HOT ISU PAGI INI, PARTAI NASDEM BATAL GELAR KONVENSI CAPRES 2024

oleh
oleh

Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal konvensi capres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya tidak akan menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan hal ini di sela-sela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Surabaya, Senin (28/2). “Konvensi saya anggap selesai dan (Partai) Nasdem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” kata Paloh.

Isu kedua, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menduga, grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis. Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir. Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini membantah adanya anggapan bahwa pemerintah dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Isu ketiga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan aksi cukur gundul sebagai rangkaian kegiatan Berani Gundul 2022 di rumah dinasnya, pada Senin (28/2). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak pejuang kanker saat memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dalam keterangannya, Ganjar secara virtual turut memberikan sambutan dan menyapa sejumlah anak penderita kanker dari Manado, Surabaya hingga Semarang. “Wah ini keren, sebentar lagi saya ikut gundul nih. Semangat ya,” sapa Ganjar.

Isu keempat, PPKM Jawa-Bali akan diperpanjang mulai tanggal 1 sampai 7 Maret 2022, sedangkan untuk wilayah luar Jawa Bali akan diperpanjang mulai tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 mencatat terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4 di Jawa-Bali. Dari yang semula 4 daerah menjadi 7 daerah yang berstatus level 4. Wilayah PPKM level 4 itu di antaranya yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Madiun.

Isu kelima, pengusaha sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Arifin Panigoro tutup usia pada Senin (28/2). Informasi tersebut dikonfirmasi oleh ahli epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono. Pandu merupakan anggota Komisi Ahli Tubercolusis yang selama ini bermitra dengan Stop Tubercolusis Partnership Indonesia di mana Arifin Panigoro menjadi ketuanya. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya tidak akan menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan hal ini di sela-sela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Surabaya, Senin (28/2). “Konvensi saya anggap selesai dan (Partai) Nasdem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” kata Paloh seperti dikutip Antara.

Menurut dia, salah satu alasan Partai Nasdem tidak menyelenggarakan konvensi itu ialah terkait syarat formal untuk diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden, yakni minimal memiliki 20 persen suara. Partai Nasdem hanya mempunyai 9,6 persen pada Pemilu 2019, sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Kami sangat perlu koalisi. Tapi sayang seribu sayang, banyak partner yang masih sibuk ingin jadi presiden. Jadi, untuk apalagi diteruskan konvensi?” ucap dia.

Sebagai ganti konvensi capres, Partai Nasdem menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022, dengan membahas berbagai topik penting, salah satunya terkait pencalonan presiden 2024. Sebelumnya, saat peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2), Paloh mengatakan Partai Nasdem akan menyiapkan calon presiden untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. “Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga,” katanya waktu itu.

 

2. Presiden Jokowi didorong untuk kembali menyatakan sikapnya di depan publik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ini penting untuk merespons isu penundaan Pemilu 2024 dan menegaskan sikap presiden yang pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode. “Tidak ada jalan lain, presiden harus segera tampil menegaskan kembali sikap menolak tiga periode jabatan,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Senin (28/2).

Tak bisa dihindarkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka menyusul isu penundaan Pemilu 2024. Sebagian pihak pun curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini. Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurut Bawono, mau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di depan publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan tiga periode, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. “Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari Istana,” ujarnya.

Bawono menduga, grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis. Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.

 

Kalangan masyarakat sipil dan oposisi menduga, ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden, datang dari sosok tertentu, bukan dari parpol langsung. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengaku mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu yang menekan partai politik untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

“Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif pimpinan partai politik itu sendiri. Tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa angin buritan, bisa jadi angin mamiri, itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya,” katanya dalam sebuah webinar, Sabtu (26/2) lalu.

“Orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin ketua-ketua umum itu tahu, tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada partai politik untuk bersuara tentang penundaan pemilu 2024,” lanjut dia.

 

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah adanya anggapan bahwa pemerintah dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Faldo menegaskan pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara. “Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28/2).

Faldo menuturkan, deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Sehingga, pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Namun, menurut dia, sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung. “Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” kata Faldo. “Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret,” ujarnya.

3. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, situasi politik nasional saat ini yang normal menjadi alasan demokrasi elektoral harus sesuai siklus. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap harus berjalan sesuai jadwal semula. “Situasi politik kita saat ini normal. Maka seharusnya demokrasi elektoral kita harus mengikuti siklus konstitusional, bukan sebaliknya,” ujar Pramono, Senin (28/2). Dia melanjutkan, Indonesia sedang tidak megalami krisis sosial-politik yang mendalam seperti pada 1998. Kondisi saat itu mengharuskan ada perubahan kepemimpinan nasional di tengah jalan dan baru diikuti dengan amendemen kontitusi.

Di sisi lain, menurut Pramono, penundaan pemilu harus didahului dengan amendemen UUD 1945. Apabila tidak ada amendemen, penundaan pemilu menjadi tidak sesuai dengan tata aturan hukum atau inkonstitusional. “Penundaan pemilu hanya mungkin dilakukan jika didahului dengan amendemen UUD 1945, khususnya pasal 22E ayat 1. Sementara itu, pengambilan keputusan dalam proses amendemen kan juga tidak mudah. Karena itu, jika tidak ada amandemen, maka penundaan pemilu merupakan tindakan inkonstitusional,” tuturnya.

Adapun bunyi pasal 22E ayat 1 yakni “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dia mengatakan, KPU tetap tunduk kepada konstitusi dan undang-undang terkait dengan munculnya usulan penundaan pemilu.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, buka suara soal usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 yang telah disampaikan tiga petinggi partai politik. La Nyalla meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ia mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Senin (28/2). Ia mengatakan, usul penundaan Pemilu 2024 dengan alasan situasi pandemi Covid-19 dan kesulitan anggaran memang belum direspon oleh masyarakat lapis bawah.

Namun, La Nyalla mengingatkan, hal itu tak lantas mengartikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju dengan usulan tersebut. La Nyalla juga mengingatkan, revolusi sosial bisa pecah bila kesabaran rakyat melihat tingkah elite yang kelewatan sudah habis.

 

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap tidak ada penundaan jadwal pemilu. Dia mengibaratkan sebuah kereta api sudah mulai berjalan pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak bisa dipaksa berhenti. “Jangan ada penundaan, ibarat kereta api ini sudah jalan, jangan sampai berhenti,” kata Surya Paloh, usai menghadiri konsolidasi Partai Nasdem di Surabaya, Senin (28/2).

Penundaan Pemilu menurut dia hanya bisa dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu yang dialami Indonesia, seperti terjadi peperangan atau bencana alam yang berdampak sangat besar pada kehidupan bangsa. “Pada kondisi-kondisi seperi itu, bolehlah pemilu ditunda,” terang dia. Sesuai regulasi yang ada, jadwal Pemilu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif. Posisi Nasdem, lanjut dia, menghormati regulasi yang disepakati oleh legislatif dan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menyatakan penundaan pemilu dapat merampas hak rakyat dan merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, pemilu sudah diatur pelaksanaannya yakni 5 tahun sekali. Jika pemilu ditunda, maka harus mengubah ketentuan tersebut dengan cara yang sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yakni melalui MPR.
“Dari segi alasan, tidak ada alasan moral, etik dan demokrasi menunda pemilu. Bahkan dapat dikatakan merampas hak rakyat memilih pemimpinnya 5 tahun sekali,” ujar Hamdan dalam akun twitter @hamdanzoelva, kemarin.

Disebutkan, penundaan pemilu bisa dilakukan dengan mengubah UUD 1945 yang menjadi wewenang MPR. Namun, menurut Hamdan, jika hal tersebut dipaksakan tetap ada masalah lain yang sangat rumit. Menurut dia, jika pemilu ditunda, siapa yang akan menjadi presiden, anggota kabinet (menteri), serta anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia, karena masa jabatan mereka berakhir pada September 2024. Sedangkan UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden.

4. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan aksi cukur gundul sebagai rangkaian kegiatan Berani Gundul 2022 di rumah dinasnya, pada Senin (28/2). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak pejuang kanker saat memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dalam keterangannya, Ganjar secara virtual turut memberikan sambutan dan menyapa sejumlah anak penderita kanker dari Manado, Surabaya hingga Semarang. “Wah ini keren, sebentar lagi saya ikut gundul nih. Semangat ya,” sapa Ganjar.

Politisi PDIP ini mengatakan, aksi ‘Berani Gundul’ yang dilakukannya dalam rangka peringatan Hari Kanker Anak Sedunia ini wujud dari empati dan solidaritas pada para penyintas kanker. “Jadi, kalau rambut itu kan bisa tumbuh lagi, mau dipotong kaya apapun kan bisa tumbuh lagi. Tapi, membangun empati solidaritas menurut saya penting,” kata Ganjar Pranowo.

 

Dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024 terus mengalir. Dukungan ini datang dari kumpulan anak muda yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Tengah. Mereka menggelar deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Deklarasi dukungan Ganjar calon presiden 2024 diikuti sekitar 30 orang. Mereka kompak mengenakan kaos putih bergambar Ganjar Pranowo. “Alasan kenapa kita ke Pak Ganjar itu dibuktikan dengan beberapa prestasi yang bisa memajukan Jawa Tengah,” kata Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Jawa Tengah, Aris Lukmana Putra di Bendung Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Selain bisa memajukan Jateng, lanjut Aris, Ganjar merupakan sosok pemimpin daerah yang memiliki gagasan yang inovatif, kreatif dan dekat dengan anak muda milenial. “Kami berdiskusi persoalan di 2024 yang memutuskan bahwa Pak Ganjar salah satu orang yang pantas untuk memimpin dan menahkodai Indonesia ke depan,” ujar Aris. Seperti diketahui, Ganjar Milenial Center Jawa Tengah dibentuk tahun 2022 di Solo. Anggota Ganjar Milenial Center tersebar di 15 provinsi di Indonesia.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai punya kans besar menang di Pilpres 2024 dengan asumsi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ikut dalam kontestasi dan pemilu hanya diikuti olehnya serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prediksi ini diungkapkan oleh para peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam hasil survei bertajuk “Kecenderungan Pilihan Presiden Kelompok Pemilih Kritis” yang mereka umumkan pada Senin (28/2).

Dalam survei ini, SMRC mengadakan beberapa jenis pertanyaan kepada responden, mengenai siapa pilihan presiden jika pemilu diadakan saat ini. Pertanyaan pertama bersifat terbuka. Pertanyaan kedua bersifat semi terbuka. Pertanyaan ketiga bersifat tertutup dengan 15 nama. Dan pertanyaan terakhir, bersifat tertutup 3 nama antara Ganjar, Prabowo, dan Anies sebagai politikus dengan elektabilitas paling tinggi saat ini.

“Pada survei terakhir 8-10 Februari 2022, kita bertanya pilihan warga pemilih kritis, jika yang maju hanya Anies melawan Prabowo. Kalau 2 nama ini, artinya Ganjar tidak ikut bersaing, maka Anies Baswedan mendapat 37,5 persen dan Prabowo 31,8 persen. Selisihnya jadi signifikan,” ungkap peneliti Deni Irvani melalui kanal YouTube resmi SMRC, kemarin. Jika Ganjar masuk dalam kontestasi, elektabilitas Anies dan Prabowo masih cukup bersaing. Ganjar mendapatkan 34,7 persen, Anies 23,3 persen, Prabowo 21,9 persen dan tidak menjawab/tidak tahu 20,1 persen.

Hasil survei terkini dari Indopol Survey & Consulting menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dalam top of mind responden terkait figur tokoh nasional yang dinilai layak menjadi presiden 2024. Ganjar menempati posisi pertama dengan 16,18 persen, disusul Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (15,85 persen) dan posisi ketiga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14,88 persen). “Temuan survei menunjukkan Ganjar Pranowo (16,18 persen) tertinggi,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistiyanto, kemarin.

 

5. Pemerintah mulai mematok sejumlah lahan yang direncanakan masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Puluhan rumah warga dan kebun turut ditandai karena masuk dalam kawasan tersebut. Hasanuddin (53), warga Sepaku, mengungkapkan, rumahnya termasuk yang dipasangi patok.

Adapun sosialisasi pematokan lahan dilakukan sejak Rabu (16/2). Warga diberi penjelasan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Wilayah BPN Kaltim, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. ”Kami, para tokoh masyarakat, diundang melalui lisan untuk pemasangan patok. Malam hari kami beri tahu warga, pagi langsung sosialisasi, dan hari itu juga pemasangan patok yang masuk KIPP,” kata Hasanuddin, kemarin.

6. PPKM Jawa-Bali akan diperpanjang mulai tanggal 1 sampai 7 Maret 2022, sedangkan untuk wilayah luar Jawa Bali akan diperpanjang mulai tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 mencatat terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4 di Jawa-Bali. Dari yang semula 4 daerah menjadi 7 daerah yang berstatus level 4. Wilayah PPKM level 4 itu di antaranya yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Madiun.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 70 ribu vaksin booster Covid-19. Sejauh ini, sambung dia, Kodam Jaya baru menuntaskan misi mendistribusikan 54 ribu vaksin booster Covid-19 ke masyarakat.

“Selama 10 hari, kita sudah menyuntikkan sekitar 54 sekian ribu untuk masyarakat vaksinasi booster. Kita mempunyai tanggung jawab sekitar 70 ribu orang, terbagi dalam beberapa daerah seluruh kodim,” kata Untung saat meninjau gerai vaksinasi booster di PT AMSO, Jalan Agung Perkasa 8, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/2).

 

7. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) sepakat untuk menghentikan penyidikan terhadap Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon, Jawa Barat. “Sepakat (menghentikan),” kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/2).

Agus menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil membahas masalah P-21 Nurhayati.

Pertemuan tersebut digelar setelah Polri melalui Biro Pengawasan Penyidik (Wassidik) melakukan gelar perkara di Mabes Polri pada Jumat (25/2) lalu. Hasil gelar perkara itu menunjukkan penyidik Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Dalam pertemuan tersebut, kata Agus, pihak Kejaksaan Agung sepakat dengan hasil gelar perkara di Bareskrim Polri, bahwa penyidik Polres Cirebon menetapkan tersangka Nurhayati atas petunjuk jasa penuntut umum (JPU).

 

8. Pengusaha sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Arifin Panigoro tutup usia pada Senin (28/2). Informasi tersebut dikonfirmasi oleh ahli epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono. Pandu merupakan anggota Komisi Ahli Tubercolusis yang selama ini bermitra dengan Stop Tubercolusis Partnership Indonesia di mana Arifin Panigoro menjadi ketuanya. “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia, Pak Arifin Panigoro di Mayo Clinic, Rochester USA, jam 14.45 27 Febr (atau 03.45 WIB 28 Feb). Beliau adalah Ketua @StopTBIndonesia yg sangat aktif mempercepat pengendalian

Pandu pun menjelaskan, sejak Arifin memimpin Stop Tubercolusis Partnership Indonesia telah berhasil mengajak Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan persoalan penyakit tersebut. “Sejak Pak Arifin jadi ketuanya, berhasil mengajak Presiden Jokowi untuk ikut komitmen memperhatikan masalah Tubercolusis di Indonesia,” ujar Pandu lewat pesan singkatnya. Selain aktif di berbagai organisasi, Arifin Panigoro pun dikenal luas sebagai pengusaha minyak dan politisi. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id