JAKARTA, REPORTER.ID – Usai pemerintah Arab Saudi mengumunkan kuota haji tahun 1443 H akhir pekan lalu, pemerintah Indonesia dan DPR RI mengebut persiapan penyelenggaraan haji untuk jemaah asal Indonesia. Pada Rabu (13/4/2022) malam, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI yang membahas persiapan penyelenggaraan haji rampung digelar.
Rapat tersebut menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh
jemaah haji sebesar Rp39.886.009. Sementara besaran rata-rata Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp81.747.844,04.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq memastikan, kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H atau tahun 2022, kekurangan bayar akan dibebankan dari nilai manfaat keuangan haji.
“Tambahan biaya
jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M tidak dibebankan kepada
jemaah tetapi dibebankan kepada alokasi Virtual Account,” kata Kiai Maman, Kamis (14/4/2022).
Dalam rapat itu juga disepakati asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M adalah sebanyak 110.500 jemaah. Jumlah itu diambil dari separuh kuota haji tahun 2019 (220.000). Rinciannya yakni kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660, sementara untuk haji khusus sebanyak 8.840 orang.
Kiai Maman memastikan tidak ada rencana pengenaan biaya untuk PCR di Arab Saudi pada saat
kepulangan jemaah. Sementara biaya PCR di dalam negeri akan dibebankan kepada
anggaran Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI.
“Nah untuk jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi selama 41 hari,” imbuh Kiai Maman.
Untuk meningkatkan pelayanan haji yang paripurna, Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini menyebut bahwa pada tahun ini, jatah makan jemaah haji di Mekkah dan Madinah bakal ditambah dari 2 kali per hari menjadi 3 kali per hari.
“Kita berharap penyelenggaraan haji tahun ini sukses digelar. Kita terus berbebah dari tahun ke tahun. Semoga menghasilkan haji yang mabrur,” pungkas Kiai Maman.
