Antrian panjang di salah satu SPBU (net)
Isu menarik pagi ini adalah soal rencana kenaikan harga BBM. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik,” tegas Ma’ruf dalam siaran persnya, Sabtu (20/8). Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, hingga hari ini belum ada usulan dari pemerintah yang disampaikan kepada DPR terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi mengingatkan, kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Isu kedua, Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, pertemuan untuk perencanaa pembunuhan tersebut dilakukan di lantai tiga rumah Sambo yang terletak di Jalan Saguling. Pertemuan tersebut dihadiri Sambo, Putri, Bharada E atau Richard Eliezer, dan ajudan Putri, Brigadir RR atau Ricky Rizal. Menurut Agus, Sambo menanyakan kesanggupan dua anak buahnya mengeksekusi Brigadir Yosua. Agus juga menyebut, Putri terlibat dalam upaya suap oleh Sambo kepada Bharada E, Brigadir RR, dan Kuat Maruf. “Bersama FS (Ferdy Sambo) saat menjanjikan uang kepada RE (Richard Eliezer), RR (Ricky Rizal) dan KM (kuat Maruf),” ujar Agus.
Isu ketiga, Polri didesak melindungi anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi usai pasangan suami istri itu ditetapkan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Desakan itu dilontarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi alias Kak Seto yang mengatakan bakal melakukan koordinasi dengan Mabes Polri buat melindungi anak-anak pasangan itu. “Kami mendesak keluarga besar Polri juga bisa melindungi anak-anak,” kata Kak Seto, Minggu (21/8).
Isu ketiga, KPK tetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani, sebagai tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru di lingkungan kampus tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, para calon mahasiswa menyuap pihak kampus dengan uang sejumlah Rp100 juta hingga Rp350 juta untuk bisa diterima di Unila. KPK menduga Rektor Unila Karomani menerima suap hingga sekitar Rp 5 miliar karena meluluskan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menetapkan Karomani sebagai tersangka suap. Dalam OTT tersebut, KPK amankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan tabungan deposito dari Rp 1 miliar.
Isu keempat, soal reshuffle kabinet. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut akan ada perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, setidaknya untuk mengisi dua posisi yang kosong yakni posisi Menpan-RB dan Wamenlu. “Reshuffle itu yang pasti kan ada dua yang lowong, satu Menteripan-RB, itu belum diisi. Kedua, Wakil Menteri Luar Negeri, dia (Mahendra Siregar) terpilih menjadi Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu yang pasti diisi,” kata Ma’ruf. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan nama calon Menteri PAN-RB) pengganti almarhum Tjahjo Kumolo kepada Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu.
Isu kelima, Tim penyidik Jampidsus Kejagung menyita delapan aset tanah dan bangunan milik tersangka kasus korupsi Rp 78 miliar, Surya Darmadi (SD) di berbagai wilayah di Indonesia. Penyitaan tersebut dilakukan di DKI Jakarta, Bali, dan Riau. “Melakukan penyitaan terhadap aset milik Tersangka SD di 3 (tiga) provinsi yakni DKI Jakarta, Bali, dan Riau,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu (21/8). Berikut isu selengkapnya.
1. Wacana kenaikan BBM bersubsidi yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, pada minggu ini sepertinya kurang arif dan bikin kaget masyarakat saja, karena rencana kenaikan tersebut ternyata belum final. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik,” kata Ma’ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8). Ma’ruf mengatakan, pemerintah mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi karena nilai subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sangat besar. “Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut,” ujar Ma’ruf.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan. Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun. Menurut Luhut, Jokowi sudah mengindikasikan bahwa tidak mungkin pemerintah terus mempertahankan harga BBM saat ini yang sudah membebani APBN. “Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi),” kata Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (19/8).
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, hingga hari ini belum ada usulan dari pemerintah yang disampaikan kepada DPR terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu, (21/8). Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu enggan menyampaikan sikap partainya terkait isu kenaikan harga BBM tersebut.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) khawatir harga pangan makin mahal jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik. “Pemerintah harus menjamin bahwa rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan pasca kenaikan harga BBM,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, kemarin. “Jalur-jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan. Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya,” sambungnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memastikan, kenaikan harga Pertalite dan solar akan mendongkrak tingkat inflasi di Tanah Air. Ini akan semakin memperparah kondisi masyarakat bawah, yang sudah hadapi lonjakan harga pangan selama beberapa bulan terakhir. “Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadap kenaikkan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022,” ujar dia. Menurut Bhima, bukan hanya kalangan bawah saja, kenaikan harga BBM juga akan berdampak kepada masyarakat kalangan menengah. Menurutnya, alokasi anggaran belanja masyarakat untuk membeli BBM RON 90 itu menjadi tidak terhindarkan. “Kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain. Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu,” tutur Bhima.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi mengingatkan, kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. “Opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikkan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut Inflasi.” ujar Fahmy melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/8). “Kalau kenaikan Pertalite hingga mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan,” sambungnya.
2. Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, pertemuan untuk perencanaa pembunuhan tersebut dilakukan di lantai tiga rumah Sambo yang terletak di Jalan Saguling. Pertemuan tersebut dihadiri Sambo, Putri, Bharada E atau Richard Eliezer, dan ajudan Putri, Brigadir RR atau Ricky Rizal. Menurut Agus, Sambo menanyakan kesanggupan dua anak buahnya mengeksekusi Brigadir Yosua.
“Ada di lantai tiga saat Ricky dan Richard ditanya kesanggupan untuk menembak Almarhum Yosua,” kata Agus dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (20/8). Polri menengarai Putri mengikuti skenario yang dibangun suaminya. Ia kemudian mengajak Bharada E, Brigadir RR, asisten rumah tangganya Kuat Maruf, dan Brigadir Yosua berangkat ke rumah dinas Ferdy Sambo. Rumah tersebut nantinya menjadi lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Agus juga menyebut, Putri terlibat dalam upaya suap oleh Sambo kepada Bharada E, Brigadir RR, dan Kuat Maruf. “Bersama FS (Ferdy Sambo) saat menjanjikan uang kepada RE (Richard Eliezer), RR (Ricky Rizal) dan KM (kuat Maruf),” ujar Agus.
Kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy menyebutkan, kliennya tidak ikut dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Ronny mengatakan, kliennya dijanjikan uang oleh Irjen Ferdy Sambo setelah kejadian penembakan terhadap Brigadir J, bukan sebelumnnya. “Uang itu dijanjikan setelah peristiwa penembakan, ini menegaskan Bharada E tidak mempunyai niat dan tidak terlibat perencanaan pembunuhan,” kata Ronny, Minggu (21/8). Kendati demikian, Ronny tidak merincikan soal jumlah uang yang dijanjikan Sambo kepada kliennya, semua akan terungkap di pengadilan.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa informasi soal temuan bunker yang berisikan uang Rp 900 miliar di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo tidak benar. Hal itu menanggapi isu yang menyebutkan, tim khusus penanganan kasus penembakan Brigadir J telah menemukan uang Rp 900 miliar saat menggeledah rumah Sambo. “Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp 900 miliar tidaklah benar,” kata Dedi, Sabtu (20/8) lalu.
3. Komisi III DPR menggelar rapat dengan Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas, Senin (22/8) hari ini. Topik pembahasannya, terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. “Senin besok 22 Agustus, komisi memang mengagendakan rapat dengan Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (21/8). Kata dia, rapat tersebut merupakan bagian dari pengawasan DPR. Nantinya, Komisi III DPR secara umum akan meminta penjelasan perkembangan terakhir kinerja Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bakal menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kasus mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. MKD sebelumnya mengundang Mahfud pada pekan depan. “Saya akan hadir. Saya memang menunggu-nunggu untuk diundang,” kata Mahfud, Minggu (21/8). Seperti diberitakan, MKD menjadwalkan mengundang Mahfud yang juga menjabat Ketua Kompolnas dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tanggal 25 Agustus 2022. Wakil Ketua MKD Habiburokhman menjelaskan pemanggilan Mahfud untuk memberi keterangan tentang dugaan keterlibatan anggota DPR dalam penyusunan skenario rekayasa kasus Sambo. Sedangkan Sugeng terkait pemberitaan dia memiliki informasi dugaan aliran dana ke anggota DPR terkait kasus Sambo.
4. Polri didesak melindungi anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi usai pasangan suami istri itu ditetapkan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Desakan itu dilontarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi alias Kak Seto yang mengatakan bakal melakukan koordinasi dengan Mabes Polri buat melindungi anak-anak pasangan itu. “Kami mendesak keluarga besar Polri juga bisa melindungi anak-anak,” kata Kak Seto, Minggu (21/8).
Kata Kak Seto Polri bukan cuma melindungi anak-anak di luar sana, tetapi juga anak-anak dari keluarga Polri sendiri.Menurut dia mesti ada beda perlakuan untuk anak-anak Sambo dan Putri, terutama untuk yang di bawah 18 tahun. Dia bilang peran keluarga besar dan keluarga Polri penting buat menunjang kondisi fisik dan psikis anak-anak yang jauh dari orang tuanya. “Mohon anak-anak dipisahkan dari kasus orang tuanya. Harus ada peran entah itu dari keluarga atau dari institusi Polri itu sendiri,” ucap Kak Seto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada informasi soal pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Dedi terkait isu Fadil Imran yang diperiksa karena terlibat kasus Brigadir J. “Sampai dengan hari ini belum ada informasi dari timsus (Tim Khusus),” tegas Dedi, Minggu (21/8). Selain Fadil Imran, terdapat dua nama Kapolda lain yang juga diterpa isu serupa, yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak. Terkait kedua nama tersebut, Dedi juga menegaskan bahwa tidak ada informasi mengenai pemeriksaan kedua Kapolda tersebut. “Iya, tidak ada info (soal pemeriksaan) dan sama-sama nunggu,” tegas Dedi lagi.
5. KPK tetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani, sebagai tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru di lingkungan kampus tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, para calon mahasiswa menyuap pihak kampus dengan uang sejumlah Rp100 juta hingga Rp350 juta untuk bisa diterima di Unila.
Proses suap menyuap ini dilakukan saat seleksi jalur khusus Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (SIMANILA) untuk tahun akademik 2022. “KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut,” kata Nurul dalam keterangannya, Minggu (21/8).
Tim penindakan KPK menangkap 7 petinggi Unila dan pihak swasta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Bandung dan Lampung pada Sabtu (20/8) dini hari. Selain Rektor Unila Karomani, tim KPK juga menangkap 7 orang di antaranya wakil rektor 1, dekan FT, dosen dan pihak swasta. “Tim KPK sejauh ini mengamankan sekitar tujuh orang di Bandung dan Lampung. Termasuk rektor dan pejabat kampus dimaksud,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Sabtu (20/8).
KPK menduga Rektor Unila Karomani menerima suap hingga sekitar Rp 5 miliar karena meluluskan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menetapkan Karomani sebagai tersangka suap. “Seluruh penerimaan yang sudah kami jelaskan kurang lebih totalnya Rp 5 miliar,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8). KPK temukan aliran uang dari Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo dan Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga uang tersebut berasal dari keluarga calon mahasiswa yang lulus Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila). Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk lain yakni menjadi tabungan deposito, emas batangan dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 Miliar.
KPK amankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah hingga tabungan berisi lebih dari Rp 1 miliar dalam OTT yang dilakukan terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani. OTT dilakukan di tiga wilayah, yakni Bandung, Lampung, dan Bali. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut Karomani ditangkap di Bandung beserta tiga orang lainnya yakni, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhamad Basri dan ajudan Karomani bernama Adi Triwibowo. “Beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp 1,8 miliar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8).
Sementara, dalam OTT di Lampung, KPK amankan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Dekan Fakultas Teknik Helmy Fitriawan, dan dosen bernama Mualimin. Di lokasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp 414,5 juta dan slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp 800 juta. Di Bali, KPK menangkap Andi Desfiandi dari pihak swasta. Andi diketahui merupakan salah satu keluarga calon mahasiswa baru Unila yang masuk melalui jalur mandiri yang ditetapkan sebagai tersangka suap.
Universitas Lampung (Unila) bakal memberi bantuan hukum untuk rektor mereka Karomani yang telah dibekuk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (20/8) atas dugaan kasus penyuapan penerimaan mahasiswa baru 2022. “Ya, Unila akan memberikan bantuan hukum terhadap yang bersangkutan,” ucap Wakil Rektor 4 Suharso pada Minggu (21/8),
Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menentukan nasib jabatan Rektor Universitas Lampung Karomani setelah OTT KPK. Inspektorat Kemendikbudristek Lindung Saut Maruli Sirait mengatakan pihaknya langsung mengkaji opsi keputusan. Dia mengatakan tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di perguruan tinggi.”Mungkin akan di-Plt-kan (ditunjuk pelaksana tugas), nanti kebijakan dari dirjen dan Mas Menteri (Nadiem) akan segera diambil,” kata Lindung di Kantor KPK, Jakarta, Minggu (21/8).
6. Elit PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani akan menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8) pukul 10.00 WIB. Hal itu disampaikan Puan usai jogging di GBK, Minggu (21/8). Puan mengatakan kunjungannya sebagai silaturahmi kekeluargaan. “Insyaallah besok mau ketemu dengan Surya Paloh, ikuti saya, cielah, dan bagaimana nanti pertemuannya, Insyaallah semua bisa berjalan baik dan lancar dan silaturahminya. Tentu saja silaturahmi kekeluargaan untuk membangun Indonesia lebih baik,” kata Puan.
7.Presiden Jokowi tak mau terburu-buru menentukan arah dukungan kepada capres yang akan maju Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Jokowi, saat menemui ribuan relawannya yang hadir di Konser Satu Komando Sapulidi 2024, di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. “2024 masih tebih, tasik tebih (masih jauh). Tidak usah kita tentukan sekarang, setuju ndak,” kata Jokowi, Minggu (21/8). Jokowi memilih untuk fokus pada urusan ekonomi terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan kontes politik dirasanya masih panjang.
8. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) terkuat dalam survei Algoritma Research & Consulting mengalahkan calon-calon potensial lainnya. Ganjar memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas 27,8 persen. Ia meninggalkan kandidat-kandidat potensial, seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. “Tiga nama yang secara elektoral tertinggi, yaitu berurutan untuk capres adalah Ganjar Pranowo 27,8 persen, Anies Baswedan 18,5 persen, serta Prabowo Subianto 12,9 persen,” kata Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid di Jakarta, Minggu (21/8). Posisi nomor empat diduduki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4,6 persen. Lalu ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (3,4 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (3,2 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (2,8 persen), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (1,7 persen).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto bisa menjadi presiden pada Pilpres 2024 berkat dukungan masyarakat Bogor. Hal itu disampaikan Muzani saat mengikuti gowes Merah Putih Kemerdekaan RI ke-77 bersama masyarakat Jonggol, Bogor, Minggu (21/8). “Insya Allah dari Tanah Bogor inilah Pak Prabowo akan jadi presiden di 2024,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Muzani meminta seluruh kader Partai Gerindra optimistis bahwa Prabowo dapat memenangkan Pilpres 2024. “Semoga negara kita pemimpin partai kita bisa diberi kesehatan dan membawa Indonesia menjadi negara maju,” ujarnya.
9. Badan Intelijen Negara (BIN) membantah data pribadi dan proyek agen intelijen bocor di internet. Jubir BIN Wawan Hari Purwanto menyatakan tak ada kebocoran di database BIN. Dia memastikan data yang dimiliki BIN aman. “Hoaks itu. Data BIN aman-aman saja,” kata Wawan, Minggu (21/8). Wawan tak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan kebocoran data BIN. Dia juga belum mengungkap langkah BIN untuk merespons hoaks tersebut. Sebelumnya, warganet membicarakan kebocoran data di sejumlah lembaga negara. Salah satunya kebocoran data di BIN yang meliputi data pribadi agen intelijen.
10. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut akan ada perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, setidaknya untuk mengisi dua posisi yang kosong yakni posisi Menpan-RB dan Wamenlu. “Reshuffle itu yang pasti kan ada dua yang lowong, satu Menteripan-RB, itu belum diisi. Kedua, Wakil Menteri Luar Negeri, dia (Mahendra Siregar) terpilih menjadi Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu yang pasti diisi,” kata Ma’ruf kepada wartawan di Depok, Sabtu (20/8). Ma’ruf enggan berspekulasi mengenai pos menteri mana lagi yang bakal dirombak dalam reshuffle kabinet mendatang. “Kalau yang lainnya saya kira tunggu saja, kita lihat saja,” ujar Wapres.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan nama calon Menteri PAN-RB) pengganti almarhum Tjahjo Kumolo kepada Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penyerahan nama itu dilakukan Megawati dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu di Istana Negara. “Ya nama-nama (Menteri PAN RB sudah diserahkan), kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan bapak Jokowi,” kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu, (21/8).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, pernyataan Presiden Jokowi soal peluang reshuffle kabinet masih terbuka adalah untuk melecut kinerja para menterinya agar bekerja lebih keras. “Sebagai pelecut saja agar kabinet itu, menteri-menteri Jokowi itu bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan negara,” kata Ujang, kemarin. ‘’Karena kalau tidak diancam seperti itu, tidak dilecut dengan pernyataan seperti itu, biasanya akan santai, akan leha-leha. Mereka akan bekerja untuk kepentingannya masing-masing, terutama untuk persoalan Pemilu 2024 nanti,” tuturnya. Ujang menilai, kecil kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle dengan mengganti menterinya dalam waktu dekat.
11. Tim penyidik Jampidsus Kejagung menyita delapan aset tanah dan bangunan milik tersangka kasus korupsi Rp 78 miliar, Surya Darmadi (SD) di berbagai wilayah di Indonesia. Penyitaan tersebut dilakukan di DKI Jakarta, Bali, dan Riau. “Melakukan penyitaan terhadap aset milik Tersangka SD di 3 (tiga) provinsi yakni DKI Jakarta, Bali, dan Riau,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu (21/8).
Ketut mengungkapkan penyitaan tanah dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan penetapan Pengadilan Tipikor Jakarta No. 191/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2022/PN.Jkt.Pst. Di Bali, Kejagung menyita dua aset tanah dan bangunan. Salah satu aset yang disita yakni sebuah hotel di Kawasan Kuta, Bali. Penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor: 5/Khusus/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. Kemudian di Riau, ada 4 aset tanah dan bangunan.Tiga aset di antaranya yakni Gedung PT Duta Palma Group. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr.
12. Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD menganggap terorisme sebagai musuh manusia. Hal itu disampaikan Mahfud usai menjadi pembicara dalam Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk para Korban Terorisme yang digelar BNPT bersama LPSK dan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Minggu (21/8). ‘’Pemerintah Indonesia menganggap terorisme itu musuh semua manusia. Terorisme tidak punya agama,” ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan apabila pemerintah menindak tegas gerakan terorisme, itu merupakan bagian dari upaya melindungi harkat dan nyawa manusia yang merupakan hak paling dasar. Selain itu, Mahfud menjelaskan, langkah pemerintah menghadapi gerakan terorisme juga dituangkan melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. (HPS)
