Demo Tolak Kenaikan Harga BBM (net)
Aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM masih menjadi isu yang menyita perhatian publik. Hari ini, Selasa (13/9), buruh dan mahasiswa menggelar demo di kawasan Istana Negara, Jakarta. Menurut Ketua Umum Sekolah Mahasiswa Progresif, sekitar 4 ribu buruh dan 3 ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Banten ikut demo. Ada 5 tuntutan yang disampaikan para pendemo, di antaranya menolak kenaikan harga BBM dan menuntut harga barang kebutuhan pokok masyarakat diturunkan.
Isu kedua, seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD) Kopral Dua Arif mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan. Kecaman itu disampaikan Arif dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video singkat itu Arif mendesak Effendi Simbolon meminta maaf secara terbuka kepada publik dan TNI atas pernyataan tersebut. “Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota dewan Komisi I DPR RI. Saya, kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI,” kata Arif dalam video itu.
Isu ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe. “Iya [PPATK telah memblokir rekening Gubernur Papua] dan kami sudah koordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (13/9). Sementara itu Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.
Isu keempat, Presiden Jokowi berharap besaran inflasi bisa ditahan di bawah 5 persen tahun ini. Presiden meminta kerja sama pemerintah pusat dan pemda untuk menekan laju inflasi secara maksimal. Menurut presiden, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen. “Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen),” ujar Jokowi.
Isu kelima, aktivis 98, Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke MKD DPR RI. Puan dianggap melanggar kode etik DPR karena tidak menghentikan sementara rapat paripurna pada Selasa (6/9), ketika mendapat ucapan ulang tahun dari sejumlah anggota dewan. Namun, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman menilai ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan untuk Puan Maharani pada rapat paripurna DPR tersebut merupakan hal yang lumrah atau biasa. Habiburokhman menyampaikan tidak ada sikap berlebihan yang ditunjukan oleh anggota dewan maupun Puan Maharani terkait momen tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus bergulir. Pada Selasa (13/9) hari ini, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) beserta sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar demo di kawasan Istana Negara, Jakarta. Menurut jadwal, aksi tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ketua Umum Sekolah Mahasiswa Progresif Ihsan Kamil sebagai salah satu anggota aliansi Gebrak mengklaim bakal ada 4 ribu buruh dan 3 ribu mahasiswa dari berbagai organisasi serta kampus yang ikut demo. “Betul, hari ini Gebrak akan aksi di Istana. Ada sekitar 4 ribuan buruh dari berbagai organisasi/serikat buruh anggota Gebrak. Dan ada sekitar 3 ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Banten,” kata Ihsan Kamil, Selasa (13/9). Ada 5 tuntutan yang disampaikan para pendemo. Pertama, menolak kenaikan harga BBM dan menuntut harga kebutuhan pokok diturunkan. Kedua, mencabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya. Ketiga, mencabut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Keempat, menolak RKUHP, kelima menolak Revisi UU Sisdiknas.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Solar. Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan kenaikan BBM berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat. “Seperti mengakibatkan kenaikan harga (inflasi) berbagai sektor krusial yang mempengaruhi daya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari rakyat,” kata Melki, Selasa (13/9).
Pada Senin (12/9) kemarin, aksi demo menolak kenaikan harga BBM berlangsung di sekitar Istana Negara Jakarta dan kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Malah aksi demo tersebut sempat diwarnai kericuhan. Terjadi benturan kecil antar-kelompok massa aksi yang lakukan demo di kawasan Patung Kuda. Benturan bermula ketika massa aksi yang mengatasnamakan Poros Baru Batavia Memanggil (PR-BBM) beserta mobil komando datang ke depan Gedung Sapta Pesona sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka langsung berorasi, sambil membentangkan spanduk bertuliskan “tolak kenaikan harga BBM” dan “tolak pasal-pasal kontroversial dalam RUU RKUHP”.
Di sisi lain, massa aksi dari kelompok Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tampak duduk dan berdoa bersama di depan kawat berduri Jalan Medan Merdeka Barat. Seorang orator dari atas mobil komando terdengar mengarahkan massa aksi untuk mengumandangkan takbir dan bershalawat. Setelah itu, mereka bergerak menghampiri peserta demo di depan Gedung Sapta Pesona. Kedua kelompok massa aksi tersebut terlibat adu mulut. Sesaat kemudian, kedua kelompok massa tersebut terlibat aksi saling dorong. Tampak sejumlah massa melempari botol dan sejumlah barang lainnya ke arah mobil komando PR-BBM.
Polisi menyebutkan, bentrokan antarkelompok massa aksi yang demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, terjadi karena ada miskomunikasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, massa aksi dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat arah selatan merasa terganggu dengan kehadiran kelompok lain di depan Gedung Sapta Pesona. “Kalau pantauan kami, ada miskom, karena tadi di satu ruas jalan yang lain, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, ada satu aliansi lagi yang datang dan menyampaikan pendapatnya di muka umum,” kata Komarudin di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin (12/9).
