HOT ISU PAGI INI, JOKOWI KING MAKER TERKUAT DI PILPRES 2024

  • Bagikan

Isu paling menarik pagi ini adalah soal king maker Pilpres. Analis politik dari lembaga survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Jokowi  akan menjadi “king maker” paling kuat pada Pilpres 2024. Istilah king maker merujuk pada politikus bertangan dingin yang dapat memunculkan kandidat yang memenangi pemilu. Burhanuddin menilai, kekuatan Jokowi sebagai king maker bahkan berpotensi melebihi politikus-politikus kawakan seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

 

Isu kedua soal laporan dosen UNJ. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan akan menelaah laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Di sisi lain, Gibran mengatakan belum mau melaporkan balik dosen UNJ Ubedilah Badrun ke polisi. Ia justru meminta Ubedilah membuktikan kesalahannya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat tidak mudah memberikan penilaian negatif atas materi yang dimiliki anak presiden.

 

Isu ketiga soal penundaan pemilu. Statemen Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal penundaan Pemilu 2024 masih jadi polemik. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan sikap resmi pemerintah dan Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga tidal sepakat dengan wacana penundaan Pilpres ke tahun 2027 yang disampaikan Menteri Bahlil. “Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan,” kata Airlangga.

 

Isu keempat soal penjabat kepala daerah. Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto menegaskan, pihaknya menginginkan penjabat (Pj) kepala daerah tidak berasal dari partisan parpol. Utut meminta Mendagri Tito Karnavian lakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak sosok yang bakal ditunjuk jadi Pj kepala daerah. “Yang dibatasi itu orang yang berpotensi partisan. Partisan kepada parpol tertentu. Akhirnya PDI-P tidak ingin itu kepada kita, karena kita diajari adil,” kata Utut di gedung DPR.

 

Isu kelima soal booster Corona. Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Menurut dia, kebijakan ini diambil karena pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat. “Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi saya tegaskan, keselamatan rakyat adalah yang utama,” ujarnya.  Berikut isu selengkapnya.

 

1. Analis politik dari lembaga survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Presiden Jokowi akan menjadi “king maker” paling kuat pada Pilpres 2024. Istilah king maker merujuk pada politikus bertangan dingin yang dapat memunculkan kandidat yang memenangi pemilu. Burhanuddin menilai, kekuatan Jokowi sebagai king maker bahkan berpotensi melebihi politikus-politikus kawakan seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Terlebih, Megawati dinilai sudah tak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden, sementara itu Prabowo justru diprediksi akan ngotot mencalonkan diri lagi. “King maker yang paling kuat ya Pak Jokowi karena dia bagaimana pun masih berkuasa ketika Pemilu 2024 digelar,” kata Burhanuddin di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (11/1).

Di samping itu, saat ini ada kecenderungan yang disebut Burhanuddin sebagai “sentralitas Jokowi” dan “fenomena partai tunggal”. Dua hal ini diduga akan bertahan hingga beberapa tahun ke depan dan dianggap sebagai penyebab posisi Jokowi cukup kuat untuk menjadi king maker pada Pilpres 2024 mendatang.

“Partai banyak tapi perilakunya satu. Kita punya Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem. Partai beragam,  perilakunya  sama.  Apa itu maksudnya, partainya Jokowi. Coba lihat dalam kasus gagalnya UU Pemilu, Golkar atau Nasdem punya kepentingan politik subjektif supaya ada revisi, wajar, tapi ketika ditelepon Istana, berubah semua,” kata Burhanuddin.

 

2. KPK menyatakan akan menelaah laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Adapun laporan dugaan KKN terhadap dua anak Presiden Jokowi itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun. “Sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapa pun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/1). “KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih dahulu, jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa,” kata dia.

KPK, ujar Ghufron, akan menindak lanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standard operating procedure (SOP) di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Dari aturan-aturan itu, kemudian dipaparkan, apakah aduan terhadap dua putra Presiden Jokowi itu layak dilakukan penyelidikan atau tidak. “Kemudian dilidik (penyelidikan) baru kemudian naik ekspos untuk sidik (penyidikan) atau tidak, lidik baru naik ke penuntutan atau tidak, putusan, sidang dan selanjutnya.  Jadi KPK akan melakukan proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP, tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan,” tutur Ghufron.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan belum akan melaporkan balik dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis ’98, Ubedilah Badrun ke polisi. “Ngopo melaporkan balik (kenapa melaporkan balik),” kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/1). Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubedilah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya.

Jika memang terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap. “Itu kan sudah dilaporkan dibuktikan dulu nak aku salah cekelen. Penak toh. Buktikan sik aku salah pora (kalau aku salah tangkap. Enak kan. Buktikan dulu saya salah tidak),” tegasnya. “Nak salah detik ini tangkap ya rapopo. Buktikan dulu,” sambung dia.

Sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi tanggapan soal dirinya dan adik kandungnya Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis ’98, Ubedilah Badrun. “Korupsi apa. Pembakaran hutan. Nanti takon Kaesang wae (tanya Kaesang saja). Iya, silakan dilaporkan saja. Kalau salah, ya kami siap,” kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/1).

Gibran mengaku belum menerima informasi terkait laporan dirinya ke KPK. Gibran juga mengatakan siap jika diperiksa dan dipanggil oleh KPK terkait adanya laporan tersebut. “Belum ada pemberitahuan. Iya, dicek saja kalau ada yang salah silakan dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu.

Seperti diketahui, laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis ’98, Ubedilah Badrun. “Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” ujar Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1).

 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah menjamin tindak lanjut atas pelaporan dua putra Presiden Jokowi ke KPK. Moeldoko meminta masyarakat tidak mudah memberikan penilaian negatif atas materi yang dimiliki anak presiden. “Iya lah (pemerintah jamin). Tapi begini, jangan mudah sekali memberikan judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu gak boleh kaya, anak pejabat itu gak boleh berusaha. Ini gimana sih ?,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Selasa (11/1).

“Sepanjang usahanya itu baik-baik saja, ya biasa lah,” tegasnya. Menurut Moeldoko, semua individu baik orang biasa maupun anak pejabat memiliki hak yang sama dalam berusaha. Dia lantas mencontohkan putrinya yang menjadi pengusaha. “Mau berusaha masak saya larang. Enggak lah. Jadi beri kesempatan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik,” katanya. “Jangan (batasi) orang lain enggak bisa bertumbuh, enggak boleh bertumbuh. Gimana sih negara ini,” tambah Moeldoko.

 

3. Statemen Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal penundaan Pemilu 2024 masih jadi polemik. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan sikap resmi pemerintah dan Presiden Jokowi. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi sudah jelas bahwa tidak ada perpanjangan masa kepemimpinan.

“Enggak (bukan sikap pemerintah dan presiden). Sikap Pak presiden kan sudah jelas (tak ada perpanjangan),” ujar Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Selasa (11/1). Moeldoko menambahkan, sebaiknya perihal penundaan tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Bahlil sebagai yang menyampaikan pernyataan. Sebab pasti ada latar belakang dari pernyataan itu. “Ya tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat,” tuturnya.

 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak sepakat dengan wacana penundaan Pilpres ke tahun 2027 sebagaimana terungkap dalam pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. “Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (11/1). Airlangga yang namanya juga masuk dalam bursa bakal calon presiden 2024 mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil. “Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya,” kata Menko  Perekenomian itu.

Politisi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memastikan, pihaknya tidak memiliki wacana untuk menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menegaskan, Komisi II DPR hingga kini masih bersikap pada ketetapan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu diselenggarakan pada 2024. “Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu 2024,” kata Saan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).

Saan meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia fokus pada persoalan investasi di Indonesia. “Lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Saan.

Menurutnya, hal tersebut justru sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Dirinya berharap, semua pihak fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, dia berharap para pejabat pemerintah hendaknya tidak membuat gaduh proses penanganan pandemi dengan berhenti menyatakan hal-hal menimbulkan polemik. “Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh, gitu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing,” pungkas Saan.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda. Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. “Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1). “Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” sambung Bahlil.

 

4. Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto menegaskan, pihaknya menginginkan penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal dari partisan partai politik. Utut meminta Mendagri Tito Karnavian melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak sosok yang bakal ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. “Yang dibatasi itu orang yang berpotensi partisan. Partisan kepada parpol tertentu. Akhirnya PDI-P tidak ingin itu kepada kita, karena kita diajari adil,” kata Utut di gedung DPR, Selasa (11/1).

