembako tersebut inisiatif Fraksi PDIP sebagai langkah nyata membantu warga. “Pada kapasitas orang-per-orang, kegiatan tersebut sudah banyak dilakukan anggota fraksi. Kali ini dilakukan bersama-sama di masa reses. Dengan demikian harus dilakukan koordinasi yang rapi, karena ada sejumlah anggota di dapil yang sama. Kami berharap efektivitas bantuan menjadi lebih baik, dengan jangkauan yang lebih merata,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP DPR, Junimart Girsang buka suara terkait dengan kewajiban membagikan sembako dengan tas bergambar Puan Maharani kepada warga di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Junimart menegaskan kewajiban menggunakan foto Puan di sembako yang diberikan ke warga merupakan bentuk apresiasi para Anggota Fraksi PDIP DPR.
“Bila dipertanyakan kenapa pembagian beras, sembako tersebut bergambar Puan Maharani? Jawabannya karena kami sebagai kader mewujudkan apresiasi kepada beliau yaitu Ketua DPR RI wanita pertama, serta figur pemimpin yang kami banggakan dan sudah terbukti sangat mumpuni, cerdas dan santun, mampu mengomandoi DPR RI, serta membina Fraksi PDI-Perjuangan, dan ini sudah tidak terbantahkan,” kata Junimart, Kamis (23/12).
Tak hanya itu, Junimart mengatakan kewajiban memberikan sembako juga berangkat dari sosok Puan yang selalu meminta semua Anggota Fraksi PDIP berempati kepada rakyat. Menurutnya semua Anggota Fraksi PDIP juga sudah sepakat untuk berbagi sembako.
“Puan Maharani merupakan sosok yang sangat tegas mengingatkan para wakil rakyat di Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI untuk selalu berempati terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat akibat dari pandemi COVID-19. Karenanya seluruh Anggota Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI, sepakat untuk melakukan kegiatan berbagi sembako di masa reses yang sedang berlangsung saat ini secara berkala,” ucapnya.
“Dalam rapat-rapat fraksi beliau (Puan Maharani) selalu mengingatkan sapa lah masyarakat dan berempati lah kepada mereka, terlebih di tengah kondisi saat ini. Maka semua Anggota Fraksi tanpa kecuali sepakat bergerak, berempati untuk membeli beras petani dalam arti ikut aktif menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membagikannya kepada masyarakat di dapil masing-masing,” lanjutnya.
2. Di sisi lain, banner dan baliho Puan Maharani yang bertebaran di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, ditertibkan Satpol PP Kabupaten Lumajang. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Lumajang Didik Budi Santoso mengatakan penertiban ini dilakukan karena banner tersebut tidak mengantongi izin.
“Kalau balihonya itu sudah ditertibkan mulai kemarin. Jadi mulai kemarin pagi itu teman-teman sudah bergerak langsung menyisir, pertama karena terlalu banyak,” kata Didik, Kamis (23/12).
Didik menambahkan ada total 33 banner yang ditertibkan. Penertiban ini usai pihaknya menyisir sejumlah wilayah di sekitar lokasi bencana. Mulai dari titik pengungsian di Kecamatan Candipuro, sampai ke arah Desa Sumber Wuluh hingga Dusun Kamar Kajang.
“Ini yang sudah ditertibkan ada total 33 baliho,” tambahnya. Tak hanya itu, Didik menyebut penertiban ini dilakukan karena banner dan baliho Puan belum mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota (DPMPTSP). Didik menambahkan untuk pemasangan banner hingga baliho, harus mengantongi izin sebagaimana tercantum dalam aturan pada peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lumajang. Untuk itu, karena telah menyalahi Perda, baliho itu harus diturunkan.
PDIP Lumajang mengaku tak memasang banner Puan Maharani yang bertebaran di lokasi terdampak erupsi Semeru. PDIP Lumajang menduga yang memasang adalah para relawan. “Itu tulisannya di baliho kan relawan. Namanya relawan mungkin spontanitas. Kami sama sekali tidak tahu keberadaan banner yang begitu banyak itu. Yang memasang pun tidak ada konfirmasi ke kami,” ujar Ketua DPC PDIP Lumajang Solikin, Kamis (23/12).
Solikin menjelaskan Puan sendiri sebenarnya telah memberi bantuan yang begitu banyak kepada para pengungsi saat kunjungannya ke Pronojiwo. Warga juga antusias saat dikunjungi Puan. “Kalau mau melihat kegiatan Mbak Puan secara langsung ya yang di Pronojiwo. Justru Mbak Puan memberi bantuan langsung, warga di Pronojiwo senang dan puas karena Mbak Puan memberi bantuan yang sangat besar,” kata Solikin.
