Mantan anggota DPR, Usman Ermulan (net)
JAKARTA, REPORTER – Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tiga periode, Usman Ermulan menyarankan, lebih baik Presiden Jokowi menggenjot kinerja ekspor daripada menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Usman, Indonesia merupakan negara penyimpan segudang harta karun yang berasal dari berbagai komoditas bernilai tinggi. Dengan menggenjot ekspor batubara dan CPO, pendapatan negara akan jauh lebih besar dan itu bisa untuk menutupi anggaran subsidi BBM sebesar Rp502 triliun. “Kita tau bapak presiden saat ini sedang berpikir keras, tidak ingin membebani rakyatnya, karena itu saya sampaikan ini, ” ujar Usman di Jambi, Jumat (2/9).
Usman mengatakan, Indonesia bisa menggenjot ekspor lewat batu bara dan CPO, apalagi sawit menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Menurut dia, jika potensi-potensi besar itu digali secara maksimal, tentu akan mendongkrak perekonomian dan memberikan devisa yang sangat besar bagi negara. “Kita sebagai rakyat mendukung kebijakan bapak presiden dan petani sawit tentu akan meningkatkan produksinya sebagai bahan baku CPO yang diekspor itu,” kata mantan Bupati Tanjungjabung Barat, Jambi dua periode ini.
Politisi kawakan ini memandang, pemerintah dan swasta harus kompak mendongkrak ekspor untuk memacu peningkatan pendapatan negara lewat pajak dan devisa. Pada saat bersamaan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Usman yang dulu dekat dengan Presiden Bj Habibie ini paham betul, jika harga BBM dinaikkan sekarang, banyak sekali efek yang akan timbul.
Tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu menyulut kenaikan berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg dan kenaikan tarif listrik. “Yakinlah, rakyat Indonesia akan mendukung bapak presiden jika BBM tidak dinaikkan,” ujar Usman.
Usman mengimbau Pertamina terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya penghentian penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ada oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum dengan menyelundupkan BBM bersubsidi. Tanpa diminta, Pertamina harus bertindak tegas, seperti penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika ada oknum SPBU yang terbukti bersalah.
Seperti diketahui, peningkatan ekspor juga bisa menurunkan rasio utang luar negeri. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.
Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar USD 132,2 miliar. Angka ini menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2022 sebesar USD 136,4 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa pada Juli 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. (HPS)
