HOT ISU PAGI INI, SURVEI INDIKATOR POLITIK INDONESIA, PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA JOKOWI BURUK

oleh

Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal pemberantasan korupsi. Kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi dinilai memburuk. Hal ini menjadi temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (9/1). Hasil survei juga menyebutkan, PDIP  menempati posisi tertinggi sebagai partai yang paling banyak dipilih masyarakat. Ketum Partai Gerindra merangkap mendapatkan suara tertinggi sebagai presiden yakni 24,1 persen suara, sementara Ketum Golkar Airlangga Hartarto raihan suaranya masih kecil, kurang dari 1 persen.

 

Isu kedua soal karier politik Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan purnatugas pada akhir tahun ini. Apa yang dilakukan Anies setelah masa jabatannya habis? Pengamat politik KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan ada tiga opsi yang bisa dilakukan Anies. Opsi pertama, mempersiapkan diri untuk maju sebagai Capres 2024. Menurutnya, Anies akan lebih bebas mempromosikan diri. Opsi kedua, bisa saja Anies mempersiapkan diri untuk kembali maju di Pilgub 2024 nanti. Sebab, jika Anies gagal nyapres, masih ada peluang untuk mencalonkan diri di Pilgub 2024.

 

Isu ketiga soal petisi. Sejumlah akademisi sepakat membuat petisi yang meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana peleburan lembaga-lembaga riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hingga Minggu (9/1) pukul 18.50 WIB, petisi di laman Change.org itu sudah ditandatangani 3.998 orang. Narasi Institute selaku inisiator petisi tersebut menolak rencana Presiden Jokowi yang meleburkan beberapa lembaga riset mandiri menjadi ke dalam BRIN.

 

Isu keempat soal varian Omicron yang terus bertambah. Kemenkes RI melaporkan, total kasus Covid-19 varian Omicron yang terdeteksi masuk ke Indonesia sudah sebanyak 414 kasus sejak akhir tahun lalu. Mayoritas kasus berasal dari Turki dan Arab Saudi. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, total itu terdiri dari 136 kasus yang terdeteksi pada Desember 2021 ditambah 278 infeksi sejak awal tahun ini. Sementara itu, RW 02 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menerapkan kebijakan mikro lockdown usai satu warga suspek Covid-19 varian Omicron sejak Sabtu (8/1). Totalnya, ada 36 warga terinfeksi positif Covid-19 di wilayah tersebut.

 

Isu kelima soal bantahan putri Rahmat Effendi. Ade Puspitasari, putri dari Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi mengaku tidak ada transaksi suap yang berlangsung di rumah dinas Walkot Bekasi saat KPK membekuk ayahnya. Akun Instagram @infobekasi.coo mengunggah pernyataan Ade dan sontak menarik perhatian warganet. Dalam video berdurasi 1.40 menit tersebut, Ade menjelaskan situasi saat ayahnya dibawa oleh KPK. Menurut Ade, tidak ada uang sepeser pun yang dibawa bersama Rahmat Effendi. Bantahan itu menanggapi penjelasan KPK dalam rilis pada Kamis (6/1). Berikut isu selengkapnya.

 

1. Kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi dinilai memburuk. Hal ini menjadi temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (9/1). “Overall, kalau kita cek itu pendapat mereka, kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk. Jadi trennya negatif, bukan positif,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, kemarin.

Menurut survei, sebanyak 32,1 responden menilai, kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi buruk. Sebanyak 4,8 persen bahkan menilai sangat buruk. Sebanyak 25,7 persen menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini baik, dan hanya 3,6 persen responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi kini sangat baik. Sementara, 27,7 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan saat ini sedang, dan 6,2 persen responden tak menjawab.

Survei juga menanyakan pendapat masyarakat soal revisi UU KPK. Hasilnya, sebanyak 31,9 responden menilai, revisi tersebut melemahkan KPK. Kemudian, 28,5 persen menilai revisi itu menguatkan KPK, dan 39,6 persen menjawab tidak tahu. Kendati belakangan muncul banyak kritik terhadap KPK, menurut survei Indikator, 80,2 persen responden menilai bahwa KPK harus tetap ada dan tidak boleh dibubarkan. “Masyarakat yang menganggap lembaga penegak hukum polisi, kejaksaan, pengadilan kalau sudah bisa optimal maka KPK dapat dibubarkan itu cuma 9,3 persen,” ujar Burhanudin.