Solikin menegaskan PDIP khususnya Lumajang secara resmi membantu pengungsi Semeru melalui badan penanggulangan bencana alam (baguna). PDIP juga mendirikan tiga posko yang telah didirikan di lokasi bencana. ‘’Yang resmi ada tiga posko. Lewat Baguna juga. Dan kami tidak memakai gambar Mbak Puan, kami memakai logo partai,” lanjut Solikin.
3. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Kemensos). Perpres yang diteken Jokowi pada 14 Desember 2021 ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri (wamen) di Kemensos. Dilansir dari lembaran salinan perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (23/12), Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, dalam memimpin Kemensos, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden; dan ayat (3) menyebutkan, wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.
Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian sosial. Adapun ruang lingkup tugas wakil menteri meliputi dua hal. Pertama, membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemensos. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Kedua, membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon 1 di lingkungan kemensos Lalu, Pasal 3 menjelaskan bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
Dengan adanya tambahan satu pos wamen ini, jumlah pos wamen Kabinet Indonesia Maju totalnya menjadi 16. Apabila dirunut prosesnya, pos wamen pada era pemerintahan Jokowi terus mengalami penambahan. Semula, pada pemerintahan Jokowi yang pertama atau Kabinet Indonesia Kerja hanya ada tiga pos wamen. Yakni Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian, di awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, ada 12 orang yang ditunjuk sebagai wamen. Angka ini meningkat drastis dari jumlah sebelumnya. Setelah itu, pada 23 Desember 2020 Presiden Jokowi melantik lima wamen baru.
Pelantikan kelima wamen itu tertuang melalui Keputusan Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dari lima nama yang dilantik, dua di antaranya menggantikan posisi wakil menteri yang sebelumnya sudah ada, yakni Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh Muhammad Herindra. Dia menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Wakil Menteri BUMN dijabat Pahala Mansury yang menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang dilantik menjadi Menteri Kesehatan.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, penambahan satu kursi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju lebih terlihat seperti mengakomodasi kepentingan politik. Menurut dia, penambahan kursi wamen belum cukup relevan jika dikaitkan dengan efektivitas kinerja kabinet. “Karena posisi wamen tidak boleh melakukan eksekusi kecuali diperintah menteri, lalu misalnya tak boleh ikut sidang kabinet. Jadi ya intinya buat politis, bukan efektivitas,” ujar Agus, Kamis (23/12).
Agus menyampaikan, pemberian posisi dalam kabinet wajar secara politis, terutama jika bertujuan menyenangkan berbagai pihak. Hal ini, menurut dia, tak lepas dari banyaknya parpol yang mendukung pemerintah. Dia mengatakan, apabila parpol belum semua mendapatkan posisi maka ada risiko gangguan dari sisi kestabilan politik.
4. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai mengatakan, Kantor Presiden RI dan Kantor Wakil Presiden (Wapres) RI direncanakan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) sebelum 2024. Selain itu, ada sejumlah kementerian yang akan ikut berpindah paling awal ke lokasi tersebut.
“Dalam konteks tahap paling awal ini, jika Kantor Presiden maupun Kantor Wakil Presiden ini pindah sebelun 2024 maka tentu beberapa kementerian yang kita sebut sebagai triumvirat,” ujar Felix dalam webinar Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara yang dilansir dari tayangan YouTube IKN.id, Kamis (23/12).
Felix menyebutkan, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang menjadi strategic public office dalam pemerintahan. Kemudian, akan dipertimbangkan beberapa kementerian lain yang juga akan berpindah paling awal. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dukungan kebijakan negara yang akan ada.
Velix Vernando menjelaskan, salah satu isi dari RUU IKN yakni terkait dengan pemerintahan. Dikatakan, Ibu Kota baru bakal dipimpin oleh kepala daerah khusus IKN yang merangkap sebagai kepala otorita IKN. “Pemerintahan daerah khusus, akan dipimpin kepala daerah khusus IKN yang merangkap kepala otorita IKN dibantu wakil kepala daerah khusus IKN,” katanya.
Kepala otorita IKN, ujarnya, bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden secara langsung, sama halnya seperti sistem penetapan menteri. Artinya, tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN. Masa jabatan kepala otorita ibu kota baru adalah selama lima tahun. Adapun kewenangan dari pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. “Ia akan ditunjuk dan diangkat, kemudian ditetapkan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun,” ucap Velix.
5. Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj melaju ke pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)periode 2021-2026 dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Keduanya lolos sebagai calon Ketua Umum PBNU setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara. “Sesuai dengan tatib yang kita sahkan bersama kemarin, berarti calon yang masuk dalam pencalonan ada dua calon yaitu Bapak KH Yahya Cholil Staquf dan Bapak KH Said Aqil Siradj,” kata pimpinan sidang seperti dikutip dari tayangan YouTube TVNU, Jumat (24/12) pagi.
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan sejak Jumat dini hari, Yahya mengantongi 327 suara sedangkan Said memperoleh 203 suara. Selain Yahya dan Said, suara juga mengalir ke tiga bakal calon lainnya yakni As’ad Said Ali (17 suara), Marzuki Mustamar (2 suara), dan Ramadhan Boayo (1 suara). Sementara, ada 1 suara yang dianggap abstain dan 1 suara lainnya dianggap batal. Setelah proses penjaringan bakal calon ketua umum selesai, tahapan berikutnya menunggu kesediaan dua calon tersebut untuk maju dalam pemilihan calon ketua umum. Pemilihan calon ketua umum utamanya akan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun jika tak tercapai, maka akan dilakukan voting kembali terhadap 519 pemilik hak suara yang terdiri dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Indonesia.
Pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sempat diskors. Pimpinan sidang, M. Nuh memutuskan untuk menskors sidang karena terjadi hujan protes dari peserta Muktamar ke-34 PBNU soal 39 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang bermasalah saat verifikasi.
Ketegangan bermula saat pemilihan dimulai. Sistem pemindai keabsahan peserta muktamar tidak bisa berjalan karena pembatasan sinyal saat kehadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Di sela-sela menunggu sistem kembali normal, beberapa peserta menyampaikan interupsi. Mereka menanyakan nasib 39 PCNU yang bermasalah saat verifikasi pada Kamis (25/12) malam.
“PCNU yang bermasalah yang ditayangkan itu jangan ada di sini karena kita tidak tahu menyusup masuk karena masih punya id card,” ucap seorang peserta muktamar yang langsung dijawab M. Nuh yang memimpin sidang. “Kemarin begitu ditetapkan masih bermasalah, id card sudah ditahan,” ucap M. Nuh.
Miftachul Akhyar resmi terpilih kembali menjadi Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Keputusan itu hasil musyawarah 9 kiai sepuh NU yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang digelar di Universitas Lampung pada Jumat (24/12) dinihari. “Kami semua sepakat para sesepuh kiai sepakat tak ada perbedaan pendapat. Kami bulat sepakat menunjuk kiai Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU 2021-2026,” kata salah satu anggota Ahwa, Zainal Abidin.
Sembilan kiai sepuh NU yang memilih kembali Miftach sebagai Rais Aam adalah Mustofa Bisri, Ma’ruf Amin, Miftachul Akhyar sendiri, TG Turmudzi dan Anwar Manshur, Nurul Huda Jazuli, Dimyati Rois, Ali Akbar M dan Zainal Abidin. Setelah Rais Aam terpilih, sidang pleno Muktamar NU akan diteruskan dengan agenda pemilihan Ketua Umum NU.
Namun AHWA Muktamar NU meminta Miftachul Akhyar tidak merangkap jabatan di organisasi lain usai terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2021-2026. Selain itu, rais aam terpilih diharapkan bisa fokus dalam pembinaan dan pengembangan jamaah NU ke depan. Miftachul pun menyanggupi permintaan itu. “Lalu kami berdiskusi, berdialog dengan rais aam terpilih, beliau berkata dengan sangat santun sekali, sami’na wa ato’na’,” ujar Zainal. Seperti diketahui, saat ini Miftachul menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Dia memimpin MUI setelah terpilih dalam Munas MUI 2020.
6. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengatakan tak tahu cara mengarang cerita seperti permintaa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Hal itu disampaikan Rita saat Azis memintanya untuk tidak mengakui uang sejumlah Rp 8 miliar yang telah dicairkan oleh mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. “Saksi mengatakan tidak tahu uang itu, tidak pernah memegang, tidak pernah punya uang dalam bentuk dolar, tidak tahu cara mengarang (cerita), keterangan ini benar?” tanya jaksa membacakan BAP Rita dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/12). “Benar Pak,” jawab Rita.
