Isu menarik pagi ini adalah soal ibu kota Negara yang baru. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”. Hal ini diungkapkan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1). “Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” kata Suharso.
Isu kedua adalah soal RUU IKN disahkan jadi UU. Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara yang berlangsung marathon hingga Selasa (18/1) dini hari tadi menyepakati RUU IKN dibawa ke rapat paripurna DPR, Selasa (18/1) hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR plus wakil dari DPD RI, hanya Fraksi PKS yang menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Isu ketiga soal kasus satelit Kemenhan mulai digarap. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek penyewaan satelit di Kemenhan tahun 2015-2021. Ketiga saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. “Mulai melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer, Senin (17/1).
Isu keempat soal diskusi Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta Menkop dan UKM Teten Masduki diundang DPP PDI-P untuk menghadiri diskusi bertajuk Dialog Kopi Tanah Air di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (17/1). Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, tak memungkiri bahwa dalam pertemuan tersebut ada komunikasi politik, termasuk soal Pilpres 2024. “Pilpres itukan diperlukan komunikasi, diperlukan konsolidasi apalagi ini menteri-menteri Pak Presiden Jokowi, diperlukan kerjasama dan koordinasi,” kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P di Jakarta, Senin (17/1).
Isu kelima soal bansos tunai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi siapkan anggaran sebesar Rp 451 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Salah satunya memperluas program bantuan sosial (bansos) tunai. Airlangga menjelaskan, bantuan tunai akan diberikan pemerintah untuk pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan. “Presiden menyetujui untuk frontloading bansos perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki warung dan nelayan, di mana ini jumlahnya diperkirakan 2,76 juta orang. Besaran yang diberikan Rp 600.000 per penerima,” kata Airlangga. Berikut isu selengkapnya.
1. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”. Hal ini diungkapkan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1). “Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” kata Suharso.
Ia menuturkan, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. “Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” kata Suharso.
Suharso mengatakan, pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota baru. Ketua Umum PPP itu menyebutkan, ada sekitar 80 nama yang diusulkan menjadi nama ibu kota baru, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. “Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya,” kata Suharso.
Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di lokasi baru di Kalimantan Timur, bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran. Menurutnya IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global. “Ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1).
“Kota baru yang kompetitif di tingkat global. Membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menjadi sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai,” lanjutnya. Presiden menuturkan, secara fisik pembangunan IKN harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, yang dirancang sejak awal agar warganya dapat bepergian ke mana saja dengan naik sepeda atau jalan kaki.
Sebab konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emisi. Selain itu, IKN juga menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. “Bayangan kita seperti itu. Jadi, sekali lagi IKN yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan,” tutur Jokowi. “Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi” tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa enggan berkomentar panjang lebar soal biaya pemindahan ibu kota negara yang 53,5 persennya berasal dari APBN. Alasannya, Suharso mengaku belum membaca informasi soal pendanaan tersebut yang tertera dalam situs resmi IKN, ikn.go.id. “Saya belum baca soalnya,” kata Suharso di gedung DPR, Senin (17/1).
Suharso juga tidak menjawab lugas saat ditanya kemungkinan angka yang tercantum pada situs tersebut hanya untuk kurun waktu tertentu selama masa pembangunan ibu kota baru. “Nanti saya lihat ya,” katanya. Sementara Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia menekankan agar pemindahan ibu kota negara jangan membebani keuangan negara. “Intinya adalah kita tidak mau pemindahan ini terlalu membenani APBN. Nah kita lihat scheme-nya kayak apa,” ujar Doli, kemarin.
Dikutip dari situs ikn.go.id, skema pendanaan IKN terdiri dari 53,5 persen dari APBN dan 46,5 persen yang berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini berbeda dengan pernyataan Deputi Kepala Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro bahwa biaya yang berasal dari APBN lebih kecil dibandingkan dari KPBU, swasta, dan BUMN. “Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta,” ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021). “Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun,” lanjutnya.
2. Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara yang berlangsung marathon hingga Selasa (18/1) dini hari tadi menyepakati RUU IKN dibawa ke rapat paripurna DPR, Selasa (18/1) hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR plus wakil dari DPD RI, hanya Fraksi PKS yang menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
“Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2? Apakah bisa kita setujui?” tanya Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurni yang langsung dijawab setuju. Sejumlah menteri yang hadir mewakili pemerintah dalam rapat tersebut adalah Menteri PPN/Kepala Bapennas Suharso Monoarfo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu penolakan Fraksi PKS disampaikan anggotanya, Suryadi Jaya Purnama. Ia menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pembiayaan ibu kota baru setidaknya akan memakai APBN hingga lebih dari Rp90 triliun. Kondisi itu belum memungkinkan sebab ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Suryadi.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Muslim meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang penggunaan dana APBN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Menurut dia, penggunaan APBN yang begitu besar sangat tidak rasional. “Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional,” kata Muslim dalam rapat Pansus RUU IKN di DPR, Selasa (18/1) dini hari tadi.
Alasan tidak rasional tersebut karena kondisi perekonomian Indonesia dalam 2 tahun ke depan masih terdampak pandemi Covid-19. Kata dia, kondisinya belum sepenuhnya pulih. Sehingga bila dipaksakan, maka APBN akan semakin tertekan. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini utang Indonesia sudah sangat besar.
Muslim menilai aspek keamanan dan pertahanan masih belum dikaji secara komprehensif dalam rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Ia mengatakan, wilayah IKN mudah diserang dari utara, sehingga perlu ada kajian keamanan yang lebih komprehensif. “Karena dilihat dari posisi IKN di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia, maka IKN akan mudah diserang dari arah Utara,” kata Muslim.
Dia mengingatkan, wilayah IKN di Kalimantan Timur dekat dengan flight information region (FIR) milik Malaysia dan Filipina. Juga dikelilingi oleh aliansi pertahanan seperti FPDA the Five Power Defence Arrangements Malaysia, Aliansi AUKUS (Australia, UK, USA). Wilayah IKN juga berpotensi terdampak dari One Belt One Road atau OBOR BRI China. “Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN,” kata Muslim.
Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa, menyebut ibu kota baru setingkat provinsi tetapi tidak akan dipimpin oleh seorang gubernur. Saan menyebut ibu kota negara baru akan dipimpin seorang kepala otorita. “Jadi siapa yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu? Yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara itu namanya otorita. Jadi otorita itu adalah yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, (pimpinannya) kepala otorita,” kata Saan, Senin (17/1).
Saan mengatakan keputusan tersebut atas permintaan pemerintah pusat. Dia beralasan, ada kekhususan di ibu kota negara baru tersebut sehingga bisa dipimpin oleh kepala otorita.
“Pemerintah (maunya) otorita, jadi bukan lagi gubernur. Kan gini, tetap itu merujuk pada pasal 18B, 18B itu independen ya bahwa kekhususan itu bisa bentuk otorita, bisa gubernur, bisa bupati kalau setingkat itu. Jadi clear, jadi kepalanya itu kepalanya adalah kepala otorita, bukan lagi gubernur,” ucapnya.
Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah masalah terkait pertanahan di lahan bakal ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Doli menyebutkan, dalam kunjungan kerja ke Kaltim, Pansus RUU IKN mendapati ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari rencana pemindahan ibu kota Negara ke Kaltim. “Jadi ketemulah masalah-masalah pertanahan ini juga, sebetulnya satu sisi clear tapi juga ada yang berupaya untuk main-main, mau mengambil keuntungan dan segala macam,” kata Doli di gedung DPR, Senin (17/1).
Ketua Komisi II DPR ini menegaskan, lahan yang akan dijadikan ibu kota baru harus clean dan clear. Hasil pertemuan dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Doli menyebut tidak ada masalah terkait sengketa masyarakat atau perusahaan di lahan tersebut. Namun, Pansus mendapati sejumlah masalah di lahan tersebut, misalnya kemunculan penghuni di sebuah lahan yang tadinya kosong. “Misalnya ada tiba-tiba dalam waktu 8 bulan ini, tadinya tahun 2019 akhir di satelit itu kosong semua tapi dalam waktu 8 bulan tiba-tiba ada keliatan yang penghuni,” ujar Doli.
3. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek penyewaan satelit di Kemenhan tahun 2015-2021. Ketiga saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. “Mulai melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer, dalam keterangan tertulis, Senin (17/1).
Saksi pertama yang diperiksa yakni Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial PY. Saksi kedua adalah Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma berinisial RACS. Saksi lainnya yaitu AK selaku general manager PT Dini Nusa Kusuma. PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum,” kata Leonard.
Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung mengenai proyek satelit militer di Kemenhan. Mahfud mengatakan, pemerintah menempuh langkah hukum terkait proyek tersebut setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif. “Sampai akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit reguler oleh BPKP,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (17/1).
Dari dua audit tersebut, Mahfud mengatakan, hasilnya ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara. Contohnya, Pemerintah Indonesia telah membayar gugatan Avanti sebesar Rp 515 miliar berdasarkan putusan Arbitrase di London pada 2019. Selain itu, Mahfud mengungkapkan, Pemerintah Indonesia pada 2021 juga menerima tagihan lagi sebesar 21 juta dolar AS berdasarkan putusan Arbitrase Singapura atas gugatan Navayo.
Padahal, berdasar hasil audit yang dilakukan BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di Bea Cukai. “Sedangkan barang yang dilengkapi dengam dokumen hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar, atau sekitar 132.000 dolar AS,” kata Mahfud. Mahfud menghargai pendapat yang disuarakan oleh berbagai pihak, dengan segala pro dan kontranya. “Saat ini kita ikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Mahfud.
4. Menpan-RB, Tjahjo Kumolo mengatakan, rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pada 2022 difokuskan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, kebijakan itu bersifat sementara dan menyasar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan (nakes). “Untuk sementara, rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (17/1).
Tjahjo menjelaskan, kebijakan itu berkaitan dengan transformasi digital menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, perlu dikaji secara menyeluruh dampaknya kepada kebutuhan ASN di semua instansi pemerintah. Tjahjo lantas menjelaskan komposisi ASN di instansi pemerintah saat ini. Menurut dia, kondisi saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana. Ke depan diperkirakan 30-40 persen kebutuhan tenaga pelaksana berkurang seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.
5. Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta Menkop dan UKM Teten Masduki diundang DPP PDI-P untuk menghadiri diskusi bertajuk Dialog Kopi Tanah Air di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (17/1). Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, tak memungkiri bahwa dalam pertemuan tersebut ada komunikasi politik, termasuk soal Pilpres 2024. “Pilpres itukan diperlukan komunikasi, diperlukan konsolidasi apalagi ini menteri-menteri Pak Presiden Jokowi, diperlukan kerjasama dan koordinasi,” kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P di Jakarta, Senin (17/1).
Hasto mengatakan, ketiga menteri itu dihadirkan untuk mewujudkan sinergi bagi kepentingan masyarakat. Tiga menteri itu diharapkan mampu membuat peninggalan yang baik di mata masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. “Sehingga Pilpres 2024 akan dijalankan dengan baik karena kerja dan konsolidasi kerja sama dari seluruh jajaran pemerintahan negera kita dan PDI-P tentu saja memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Hasto.
Usai pertemuan, Erick Thohir enggan mengomentari Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan, seperti yang disampaikan Hasto, sebagai pembantu presiden, dirinya dan dua menteri lain perlu memastikan program pro-rakyat berjalan baik. “Oleh karena itu sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami semua para pembantu Presiden harus memastikan yang namanya keseimbangan ekonomi, dan bila perlu juga diintervensi,” ucap Erick .
6. Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang menjadi terdakwa kasus terorisme merasa keberatan dengan interupsi jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus pidana terorisme di PN Jaktim, Senin (17/1). Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi sekaligus pelapor berinisial IM. Awalnya, Munarman bertanya soal maklumat FPI tanggal 8 Agustus 2014. Maklumat tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap gerakan jihad Islam di seluruh dunia. Maklumat itu pula yang dijadikan IM sebagai bukti bahwa Munarman terlibat dalam gerakan terorisme. “Maklumat yang saudara ajukan sebagai bukti menjerat saya, melaporkan saya, sehingga saya masuk penjara sampai sidang saat ini,” ujar Munarman kepada IM dalam persidangan tersebut.
Pada kesempatan itu, Munarman menyampaikan bahwa dirinya telah kehilangan mata pencaharian akibat dijebloskan ke dalam penjara. “Saya ini kehilangan mata pencaharian. Ada 25 orang lebih yang kehilangan mata pencaharian juga, karena saya masuk penjara. Saudara harus tahu,” ujarnya. Akan tetapi, pembelaan yang disampaikan Munarman diinterupsi oleh jaksa. “Izin intrupsi, Yang Mulia intrupsi,” kata jaksa.
Munarman menyatakan, bakal menuntut IM, saksi sekaligus pelapor dalam kasus terorisme yang menjeratnya di yaumul hisab. Hal itu disampaikan Munarman karena merasa seluruh keterangan yang disampaikan IM dalam persidangan mengada-ada. “Karena konspirasi, saudara (IM) mengada-ada, fitnah saudara itu. Saudara telah memfitnah saya di yaumal hisab saudara akan saya tuntut,” ujar Munarman dalam persidangan itu.
Sidang lanjutan kasus terorisme dengan terdakwa Munarman, eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), kembali bergulir. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang berlangsung Senin (17/1/2022), saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dihadirkan.
Dalam persidangan itu, saksi IM menjelaskan, Munarman diduga memiliki keterlibatan dalam insiden pengeboman di Gereja Katolik Pulau Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, pada 27 Januari 2019 lalu. “Pengeboman di gereja di Jolo kemudian membawa kami kepada link atau jaringan yang juga dalam pantauan penyelidikan. Ada link, hubungan, antara peristiwa yang terjadi di Jolo tersebut dengan serangkaian yang kami sebut sebagai ‘kelompok Makassar’,” bebernya.
Dari situ, IM kemudian menghimpun informasi lebih lanjut dan menduga ada keterlibatan Munarman dalam insiden bom di Gereja Katedral Our Lady of Mt Carmel itu. “Inilah yang membawa kami kepada beberapa saksi-saksi yang kemudian memberi keterangan yang dugaan kuat saya adalah menghubungkan dengan keterlibatan saudara Munarman,” ujarnya.
7. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Suharyanto, mengatakan gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, bakal dilaksanakan dengan penerapan sistem gelembung (bubble) bagi para penonton. Adapun MotoGP di Sirkuit Mandalika rencananya dilaksanakan pada 18-20 Maret 2022. “MotoGP akan dilaksanakan di Lombok. Nanti kalau itu dilaksanakan ada sistem bubble,” kata Suharyanto seusai rakor tingkat menteri di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/1).
Suharyanto menjelaskan, para penonton yang tiba di Bandara Lombok akan langsung ke hotel. Mereka hanya diperkenankan beraktivitas menuju ke Sirkuit Mandalika. “Jadi orang yang datang itu tak ke mana-mana datang dari bandara, masuk hotel, nonton MotoGP, balik lagi ke hotel, balik ke bandara. Jadi tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Dan dengan sistem bubble itu orang-orang yang masuk sudah yakin bahwa mereka aman dari Covid-19,” tambahnya.
Menurut Suharyanto, penerapan sistem gelembung ini salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. “Bahwa Indonesia dalam kondisi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat itu bisa menyelenggarakan acara besar,” ujarnya.
8. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi siapkan anggaran sebesar Rp 451 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Salah satunya memperluas program bantuan sosial (bansos) tunai. Airlangga menjelaskan, bantuan tunai akan diberikan pemerintah untuk pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan. “Presiden menyetujui untuk frontloading bansos perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki warung dan nelayan, di mana ini jumlahnya diperkirakan 2,76 juta orang. Besaran yang diberikan Rp 600.000 per penerima,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual terkait evaluasi PPKM, Minggu (17/1).
Airlangga mengatakan, sebanyak 2,76 juta orang itu terdiri dari 1 juta pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung serta 1,76 juta orang nelayan. “Ini akan segera dilaksanakan dan Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan frontloading di kuartal pertama,” ujarnya. Lebih lanjut, Airlangga mengingatkan agar masyarakat menahan diri untuk bepergian ke luar negeri bila tidak ada kepentingan mendesak, mengingat Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron.
