Puteri : Penggunaan Dana Subsidi Migor Harus Tepat Sasaran

oleh
oleh

JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komaruddin mengatakan, masyarakat masih dihadapkan dengan persoalan minyak goreng (migor). Yakni, barangnya masih langka dan harganya mahal. Politisi muda Golkar ini mengingatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar penggunaan dana subsidi migor bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Warning ini disampaikan Puteri menanggapi rencana pemerintah memberikan subsidi harga minyak goreng curah dengan menggunakan dana yang dikelola BPDPKS.

“Dana sawit yang dikelola BPDPKS untuk subsidi minyak goreng curah ini sangat ditunggu dan dibutuhkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Subsidi ini bertujuan agar harga minyak goreng makin terjangkau masyarakat,’’ tegas Puteri Komaruddin, kemarin.

Ia wanti-wanti agar penyaluran dana sawit yang dikelola BPDPKS tepat sasaran. ‘’Saya minta  mekanismenya jangan bertele-tele sehingga tidak menyulitkan produsen, distributor, dan masyarakat kecil yang membutuhkan uluran tangan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk menutup selisih harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET). Lewat subsidi tersebut, diharapkan agar harga minyak goreng curah di masyarakat tidak lebih dari Rp14.000,00 per liter.

Pemerintah memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk subsidi tersebut mencapai Rp7,28 triliun. Subsidi tersebut menggunakan dana yang dikelola BPDPKS. ‘’Dengan harga minyak goreng kemasan yang masih mahal, BPDPKS perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran konsumsi dari minyak goreng kemasan premium ke minyak goreng curah akibat subsidi ini.

Dijelaskan, pemberian subsidi ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan dana yang dikeluarkan BPDPKS, sebab permintaannya juga akan naik. Apalagi dana tersebut juga digunakan untuk agenda lain seperti Peremajaan Sawit Rakyat dan Program Mandatori Biodiesel,” jelas Puteri.

Mengakhiri keterangannya, Puteri yang Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mendorong BPDPKS turut ambil bagian dalam menjamin kualitas minyak goreng curah bersubsidi. “Jangan sampai karena mendapatkan subsidi, justru dioplos dengan material lain. Karenanya, saya harap BPDPKS juga membantu mengawasi masalah tersebut supaya tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengambil peluang di tengah kesulitan masyarakat. Dengan begitu, subsidi ini menyasar pihak yang memang membutuhkan,” tutup Puteri. (*)

 

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id