 

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (9/1), PDIP menempati posisi tertinggi sebagai partai yang paling banyak dipilih jika pileg digelar hari ini. Disusul Partai Gerindra di urutan kedua, dan Partai Golkar di urutan ketiga. “PDI-P masih di peringkat pertama, Gerindra di peringkat kedua dengan Golkar selisihnya tidak signifikan,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers daring, kemarin.

Dari 17 partai, hanya PDI-P yang mendapatkan suara melebihi 20 persen, yakni 26,4 persen suara. Gerindra meraih 11,1 persen, Golkar 10,4 persen. Di urutan keempat ada Partai Demokrat dengan 8,7 persen suara, PKB 6,8 persen, PKS 5,3 persen, dan Partai Nasdem 4,0 persen. PPP 4 persen suara, PAN 2,5 persen suara, dan Perindo 2,0 persen suara.

Ketum Partai Gerindra merangkap Menhan Prabowo Subianto mendapatkan suara tertinggi sebagai presiden yakni 24,1 persen suara, jika pemilihan presiden digelar hari ini. Di urutan kedua adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (20,8 persen suara) dan urutan ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (15,1 persen suara). Demikian hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis, Minggu (9/1). “Polanya tidak berubah, Pak Prabowo masih di peringkat pertama, kemudian Ganjar, kemudian Anies. Tiga nama ini yang (perolehan suaranya) mencapai 2 digit ke atas, yang lain masih 1 digit,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring, kemarin.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih 6,8 persen suara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5,5 persen suara, Menparekraf Sandiaga Uno 3,9 persen suara. Mensos Tri Rismaharini 3,2 persen suara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 1,9 persen suara. Ketua DPR Puan Maharani 1,8 persen suara, Erick Thohir dengan 1,0 persen suara. Nama-nama lainnya seperti Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD meraih suara di bawah 1 persen.

Survei digelar pada 6-11 Desember 2021 lalu dengan melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

 

2. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan purnatugas di akhir tahun ini. Apa yang dilakukan Anies setelah masa jabatannya habis? Pengamat politik KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan ada tiga opsi yang bisa dilakukan Anies, salah satunya mempersiapkan diri untuk maju sebagai capres. Menurutnya Anies akan lebih bebas mempromosikan diri. “Pertama bisa mempersiapkan diri jadi calon presiden di 2024. Nah caranya gimana, karena dia kosong sudah tidak menjabat jadi gubernur, maka dia akan lebih bebas melakukan lobi-lobi ke partai politik, sambil mempromosikan keberhasilannya atau hasil pembangunan selama dia menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dia juga akan lebih mudah keliling Indonesia, jualan dirinya, memperlihatkan kerja di sebagai gubernur ke seluruh Indonesia,” kata Hensat kepada wartawan, Minggu (9/1).

Opsi kedua, bisa saja Anies mempersiapkan diri untuk kembali maju di Pilgub 2024 nanti. Sebab, jika Anies gagal nyapres, masih ada waktu untuk mencalonkan diri di Pilgub 2024.
“Kedua istirahat, artinya nanti dia bisa ikutan ke pemilihan calon gubernur 2024 lagi atau periode kedua dia. Tapi kalau dilihat dari agenda ya dia bisa saja kombinasi antara dua itu, mempersiapkan diri sebagai capres sekaligus sebagai cagub 2024, karena kalau dilihat dari agenda sementara KPU itu kan pilpres Februari 2024, sementara pilkada November 2024, anggaplah Anies gagal capres dia bisa mencalonkan diri sebagai gubernur,” ujarnya.

 

3. Sejumlah akademisi membuat petisi yang meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana peleburan lembaga-lembaga riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hingga Minggu (9/1) pukul 18.50 WIB, petisi di laman Change.org itu sudah ditandatangani 3.998 orang. Narasi Institute selaku inisiator petisi tersebut menolak rencana Presiden Jokowi yang meleburkan beberapa lembaga riset mandiri menjadi ke dalam BRIN.

Mereka menilai, keputusan tersebut dapat menimbulkan persoalan baru yang akan menghambat masa depan penelitian di Indonesia. Salah satunya terkait persoalan sumber daya manusia yang hilang akibat aturan peleburan yang ada. “Urusan peleburan lembaga terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti, yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S3, S2 dan S1,” ujar Achmad Hidayat perwakilan Narasi Institute, ketika dikonfirmasi, Minggu (9/1).