Utut menyebut, pihaknya juga enggan jika Pj kepala daerah seorang partisan PDI-P. Menurut dia, aturan penunjukan Pj sudah jelas mengatur hal itu sehingga harus dilaksanakan. “Kalau kalimat siapa yang pantas, itu sudah ada kriterianya. Kalau gubernur itu eselon satu. Kalau kabupaten kota, eselon dua atau setara,” ujarnya.

Soal rekam jejak calon Pj, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P itu mengatakan, Tito bisa memeriksa bakal calon penjabat kepala daerah dari aktivitas keseharian. Mulai dari kegiatan bersosialisasi bakal calon penjabat hingga hobi yang dijalaninya. “Di situlah titik adilnya. Nanti yang menjalani itu Mendagri, namanya Tito Karnavian. Dia alat punya, kompetensi beliau punya,” ujar Utut seraya meminta publik ikut mengawasi Tito agar menjaga prinsip keadilan dalam memeriksa rekam jejak bakal calon penjabat.

 

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mendorong pemerintah lakukan seleksi dalam mengisi penjabat kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 ini. Sebab, masa tugas yang diemban oleh para penjabat kepala daerah akan berlangsung cukup lama hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada 2024. Selain itu, penjabat daerah juga berhadapan dengan beragam isu politik jelang Pemilu Serentak 2024.

“Karena lama waktunya dan ada peristiwa politik yang penting, maka harus diseleksi,” kata Djohermansyah saat dihubungi, Selasa (11/1). Ia mengatakan, selain mengikuti pedoman, penjabat kepala daerah hanya boleh diduduki pejabat struktural aparatur sipil negara (ASN). Jadi, harus ada sejumlah syarat untuk menentukan penjabat kepala daerah.

Djohan berpendapat, ASN tersebut harus merupakan sosok yang berintegritas dan memiliki pengalaman yang baik dalam memimpin suatu daerah. Selain itu, ia berharap calon penjabat kepala daerah mempunyai sensitivitas dan kepekaan dalam politik, meskipun mereka tidak berpolitik dan netral. “Itu syarat-syarat yang menurut saya penting. Dan dihindari jangan dari anggota TNI dan Polri,” ucapnya. Djohermansyah pun mendorong pemerintah segera membentuk tim seleksi penjabat kepala daerah. Sebab, pada Mei 2022 sudah ada kepala daerah yang masa jabatannya berakhir.

 

5. Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Menurut dia, kebijakan ini diambil karena pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat. “Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi saya tegaskan, keselamatan rakyat adalah yang utama,” ujar Jokowi dalam keterangan melalui video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1).

Jokowi menuturkan, proses vaksinasi booster dimulai pada 12 Januari 2022 atau Rabu hari ini. Adapun prioritas sasaran vaksinasi booster ini adalah para lansia dan kelompok rentan. “Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus Covid-19 yang terus bermutasi,” lanjutnya. Kepala Negara menekankan, hal tersebut penting dengan pertimbangan keselamatan rakyat. Jokowi menambahkan, syarat dan ketentuan penerima vaksin booster adalah mereka yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua lebih dari enam bulan lalu.

 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, seluruh kekuatan negara harus diberdayakan untuk mendukung suksesnya vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster Covid-19. Di antaranya melibatkan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Ya, sebenarnya menggunakan semua kekuatan negara yang ada. Di antaranya memberikan kuota kepada kepolisian 25 persen, TNI 25 persen, BIN 25 persen, dan kementerian kesehatan 25 persen,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, Selasa (11/1). “Semuanya bergerak bersama-sama agar bisa memenuhi apa yang diinginkan,” tegasnya.

Moeldoko melanjutkan, sampai dengan saat ini sudah 284 juta dosis yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi penyuntikannya belum merata. Moeldoko menyebut masih ada empat daerah yang perlu ditingkatkan cakupan vaksinasinya. “Segera digas lagi, di antaranya Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku untuk segera dicepat lagi,” tegas Moeldoko.

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster mencukupi bagi masyarakat Indonesia. Budi mengatakan, pengadaan stok vaksin Covid-19 berasal dari kontrak tahun lalu yang akan tiba pada tahun 2022 dan ditambah lagi dengan vaksin yang akan diterima dalam bentuk donasi. “Juga adanya tambahan yang cukup siginifikan dari vaksin donasi dunia baik melalui program kerja sama Covax maupun juga program kerjasama bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/1).

Budi mengatakan, pihak Covax Facility memberikan komitmen bantuan vaksin Covid-19 sebesar 30 persen dari populasi penduduk Indonesia atau setara 27 juta orang disuntik vaksin. “Atau setara dengan 54 juta dosis vaksin gratis yang bisa diterima pemerintah total tahun lalu dan tahun ini,” ujarnya seraya mengatakan, ada penambahan kombinasi jenis vaksin Covid-19 sebagai vaksin booster. Hal ini, sesuai dengan pertimbangan kesiapan vaksin yang ada dan hasil riset dari para peneliti.

 

Menkes mengatakan, beberapa penelitian menunjukkan, efektivitas vaksin booster yang heterolog atau jenis vaksin berbeda dari dosis pertama dan dosis kedua lebih tinggi dibandingkan vaksin booster homolog atau vaksin sejenis. “Vaksin booster heterelog dengan kombinasi jenis berbeda menunjukan peningkatan antibodi relatif sama bahkan lebih baik dari vaksin booster homolog, jenis yang sama,” kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/1).

Budi mengatakan, hasil penelitian di dalam negeri dan luar negeri juga menunjukkan bahwa pemberian vaksin booster setengah dosis dapat meningkatkan antibodi yang lebih baik dari vaksin lengkap atau dosis kedua dan memberikan dampak KIPI ringan. Budi lalu menjelaskan ada penambahan kombinasi jenis vaksin Covid-19 sebagai vaskin booster.

Menkes mengatakan tiga hal.  Pertama, penerima vaksin Sinovac dosis satu dan dosis kedua boleh menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis sebagai vaksin booster. Kedua, penerima vaksin Sinovac dosis satu dan dosis kedua, juga dapat menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster. Ketiga, penerima vaksin AstraZeneca dosis satu dan dosis kedua bisa menggunakan setengah dosis vaksin Moderna sebagai vaksin booster.

 

Kemenkes meminta aparat kepolisian mengusut temuan vaksinasi booster ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menegaskan, pemerintah belum menerbitkan regulasi terkait petunjuk teknis pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster “(Masyarakat) lapor polisi untuk diusut. Regulasi vaksin booster belum keluar dan masuk dalam proses penyusunan,” kata Maxi melalui pesan singkat, Selasa (11/1).

Sebelumnya diberitakan, Polda Jatim sedang menyelidiki kasus dugaan peredaran vaksin booster ilegal yang ditemukan di Surabaya, Jawa Timur.  Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, tak ada campur tangan pemerintah dalam peredaran vaksin booster ilegal tersebut. “Berdasarkan data dan informasi awal yang kami miliki, tidak ada peran pemerintah dalam kasus ini,” kata Gatot di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (10/1). Polda Jatim menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan peredaran vaksin booster ilegal itu.

 

6. Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron di Indonesia akan terjadi pada awal Februari. Luhut mengatakan gelombang Covid-19 varian Omicron telah terjadi di sejumlah negara, sehingga bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia mengingat ada peningkatan kasus beberapa waktu terakhir. “Untuk kasus Indonesia, kita perkirakan puncak gelombang karena Omicron akan terjadi pada awal Februari,” kata Luhut dalam jumpa pers daring, Selasa (11/1).

Namun Luhut meminta masyarakat tidak panik. Dia yakin Indonesia bisa melewati gelombang peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron. Mantan Kepala Staf Presiden itu menyebut Indonesia saat ini lebih siap. Fasilitas kesehatan jauh lebih baik ketimbang saat kasus Covid-19 varian Delta melonjak pada Juli 2021 lalu. “Saya harapkan kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memitigasi sehingga dalam keadaan terkendali atau dampak yang minimal,” ujarnya.

Sementara Kemenkes juga memprediksi puncak kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia akan terjadi pada awal hingga pertengahan Februari 2022. Lonjakan kasus itu diprediksi bisa mencapai 60 ribu kasus dalam sehari. Prediksi jumlah itu lebih tinggi dari rekor penambahan kasus harian yang terjadi pada 15 Juli dengan 56.757 kasus, akibat sebaran varian Delta yang telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Bisa sampai 40-60 ribu kasus ya, dan [prediksi] puncak kasus sekitar minggu pertama atau kedua Februari 2022,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Selasa (11/1).

 

7. Elektabilitas Politisi Golkar Dedi Mulyadi lebih tinggi dibandingkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto. Hal itu terungkap dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia tentang Top of Mind Pilihan Presiden. Hasil survei menyebut, elektabilitas Dedi Mulyadi meraih 1 persen atau di posisi ke-9, sementara Airlangga Hartarto jauh di bawahnya hanya 0,1 persen. Survei dilakukan pada 6-11 Desember 2021 melibatkan sebanyak 2020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jatim.

Menanggapi hasil survei tersebut, Dedi Mulyadi mengaku tak mau ambil pusing. “Saya mah Fokus Kerja Ajah.,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini saat ditemui di Purwakarta, Selasa (11/1) sore. Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku tidak terkejut hasil survei Dedi Mulyadi lebih tinggi dari Airlangga. “Tak terkejut, karena Dedi cukup lumayan (populer) dibandingkan Pak Ketum,” ujarnya.

Menurut Mekeng, Dedi bisa memanfaatkan media sosial dengan baik untuk personal brandingnya selama ini. “Youtubenya sudah ditonton jutaan orang. Kalau orang sudah senang, mereka akan memilih,” katanya. Mekeng melihat kepribadian Dedi yang bisa dekat dengan semua kalangan masyarakat tanpa melihat strata sosial, membuatnya mudah disukai orang.
“Dengan dahsyatnya media sosial saat ini, publik lebih pintar. Mereka bisa lihat mana yang pura-pura, diputa-buat dan natural. Nah Dedi ini memang natural, Pak Ketum bisa mengikutinya,” kata Mekeng.

DPP Partai Golkar membuka kemungkinan duet Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Panglima TNI saat ini Andika Perkasa pada Pilpres 2024. Gagasan tersebut disampaikan Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Selasa (11/1). Dave menilai, duet ini merupakan representasi dari kalangan ekonomi dan pertahanan. “Itu memang satu paket yang menarik ya, tapi ya kita jangan tergesa-gesa lah. Kita kan sekarang fokus kepada Pak Airlangga, menaikkan elektabilitas, pekerjaan untuk sosialisasikan beliau, kita tidak berpikir untuk mencari figur lain,” ujarnya.

Dave menjelaskan, Andika sejauh ini cukup sigap menyikapi berbagai isu. Menurutnya, komunikasi antara Andika dengan partai-partai politik di DPR juga berjalan dengan baik. Ketika Andika berhalangan hadir dalam agenda partai politik, ia mengirim perwakilan, ini sesuatu yang dinilai oleh Dave sebagai sikap menghargai dan negarawan. Namun demikian, Dave tak ingin bicara lebih jauh soal kemungkinan duet Airlangga dan Andika.

 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut Bupati Tangerang merangkap Ketua DPD Golkar DKI, Ahmed Zaki Iskandar menjadi kandidat utama partainya sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada 2024. “Yang pasti kan yang kami dukung itu Pak Zaki, Ketua DPD ya. Kami juga memberi kesempatan dulu pada Pak Zaki menaikkan elektabilitasnya, sebelum (Golkar) menentukan pilihan. Jadi waktunya masih panjang. Seperti itu (mengutamakan Zaki), tapi kami lihat dulu,” kata Dave di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (11/1).

Selain Zaki, Dave mengakui bahwa mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany juga menjadi salah satu kandidat yang masuk bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Meskipun demikian, sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi dalam kurun dua tahun ke depan. “Kami tunggu dulu, melihat progresnya seperti apa, baru kami bisa tentukan arahnya bagaimana. Kami akan kembali pada survei. Bila surveinya tinggi, ya pasti itu yang akan kami pilih. Kan masih cukup waktu panjang ya, dan ini kan sekarang masih 2022,” lanjut Dave lagi.

 

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengemukakan, partainya memiliki banyak stok kader untuk menjadi seorang pemimpin di Jakarta. Dia menyebut nama Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Keduanya masuk dalam radar partai berlambang burung Garuda untuk Cagub DKI Jakarta. “Kami enggak kekurangan stok kader,” ujarnya di gedung DPR, Selasa (11/1).