Dalam persidangan ini, Rita dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dugaan suap pengurusan perkara Azis Syamsuddin. Rita menjelaskan komunikasinya dengan Azis dilakukan melalui telepon dan bertemu sebanyak dua kali dengan orang suruhan Azis bernama Kris. “Tujuan Kris menghubungi saksi apa?” tanya jaksa. Dalam kesaksian Rita, Kris mendatanginya dua kali untuk menyampaikan tak perlu mengakui uang Rp 8 miliar itu. “Dia sampaikan sudah ada skema baru,” ucap Rita. Ia mengaku hubungannya dengan Azis masih berjalan dengan baik sampai saat ini.
Jaksa lalu bertanya kenapa dirinya tak mau mengikuti permintaan Azis. Rita menjawab skenario itu sangat dipaksakan karena dirinya mendekam di dalam Lapas Kelas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penerimaan gratifikasi. Rita takut, penyidik KPK akan mengetahui bahwa yang mengenalkannya dengan Robin adalah Azis. “Mustahil saya kenal Robin tanpa dikenalkan, saya kan di dalam (lapas). Kalau ada penyidik yang datang, saya malah ketakutan,” imbuh dia.
7. Pemerintah akan menerapkan kurikulum prototipe dan kurikulum darurat oleh sekolah yang berminat untuk menerapkannya pada tahun ajaran 2022. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo menjelaskan, pada tingkat SMA, penerapan kurikulum prototipe tidak akan mengotakkan siswa berdasarkan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Melalui kurikulum ini, siswa kelas XI dan XII bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya.
“Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi. Ia boleh mengombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang selaras dengan rencana kariernya,” ujar Nino, Kamis (23/12). Dijelaskan Nino, kurikulum prototipe sebenarnya sudah diujicobakan di sekitar 2.500 sekolah yang terlibat dalam Progam Sekolah Penggerak. Kerangka kurikulum pada kurikulum prototipe lebih fleksibel dan lebih fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi siswa.
8. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masih ada ribuan tempat tidur (bed) di lokasi karantina milik pemerintah maupun lokasi tambahan. Semuanya berada di DKI Jakarta yang dapat menampung para pelaku perjalanan internasional saat baru tiba di Tanah Air. “Saat ini tersedia sebanyak 4.374 bed di tempat karantina milik pemerintah dan cadangan 6.028 bed di fasilitas tambahan yang tersedia di DKI Jakarta,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (23/12).
Ia mengatakan, pemerintah sudah menambah jumlah fasilitas karantina dan memastikan kapasitasnya mencukupi untuk kebutuhan pelaku perjalanan luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Wiku juga menyampaikan mengenai ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet Pademangan. Berdasarkan data hingga 22 Desember 2021, masih tersisa 801 bed di lokasi karantina tersebut. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email “Atau keterisian di Wisma Atlet Pademangan sebanyak 86,16 persen,” kata dia.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksin booster Covid-19 akan mulai diberikan per 1 Januari 2021 kepada masyarakat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau EUA terhadap vaksin yang akan digunakan sebagai booster. “Vaksin booster rencananya akan diberikan per 1 Januari (2022), setelah penerbitan EUA vaksin booster oleh BPOM,” ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/12).
Dijelaskan, penetapan jadwal vaksinasi booster secara serentak dipastikan setelah target cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang ditetapkan oleh WHO telah dipenuhi pada Desember ini. Menurut Wiku, saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi keseluruhan aspek program booster vaksin Covid 19, yaitu mulai dari sasaran prioritas penerima vaksin booster, skema program, timeline penyuntikan dan sumber penganggarannya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah lakukan kajian komprehensif soal rencana penggunaan Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga alias booster di Indonesia, karena vaksin tersebut tidak dapat digunakan untuk vaksinasi Covid-19 secara massal. Hanya orang yang vaksin pertamanya menggunakan Vaksin Nusantara yang dapat menggunakan vaksin tersebut sebagai booster.
“Saya minta pemerintah bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif agar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dapat dimengerti dan dipahami,” kata Bamsoet, Kamis (23/12). Ia juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memantau perkembangan penelitian Vaksin Nusantara. Menurut Bamsoet, BPOM harus menyetop perizinan pengembangan Vaksin Nusantara bila menemukan aturan yang tidak sesuai.
9. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka sindikat penyelundup narkoba dari Malaysia. Tersangka berinisial FR (40) dan HB (26) ditangkap di perairan pesisir Simpang Ulim, Aceh Timur pada 16 Desember 2021. Dalam penangkapan tersebut Bareskrim Polri juga mengamankan sebanyak 222 kilo narkoba jenis sabu, 200.000 butir ekstasi, dan 4.750 butir erimin 5 atau happy five.