Hidayat menjelaskan, mereka yang selama ini bekerja di lembaga-lembaga riset terpaksa tersingkirkan lantaran hanya berstatus sebagai peneliti kontrak. Padahal banyak diantara mereka justru telah mendapatkan penghargaan oleh negara. Ia memprediksi, dengan aturan yang ada saat ini, sebanyak 1.500-1.600 peneliti non-PNS dari 38 lembaga lainnya akan tersingkirkan dalam proses peleburan tersebut. Mereka lantas mendesak Jokowi untuk mengembalikan lembaga yang dileburkan tersebut ke asal kelembagaannya. Sementara BRIN yang telah terbentuk dijadikan sebagai koordinator riset di Indonesia.

 

4. Kemenkes RI melaporkan, total kasus Covid-19 varian Omicron yang terdeteksi masuk ke Indonesia sudah sebanyak 414 kasus sejak akhir tahun lalu. Mayoritas kasus berasal dari Turki dan Arab Saudi. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, total itu terdiri dari 136 kasus yang terdeteksi pada Desember 2021 ditambah 278 infeksi sejak awal tahun ini. “Sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, karena itu masyarakat diharapkan menunda dahulu jika ingin pergi ke luar negeri,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis, Minggu (9/1).

Nadia kemudian mengungkap, kasus penularan Omicron paling banyak berasal dari pelaku perjalanan yang tiba dari Turki dan Arab Saudi. Menurut Nadia, kebanyakan orang yang tertular Covid-19 varian Omicron sudah vaksin lengkap. Ia menekankan bahwa vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Kita harus waspada. Jangan sampai tertular. Wajib disiplin terapkan protokol kesehatan meski sudah divaksinasi. Jangan sampai tertular dan menularkan,” tuturnya. Nadia mengingatkan,Omicron lebih cepat menular ketimbang varian Delta. Kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak sejak pertama kali terdeteksi pada 16 Desember lalu.

 

RW 02 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menerapkan kebijakan mikro lockdown usai satu warga suspek Covid-19 varian Omicron sejak Sabtu (8/1). Total ada 36 warga terinfeksi positif Covid-19 di wilayah tersebut. “Kita sudah aktifkan hari Sabtu lalu pembatasan mobilitas, testing, tracing dan treatment juga sudah kita lakukan. Kita berlakukan mikro lockdown sesuai perkembangan situasi,” kata Kapoleres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo kepada wartawan, Minggu (9/1). Ady mengimbau warga untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker demi mencegah atau meminimalisir penyebaran Covid-19.

Lurah Krukut, Ilham Nurkarin mengatakan, dari 36 orang tersebut, 35 orang dikirim ke Wisma Atlet dan satu orang dikirim ke RS Pelni Taanjung Duren. Ilham menuturkan pihaknya akan terus melakukan tracing atau pelacakan terhadap warga yang melakukan kontak erat dengan mereka yang telah dikonfirmasi positif. “Kami upayakan (tracing) semaksimal mungkin kalau lihat perkembangan kemarin setengah hari bisa 50 warga (tes antigen massal),” tuturnya Ilham.

 

Hasil pendalaman Kemenkes mengungkapkan banyak kasus Covid-19 varian Omicron adalah orang yang sudah divaksinasi lengkap. Pasien tersebut juga cenderung tidak bergejala dan bergejala ringan. “Kebanyakan orang terinfeksi Omicron adalah mereka yang sudah divaksinasi lengkap dan tidak bergejala sampai bergejala ringan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/1).

Widyawati juga mengatakan, berdasarkan pemantauan Kemenkes gejala paling banyak yang dialami pasien Omicron adalah batuk dan pilek. “Sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk dan pilek,” ujarnya. Dari pendalaman tersebut, Widyawati mengatakan, vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan akibat Covid-19. Kendati demikian, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

 

5. Ade Puspitasari, putri dari Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi mengaku tidak ada transaksi suap yang berlangsung di rumah dinas Walkot Bekasi saat KPK membekuk ayahnya. Akun Instagram @infobekasi.coo mengunggah pernyataan Ade dan sontak menarik perhatian warganet. Dalam video berdurasi 1.40 menit tersebut, Ade menjelaskan situasi saat ayahnya dibawa oleh KPK. Menurut Ade, tidak ada uang sepeser pun yang dibawa bersama Rahmat Effendi, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh KPK dalam rilis persnya, Kamis (6/1). “Saksinya banyak, staf yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun,” ungkap Ade, Sabtu (8/1) kemarin.

Ade mengatakan, uang yang disita KPK merupakan uang hasil pengembangan penyelidikan dari pihak ketiga, bukan uang yang didapat saat menangkap Rahmat Effendi. “Bahwa Pak Wali bersama KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang ada di iuaran dari pihak ketiga, dari Kepala Dinas, dari Camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT,” ujar Ade. Ia  menduga, ada pihak-pihak yang dengan sengaja menjerumuskan Rahmat Effendi agar terkena kasus korupsi. Ade menambahkan, penangkapan terhadap Rahmat Effendi menjadi bagian dari pembunuhan karakter kepada ayahnya dan juga Partai Golkar.

 

Ketua KPK Firli Bahuri membantah pernyataan Ade Puspitasari, anak Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi  yang menuding proses operasi tangkap tangan (OTT) terhadap ayahnya tidak sesuai prosedur dan ada unsur politik. Firli menegaskan, penangkapan terhadap seseorang hingga menjadikannya sebagai tersangka bukan karena asumsi, bukan juga berdasarkan opini atau kepentingan politik.

“KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik karena KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam politik. KPK hanya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup,” tegas Firli melalui keterangan tertulis, Minggu (9/1). Dalam melaksanakan kerja-kerja penegakan hukum, tandas Firli, KPK selalu bersikap independen dan tak terpengaruh oleh siapapun, termasuk pemerintah. “Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti. Karena itu prinsip kerja KPK,” kata Firli.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku tidak terkejut dengan penyataan Ade Puspitasari, anak dari Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, yang menuding Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ayahnya bermuatan politis. Ghufron menilai, pernyataan Ketua DPD Golkar Bekasi itu adalah bentuk pembelaan seorang anak atas apa yang dilakukan ayahnya. “Anak membela orang tua itu biasa, KPK tidak terkejut dan memahami pembelaan putri RE (Rahmat Effendi). Termasuk mengkaitkan dan menyeret persoalan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik,” ujar Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu (9/1).

Ghufron menegaskan, seluruh kegiatan proses hukum yang dilakukan KPK pasti berlandaskan fakta dan dasar hukum. KPK tidak mungkin menangkap pria yang akrab disapa Pepen dalam giat tangkap tangan apabila tidak memiliki bukti permulaan yang cukup. “KPK dalam kegiatan penangkapan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan lama sebelumnya. Prosesnya pun didokumentasikan bukan saja dengan foto bahkan video,” tegas Ghufron.

Korban penipuan dengan modus rekrutmen pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bermunculan setelah Wali Kota non-aktif Kota Bekasi, Rahmat Effendi ditangkap KPK. Polresta Bekasi menerima setidaknya sembilan laporan terkait dengan penipuan tersebut. Satu orang berinisial MAD (45) kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan itu. MAD bukan pegawai Pemkot Bekasi, melainkan pihak swasta.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka itu adalah menjanjikan kepada sembilan korban untuk diterima jadi pegawai honorer di lingkungan kerja Pemkot Bekasi,” ujar Kapolres Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, Sabtu (8/1). Dalam menjalankan aksinya, tersangka meminta uang dengan jumlah sekitar 30-35 juta rupiah kepada setiap korbannya. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, para korban tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh MAD, sedangkan uang yang diberikan korban juga tidak pernah dikembalikan.

 

6. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly ikut kerja bhakti menanam pohon dan bersih-bersih di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (9/1) kemarin. Yasonna terlihat asyik menanam pohon kedondong dan menyapu daun-daun kering di pinggiran aliran sungai Ciliwung. Menurut dia, kegiatan yang digelar DPP PDI-P tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kontribusi partai politik terhadap kelestarian lingkungan hidup.

“Ini agenda yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP kepada seluruh jajaran dari provinsi, cabang, sampai ranting, untuk ikut serta bersama masyarakat terutama dalam rangka kegiatan-kegiatan pembersihan yang concern terhadap lingkungan hidup. Istilahnya merawat bumi, jadi saya kira kegiatan ini bukan kegiatan seremonial, memang kita lakukan dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan ke-49 dan kegiatan ini sudah kita lakukan sejak beberapa tahun sebelumnya di berbagai tempat di Indonesia,” ujar Yasonna.

 

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah tidak bisa melarang warga negara Indonesia (WNI) pergi ke luar negeri meski berpotensi tertular virus corona (Covid-19) varian omicron di negara lain. “Untuk orang Indonesia, memang tidak bisa kita larang ke luar [negeri]. Kita tidak bisa larang secara absolut karena itu dijamin undang-undang,” kata Yasonna di Jakarta, Minggu (9/1).

Meski tidak bisa melarang WNI ke luar negeri, namun pemerintah bisa menerapkan aturan ketika mereka kembali pulang. WNI yang baru datang dari negara lain wajib mematuhi aturan tentang karantina. “Kita tidak bisa larang, tetapi mereka harus memenuhi protokol Covid-19. Harus karantina sesuai ketentuan, [tes] PCR, dan lain-lain,” kata Yasonna.

Dia meminta masyarakat belajar dari pengalaman Indonesia menghadapi gelombang Covid-19 di 2021 silam yang berdampak besar pada sektor kesehatan serta ekonomi. Seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Termasuk WNI dari luar negeri yang wajib mematuhi aturan karantina.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah masih perlu melakukan sejumlah penilaian sebelum menutup akses dari negara pusat penyebaran virus Corona varian Omicron, termasuk Turki. Menurutnya, pihak Kemenkumham terus berkomunikasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 maupun Kementerian Kesehatan untuk memantau orang-orang yang datang dari negara-negara tersebut. “Beberapa negara memang sudah kita tutup aksesnya untuk masuk ke Indonesia, dan ini dinamis. Terus kita pantau terus. Setiap minggu ada penilaian, setiap saat ada penilaian,” ujar Yasonna saat ditemui di Kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (9/1).

Indonesia resmi melarang masuknya warga negara asing (WNA) dari 14 negara mulai Jumat (7/1). Ke-14 negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Perancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan Denmark. Larangan ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

 

Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengungkapkan, Menlu Retno Marsudi telah bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait perkembangan Omicron di beberapa negara. Hal ini terkait dengan lonjakan jumlah kasus Omicron di Indonesia yang sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan yang baru pulang dari Turki. Namun demikian, Faizasyah tak mengungkapkan lebih lanjut mengenai rencana penutupan pintu kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Turki.

“Ibu Menlu RI beberapa hari yang lalu telah membahas dengan Menko Marves adanya temuan kasus Covid-19 dari WNI yang kembali dari bepergian ke luar negeri. Karena beberapa negara memang dibahas,” ujar dia, Minggu (9/1). Faizasyah menjelaskan, keputusan mengenai penutupan pintu kedatangan di tengan pandemi Covid-19 saat ini berada di bawah penanganan Satgas Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan. Bantuan ini berupa  makanan dan nutrisi yang diperlukan rakyat Afghanistan saat ini. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bantuan kemanusiaan ini merupakan tambahan dari bantuan kemanusiaan dan bantuan kerja sama pembangunan yang telah di-pledge-kan oleh Indonesia atau telah dikomitmenkan oleh Indonesia sebelumnya,” kata Menlu Retno Marsudi saat melepas pesawat Indonesia ke Afghanistan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Minggu (9/1).

Retno mengatakan, bantuan kemanusiaan ini diberikan sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan. Setidaknya, 23 juta penduduk terancam kelaparan, jumlah ini melebihi setengah penduduk Afghanistan. Kemudian, lebih dari 3 juta anak-anak Afghanistan terancam malnutrisi. “World Food Programme mengatakan Afghanistan menjadi the world’s largest humanitarian crisis (krisis kemanusiaan terbesar di dunia),” ujar Retno.

Dalam mempersiapkan bantuan ini, lanjut Retno, Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Badan-badan PBB yang berada di lapangan, khususnya World Food Program (WFP). Bantuan kemanusiaan ini akan disalurkan melalui kerja sama dengan WFP dan akan disupervisi oleh misi Indonesia di Kabul. Menurut Retno, tanpa dukungan masyarakat internasional, situasi kemanusiaan di Afghanistan akan semakin berat dan diperkirakan berdampak pada stabilitas Afghanistan secara menyeluruh.

