Salah satu isu menarik pagi ini adalah somasi yang dilayangkan Sawit Watch, eLSAM, HuMA, Pilnet, Walhi, dan Greenpeace Indonesia kepada Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendag Muhammad Lutfi, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita terkait langka dan mahalnya minyak goreng saat ini. melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah lembaga negara akibat langka dan mahalnya minyak goreng saat ini.
Isu kedua, Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan itu mulai berlaku tanggal 28 April 2022 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Di sisi lain, pihak Kejagung geledah 10 lokasi terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin persetujuan ekspor minyak goring. Lokasi yang digeledah adalah rumah Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan kantor dari Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Isu ketiga, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Negara Islam Indonesia (NII) menggalang dana untuk terorisme melalui kotak amal dan layanan fintech. Dana yang dikumpulkan disalurkan ke gerakan terorisme internasional dan aksi terorisme di Indonesia. Kata dia, NII telah menyusup dalam aparatur sipil negara (ASN) hingga mahasiswa. Moeldoko meminta masyarakat waspada terhadap gerakan kelompok ini. Ia menyebut gerakan organisasi ini terlihat nyata di tengah masyarakat.
Isu keempat, Menko Polhukam, Mahfud MD bercerita, semasa menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dirinya mengendus pembuatan undang-undang (UU) di Indonesia banyak yang korup serta ada titipan para cukong. Ia juga bercerita sempat membatalkan ratusan UU terindikasi koruptif dan titipan para cukong saat jabat Ketua MK. “Misalnya ada titipan pasal dari cukong. ‘Tolong UU ini pasalnya diubah’, begitu,” kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, kemarin.
Isu kelima, Partai Mahasiswa Indonesia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kabar tak terduga ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyebut Partai Mahasiswa Indonesia sudah sah di Kemenkumham. “Saya sudah cek, memang benar sudah lolos di Kemenkumham, tinggal nanti verifikasi untuk pemilu. Dengan mahasiswa yang segini banyak, harusnya bisa bersama-sama merebut kursi di DPR memperjuangkan aspirasi mahasiswa,” kata Dasco. Berikut isu selengkapnya.
1. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yakni Sawit Watch, eLSAM, HuMA, Pilnet, Walhi, dan Greenpeace Indonesia melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah lembaga negara akibat langka dan mahalnya minyak goreng saat ini. Mereka meminta pemerintah segera menanggulangi persoalan ini dan mencegahnya terulang di masa depan. Pihak yang dilayangkan somasi adalah Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Mereka memberikan tenggat waktu selama 14 hari untuk memenuhi permintaannya, kalau tuntutannya diabaikan, mereka akan menggugat ke pengadilan. “Kami meminta untuk segera memenuhi permintaan kami paling lama 14 hari sejak surat ini kami sampaikan,” ujar Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo kepada wartawan seusai menyerahkan somasi ke Kemendag, Jumat (22/4).
Mereka meminta agar pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri ketimbang ekspor, serta menetapkan kembali harga eceran tertinggi (HET) terhadap produk minyak goreng di tingkat peritel. “Dalam hal ini pemerintah patut diduga mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng,” ujar Surambo.
LSM Sawit Watch menantang pemerintah terbuka dalam kebijakan DMO (domestic market obligation) 20 persen yang diterapkan bagi perusahaan-perusahaan eksportir minyak goreng. Dengan kebijakan DMO 20 persen ini, perusahaan eksportir harus mengalokasikan 20 persen dari ekspor minyak mereka untuk kebutuhan dalam negeri. “Saat ini kan kita kayak bergelap-gelap ria berkenaan dengan itu. Menurut saya pemerintah, kalau mau, harus buka semuanya. Dengan dibuka semuanya maka tidak ada yang main-main karena akan berperilaku sesuai tata kelola hukumnya,” kata Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, di kantor Kemendag, Jumat (22/4). Ia menyoroti soal transparansi perizinan dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan sawit sebagai hal krusial. Dalam hal ekspor, ia mendesak pemerintah agar membuka perusahaan mana yang terdaftar sebagai eksportir, juga jumlah ekspornya, dan ke mana perginya 20 persen alokasi untuk kebutuhan domestik.
2. Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan tersebut mulai berlaku Kamis pekan depan atau tanggal 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. “Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” ujar Jokowi dalam keterangan video pada Jumat (22/4).
“Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” tegasnya. Jokowi menuturkan, akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan pelarangan ini. Pemerintah ingin ketersediaan minyak goreng bisa kembali melimpah di pasaran. “Agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” tambahnya.
3. Kejaksaan Agung geledah 10 lokasi terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng tahun 2021 sampai 2022. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, lokasi yang digeledah itu termasuk rumah tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), beberapa kantor dari Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
“Tempat-tempat penggeledahan ada beberapa kantor terkait kegiatan usaha dari tiga pihak swasta yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Lokasi-lokasi yang digeledah itu tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Batam, Medan, dan Surabaya,’’ kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/4).
4. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, ada manipulasi terkait pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Febrie menyampaikan, pemerintah telah menerbitkan Kepmendag Nomor 129 Tahun 2022 yang mensyaratkan kewajiban domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor.
Kemudian, persentase itu ditingkatkan menjadi 30 persen melalui Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022. “Ketika izin ekspor pada kenyataan DMO tidak terpenuhi, dapat dipastikan semua syarat yang diajukan memang ada tindakan manipulasi,” kata Febrie dalam konferensi pers Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/4).
Seperti diketahui, Kejagung telah tetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng. Yakni Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
5. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Negara Islam Indonesia (NII) menggalang dana untuk terorisme melalui kotak amal dan layanan fintech. Dana yang dikumpulkan akan disalurkan ke gerakan terorisme internasional. Dana tersebut juga digunakan untuk aksi terorisme di Indonesia. “Ada upaya pengumpulan dana melalui kotak-kotak amal, melalui fintech. Kita harus terbuka matanya bahwa semua perlu mendapatkan kewaspadaan,” kata Moeldoko melalui rekaman video, Jumat (22/4).
Moeldoko menuding NII sebagai dalang dari hampir setiap terorisme di Indonesia. Bahkan, ia menyebut NII aktif terlibat teror sejak 2000-an. Mantan Panglima TNI itu berkata NII berada di balik Bom Bali. NII, ucapnya, juga mendalangi bom di Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 2004 dan Bom Buku pada 2011. “Ternyata di balik itu semua ada latar belakang NII,” tutur Moeldoko.
Moeldoko mengklaim Negara Islam Indonesia (NII) telah menyusup dalam aparatur sipil negara (ASN) hingga mahasiswa. Ia meminta masyarakat waspada terhadap gerakan kelompok ini. Ia juga menyebut gerakan organisasi ini terlihat nyata di tengah masyarakat. “Jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi, dan termasuk pengusaha,” katanya.
Moeldoko mengatakan, NII memiliki strategi yang berbeda dengan pada era Kartosoewirjo dan Kahar Muzakkar. Menurutnya, NII zaman sekarang tak selalu bergerak melalui perlawanan senjata. Mantan Panglima TNI itu menyebut NII bergerak mencari simpati dan salah satu teknik yang diterapkan adalah baiat atau sumpah setia.
6. Menko Polhukam, Mahfud MD bercerita, semasa menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dirinya mengendus pembuatan undang-undang (UU) di Indonesia banyak yang korup serta ada titipan para cukong. Ia juga bercerita sempat membatalkan ratusan UU terindikasi koruptif dan titipan para cukong saat jabat Ketua MK. “Misalnya ada titipan pasal dari cukong. ‘Tolong UU ini pasalnya diubah’, begitu,” kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, kemarin.
Mahfud menyatakan, produk peraturan perundang-undangan di Indonesia tak hanya bermasalah dalam penerapan. Ia juga menyebut, banyak UU yang dalam proses pembuatannya korup. “Apakah kita dalam politik sudah berdaulat? Kita punya masalah di bidang politik. Saya pastikan UU itu bukan hanya implementasinya [yang bermasalah], membuatnya pun sudah korup,” kata Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai paham Wahabi dan Salafi tak cocok dengan tradisi Islam yang ada di Indonesia. “Dibangun dengan Wahabi Salafi, enggak cocok di kita [Indonesia],” kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, kemarin.
Meski demikian, Mahfud tak membeberkan alasan rinci mengapa kedua paham itu tak cocok dengan Islam di Indonesia. Ia hanya mengatakan tak ada yang melarang paham wahabi dan salafi. Paham itu menurutnya boleh tumbuh di negara asalnya atau di luar negara Indonesia. “Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya,” kata Mahfud.
7. Partai Mahasiswa Indonesia tiba-tiba muncul dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kabar tak terduga ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyebut Partai Mahasiswa Indonesia sudah sah di Kemenkumham. “Telah lahir partai baru, ada namanya Partai Buruh. Lalu kemudian ada juga Partai Mahasiswa Indonesia. Sudah sah di Departemen Hukum dan HAM,” kata Dasco saat melakukan audiensi dengan perwakilan massa demonstrasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dua hari lalu.
“Saya sudah cek memang benar sudah lolos Kemenkumham, tinggal nanti verifikasi untuk pemilu. Dengan mahasiswa yang segini banyak, harusnya bisa bersama-sama merebut kursi di DPR memperjuangkan aspirasi mahasiswa,” tambah Dasco. Ia mendorong para kader Partai Mahasiswa Indonesia mampu meraup banyak perolehan suara sehingga bisa lolos di parlemen. “Begitu juga dengan mahasiswa, dengan jutaan mahasiswa, masa nggak bisa dapat 20 kursi, sehingga kita bersama-sama di parlemen memperjuangkan apa-apa yang mesti diperjuangkan untuk bangsa dan negara,” katanya.
8. Seorang wanita pedagang di Pasar Kota Bogor mengadu kepada Presiden Jokowi soal pamannya yang dijebloskan ke penjara akibat menentang pungutan liar (pungli) pada Kamis (21/4). Aduan itu mereka sampaikan saat Presiden Jokowi menyerahkan bansos di pasar tersebut pada Jumat (22/4).
Kejadian tersebut terekam dalam video reels yang diunggah akun Instagram @warungjurnalis. “Pak, Pak Jokowi, Pak tolong kami. Om kami ditangkap polisi. Ditangkap polisi,” ujar wanita pedagang kepada Jokowi sambil menangis histeris. Jokowi yang akan membagikan bansos kepada pedagang pun berhenti sejenak lalu meminta pedagang itu tenang.
“Tenang, tenang, tenang,” tutur Jokowi. Namun wanita pedagang tersebut terus saja nerocos. “Paman kami menolak pungli ditangkap polisi. Kami bingung. Sudah tiga bulan lebih dipenjara. Bingung Bapak,” ulang pedagang tersebut masih dalam tangisnya. “Yang ditangkap siapa?” tanya Jokowi. “Om kami menolak pungli ditangkap polisi,” jawab pedagang tersebut. Jokowi kemudian meminta Seskab Pramono Anung yang juga berada di lokasi untuk mencatat keluhan itu dan meminta Kapolda Jawa Barat untuk mencari kejelasan kasus tersebut.
Mabes Polri merespons soal video seorang pedagang salah satu pasar di Bogor yang mengadu ke Presiden Jokowi lantaran pamannya ditangkap polisi karena menolak memberikan pungutan liar (pungli), pada Kamis (21/4). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, kejadian itu sudah mendapatkan atensi dari Polda Jabar. “Sudah diatensi oleh Polda Jabar,” kata Ramadhan, Jumat (22/4). Ia tidak menjelaskan rincian atensi yang diberikan. Menurut Ramadhan, Humas Polda Jabar yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait itu. “Nanti akan disampaikan Kabid (Kepala Bidang) Humas Jabar,” ujarnya.
9. Hasil survei Saiful Mujani & Consulting (SMRC) terkini menunjukkan, akan terjadi persaingan ketat ketika Prabowo Subianto berpasangan Puan Maharani melawan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto. Ketiga pasangan calon tersebut merupakan hasil simulasi SMRC terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. “Persaingan akan sangat ketat jika pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani melawan Anies Baswedan-AHY atau lawan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam diskusi virtual Bedah Politik SMRC, di kanal Youtube SMRC TV, kemarin.
Dalam presentasinya, Saiful mengungkapkan, Prabowo-Puan mendapatkan 41 persen suara, sedangkan Anies-AHY 37,9 persen, dan 21 persen responden yang belum menentukan pilihan. Begitu pula dengan hasil simulasi antara Prabowo-Puan melawan Ganjar-Airlangga. Simulasi ini menggambarkan suara Prabowo-Puan tidak berbeda jauh dengan pasangan Ganjar-Airlangga. Bedanya, pasangan Ganjar-Airlangga lebih unggul suara dibandingkan Prabowo-Puan. Ganjar-Airlangga mendapatkan perolehan suara 40,3 persen, sedangkan Prabowo-Puan 39,3 persen. Serta, ada 20,5 persen yang belum menentukan pilihan.
10. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak mau lagi jadi bulan-bulanan massa soal usul penundaan pemilu 2024. Ia mengisyaratkan tidak lagi menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. “Ya kalau saya bilang lanjut digebukin banyak orang dong,” kata Cak Imin saat ditanya wartawan mengenai sikapnya terhadap usulan penundaan pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).
Cak Imin berkelit tidak pernah mendoakan agar pemilu 2024 ditunda. Sebaliknya, ia berdoa agar pemilu mendatang dilaksanakan dengan lancar. “Kalau dilihat secara jujur, sebetulnya doa-doa saya setiap hari semoga Pemilu 2024 berjalan lancar. Enggak pernah saya semoga Pemilu 2026, tidak pernah saya. Doanya semoga Pemilu 2024 lancar,” kilahnya.
11. Mantan penyelidik KPK Harun Al Rasyid yang dijuluki Raja OTT tak lolos seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung (CHA) Mahkamah Agung tahun 2021-2022. Harun sempat lolos sampai tahap kedua yaitu seleksi kualitas CHA untuk kamar pidana. “Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” ungkap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/4).
Seperti diketahui, Harun bersaing dengan 36 kandidat CHA kamar pidana lainnya dalam proses seleksi di tahap kedua. Dalam pengumuman KY, Jumat (22/4), jumlah kandidat yang lolos hanya 8 orang. Yakni Aviantara, Catur Iriantoro, Willem Saija, Noor Edi Yono, Subiharta, Sudharmawatiningsih, Suhartanto, dan Suradi. Mereka berhak melanjutkan ke tes wawancara tahap terakhir.
12. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, banyaknya persoalan yang terjadi di dalam lapas dipicu banyaknya warga binaan kasus narkoba yang melebihi kapasitas lapas. Ia berharap revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu menjadi solusi permasalahan tersebut. “Banyak persoalan kita karena over kapasitas dan lain-lain, kita sekarang sedang merevisi UU Narkotika, dalam proses pembahasan di DPR RI, kita harapkan ini dapat membantu pengurangan over kapasitas di lapas kita,” kata Yasonna saat melantik 39 pejabat di lingkungan Kemenkumham, di Jakarta, Jumat (22/4).
Yasonna menilai, Undang-Undang tentang Narkotika yang berlaku saat ini tidak memiliki konsepsi yang jelas mengenai pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu menyatakan, penanganan terhadap pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika semestinya difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif.
13. Wapres Ma’ruf Amin pesan kepada para pemudik agar tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tidak membawa virus ke kampung halamannya. “Ini harus dijaga. Jangan dari kota membawa virus ke kampung dan dari kampung jangan membawa virus ke kota,” kata Ma’ruf di Yogyakarta, Jumat (22/4). Selain menjaga protokol kesehatan, Ma’ruf juga berpesan agar para pemudik melakukan vaksinasi khususnya vaksinasi booster agar lebih aman.
Sebab, ujar Ma’ruf, di tempat yang mereka tuju ada orangtua, orang sakit, dan anak-anak yang termasuk kelompok rentan Covid-19. Di samping itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai upaya agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini. “Di beberapa negara sudah mulai ada peningkatan, seperti di Inggris dan Cina. Kita tidak ingin dengan adanya lebaran dan mudik ini kemudian menjadi sebab terjadinya peningkatan (kasus Covid-19). Itu yang harus kita jaga,” ujar Ma’ruf.
14. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, langkah Bayu Airlangga mundur sebagai kader partai merupakan hal biasa, karena setiap orang punya hak untuk memutuskan sikap dan menentukan masa depannya. “Biasa. Semua (orang) punya haknya,” kata AHY di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/4). Ia mengatakan, keputusan DPP Partai Demokrat memilih Emil Dardak sebagai Ketua DPD Jatim yang baru sesuai dengan AD/ART partai. AHY menegaskan, Demokrat sangat demokratis. (HPS)