Saat ditanya soal kans Gerindra mengusung kembali Anies Baswedan dalam Pilgub DKI, Habiburokhman menyatakan partainya belum memutuskan. Dia mengatakan, Gerindra memiliki tahapan atau mekanisme pengusulan calon untuk agenda Pilgub DKI 2024. “Jadi tahapannya, DPD mengusulkan ke DPP. DPP membahas lalu mengusulkan ke Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman.

8. KPK terus melakukan pengembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, tim KPK hingga kini masih terus mendalami dugaan adanya harta-harta yang tidak sewajarnya didapatkan oleh tokoh Golkar Bekasi itu. “Masih berkembang, karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya,” ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, (11/1).

Kendati demikian, KPK belum dapat merinci harta yang tidak semestinya didapat oleh Wali Kota Bekasi tersebut. Ghufron menyebut, penyidik KPK masih fokus mendalami dugaan suap dan gratifikasi yang kini menjerat Pepen. “Apakah kemudian akan dikembangkan? Sekali lagi semuanya masih terbuka untuk kemudian dikembangkan, tetapi saat ini kami masih fokus pada suap dan gratifikasinya,” tutur dia.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menambahkan, pihaknya akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami harta Pepen. Menurut Karyoto, saat ini lembaga antirasuah itu tengah mencari apakah Pepen melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus yang menjeratnya tersebut. “Nanti juga tentunya hasil PPATK akan dijadikan bahan pertimbangan juga, apakah nanti kita temukan TPPU-nya atau tidak. Ini sudah ada pintu, sudah terbuka, tinggal kita mencari apakah ada tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan,” kata Karyoto.

Penyidik KPK mengamankan dokumen proyek ganti rugi lahan di Bekasi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi. Adapun dokumen-dokumen itu ditemukan saat upaya paksa penggeledahan lanjutan yang berada di 3 lokasi berbeda di wilayah kota Bekasi, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat. “Tindakan penggeledahan ini dilakukan di kantor dan rumah kediaman dari para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (11/1). “Bukti-bukti yang kembali ditemukan di antaranya adalah berbagai dokumen proyek ganti rugi lahan di Bekasi,” kata dia.

Atas penggeledahan tersebut, ujar Ali, tim KPK akan melakukan verifikasi bukti-bukti tersebut dengan dugaan perbuatan para tersangka. Barang bukti tersebut, ujar dia, juga akan segera dilakukan konfirmasi kepada para saksi yang akan segera dipanggil oleh tim penyidik.

 

9. Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno dan Dadan Ramdani dituntut pidana pengganti senilai Rp 14,573 miliar. Adapun keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penerimaan suap untuk merekayasa sejumlah kewajiban pajak. “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk terdakwa Angin Prayitno dan Dadan Ramdani masing-masing senilai Rp 3,375 miliar, dan 1,095 juta dollar Singapura,” sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/1).

Jaksa meminta pidana pengganti diberikan karena Angin dan Dadan terbukti menerima suap dari tiga pihak. Pertama, suap dari dua konsultan PT Gunung Madu Plantations (GMP) yaitu Aulia Imran dan Ryan Ahmad senilai Rp 13,5 miliar. Kedua, uang senilai 500.000 dollar Singapura dari Bank Pan Indonesia (Panin) melalui Veronika Lindawati. Ketiga, suap senilai 1,750 juta dollar Singapura dari konsultan pajak PT Jhonlin Baratama (JB) Agus Susetyo.

Jaksa juga menuntut Angin dengan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara. Sedangkan Dadan dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider 5 bulan kurungan.

 

10. Wamenkumham Edward OS Hiariej mengatakan, pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidaa Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat disahkan secepatnya. Menurut dia, pengesahan RUU ini sudah menjadi political will atau kemauan politik negara. “Kalau ditanya kapan (target), ya saya jawab juga kira-kira secara diplomatis lebih cepat lebih baik, as soon as better. Kalau bisa Februari ya Februari, kalau bisa akhir Januari ya akhir Januari, Maret ya Maret,” ujar Edward di Kantor KSP, Selasa (11/1).

“Tapi saya yakin dan percaya, saya optimis bahwa dalam konteks ini bukan lagi political will pemerintah. Tapi political will negara, karena pemerintah dan DPR sudah punya frekuensi dan semangat yang sama untuk ini segera disahkan,” lanjut Edward. Sebagai Gugus Tugas RUU TPKS, Edward optimistis aturan tersebut bisa lebih cepat dibahas.

