Salah satu isu menarik pagi ini adalah kantor Kemendag didemo. Sejumlah buruh bersama petani melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan M Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/3). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, massa aksi berasal dari berbagai organisasi seperti serikat buruh, serikat petani, dan elemen masyarakat lainnya. Mereka ajukan sejumlah tuntutan, diantaranya turunkan harga minyak goring, turunkan harga bahan kebutuhan pokok, dan ganti Menteri Perdagangan.
Isu kedua, Presiden Jokowi dikabarkan akan memanggil sejumlah menteri hari ini, Rabu (23/3). Apakah pemanggilan menteri ini akan membahas soal reshuffle atau perombakan Kabinet, inilah yang menarik, karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon ini. Adalah Menkominfo Johnny G Plate yang mengakui mendapat undangan rapat terbatas (ratas) dari Istana. “Besok saya ada undangan ratas,” kata Johnny di Jakarta, Selasa (22/3).
Isu ketiga, sjumlah kalangan meminta Anwar Usman melepaskan jabatan sebagai Hakim Konstitusi sesudah menikah dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Mereka berpandangan, pernikahan tersebut berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan dalam menangani perkara dan berdampak pada muruah MK. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap ketatanegaraan, karena Anwar selaku Hakim Konstitusi akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik presiden.
Isu keempat, Menkominfo Johnny G Plate mengusulkan pemungutan suara lewat internet pada Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu yang digelar KPU, kemarin. Johnny menargetkan seluruh desa/kelurahan di Indonesia telah tersambung internet 4G. Menurutnya, ini bisa menjadi modal besar bagi KPU untuk melakukan digitalisasi pemilu. “Semuanya sudah kita sediakan, maka dari sisi upstream ICT infrastructure seharusnya sudah mampu mendukung electronic pemilu atau internet voting, tinggal kemauan politik,” kata Johnny dalam rapat virtual, Selasa (22/3).
Isu kelima, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengakui partainya memang mendorong amandemen UUD 1945, namun perubahannya hanya untuk pasal terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Puan tak ingin sikap partainya itu dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Puan menegaskan PDIP tak akan tergiur jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amandemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut isu selengkapnya.
1. Sejumlah buruh bersama petani melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan M Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/3). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, massa aksi berasal berbagai organisasi seperti serikat buruh, serikat petani, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam aksi tersebut, peserta unjuk rasa menuntut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menurunkan harga sejumlah bahan pokok. “Tuntutan yang kami sampaikan dalam aksi ini adalah turunkan harga minyak goreng, turunkan harga bahan pokok, dan ganti Menteri Perdagangan,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, kemarin.
2. Kelangkaan minyak goreng curah mulai dirasakan pedagang di pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, stok di grosir yang menjual minyak goreng tersebut juga ikutan kosong. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
“Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mas Sudaryono menghubungi saya, dia bilang pedagang pasar menjerit gara-gara minyak goreng curah yang dijanjikan pemerintah masih gaib di pasar. Kasihan rakyat, di kasih harapan palsu terus sama pemerintah, mana kinerjanya,” ungkap Andre di Jakarta, Selasa (22/3).
Andre menjelaskan, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR yang lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan proses produksi minyak goreng curah akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai dari produsen hingga distributor. Apalagi kini, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
3. Urungnya Mendag Muhammad Lutfi mengumumkan para mafia minyak goreng membuat kecewa banyak kalangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta tersangka kasus mafia minyak goreng langsung ditangkap, tidak perlu mengumumkan namanya ke publik. “Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir enggak perlu diumumkan, langsung tangkap saja,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/3).
Ia mengatakan pihaknya telah memeriksa dugaan keberadaan mafia yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, pengumuman identitas mafia tersebut tak perlu dilakukan gembar-gembor. “Kalau kita cek ya memang ada mafianya. Tapi enggak perlu digembar-gembor diumumkan. Tangkap saja langsung,” ujarnya.
Politisi Golkar Yasril Ananta Baharuddin meminta Presiden Jokowi perintahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk menangkap para mafia minyak goreng yang nyata-nyata telah membuat rakyat sengsara. Kalau Mendagnya tidak mau atau tidak berani, ganti saja dengan orang yang mampu. ‘’Buat apa yang seperti itu dipertahankan, kalau nggak berani tangkap mafia migor, apalagi dia sudah janji mau umumkan para mafia minyak goring, tapi nggak ada kenyataannya juga. Ini kan bikin rakyat tambah kecewa. Sudahlah ganti saja,’’ pinta Yasril di Jakarta, Selasa (22/3) malam.
Mantan Ketua Komisi I DPR ini mengatakan, meskipun di antara mafia migor tersebut ada yang berkontribusi pada pemerintahan ini, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat, tidak boleh rikuh atau sungkan dan akhir membela kepentingan pihak yang jadi mafia tersebut. ‘’Jadi, kendati mereka punya kontribusi tetapi kalau tindakannya menyusahkan rakyat, ya harus dibabat juga. Nggak peduli. Pemerintah harus tetap berpegang teguh pada kepentingan rakyat, jangan malah membela pengusaha yang jadi mafia. Yang namanya mafia itu pasti merugikan, maka harus diberantas juga,’’ ujar Yasril lagi.
Kadiv Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan, pihaknya bakal menindak apabila ada polisi yang kedapatan mengganggu pengusaha terutama di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sambo menegaskan hal tersebut dalam rapat kerja teknis (rakernis) Propam Polri tahun 2022 bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Auditorium PTIK, Jakarta pada Selasa (22/3).
“Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” kata Sambo dalam rakernis. Sambo menegaskan, pengusaha dapat melaporkan polisi nakal itu lewat aplikasi Propam Presisi.
Polri, tegas Sambo, memiliki peran dalam mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19. “Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha. Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan,” tegas Sambo lagi.
Yang menarik, mantan Mendag Jokowi yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menolak istilah mafia dalam kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran. Gobel mengklaim kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Ia menuding peraturan pemerintah sebagai biang keladi penyebab kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, lumrah jika semua orang mencari peruntungan saat pandemi Covid-19.
Gobel menilai mafia merupakan istilah yang sengaja diciptakan sejak minyak goreng mulai langka di pasaran. Menurutnya, istilah mafia yang terkait dengan penimbunan harus dipisahkan dengan penyimpanan. Gobel mencontohkan perusahaan yang menyimpan minyak goreng sebagai bahan baku tak tepat jika disebut penimbunan. “Nah, ini kita harus luruskan semua pengertian-pengertian daripada penyimpanan dan penimbunan, maupun juga dengan mafia pangan atau tidak,” kata Gobel kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (22/3).
4. Presiden Jokowi dikabarkan akan memanggil sejumlah menteri hari ini, Rabu (23/3). Apakah pemanggilan menteri ini akan membahas soal reshuffleatau perombakan Kabinet, inilah yang menarik, karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon ini. Adalah Menkominfo Johnny G Plate yang mengakui mendapat undangan rapat terbatas (ratas) dari Istana. “Besok saya ada undangan ratas,” kata Johnny di Jakarta, Selasa (22/3).
Johnny tidak mengetahui secara persis topik pembahasan rapat. Namun, menurutnya, ratas kemungkinan akan membicarakan mengenai evaluasi penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika. “Salah satunya tentang penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu. Yang lain belum ada pembicaraan,” ujar Johnny.
Sekjen NasDem ini menambahkan tidak semua menteri diundang oleh Jokowi. “Kalau rapat paripurna baru semuanya (Menteri). Kalau ratas, rapat kabinet ya presiden yang pimpin, kecuali presiden berada di luar daerah,” tutur Johnny. Ditanya, apakah rapat tersebut terkait isu reshuffle, Johnny menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden Jokowi berhak melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kabinet dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan.