 

7. Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tinggi menambah beban rakyat di masa pandemi Covid-19. Puan mengaku telah meminta Presiden Jokowi agar jajarannya mengendalikan harga sembako.

“Beberapa kebutuhan pokok seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan minyak goreng juga masih mahal meski pemerintah sudah memberi acuan harga Rp 14 ribu per liter,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (9/1). Untuk menstabilkan harga minyak goreng yang melambung, Puan meminta pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Harga minyak goreng di pasaran saat ini bahkan mencapai Rp 20 ribu per liter.

 

8. Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute resmi ditetapkan sebagai organisasi berbadan hukum dan berkedudukan di Jakarta. Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Rabu (5/1). Organisasi ini merupakan wadah bagi 57 mantan pegawai KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi. “Proses pendaftaran sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan ini adalah wujud bahwa IM57+ Institute mempunyai itikad baik dalam memenuhi hukum yang berlaku,” ujar Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, Minggu (9/1).

Di sisi lain, ujar Praswad, status badan hukum tersebut akan mendukung kegiatan dalam kepengurusan yang telah berjalan sekitar satu bulan. Ia menyebut, IM57+ telah melakukan telaah kasus hingga kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penguatan kapasitas jurnalisme investigatif terkait pemberantasan korupsi. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email “Kami berkomitmen untuk terus membangun basis advokasi dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi yang berjalan secara optimal” tutur Praswad.

 

9. Benarkah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono akan ditunjuk jadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta begitu masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 mendatang? Mensesneg Pratikno mengatakan, hingga kini belum ada calon penjabat Gubernur DKI. “Oh nggak, belum ada, belum ada, belum ada,” tegas Pratikno melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (8/1). Pratikno mengatakan, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini tidak hanya DKI. Oleh karenanya, nantinya akan ada banyak penjabat kepala daerah.

Pratikno memastikan, hingga kini belum ada satu pun yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur, bupati, maupun wali kota. “Wah, nanti itu kan Pj, Pj kan banyak di daerah lain juga banyak, tapi belum ada sama sekali. Nanti prosesnya juga lewat Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Pratikno lagi.

 

10. Mantan Wakil Ketua DPR yang kini menjabat Waketum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendukung percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurutnya, urgensi dari pengesahan RUU TPKS terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual. “Harus cepat itu (pembahasan dan pengesahan RUU TPKS). Karena kan harus ada perlindungan kepada korban. Itu yang paling penting. Jadi UU harus punya perspektif korban yang kuat,” ujar dia saat ditemui di Jakarta, Minggu (9/1).

Fahri mengatakan, percepatan pengesahan RUU TPKS harus dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat. Menurut dia, pola pikir masyarakat Indonesia selama ini tak ramah terhadap korban kekerasan seksual. “Saya meminta mengekstensi yang namanya cara berpikir masyarakat yang menyalahkan kepada perempuan. Itu tidak bileh diletakkan dalam perspektif yang tidak seimbang dan tidak adil. Bahkan menganggap perempuan sebagai penyebab (tindak pelecehan dan kekerasan seksual), itu tidak boleh,” kata Fahri lagi.

 

11. Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, akan hadir memenuhi panggilan penyidik Baresrim Polri, Senin (10/1) hari ini. Ferdinand akan datang didampingi kuasa hukumnya dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut. “Ya, besok saya akan hadir dipanggilan sesuai dengan jadwal dan saya akan didampingi oleh lawyer saya, saya akan menjelaskan apa yang harus saya jelaskan, apa yang harus saya klarifikasi,” ujar Ferdinand, Minggu (9/1). “Dan saya akan membawa dokumen-dokumen yang memperkuat dan membuktikan apa yang saya sampaikan,” kata dia lagi.

Ditanya soal dokumen apa yang akan dibawa dalam pemeriksaan besok, Ferdinand enggan menjawab. Ia hanya akan memberikan dokumen tersebut kepada penyidik dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri. “Soal apa itu nanti biarlah saya sampaikan kepada penyidik tidah usah saya sampaikan di sini ya, tetapi besok saya pasti akan menghadiri panggilan tersebut, saya akan kooperatif, saya akan clear-kan masalah ini,” tutur Ferdinan. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.