JAKARTA, REPORTER.ID – Memasuki bulan suci Ramadhan 1443 H, pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jumlah kuota haji untuk negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Padahal tenggat waktu maksimal persiapan haji adalah pada awal Syawal 1443 H/2022 M.
Untuk itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, melalui jalur diplomasi agar menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah jumlah kuota haji untuk Indonesia. Jika Arab Saudi tidak juga mengumumkan, maka persiapan pelaksanaan ibadah haji itu bakal tidak optimal.
Untuk mengantisipasi itu Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melalui menteri luar negeri dan menteri agama untuk melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman jumlah kuota haji untuk Indonesia tersebut.
Disamping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji itu ada kepastian.
“Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban ‘insya Allah”. Tapi, kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus memperkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi,” tegas anggota Panja Haji komisi VIII DPR FPKB ini.
Selain itu, Kiai Maman mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
“Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Arab Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis,” kata Kiai Maman, Senin (4/4/2022).
Molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji, pasalnya saat ini pemerintah Arab Saudi sedang mengevaluasi penyelanggaran umrah Ramadhan 1443 H sebagai bahan keputusan penyelenggaran haji dan jumlah kuota haji se dunia.
Kiai Maman melihat banyak pertimbangan yang dilakukan Arab Saudi, setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
“Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serba berubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah,” jelas Maman.
Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji Komisi VIII DPR RI terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan Minggu (3/4) malam di Mekkah. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.
Di akhir penjelasannnya, Kiai Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji di Indonesia. Informasi yang simpang siur membuat publik Tanah Air menjadi bingung, terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah 2 tahun berturut-turur menunggu kepastian keberangkatan.
“Kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi Covid-19,” harap Kiai Maman.