Desas-desus mengenai perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Jokowi kembali berembus. Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika reshuffle akan terjadi maka ada dua hal yang bakal menjadi pertimbangan Jokowi, yaitu posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.
“Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu menteri perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini,” kata Bawono, Selasa (22/3). Selain itu, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi. “Ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi. Sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN,” ujar Bawono.
5. Sejumlah kalangan meminta Anwar Usman melepaskan jabatan sebagai Hakim Konstitusi sesudah menikah dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Mereka berpandangan, pernikahan tersebut berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan dalam menangani perkara dan berdampak pada muruah Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap ketatanegaraan, karena Anwar selaku Hakim Konstitusi akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik presiden.
“Misalnya pengujian UU IKN [Ibu Kota Negara]. Konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak. Konflik kepentingan ini harus dijauhi Ketua MK agar lembaga peradilan tetap punya muruah,” ujar Feri melalui keterangan tertulis, Selasa (22/3). Ia berharap Anwar memiliki kebijaksanaan untuk mengundurkan diri, hal itu demi kebaikan MK sebagai garda depan pengawal konstitusi.
Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana, mengatakan secara hukum tidak ada kewajiban Anwar untuk mengundurkan diri dari jabatan jika menikah dengan anggota keluarga dari pihak berperkara, namun secara etika hal itu patut diperdebatkan.
“Yang ada itu hanya kewajiban mengundurkan diri dari sidang/mengadili jika punya hubungan darah/semenda hingga derajat ketiga dengan salah satu pihak. Jadi, bisa terus diminta mengundurkan diri setiap adili perkara JR [Judicial Review] atau perkara lain yang melibatkan yang bersangkutan,” ujar Gita melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/3). “Jadi, perlu mundur di setiap perancangan undang-undang (PUU)/Uji Formil,” tambah Gita.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, memandang Anwar sebaiknya melepas jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Sebab, menurut dia, pernikahan dengan anggota keluarga Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Hakim harusnya tak menyidangkan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satu yang utama adalah hubungan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana mempertimbangkan konflik itu dalam kasus-kasus di MK?” kata Erasmus dalam akun Twitter @erasmus70 dan sudah diizinkan untuk dikutip. “Baiknya pak Ketua MK mundur dari jabatannya,” lanjut dia.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil berharap Anwar Usman konsisten menjadi seorang negarawan, dalam arti melepaskan jabatannya sebagai hakim konstitusi sesudah melangsungkan pernikahan dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. “Mudah-mudahan Anwar Usman bisa konsisten sebagai seorang negarawan,” kata Nasir saat ditemui di gedung DPR, Selasa (22/3).
Nasir menuturkan, seorang negarawan harus meletakkan kepentingan negara di atas segalanya. Menurut Nasir, pernikahan dengan adik Jokowi seharusnya tidak lantas membuat Anwar memiliki konflik kepentingan dalam menangani perkara dan berdampak pada muruah MK.
Sementara itu, adik Presiden Jokowi, Idayati mengatakan pernikahannya dengan Ketua MK Anwar Usman akan diselenggarakan di Solo, Jateng, pada 26 Mei 2022. Terkait perkenalan awal dengan Anwar, Idayati mengatakan, pertama kali dikenalkan oleh seorang kawan. “Bulan Oktober dikenalin teman,” katanya, Selasa (22/3). “Senang saja,” ujar Idayati saat ditanya soal perasaannya dilamar Anwar Usman, beberapa waktu lalu.
6. Menkominfo Johnny G Plate mengusulkan pemungutan suara lewat internet pada Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu yang digelar KPU, kemarin. Johnny menargetkan seluruh desa/kelurahan di Indonesia telah tersambung internet 4G. Dia menilai hal itu menjadi modal besar bagi KPU untuk melakukan digitalisasi pemilu.
“Semuanya sudah kita sediakan, maka dari sisi upstream ICT infrastructure seharusnya sudah mampu mendukung electronic pemilu atau internet voting, tinggal kemauan politik,” kata Johnny dalam rapat virtual, Selasa (22/3). Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, pemungutan suara via internet bukan hal baru. Estonia telah mulai menggunakannya sejak tahun 2005. India juga memanfaatkan internet untuk pemungutan suara. Mereka akan menerapkan televoting atau pemungutan suara jarak jauh pada Pemilu 2024.
7. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengakui partainya memang mendorong amandemen UUD 1945, namun perubahannya hanya untuk pasal terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Puan tak ingin sikap partainya itu dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Puan menegaskan PDIP tak akan tergiur jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amandemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian dibarter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan,” kata Puan, Selasa (22/3). Menurut Puan, amendemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah dua hal yang berbeda sehingga tak bisa dikaitkan. Ia berkata, amandemen soal PPHN sudah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yaitu demi kesinambungan pembangunan negara.
8. Ketua KPK Firli Bahuri berharap PDIP bisa menjadi pelopor budaya antikorupsi. Firli mendorong semua parpol turut serta membangun karakter dan budaya antikorupsi. “Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,” kata Firli saat menjadi pembicara di kegiatan Pendidikan Kader Nasional (PKB) PDIP, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/3).
Firli berkata partai politik memiliki peran sentral dan kedudukan strategis dalam mewujudkan negara bebas korupsi karena menempatkan kadernya dalam pemerintahan. Menurutnya, yang dibutuhkan negara saat ini adalah budaya antikorupsi. Pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu menilai budaya antikorupsi saat ini belum ideal dalam penyelenggara negara. Firli menyebut budaya antikorupsi harus dibangun dengan orkestrasi dan sistem yang terintegrasi.
9. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Nazar Effriandi menolak Praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101, Jhon Irfan Kenway. Hakim berpendapat proses hukum yang dilakukan oleh KPK selaku termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Mengadili, menolak permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Nazar Effriandi saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Menurut hakim, objek permohonan pemohon yang meminta penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101 dihentikan bukan merupakan objek Praperadilan. “Baru menjadi objek Praperadilan kalau termohon [KPK] ternyata menghentikan penyidikannya,” terang hakim.
10. Anggota KPU Hasyim Asyari mengusulkan agar para petugas ad hoc Pemilu 2024 : PPK, PPS, dan KPPS dapatkan fasilitas kesehatan gratis dari pemerintah daerah masing-masing. “Ke depan kita mau minta tolong kepada Kemendagri untuk mengordinasikan pemda-pemda agar memberi layanan kesehatan bagi para petugas ad hoc ini,” ujarnya dalam talkshow di Jakarta, Selasa (22/3).
Hasyim Asyari juga mengusulkan agar honor petugas KPPS dinaikkan 3 kali lipat. “KPPS kan (saat ini) honornya Rp 500.000 dengan beban kerja kayak begitu. Itu masih dipotong pajak, lho. Kita akan naikkan jadi 3 kali lipat, menjadi Rp 1,5 (juta),” lanjutnya.
11. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai Indonesia bisa menjadi fasilitator pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas perdamaian. “Kondisi makin memburuk. Karena mulai banyak negara yang terlibat meski baru mengenakan sanksi ekonomi. Harusnya Indonesia sebagai Presiden G20 masuk, alias step in untuk bangun perdamaian,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Selasa (22/3).
Menurut Hikmahanto, Indonesia memiliki tanggung jawab ketika memegang Presidensi G20. Dia menilai RI harus memediasi Rusia yang merupakan anggota G20 terkait konflik dengan Ukraina. “Indonesia sebenarnya, dengan gunakan topi G20, bisa lakukan paling tidak, kita berupaya menurunkan prasyarat yang diminta Rusia,” katanya. (HPS)