Menurut Komarudin, PA 212 menganggap massa aksi yang berasal dari kelompok Poros Baru Batavia Memanggil (PR-BBM) datang tanpa berkoordinasi. Mereka langsung melakukan orasi sambil bernyanyi, saat massa PA 212 sedang berdoa dan bershalawat bersama di tengah aksi demonstrasi. “Sepertinya dianggap mengganggu oleh kelompok yang di sebelahnya, PA 212, sehingga ada ketersinggungan,” kata Komarudin.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Heru menerima perwakilan KSPSI di Kompleks Istana dan menemui massa KSPSI yang berunjuk rasa soal kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (12/9). “Saya barusan terima Pak Sekjen berserta lima anggota, ada lima poin yang disampaikan. Tadi kita sudah dengarkan poin-poin itu, dan tentunya saya selaku jajaran staf Bapak Presiden akan tindak lanjuti,” kata Heru di hadapan massa KSPSI di Patung Kuda. Heru berjanji akan menggelar rapat dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan masyarakat akan mendapatkan subsidi dari negara sekitar Rp60 ribu jika membeli BBM jenis pertalite sebanyak 20 liter. Ia menjelaskan harga pertalite memang sudah naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter imbas lonjakan harga minyak mentah dunia. Namun, bukan berarti subsidi dari negara hilang. Berdasarkan hitungan terbaru, harga keekonomian pertalite mencapai Rp13.150 per liter. Berarti, pemerintah memberikan subsidi Rp3.150 per liter kepada setiap masyarakat yang membeli pertalite.
2. Presiden Jokowi membuka opsi melakukan impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia, di tengah lonjakan harga minyak global. Jokowi mengaku saat ini tengah memantau semua opsi, termasuk mengimpor minyak dari negara yang menjualnya dengan harga yang lebih murah. “Semua opsi selalu kami pantau. Jika ada negara (dan) mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja,” kata Jokowi dikutip dari CNA, Senin (12/9).
3. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD) Kopral Dua Arif mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan. Kecaman itu disampaikan Arif dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Rekan satu partai Effendi di PDIP, Ruhut Sitompul, turut mengunggah video itu di akun media sosialnya, @ruhutsitompul, Senin (12/9). Dalam video singkat itu Arif mendesak Effendi meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan tersebut. “Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota dewan Komisi I DPR RI. Saya, kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI,” kata Arif dalam video itu. Ia mengancam akan mencari Effendi sampai ke ujung dunia jika tidak segera meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan tersebut.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe. “Iya [PPATK telah memblokir rekening Gubernur Papua] dan kami sudah koordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (13/9). Seperti diketahui, KPK saat ini tengah memproses hukum Enembe terkait kasus dugaan korupsi namun kasusnya belum disampaikan secara detail.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Pencegahan tersebut berdasarkan permintaan KPK yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Enembe. “Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek an. Lukas Enembe dari KPK pada Rabu, 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Senin (12/9).
Koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyatakan kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap dan gratifikasi Rp1 miliar. Menurut Roy, Lukas Enembe menjadi tersangka KPK sejak 5 September 2022. Oleh sebab itu, KPK memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (12/9). “Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September bapak gubernur sudah jadi tersangka, padahal pak gubernur sama sekali belum didengar keterangannya,” kata Roy.
5. Presiden Jokowi berharap besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini. Oleh karena itu, Presiden meminta kerja sama pemerintah pusat hingga daerah untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal. Menurut presiden, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen. “Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen),” ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).
Presiden Jokowi mengatakan, kenaikan harga atau inflasi barang dan jasa merupakan hal yang paling ditakuti oleh semua negara. “Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara, ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi yang paling ditakuti,” kata Jokowi. Kepala Negara mengingatkan, masalah inflasi ini harus diperhatikan betul-betul oleh seluruh kepala daerah. Sebab, kenaikan harga pangan dapat menyebabkan kemiskinan di sebuah daerah ikut terkerek naik, terutama kenaikan harga beras yang menjadi bahan pangan utama masyarakat.
Presiden Jokowi mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi. Jokowi meminta agar kondisi tersebut dicermati dan pemda diminta segera lakukan intervensi di lapangan. “Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan,” ujar Jokowi. Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk menggunakan 2 persen anggaran dari dana transfer umum sebagai subsidi atas imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen,” kata Jokowi. Dana tersebut bisa digunakan untuk menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mencontohkan, nelayan dan tukang ojek yang pekerjaannya bergantung pada BBM bisa dibantu dengan menerima subsidi yang berasal dari dana tersebut. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu dibantu karena mereka terdampak oleh kenaikan harga BBM yang berpengaruh ke harga bahan baku.
6. Aktivis 98, Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke MKD DPR RI. Pasalnya, Puan Maharani dianggap melanggar kode etik DPR karena tidak menghentikan sementara rapat paripurna pada Selasa (6/9), ketika mendapat ucapan ulang tahun dari sejumlah anggota dewan. “Harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat hari ini,” ujar Joko ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9). “Jadi, kami mendesak Ibu Puan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas viralnya video tersebut,” katanya lagi. Joko menduga Puan melanggar Bab II kode Etik Bagian Kesatu terkait Kepentingan Umum Pasal 2 Ayat 1 dan 2, juncto Bagian kedua soal Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 2 Kode Etik Anggota DPR RI.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman menilai ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan untuk Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (6/9), merupakan hal yang biasa. Habiburokhman menyampaikan tidak ada sikap berlebihan yang ditunjukan oleh anggota dewan maupun Puan Maharani terkait momen tersebut. “Setahu saya itu bukan perayaan ulang tahun berbentuk pesta atau sikap bermewah-mewah. Tidak ada makan dan minuman atau atribut sama sekali,” kata Habiburokhman pada wartawan, Senin (12/9). Ia juga menyebut ucapan selamat ulang tahun tersebut disampaikan di jeda rapat paripurna, bukan ketika rapat berlangsung. “Pelaksanaan pun sebenarnya bukan di dalam rapat paripurna, tetapi di sela-sela rapat paripurna yang pertama dan yang kedua,” ujarnya.
7. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kebocoran sejumlah data pejabat negara yang dilakukan akun twitter Bjorka bukan merupakan data rahasia. Menurut Mahfud, data yang dipamerkan Bjorka adalah data terbuka yang bisa diambil dari beberapa sumber data. “Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/9). