HOT ISU PAGI INI, LUHUT KLAIM PEMILIH DEMOKRAT, GERINDRA, DAN PDIP DUKUNG PEMILU DITUNDA

oleh
oleh

Isu menarik pagi ini adalah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bicara demikian karena didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu. Luhut juga menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur.

Isu kedua, Ketua DPP PAN Bima Arya membenarkan, PAN akan mendapat jatah menteri dan wakil menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. “Informasi yang saya dengar begitu, banyak kader PAN yang siap,” kata Bima Arya, Jumat (11/3) saat ditanya wartawansoal apakah betul PAN akan dapat kursi menteri dan wakil menteri dari Presiden Jokowi? “Internal PAN sepakat semua. Ketum yang komunikasi dengan Presiden. Semua akan sami’na wa ato’na, taat, dan ikut keputusan itu,” ujar Bima Arya.

Isu ketiga, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sukoharjo menyebut dokter Sunardi yang tewas ditembak Densus 88 Antiteror Polri memiliki jiwa sosial tinggi. Ia juga dikenal sebagai anggota IDI yang taat administrasi. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti minta, pihak berwenang perlu lakukan investigasi terhadap tindakan Densus 88 yang menembak Sunardi dengan alasan yang bersangkutan lakukan perlawanan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengklaim Densus 88 memiliki bukti kuat terkait keterlibatan dokter Sunardi dalam tindak pidana terorisme. Pihak Polri juga mengkalim tindakan Densus 88 telah sesuai prosedur.

Isu keempat, KPK sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR Setya Novanto. “Kami sudah minta Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi) untuk berkoordinasi dengan Bareskrim karena Bareskrim yang menangani TPPU-nya bukan Direktorat Tipikor tetapi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi tertentu kalau tidak salah seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

Isu kelima, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik. Menurut dia, pemerintah perlu mengoptimalkan pembenahan di internal sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. “Kami meminta pemerintah tidak buru-buru memberlakukan syarat BPJS ini. Regulasi tersebut hanya akan tepat dan efektif berjalan jika sejumlah syarat terpenuhi,” pinta Robert. Berikut isu selengkapnya.

 

 

1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bicara demikian karena didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Kendati sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. “Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Big data itu, ucapnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu. Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur. Luhut menyampaikan siapa pun yang menjadi presiden harus taat kepada konstitusi. Jika ada perubahan konstitusi, presiden tersebut juga harus taat.

“Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses, parpol berproses segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi seperti tadi yang Deddy bilang, kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah aja,” kata Luhut dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Luhut menegaskan ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Pasalnya, Presiden selama ini tidak pernah berniat memperpanjang masa jabatan. Meski demikian, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Gus Dur itu mengklaim ada aspirasi dari rakyat yang menginginkan Jokowi untuk menjabat lagi. Baginya hal itu merupakan bagian dari demokrasi. “Kalau ini suara ini membesar, ya silakan mau ditanggapi atau tidak. Kan tergantung daripada perwakilan rakyat juga,” ujarnya.

 

Sebelumnya, merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Presiden Jokowi menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi.
Ia menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi masa jabatan presiden dua periode. Dia akan taat kepada aturan itu. “Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi,” kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, Rabu (9/3). “Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga berbicara soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Ia bilang Indonesia perlu magnet baru untuk menarik orang dan aktivitas ekonomi.
Mantan Wali Kota Solo itu berkata pertumbuhan selama ini berpusat di Pulau Jawa. Dia menilai perlu kebijakan baru untuk meratakan pembangunan ke berbagai wilayah di Indonesia. “Ini proyek 15 hingga 20 tahun dan bukan sekadar mengonstruksi, membangun, dan memindahkan,” ucapnya. “Kami mau membangun etika kerja baru, pola pikir baru, sebagai pondasi ekonomi baru,” imbuhnya.

2. Ketua DPP PAN Bima Arya membenarkan, PAN akan mendapat jatah menteri dan wakil menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. “Informasi yang saya dengar begitu, banyak kader PAN yang siap,” kata Bima Arya, Jumat (11/3). Bima mengatakan hal itu menjawab pertanyaan, apakah betul PAN dapat kursi menteri dan wakil menteri?

Bima Arya menjelaskan, internal PAN sudah sepakat mengenai hal itu. Wali Kota Bogor itu menyebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.
“Internal PAN sepakat semua. Ketum yang komunikasi dengan Presiden. Semua akan sami’na wa ato’na, taat, dan ikut keputusan itu,” ujar Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, siapapun kader PAN yang dipilih oleh Jokowi, partai akan mendukung. Soal siapa yang dipilih, Bima menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Semua akan mendukung siapapun yang diberi kepercayaan oleh Presiden. Tapi di internal PAN semua sepakat menyerahkan soal itu kepada Presiden dan Ketum,” paparnya.

 

3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sukoharjo menyebut dokter Sunardi yang tewas ditembak Densus 88 Antiteror Polri memiliki jiwa sosial tinggi. Ia juga dikenal sebagai anggota IDI yang taat administrasi. Hal itu disampaikan Ketua IDI Cabang Sukoharjo, Arif Budi Satria setelah mengunjungi keluarga Sunardi, Jumat (11/3). IDI Sukoharjo menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya rekan sejawat mereka. “Kami berkunjung untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kemudian tadi juga ada tali asih dari IDI cabang Aukoharjo kepada keluarga,” kata Arif.

Arif mengaku tidak mengenal Sunardi secara pribadi. Namun di lingkungan IDI Sukoharjo, Sunardi dikenal sebagai dokter berjiwa sosial tinggi. Ia banyak terlibat dalam dalam pengobatan gratis di Sukoharjo dan berbagai daerah lain. Sunardi juga menjadi dokter di Pondok Pesantren Ulul Albab, Desa Godog, Kabupaten Sukoharjo. Tak hanya itu, Sunardi selalu terlibat dalam aksi kemanusiaan ketika terjadi konflik horizontal dan bencana alam.

 

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dokter Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 Antiteror Polri di Sukoharjo, Jawa Tengah bukan warga Muhammadiyah. “Soal dokter Sunardi, almarhum dan keluarganya bukan warga Muhammadiyah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Jumat (11/3).

Meski demikian, kata Mu’ti, pihak berwenang perlu lakukan investigasi terhadap tindakan Densus 88 yang menembak Sunardi dengan alasan yang bersangkutan lakukan perlawanan. Ia mengingatkan hukum harus ditegakkan bagi siapa pun. Menurutnya, jika anggota Densus 88 terbukti melanggar prosedur tetap (protap), yang bersangkutan harus dihukum. “Tindakan Densus 88 yang menembak yang bersangkutan dengan alasan melawan perlu ada investigasi dari pihak berwenang,” ujarnya.

 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengklaim Detasemen Khusus (Densus) 88 memiliki bukti kuat terkait keterlibatan dokter Sunardi dalam tindak pidana terorisme. “Densus 88 ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu melalui proses. Tentu telah mengumpulkan bukti-bukti,” kata Ramadhan kepada wartawan, Jumat (11/3).

Ramadhan menjelaskan bukti-bukti tersebut didapatkan setelah melalui berbagai proses seperti pemeriksaan para saksi. Pemeriksaan itu juga termasuk terhadap tersangka itu sendiri maupun para tahanan yang telah lebih dahulu tertangkap. “Karena kasus tindak pidana terorisme ini merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, jadi Densus atau penyidik densus menetapkan seseorang sebagai tersangka ini prosesnya bukan pendek. Tentunya panjang. Bukti-bukti yang dikumpulkan ini sudah cukup,” ujarnya.

 

Polri buka suara soal penembakan terduga teroris, dokter Sunardi oleh Densus 88 yang menjadi polemik di masyarakat. Polri mengkalim tindakan tersebut telah sesuai prosedur. “Tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dalam hal ini Densus sudah sesuai prosedur,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (11/3).

Ia mengatakan, kepolisian telah memastikan setiap prosedur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur proses penegakkan hukum oleh polisi telah terpenuhi. Upaya itu, kata dia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maupun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Yakni, lakukan tindakan tegas terukur dengan alasan tindakan tersebut dilakukan karena tindakannya tersangka sudah membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa masyarakat termasuk petugas Polri.

4. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diundang untuk ikut berkemah bersama Presiden Jokowi di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada 13-15 Maret 2022. “Semua kepala daerah diundang,” kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi, Jumat (11/3). Mawardi mengatakan Anies direncanakan juga bakal menghadiri agenda itu. “InsyaAllah (hadir),” ujarnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan seluruh gubernur di Kalimantan bakal ikut berkemah dengan Presiden Jokowi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. “Hanya lima (gubernur) yang direncanakan kemah dengan presiden, yakni Kaltim, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara,” kata Isran dalam keterangan pers, Jumat (11/3).

Isran mengatakan para gubernur, termasuk dirinya wajib memakai pakaian adat daerah masing-masing. Selain itu lima gubernur tersebut juga wajib membawa air dari daerahnya masing-masing. Air tersebut digunakan untuk prosesi adat dengan tema Kendi Nusantara. “Para gubernur akan membawa satu liter air yang berasal dari daerah masing-masing,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mendengar, lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak semuanya ‘clean and clear’ serta adanya bagi-bagi kaveling, seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Pada saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kalimantan Timur, bulan Februari kemarin, saya juga mendengar adanya masalah-masalah pertanahan pada lokasi ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Intinya, masih ada masalah pertanahan yang belum selesai dengan baik di lokasi lahan calon ibu kota baru maupun wilayah penyangganya,” kata Luqman kepada wartawan, Jumat (11/3).

Luqman berharap, pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia mengatakan IKN tak boleh rugikan masyarakat. “Saya berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan masalah lahan calon IKN di PPU dengan sebaik-baiknya. Tentu, koridor utama yang tidak boleh dilanggar dalam menyelesaikan tersebut adalah, tidak boleh merugikan rakyat dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak semuanya ‘clean and clear’. Dia mengatakan ada dugaan bagi-bagi kaveling di sana. Hal itu disampaikan Marwata saat menggelar rakor pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Rapat digelar di kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/3). “Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kaveling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alexander.

5. KPK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR Setya Novanto. “Kami sudah minta Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi) untuk berkoordinasi dengan Bareskrim karena Bareskrim yang menangani TPPU-nya bukan Direktorat Tipikor tetapi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi tertentu kalau tidak salah seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

Alex mengaku pihaknya belum mengetahui predicate crime atau tindak pidana asal soal dugaan pencucian uang Setnov tersebut sehingga Bareskrim Polri yang menanganinya. “Kira-kira di sana itu predicate crime-nya itu apa. Kalau predicate crime-nya korupsi kan KPK yang menangani. Kami belum tahu apa predicate crime SN (Setya Novanto) yang ditangani oleh Direktorat Pidana Ekonomi tertentu itu sehingga mereka menaikkan atau melakukan penyidikan TPPU,” ujar Alex.

 

6. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik. Menurut dia, pemerintah perlu mengoptimalkan pembenahan di internal sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami meminta pemerintah tidak buru-buru memberlakukan syarat BPJS ini. Regulasi tersebut hanya akan tepat dan efektif berjalan jika sejumlah syarat terpenuhi,” kata Robert dalam acara Update Publik: BPJS Sebagai Syarat Mengakses Pelayanan Publik, Jumat (11/3). Menurut Robert, ada dua syarat agar regulasi tersebut bisa tepat dan efektif. Pertama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial harus membereskan 20 puluh pekerjaan rumah (PR) yang diinstruksikan presiden. Kedua, kementerian dan lembaga telah mengintegrasikan syarat baru (BPJS) tersebut dalam standar pelayanan di instansi mereka.

Namun, berdasarkan pantauan Ombudsman RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) per 1 Maret 2022 telah memberlakukan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah oleh masyarakat. “Mestinya pastikan dulu bahwa dua syarat di atas terpenuhi. Kami meminta agar terhadap warga yang belum bisa memenuhi syarat BPJS, jangan dikenakan sanksi, termasuk tidak diberikan layanan. Tetap harus dilayani,” tegas Robert.

 

7. Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Irwan mendeklair Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres) 2024. Ia yakin AHY maupun Demokrat akan menang di Pemilu 2024, karena elektabilitas terus naik. “Elektabilitas Partai Demokrat dan Mas AHY akan terus naik. Partai Demokrat menang dan Mas AHY jadi Presiden pada 2024,’’ kata Irwan, Jumat (11/3).

Irwan mengajak seluruh kader Demokrat untuk fokus melakukan kerja-kerja politik, khususnya dalam mencakup personal branding, partai branding, hingga program branding. Menurutnya, AHY harus terus dikampanyekan lewat berbagai media agar partai dan AHY menang di Pemilu 2024.

 

8. Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menggelar pasar murah untuk menyalurkan 16.000 liter (16 ton) minyak goreng ke Dapilnya, yakni Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hal itu dilakukannya merespon jeritan masyarakat akibat mahalnya harga minyak goreng. “Ini adalah realitas kejadian yang kita temui di Kabupaten Ngawi ketika kami melakukan reses DPR RI,” kata Ibas dalam keterangannya, Jumat (11/3).

Ibas mengatakan, masyarakat mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti kedelai, cabai, daging dan minyak goreng. Namun, kata dia, harga minyak gorenglah yang paling membuat gaduh masyarakat. “Kita serap aspirasi masyarakat tidak hanya dari pemberitaan, tapi kita melihat langsung di lapangan bahwa benar mereka merasa kesulitan dan mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok,” jelasnya.

 

9. Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, kebutuhan komoditas pangan di dalam negeri harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, Ma’ruf meminta para pengusaha untuk tidak mengekspor komoditas pangan seperti beras dan minyak goreng jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi. “Saya mengharapkan pada para pengusaha supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri,” kata Ma’ruf di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (11/3).

Ma’ruf meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk memastikan distribusi komoditas pangan. Sebab, distribusi yang tersendat akan menimbulkan masalah walaupun pasokannnya berlimpah. Ia mengingatkan, ketersediaan pasokan maupun distribusi yang lancar harus dipastikan demi menjamin stabilitas harga.

10. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau Indonesia buru-buru menetapkan pandemi menjadi endemi virus corona (Covid-19). Dia mengatakan kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama pemerintah dalam melihat dan menanggulangi pandemi virus corona di tanah air. “Kita enggak usah ikut-ikut orang lah ya, kita lihat yang pas. Tiap negara punya masalah yang beda-beda,” ucap kata Luhut di Surabaya, Jumat (11/3).

Diketahui sejumlah negara segera mengubah status menjadi endemi. Salah satunya ialah Malaysia yang merupakan negara tetangga, di susul juga Thailand. Luhut mengatakan saat ini sejumlah pakar sedang melakukan kalkulasi dengan matang tentang perkembangan pandemi virus corona di Indonesia. Dia tidak mau pemerintah Indonesia gegabah dalam penanganan Covid-19. Termasuk mengubah endemi menjadi pandemi.

Kalaupun ada yang gini [mengubah status pandemi jadi endemi], kehati-hatian kami itu tetap tinggi,” kata Luhut. Dia menegaskan bahwa wilayah Indonesia sangat luas. Pula, terpisah oleh lautan karena berbentuk kepulauan. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diutamakan sebelum mengubah status pandemi menjadi endemi. Perkembangan semua wilayah dievaluasi secara komprehensif.