9. Foto makanan ringan atau snack bergambar ilustrasi Kaesang Pangarep dalam paket makanan yang disajikan di pesawat Garuda Indonesia bikin heboh dan viral di medsos. Karena heboh, snack tersebut lalu ditarik dan diganti dengan kemasan standar atau polos tanpa gambar. Penjelasan mengenai hal itu disampaikan PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS) dalam keterangan tertulis, Senin (17/1).
Seperti diketahui, TAYS baru saja meluncurkan kemasan baru produk makanan ringan TRICKS yang menampilkan ilustrasi wajah Kaesang Pangarep sebagai bagian dari kerja sama co-branding dengan PT. Harapan Bangsa Kita (GK Hebat). “Kemasan baru ini ditujukan untuk memperkenalkan Tays Bakers di pasar ritel, mengingat sosok Kaesang Pangarep yang dekat dengan UMKM Indonesia,” kata CEO Tays Bakers, Alexander Anwar.
Alexander mengatakan Tays Bakers sebelumnya juga telah telah menjalin kerja sama dengan PT Aerofood Indonesia (Aerofood ACS) selama satu tahun terakhir. Tays Bakers menyediakan produk TRICKS kepada Aerofood ACS untuk keperluan distribusi di berbagai maskapai penerbangan yang menggunakan jasa Aerofood ACS. Adapun untuk pendistribusian di maskapai, kini akan digunakan produk TRICKS dengan kemasan standar tanpa ilustrasi endorser.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra buka suara terkait foto makanan ringan atau snack bergambar ilustrasi Kaesang Pangarep dalam paket makanan yang disajikan di pesawat Garuda Indonesia. Irfan mengatakan telah meminta agar snack yang kemasannya bergambar Kaesang ditarik. “Kita lagi minta ditarik dari Garuda,” kata Irfan, kemarin.
Irfan mengaku telah meminta agar kemasan snack diganti dengan kemasan tanpa gambar. “Minta TRICKS untuk ganti dengan kemasan polosan. Ganti yang polos,” lanjutnya. Dia menjelaskan, penarikan itu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. “Pasti kita hindari (jika ada konflik kepentingan),” kata Irfan.
10. Presiden Jokowi mengatakan implementasi nilai-nilai Pancasila berhasil membawa Indonesia melewati kondisi darurat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada pertengahan 2021. Jokowi menuturkan, kasus positif Covid-19 pernah mencapai 56 ribu orang per hari pada Juli 2021, kini hanya bertambah 100 per hari.
“Covid-19 yang muncul di bulan Mei-Juli yang menyebabkan kengerian di mana pun, lorong rumah sakit penuh, utamanya terjadi di Jawa-Bali. Saya ingat, saat itu (kasus harian) 56 ribu dan kami bersyukur kemarin berada di angka 100,” kata Jokowi saat menghadiri Dies Natalis ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, Senin (17/1). “Kenapa kita bisa menurunkan drastis dari 56 ribu ke angka 100? Karena kita memiliki gotong royong, Pancasila kita dari situ,” ujarnya lagi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, sebaran virus corona (Covid-19) varian Omicron di DKI Jakarta sudah mencapai 825 kasus, 243 di antaranya berasal dari transmisi lokal. “Total kasus Omicron di Jakarta sudah sebanyak 825, terpapar dari luar negeri 582 dan yang transmisi lokal atau non Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) 243 kasus,” kata Riza Patria, kemarin.
Dikatakan, keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 mengalami peningkatan sebagai imbas kenaikan kasus virus corona. “Untuk unit perawatan keterisian mencapai 20 persen. ICU-nya masih lima persen. Jadi perbedaan jauh antara ICU dengan BOR,” kata Riza.
Pemerintah memperpanjang kembali penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di daerah Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022. “Betul (diperpanjang hingga 24 Januari 2024),” kata Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi saat dikonfirmasi, Senin (17/1).
Jodi belum bisa merinci daerah mana saja di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 1, 2, dan 3. Ia meminta untuk menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM di Jawa-Bali. “Tunggu Inmendagrinya terbit ya,” ujarnya.
11. Kementerian ESDM membentuk tim persiapan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia. “Sekarang sudah terbit Keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim terkait dengan persiapan penyusunan kelembagaan dari pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana, Senin (17/1).
Menurut Dadan, pemerintah telah menjalin kerja sama internasional dalam membangun PLTN untuk kepentingan komersial di Indonesia. Ia menambahkan pihaknya juga telah mendata beberapa vendor dan teknologinya untuk PLTN skala kecil. Hal tersebut sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
12. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK ada keterkaitan dengan partai politik tertentu. Awalnya Hasto menyebut laporan Ubedillah sudah dibantah langsung oleh Gibran sebagai pihak terlapor. Dia juga menyebut beberapa kader PDIP yang mengadvokasi laporan tersebut menduga adanya kepentingan politik yang jauh lebih kuat.
“Ya kalau kita lihat dari pernyataan Mas Gibran sendiri kan sudah membantah hal tersebut, dan kemudian beberapa kader PDIP juga melakukan advokasi karena ini nampak ya sebagai suatu tindakan-tindakan yang political heavy-nya itu jauh lebih kuat. Tetapi meskipun demikian, setiap upaya untuk penegakan hukum kita hormati,” kata Hasto kepada wartawan, Senin (17/1).
Tak hanya itu, dari rekam jejak Ubedillah di media social, Hasto menduga Ubedillah memiliki keterlibatan dengan partai politik tertentu. “Kami juga melihat bagaimana rekam jejak Ubedillah tersebut, termasuk pergerakan socmed yang mengungkapkan keterlibatannya dengan partai politik tertentu,” katanya.
Dosen UNJ Ubedillah Badrun menilai tudingan Hasto keliru. “Boleh-boleh saja siapapun menyampaikan tudingan itu, termasuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP. Namanya juga menafsirkan fenomena permukaan, ya monggo. Jadi tafsir tudingan itu keliru besar karena saya bukan anggota, apalagi petugas partai,” kata Ubedillah kepada wartawan, Senin (17/1).
Kalaupun dirinya kerap hadir dalam acara partai, Ubedillah mengatakan hal itu hanya sebatas narasumber bukan anggota partai. Bahkan dia menyebut dirinya menjadi mentor kader PDIP.
“Sebagai akademisi saya sering menjadi narasumber hampir di semua partai politik termasuk menjadi mentor kader PDIP. Hal Itu saya lakukan karena keilmuan bukan karena saya anggota partai,” ujarnya.
Ubedillah lantas mengaku heran dengan Hasto yang mengomentari dirinya, bukan terkait subtansi laporannya terhadap Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Dia menyebut laporannya itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN yang tercantum dalam TAP MPR 1998.
KPK masih melakukan verifikasi dan telaah lebih lanjut soal adanya laporan dugaan KKN terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. KPK berbicara soal ‘keharusan’ penyelenggara negara dalam suatu tindak pidana korupsi.
“Apakah kemudian tidak ada peristiwa pidana dan itu adalah korupsi, maka berikutnya apakah diduga dilakukan oleh penyelenggara negara? Siapa penyelenggara negara? Salah satunya misalnya di sana kalau kemudian di dalam struktur pemerintahan ada eselon 1 gitu ya, kemudian kepala daerah, bupati, gubernur dan seterusnya, ada semua ketentuan semua penyelenggara negara (dalam perkara korupsi),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (17/1).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman membela Ubedillah Badrun yang dipolisikan relawan Jokowi Mania (JoMan) lantaran melaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK. Pembelaan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung DPR, Senin (17/1).
“Pelapor tindak pidana korupsi haruslah dikawal, dijaga, jangan pelapornya yang dilaporkan lagi, jangan pelapornya lagi yang dipanggil, jangan pelapornyalah yang diancam. Kalau ini terjadi luar biasa, Pak. Jangan pula ada teman kita Ubedillah Badrun, lapor anak Presiden ke KPK, dia yang dilapor lagi,” kata Benny.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menertibkan penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai, pelapor seperti Ubedillah justru dipanggil gara-gara laporannya. “Mohon Pak Jaksa Agung, tertibkan penegakan hukum di republik ini. Sesuai tadi yang disampaikan yang terhormat Arteria Dahlan. Janganlah pelapor itu yang dipanggil-panggil lagi untuk diperiksa, sama dengan beliau katakan, tidak setuju Ubedillah Badrun dipanggil-panggil lagi nanti hanya karena lapor,” katanya. (HPS)