Ketiga tersangka berperan sebagai transporter atau tekong. Satu tersangka lainnnya, inisial SJ (48) ditangkap pada 17 Desember 2021 berperan sebagai pengendali tekong. “Tim berhasil menangkap tersangka dengan inisial SJ di Jalan Medan-Banda Aceh,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/12).
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap lima pengedar narkoba yang tergabung dalam jaringan internasional. Sabu seberat 147 kilogram untuk diedarkan saat perayaan malam Tahun Baru 2022 disita petugas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, kelima pengedar tersebut yakni W (60), FS (27), HD (36), IA (32), dan AK (34). Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda pada 17 dan 18 Desember 2021. “Pertama itu di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Kemayoran. Kemudian yang kedua di hotel Jalan Ahmad Yani bypass Pulogadung,” ujar Zulpan kepada wartawan, Kamis (23/12).
10. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Tjahjo menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua menteri dalam satu periode merupakan hal yang jarang terjadi. “Kami mengapresiasi kepada KPK yang salah satu poinnya adalah memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem inilah, KPK dipimpin oleh Pak Firli ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat signifikan. Jarang dalam satu periode dua menteri tertangkap OTT, beberapa kepala daerah, swasta, sampai ASN yang dari tahun ke tahun saya melihat masih ada kecenderungan meningkat,” kata Tjahjo dalam webinar ‘Launching Hasil Survei Penilaian Integritas 2021’, Kamis (23/12).
Selain itu, Tjahjo memberikan peringatan kepada pihak-pihak di kementerian/lembaga untuk berhati-hati dalam area yang berpotensi korupsi. Katanya, salah satunya dana bantuan sosial (bansos). “Kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, yang berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos, yang berkaitan dengan retribusi dan pajak, yang berkaitan dengan mekanisme pembelian barang dan jasa, yang berkaitan dengan jual-beli jabatan dan sekarang ditambah lagi oleh KPK yaitu tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah masalah perizinan,” ujar Tjahjo.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pujian Tjahjo Kumolo ke KPK justru menunjukan rendahnya literasi pejabat Indonesia. “Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, yang mengapresiasi kinerja KPK di bawah komando Firli Bahuri dengan mendasarkan OTT dua Menteri membuktikan tingkat literasi pejabat di Indonesia masih sangat rendah,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Kamis (23/12).
Kurnia beralasan Tjahjo hanya melihat secara sekilas terkait OTT Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Padahal, menurutnya, jika ditelaah lebih dalam, penanganan perkara kedua menteri it sangat buruk. “Padahal, kalau saja ia mau membaca dan melihat kualitas penanganan perkara dua Menteri tersebut, maka sebenarnya hasilnya sangat buruk, bahkan terkesan Pimpinan KPK enggan untuk memproses hukum perkara suap ekspor benih lobster dan pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial,” ucapnya.
11. Ada yang lucu dari ucapan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno saat ditangkap KPK. Ia mengatakan, kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menimpanya sudah menjadi takdir Tuhan. Hal itu disampaikannya usai mengikuti konferensi pers penahanannya bersama Direktur CV Prima bernama Rahmat Wardi. “Ini kan takdir Tuhan,” ujar Herman saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/12).
Herman enggan mengomentari lebih jauh soal perkara yang menjeratnya. Ia juga tidak mau memberi pesan apa pun kepada masyarakat Kota Banjar. Saat ditanya, apa yang mau disampaikan? ‘’Enggak ada,” ujar Herman. KPK menahan Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2008-2013.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno diduga mendapatkan fee 5-8 persen dari pengerjaan 15 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP). Adapun fee yang diterima Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013 tersebut berasal dari proyek senilai total Rp 23,7 miliar yang dikerjakan perusahaan milik Direktur CV Prima, Rahmat Wardi.
Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar tahun 2008-2013. Firli menyampaikan, proyek-proyek yang dikerjakan oleh Rahmat Wardi didapatkan atas kedekatannya dengan Wali Kota Banjar dua periode tersebut. Bahkan, sebagai wujud kedekatan tersebut, Herman Sutrisno memberikan kemudahan kepada Rahmat Wardi untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank. Pada Juli 2013, kata Firli, Herman Sutrisno diduga memerintahkan Rahmat Wardi pinjam uang ke salah satu bank di Kota Banjar senilai Rp 4,3 miliar. (HPS)