 

11. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi sinyal yang dilemparkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait keinginan menduetkan dirinya dengan kader Golkar Airin Rachmi Diany di Pilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Sahroni, saat ini dirinya masih dalam tahap perkenalan dengan Airin. Jika setelah berkenalan dan pendekatan, dirasa cocok, baru ia akan ‘berpacaran’ dengan Airin. “Masih perkenalan dan perlu pendekatan. Kalau sudah saling kenal baru kita pacaran,” ujar Sahroni pada wartawan, Jumat (11/3).

Meski demikian, ia mengaku peluang untuk maju sebagai Cagub-Cawagub akan ditentukan setelah melakukan pendekatan dan dirasakan cocok. Ia sendiri tak bisa memastikan hal itu saat ini. “Nah itu tergantung perkenalan,” tambah Wakil Ketua Komisi III DPR itu. Lebih lanjut, Sahroni belum melakukan pembicaraan mendalam terkait rencana koalisi dengan partai lain. Pasalnya, saat ini jumlah kursi NasDem dan Golkar untuk Pilgub DKI Jakarta hanya 13 kursi. Padahal dibutuhkan 22 kursi untuk dapat mencalonkan diri.

 

12. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo tidak mencerminkan keagungan mahkamah. KPK kecewa dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kasasi tersebut.
“Ini memang beberapa putusan MA terkait perkara yang ditangani ini, ya, agak-agak dari sisi kami memang sangat mengecewakan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat majelis hakim MA yang rasa-rasanya kok ya tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

Seperti diberitakan, MA memotong pidana penjara Edhy Prabowo menjadi 5 tahun dari semula 9 tahun. Alasan MA menjatuhkan vonis ringan karena Edhy telah bekerja baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju. Kinerja baik dimaksud yakni saat Edhy menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau yang dikenal benur.

Alex berpendapat tidak sepatutnya MA menilai baik atau buruk sebuah kebijakan. “MA ini seolah-olah hakimnya men-judge, menghukum kebijakan yang lalu tuh tidak benar kan seperti itu, makanya dikoreksi dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik. Saya hanya sebatas membaca berita di koran dan itu pun sudah membuat dahi saya mengernyit,” ucap mantan hakim Tipikor ini.

 

13. Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) menaruh perhatian terhadap kalangan super tajir atau ‘crazy rich’. Ia mengatakan, mereka yang suka pamer kekayaan di media sosial (medsos) akan langsung didatangi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number, ‘account saya yang paling gede’. Begitu ada yang pamer ‘saya punya beberapa miliar’, salah satu petugas pajak kami bilang ‘ya nanti kita datangilah’,” ujarnya dalam Sosisalisasi UU HPP, kemarin.

Menurutnya, pemantauan Ditjen Pajak melalui media sosial terhadap orang-orang yang pamer harta, merupakan salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa negara melakukan pemungutan pajak yang adil. Pajak yang dipungut pun digunakan untuk pembangunan nasional. “Masyarakat kita akan percaya kepada pemerintah kalau dia tahu diperlakukan adil dan uang pajaknya kembali lagi, bukannya dikantongi atau ditaruh di belakang kantor saya, (tapi uang pajak) digunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan raya, bangun irigasi,” kata Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pemulihan ekonomi tidak selalu berjalan mulus, terganggu sejumlah guncangan dari kondisi global. Pada situasi seperti itu, maka APBN memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan. SMI mengatakan, setelah dua tahun ekonomi dunia, termasuk Indonesia, terpukul akibat pandemi Covid-19, dalam proses pemulihannya dihadapkan lonjakan harga sejumlah komoditas penting. Lonjakan itu dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.

“Saat ini pemulihan ekonomi yang tidak merata menyebabkan supply disruption, komoditas harganya naik, ditambah sekarang suasana geopolitik di Ukraina menyebabkan harga komoditas luar biasa (tinggi). Batu bara yang dulu 80 dollar AS sekrang menjadi 400 dollar AS. Harga minyak waktu WHO umumkan pandemi Covid-19 di April 2020, itu harganya nol rupiah, nol dollar, sekarang sudah di 135 dollar AS,” ujar SMI. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id