Zulkifli Hasan (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa masalah minyak goreng akan beres dalam 2 bulan. Zulhas mengaku sudah tahu penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional mahal. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, dalam satu hingga dua bulan ke depan persoalan kenaikan harga bisa selesai. “Nah ini yang harus kita urai di mana. Saya sudah tahu. Sudah (tahu) sekarang mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal, saya sudah tahu sebab-sebabnya. Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insyaallah,” ujar Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
Isu kedua, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak happy saat dirinya didoakan jadi presiden 2024 oleh pimpinan Majelis Syubbanul Muslimin dalam acara Haul Bung Karno di Masjid At-Taufiq, Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Senin (20/6) malam. Puan mengamini doa tersebut. “Amin, amin, alhamdulillahi rabbil ‘alamin,” katanya. Seperti diketahui, momen itu terjadi sesaat sebelum Puan memberikan sambutan pada acara tersebut. Pimpinan Majelis Syubbanul Muslimin, Hafidzoel Hakiem Noer mendoakan Puan menjadi presiden.
Isu ketiga, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebutkan, para kader PKS cenderung memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 berdasakan hasil survei internal. Hal itu disampaikan Sohibul dalam konferensi pers, usai menjadi pembicara dalam Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (20/6). Sementara Waketum PKB Jazilul Fawaid mengaku, partainya tetap menginginkan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diusung sebagai capres 2024. Dirinya pribadi bahkan tidak rela jika Muhaimin nantinya dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) oleh koalisi mana pun.
Isu keempat, Hasil survei Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022 menunjukkan, PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi (22,6 persen). Posisi PDI-P sebagai pemuncak elektabilitas disusul Partai Gerindra (12,5 persen), Partai Demokrat (11,6 persen), dan Partai Golkar (10,3) persen, keempat partai masuk golongan partai papan atas. Sementara, di peringkat papan tengah dan bawah, terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing elektbalitasnya 5,4 persen, diikuti Partai Nasdem (4,1 persen). PAN (3,6 persen) dan PPP (2 persen).
Isu kelima, sekelompok dokter yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) mengeluhkan kerumitan dalam mengurus izin praktik ke Komisi IX DPR. Salah seorang perwakilan FDSP, Anthony mengatakan, aturan terlalu berbelit sehingga memakan biaya tinggi bagi seorang dokter untuk membuka praktik. Dia membeberkan, membuka praktik bagi seorang dokter membutuhkan uang sekitar Rp7,5 juta hingga Rp23 juta untuk membiayai sejumlah hal, mulai dari seminar kegawatdaruratan yang diwajibkan oleh kolegium spesialis kedokteran, keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Berikut isu selengkapnya.
1. Mendag Zulkifli Hasan mengaku sudah tahu penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional mahal. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, dalam satu hingga dua bulan ke depan persoalan kenaikan harga bisa selesai. “Nah ini yang harus kita urai di mana. Saya sudah tahu. Sudah (tahu) sekarang mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal, saya sudah tahu sebab-sebabnya,” ujar Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6). “Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insyaallah,” lanjut Zulhas.
Zulhas mengaku sudah tahu benang merah dalam mengatasi harga minyak goreng yang masih tinggi. Dia lagi-lagi menargetkan dalam sebulan hingga dua bulan mendatang harga minyak bisa kembali Rp 14.000 per liter. “Memang minyak goreng curah ini saya sudah tahu benang merahnya ya. Kita sudah punya jelas arahnya ya. Ada tiga jalur distribusi. Ada 10.000-an ribu titik. Sekarang lagi saya suruh install di 10.000 titik lebih itu orang bisa membeli dengan harga Rp 14.000. Sehingga kita akan menyetor 24 jam. Kalau ada keterlambatan suplier, ada keanehan dan sebagainya minyak yang Rp14.000 itu saya yakin targetnya satu bulan selesai. Jadi satu yang sudah biasa kita jalankan,” lanjutnya.
Langkah kedua menurutnya adalah penanganan secara bertahap. Menurut Zulhas, pihaknya akan mengembangkan distribusi minyak goreng dalam kemasan sederhana. Tujuannya agar dapat lebih menjangkau wilayah pelosok. “Misalnya di Maluku kan, ya. Sehingga kemasan itu nanti bisa diterima di mana-mana. Jalur distribusinya akan lebih mudah. Jadi doakanlah mudah-mudahan minyak curah ini satu bulan, dua bulan ini target kita akan terlaksana Rp 14.000,-,” katanya.
Zulhas tidak menjawab tegas saat ditanya soal keberadaan mafia minyak goreng. Ia hanya menjawab, dalam perdagangan, merupakan hal biasa ketika ada pihak yang mendapat untung lebih. “Ya perdagangan itu biasa. Ada yang bagian untung lebih bagian yang kayak ya biasa itu,” ujar pria yang biasa dipanggil Zulhas itu sebelum mengikuti sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
Kendati demikian, kata Zulhas, kenaikan harga minyak goreng bukan semata-mata karena mafia. Menurut dia, kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi keterlambatan pemerintah dalam mengatasi stok crude palm oil (CPO). “Saya kira tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman (yang) punya CPO langsung jual cepat. Nah ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat begitu,” katanya sembari mengatakan dirinya sudah tahu di mana sumber masalah naiknya harga minyak goreng di pasar. Ia berjanji akan membereskan masalah ini. “Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insya Allah,” katanya.
2. Presiden Jokowi mengatakan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) masih minta waktu agar penurunan harga minyak goreng bisa merata ke berbagai wilayah. Menurut Jokowi, penurunan harga minyak goreng sudah terjadi di Banten dan Jawa Barat. “Saya senang kemarin datang di beberapa pasar di Jawa Barat dan kemarin saya di Banten, minyak goreng untuk yang curah sudah di Rp 14.000. Tetapi apakah hanya di dua provinsi ini, kita kan ndak, kita harapkan di semua provinsi harganya sudah berada pada angka itu,” ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin (20/6).
“Saya tadi menanyakan ke Pak Menkomarves, nanya juga pagi tadi kepada Pak Mendag yang baru, masih minta waktu dua minggu sampai satu bulan agar merata,” lanjutnya. Jokowi menegaskan, pemerintah harus secepatnya mengusahakan agar penurunan harga minyak bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah. Oleh sebab itu, meski beban fiskal negara saat ini berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat.
Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi yang diberikan Kemenkeu kepada Pertamina dan PLN. Menurut Jokowi, kedua instansi ini menggunakan subsidi tetapi belum ada upaya untuk melakukan efisiensi. “Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget,” ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/6). “Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini,” tegasnya.
Sehingga, presiden meminta kepada kementerian, lembaga serta BUMN melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal yang luas. Sebab, kata Jokowi, hingaa saat ini pemerintah masih berkomitmen terus memberikan subsidi kepada masyarakat. “Meski beban fiskal negara saat ini berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” tambahnya.
3. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak happy saat dirinya didoakan jadi presiden 2024 oleh pimpinan Majelis Syubbanul Muslimin dalam acara Haul Bung Karno di Masjid At-Taufiq, Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Senin (20/6) malam. Ia mengamini doa tersebut. Seperti diketahui, momen itu terjadi sesaat sebelum Puan memberikan sambutan pada acara tersebut. Pimpinan Majelis Syubbanul Muslimin, Hafidzoel Hakiem Noer mendoakan Puan menjadi presiden.
“Beberapa minggu yang lalu, beliau sempat ke Jawa Timur bertemu dengan para gus-gus di Jawa Timur sampai beliau diberi gelar Ning Puan Maharani. Mungkin tahun ini sudah gelarnya Ning, 2024 bisa jadi Presiden Republik Indonesia,” kata Hafidzoel. Usai acara, Puan hanya menjawab singkat merespons pernyataan Hafidzoel Hakiem Noer yang mendoakan dirinya jadi Presiden 2024. “Amin, amin, alhamdulillahi rabbil ‘alamin,” katanya.
Haul atau peringatan hari wafat Bung Karno yang digelar di Masjid At-Taufiq, Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin (20/6) malam berlangsung khidmat. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh PDIP. Di antaranya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq, serta Majelis Taklim dan Sholawat Syubbanul Muslimin. Pendiri Syubbanul Muslimin KH Hafidzul Hakiem Noer atau akrab disapa Gus Hafidz memimpin majelis itu.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku tak keberatan dengan masuknya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Puan menilai keputusan tersebut tidak masalah meskipun Ganjar merupakan kader PDIP. Puan menyebut setiap partai politik punya mekanisme masing-masing dalam menentukan bacapres dan cawapres.
“Oh ya enggak terganggu lah. Itu kan masalah internal, setiap parpol masing masing punya mekanismenya. Jadi biasa saja. Jadi, ya silakan saja itu mekanisme setiap parpol berbeda beda. Jadi menurut saya sah sah saja,” kata Puan.
Puan mengatakan, penentuan bacapres dan bacawapres PDIP ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Di PDIP sesuai amanat kongres bahwa nanti yang akan menjadi bacapres nanti adalah merupakan hak prerogatif dari ketua umum,” ujar dia.
4. PDIP lakukan Rakernas di Jakarta, 21-23 Juni 2022 untuk membahas sejumlah hal strategis terkait arah politik partai pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas salah satunya akan membahas visi misi calon presiden yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024. Rakernas kali ini mengusung tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat” dengan sub tema : “Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara”.
“Hal strategis lainnya yang akan dibahas selain Desa itu juga terkait dengan konsepsi dasar, visi misi yang akan dibawa oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan datang,” kata dia kepada wartawan di sekolah partai, Jakarta Selatan, Senin (20/6). Hasto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Namun, dia belum mau membocorkan namanya, termasuk kapan akan diumumkan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal Ganjar Pranowo jadi salah satu bakal calon presiden rekomendasi hasil Rakernas Partai NasDem. Hasto mengingatkan, partai politik bukan klub sepak bola yang dapat melakukan transfer pemain. Apabila transfer pemain itu dilakukan di dalam politik, maka motifnya adalah kapital atau menguntungkan klub tersebut saja. Sementara penonton hanya dapat hiburan, tanpa berpartisipasi dan tak punya kedaulatan.
“Nah, pilihannya juga terletak pada Pak Ganjar karena berpartai itu kan dengan prinsip-prinsip sukarela, kesadaran dan ini juga suatu ujian bagi setiap calon pemimpin,” ujar Hasto, Senin (20/6).
Hasto menjelaskan ke depan ini adalah masa ujian bagi setiap pemimpin untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Calon pemimpin, akan diuji dari segi kedewasaan, etika, moral, kesetiaan, serta kedisiplinan. Menurut Hasto, manuver NasDem mencalonkan Ganjar tidak mengganggu maupun merusak hubungan kedua partai. Sebab, setiap partai mempunyai strategi masing-masing.
Kendati demikian, Hasto mengatakan Ganjar telah menegaskan sikap dengan menyatakan bahwa dirinya adalah kader partai berlambang banteng moncong putih. “Ketika seseorang sudah menyatakan sikapnya dengan tegas, dengan terang benderang seperti itu, tetapi kemudian juga ada pihak-pihak lain menerapkan cara-cara klub sepak bola, ya itu rakyat yang menilai,” kata Hasto.
5. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebutkan, para kader PKS cenderung memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 berdasakan hasil survei internal. Hal itu disampaikan Sohibul dalam konferensi pers, usai menjadi pembicara dalam Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (20/6). “Jadi kalau hasil survei memang menunjukan bahwa banyak pemilih PKS itu adalah cenderung kepada Anies Baswedan. Ini secara survei,” ujar Sohibul.
Sohibul mengatakan, Anies juga tidak harus menjadi kader untuk bisa dipilih sebagai capres dari PKS. Hal itu ditegaskan lantaran masih ada pihak yang menilai capres yang diusung harus menjadi anggota partai politik (parpol). “Tidak masuk PKS juga enggak ada masalah. Jadi di situlah kita ingin sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kan banyak persepsi karena pencapresan itu harus melalui parpol. Seolah-olah dia harus menjadi kader parpol. Tidak demikian, Ketentuan UUD (Undang-Undang Dasar) itu memang mekanismenya harus melalui parpol, tetapi yang besangkutan bisa dari orang bukan parpol. Ketika diajukan juga dia tidak harus jadi anggota parpol,” ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman berharap PKB membawa Partai Gerindra bergabung ke Koalisi ‘Semut Merah’ menghadapi Pilpres 2024.
Hal itu merespons Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mengajak PKS dan Partai Demokrat bergabung dalam koalisi PKB dengan Partai Gerindra. “PKB kemarin usai bertemu dengan Pak Prabowo sampaikan akan ajak PKS dan Demokrat bergabung ke sana. Tapi Kalau dari sisi kami, kami berharap justru PKB membawa Gerindra untuk ikut gabung ke Koalisi Semut Merah,” kata Sohibul di sela-sela Rapimnas PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (20/6).
Sohibul mengatakan para partai politik saat ini tengah menjajaki kemungkinan koalisi untuk Pilpres. Semuanya masih berlangsung cair. Ia menceritakan PKS tengah menjalin komunikasi dengan semua partai politik soal kemungkinan koalisi. Sohibul mengakui salah satu komunikasi yang paling menguat belakangan ini adalah dengan PKB. “Kemarin intensitas komunikasi dengan PKB kuat, sehingga kita dari PKB wacanakan koalisi Semut Merah, tapi ini penjajakan semuanya,” kata dia.
6. Wakil Ketua MPR itu menuturkan, mandat Muktamar PKB menjadikan Muhaimin sebagai capres. Hal itu yang hingga kini tetap menjadi pegangan PKB agar Muhaimin dapat maju capres. “PKB dalam posisi hari ini tetap (mengusung Muhaimin). Ini kan ada masukan tetep mengusung Pak Muhaimin sebagai calon presiden, gitu saja,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, PKB akan mencari partai politik yang mudah menerima usulan Muhaimin sebagai capres. Kendati begitu, jika Muhaimin akhirnya dinilai lebih cocok cawapres, PKB melihat hal itu adalah hasil kompromi antar-partai politik. “Kalau seandainya menerima wapres, itu hasil kompromi. Itu maksud saya hasil pembicaraan hasil kompromi,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menegaskan, koalisi PKB dengan Partai Gerindra belum resmi, meskipun dalam pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sepakat menjalin kerjasama menghadapi Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024. Malah Muhaimin menyebutnya sebagai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. “Ya ngobrolnya begitu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi resminya belum, ngobrolnya begitu,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (20/6).
Jazilul mengatakan pihaknya masih menjalin komunikasi dengan partai lain terutama PKS yang telah lebih dulu membuka wacana akan berkoalisi. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, ketiga partai yaitu PKS, PKB, dan Gerindra akan bertemu membahas hal itu. Ia juga mengajak Partai Demokrat bergabung dalam koalisi ini. Namun, Jazilul belum bisa memastikan kapan pertemuan akan digelar.
7. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya berencana memperkenalkan lebih awal calon presiden (capres) yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Tetapi, sebelum itu, Nasdem akan berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik (parpol) untuk membentuk koalisi pengusung capres. “Kami akan lakukan langkah cepat, melakukan komunikasi politik dengan pimpinan parpol dan membentuk koalisi, sehingga proses memperkenalkan calon kepada rakyat dan kepada ekosistem politik Indonesia bahkan akan menjadi perhatian ekosistem politik regional dan global bisa dilakukan lebih dini,” ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
“Sehingga capres kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tidak saja sosialisasi dalam negeri tetapi juga yang mendapat masukan dari lingkungan regional dan global,” lanjutnya. Johnny menyampaikan, Nasdem sendiri sudah mengusulkan tiga orang bakal capres berdasarkan hasil rapat kerja nasional (rakernas) baru-baru ini. Tetapi, Nasdem menyadari bahwa kursi mereka di parlemen belum memenuhi minimum presidential threshold (PT) 20 persen.
Johnny G Plate mengatakan, pihaknya segera berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik (parpol) untuk membahas koalisi jelang Pemilu 2024. Sebab, menurutnya, Nasdem harus berkoalisi dengan sejumlah parpol untuk dapat mengajukan calon presiden (capres) dalam pilpres mendatang.
“Nasdem kan sudah menetapkan tiga capres dan kami pun menyadari bahwa suara Nasdem kursi parlemen belum memenuhi minimum presidential treshold (PT) 20 persen. Sehingga pasti terlebih dahulu harus dibangun koalisi bersama partai-partai untuk membentuk koalisi Pilpres dengan syarat minimal 20 persen kursi DPR RI,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan koalisi dengan PDIP bukan tidak mungkin dilakukan. Apalagi NasDem dan PDIP pernah berkoalisi saat mendukung Presiden Jokowi di dua pilpres. “Karena saya pikir masyarakat tahu, lihat, dua periode Pak Jokowi NasDem dan PDIP ini kan pengusung utama. Ketika Pak Jokowi kita usung sebagai capres, NasDem tidak perlu pak Jokowi masuk ke Nasdem kan. Jadi, akan diskusi, pasti kita akan melakukan diskusi-diskusi itu,” kata Ali, Senin (20/6).
Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kerja sama menghadapi pemilu bagi partainya merupakan sebuah keniscayaan. “Kerja sama adalah suatu keniscayaan bagi PDIP yang mengusung semangat gotong royong,” kata Hasto kepada wartawan di sekolah partai, Jakarta Selatan, Senin (20/6). Namun, Hasto enggan mengungkap komunikasi yang sudah dibangun pihaknya dengan partai lain. Dia menyebut PDIP saat ini masih fokus terjun ke bawah membantu masyarakat hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan membuat tim pemenangan pemilihan umum nasional (TPPN), tim pemenangan pemilu wilayah (TPPW), dan tim pemenangan pemilu daerah (TPPD) tahun 2024. Hal itu disampaikan presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Rapimnas PKS yang digelar mulai hari ini, Senin (20/6), hingga Selasa (21/6), di Hotel Grand Sahid, Jakarta. “Saya ingin tegaskan kembali bahwa di era ini, PKS tidak akan membuat tim pemenangan Pemilu nasional,” kata Syaikhu dalam sambutannya, Senin (20/6).
Syaiku mengatakan, PKS bakal menggunakan struktur partai yang ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewa! Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Derah (DPD) PKS yang ada. “Jadi antum-antum yang sudah di struktur baik di DPP di DPW, DPD dan seterusnya sampai ke bawah itulah tim pemenangan Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024. Kalau dulu kan ada TPPN di pusat, ada TPPW di wilayah, ada TPPD di daerah dan seterusnya,” kata Syaikhu.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyoroti dinamika politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah partai politik saat ini tengah gencar menjajaki komunikasi politik, bahkan beberapa sudah ada yang mengerucut untuk membentuk koalisi. Namun, hingga kini belum ada sosok calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang yang hendak diusung pada Pilpres 2024.
“Kita memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia yaitu terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului oleh tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya,” ujar Syaikhu dalam acara Rapimnas PKS, Senin (20/6). Menurut dia, di dalam sistem presidensil, capres adalah pusat dan titik temu parpol untuk menentukan sikap dalam berkoalisi. Namun, kondisi tersebut berbeda bila melihat dinamika parpol belakangan ini.
9. Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022 menunjukkan, PDI Perjuangan merupakan partai dengan elektabilitas tertinggi dengan angka 22,6 persen. Posisi PDI-P sebagai pemuncak elektabilitas disusul Partai Gerindra (12,5 persen), Partai Demokrat (11,6 persen), dan Partai Golkar (10,3) persen, keempat partai masuk golongan partai papan atas. Sementara, di peringkat papan tengah dan bawah, terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing elektbalitasnya 5,4 persen, diikuti Partai Nasdem (4,1 persen).
Lalu, elektabilitas dua partai parlemen lainnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen, yakni PAN (3,6 persen) dan PPP (2 persen). Adapun elektabilitas partai-partai non-parlemen pada survei ini juga belum menembus ambang batas parlemen. Tercatat, elektabilitas Partai Perindo sebesar 3,3 persen, diikuti Partai Hanura (1 persen), PSI (0,7 persen), PBB (0,4 persen), Partai Garuda (0,2 persen), dan Partai Berkarya (0,1 persen). Sebanyak 0,6 persen responden mengaku memilih partai lainnya dan 16 persen responden tidak menjawab saat ditanya partai apa yang mereka pilih.
10. Puluhan jemaah Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya mendeklarasikan diri mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertekad mengelola pesantren yang menolak radikalisme. Pernyataan itu diucapkan secara bersama-sama oleh jemaah yang dipimpin Amir Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Djonny Pahamsah alias Abu Salma.
Deklarasi digelar di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) Khilafatul Muslimin kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. “Kami segenap pengurus Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya mendeklarasikan sebagai berikut, mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan,” kata Abu Salma diikuti jemaahnya, Senin (20/6).
Pengurus Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) Khilafatul Muslimin, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Djhonny Pahamsah alias Abu Salma memohon pemerintah segera memberikan legalitas terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya. Permohonan itu disampaikan secara langsung di depan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sesaat sebelum mendeklarasikan pengakuan terhadap NKRI. “Mudah-mudahan dengan deklarasi ini harapan kami terutama kepada Pak Wali, kami memohon legalitas kami segera diizinkan,” kata Abu di PPUI Khilafatul Muslimin, Kota Bekasi, Senin (20/6). Abu berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menerbitkan legalitas itu sehingga lembaga pendidikannya sesuai dengan aturan pemerintah.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas Khilafatul Muslimin jika mengancam ideologi negara, Pancasila. Mahfud menyampaikan penindakan itu dilakukan sesuai aturan. Dia memastikan aparat penegak hukum memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam merespons gerakan ini. “Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi,” kata Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6).
Terkait 30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin, Mahfud menyatakan sudah ada penindakan oleh aparat kepolisian. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. “Pokoknya tidak boleh ada gerakan-gerakan yang mengancam terhadap ideologi, tapi kita juga harus memperhatikan hak asasi manusia,” ucapnya.
11. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tiga usulan terkait pandemi dan sistem ketahanan kesehatan global dalam The First G20 Health Ministerial Meeting and The First G20 Joint Finance and Health Ministerial Meeting di Yogyakarta, Senin (20/6).
Dalam acara itu, hadir pula Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom. Salah satu usulan yang disampaikannya yaitu menghubungkan laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS) global dan membentuk dana pandemi.
“Pertama, bagaimana kita membentuk persiapan dana pandemi dan penggunaan dana untuk akses hal darurat, terapeutik, dan vaksin. Bagaimana pula kita menghubungkan laboratorium WGS global,” kata Budi dalam siaran YouTube Kemenkes RI.
12. Sekelompok dokter yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) mengeluhkan kerumitan dalam mengurus izin praktik ke Komisi IX DPR. Salah seorang perwakilan FDSP, Anthony mengatakan, aturan terlalu berbelit sehingga memakan biaya tinggi bagi seorang dokter untuk membuka praktik.
Dia membeberkan, membuka praktik bagi seorang dokter membutuhkan uang sekitar Rp7,5 juta hingga Rp23 juta untuk membiayai sejumlah hal, mulai dari seminar kegawatdaruratan yang diwajibkan oleh kolegium spesialis kedokteran, keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mendapatkan surat rekomendasi, mendapatkan surat kompetensi, hingga koperasi. Menurutnya, situasi seperti itu tidak terjadi di negara maju karena sudah diatur dalam kurikulum, dokter diwajibkan menangani kasus-kasus kegawatdaruratan yang berlaku saat bertugas.
Anthony juga mempersoalkan pembatasan waktu surat rekomendasi izin praktik dokter yang hanya berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang. “Di Eropa tidak ada seperti itu karena standar yang sudah lulus adalah standar yang berkompeten. Di Indonesia, organisasi profesi memiliki power untuk menerbitkan surat rekomendasi praktik, sementara di Eropa itu semua dipegang oleh lembaga negara yang mengaturnya sehingga tidak ada surat rekomendasi praktik,” kata Anthony dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (20/6).
13. KPK meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal dua orang terkait kasus dugaan rasuah. Salah satu yang dicekal adalah Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU), Mardani Maming. “Benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (20/6).
Dia mengatakan, kasus tersebut saat ini dalam proses penyidikan. Saat ini, penyidik KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Meski demikian, KPK masih belum ingin mengungkapkan detail perkara yang menjerat Mardani Maming. Ali mengaku bahwa pihaknya bersikap terbuka terkait penyidikan perkara tersebut. “Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan,” katanya.
Kuasa hukum Mardani H. Maming, Ahmad Irawan mengatakan kliennya belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka dari KPK. Ahmad juga mengaku belum menerima surat pencegahan Mardani Maming bepergian ke luar negeri yang diterbitkan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham. “Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming, surat keputusan, permintaan, dan/atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” ujar Ahmad, Senin (20/6).
14. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022. Ketetapan ini dituangkan dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 Hijriah. Maklumat itu ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada 3 Februari 2022.
PP Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 30 Juni 2022. Kemudian, Hari Arafah atau 9 Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat, 8 Juli 2022. “Idul Adha (10 Zulhijah 1443 H) hari Sabtu Legi, 9 Juli 2022 M,” demikian dikutip dari salinan maklumat yang diunduh dari laman resmi Muhammadiyah, Senin (20/6). (HPS)