Ketua Gugus Tugas RUU TPKS Edward OS Hiariej mengatakan sudah lima kali melakukan pembahasan RUU TPKS dengan DPR. Dijelaskan, proses pembahasannya berjalan efektif, sehingga dapat menyamakan persepsi di antara kedua belah pihak. “Kalau ditanya apakah kita sudah berkomunikasi dengan DPR, sebetulnya kita sudah lima kali konsinyering dengan DPR dan selama konsinyering itu meski itu dilakukan informal tapi ternyata sangat efektif untuk menyamakan persepsi. Menyamakan frekuensi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang perlu diatur di dalam RUU TPKS. Sehingga saya kira tidak ada masalah lagi,” kata Edard lagi.

Edward yang Ketua Gugus Tugas RUU TPKS itu mengungkapkan, draf terakhir beleid tersebut tertanggal 17 November 2021. Saat ini, draf itu telah diinventarisasi dan disiapkan, tinggal persoalan prosedural yang perlu diselesaikan di DPR. “Karena ini adalah RUU inisiatif DPR dan kemudian akan disahkan dalam paripurna kita akan meminta dari publik, kemudian surat dari presiden disertai daftar isian masalah,” ungkap Edward. Dijelaskan, ada empat poin dalam RUU TPKS. Keempatnya yakni aspek pencegahan, aspek tindak pidana, persoalan hukum acara dan rehabilitasi. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap korban, restitusi dan kompensasi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui Gugus Tugas RUU TPKS segera menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU tersebut. Pada Selasa (11/1) Gugus Tugas telah membahas persoalan DIM dan langkah yang dilakukan setelahnya. “Rapat hari ini membicarakan persoalan DIM terhadap hal-hal apa yang segera dikomunikasikan. Berikutnya Gugus Tugas memulai menyusun DIM terkait RUU TPKS,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, kemarin.

“Berikutnya kita akan menyiapkan langkah-langkah setelah nanti ada surat pengesahan dari DPR, dari rapat paripurna yang memberikan pengesahan bahwa RUU ini merupakan inisiatif dari DPR,” tuturnya. Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Di antaranya adalah penjaringan aspirasi kepada masyarakat sipil dan menunggu surat dari presiden kepada DPR serta menyerahkan DIM. ‘’Pengesahan RUU TPKS menjadi perhatian serius pemerintah,’’ ujarnya.

 

11. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengungkapkan sosok yang dilaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat ATR 72 seri 600 di PT Garuda Indonesia Tbk. Burhanuddin mengatakan, pihak yang dilaporkan adalah bekas direktur utama (dirut) Garuda berinisial ES. “Zaman dirut-nya adalah ES,” ujar Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1).

Terkait laporan tersebut, Burhanuddin memastikan kesiapannya membantu Kementerian BUMN, termasuk tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus. “Kalau pengembangan pasti dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Akan kami kembangkan sampai benar-benar Garuda ini berisi,” ujar Jaksa Agung.

 

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Ia mengaku telah mengantongi bukti. “Sudah bukan eranya menuduh, kami bertindak berdasarkan bukti,” kata Erick melalui pernyataan tertulis, Selasa (11/1).

Menurut Erick, sebelum laporan tersebut dibuat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan sejumlah data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Hasil audit investigasi itu digunakan Erick sebagai bukti dalam laporannya ke Kejagung.

“Garuda ini sedang tahap restrukturisasi tetapi yang sudah kita ketahui juga secara data-data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda,” kata Erick. Ia berharap Garuda bisa berbenah menjadi lebih profesional. ‘’Sudah waktunya perusahaan-perusahan BUMN dibersihkan dari tindak korupsi. Menurut dia, laporan tersebut juga bertujuan untuk membuat BUMN menjadi lebih sehat,’’ katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memberikan dukungan penuhterhadap langkah Errick Thohir. Irfan mengatakan, pihaknya juga bersedia menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat beberapa tahun lalu itu. “Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (11/1). Menurut Irfan, pihaknya ingin Garuda menjadi entitas bisnis yang sehat tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional, tetapi juga tata kelola perusahaan.  (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *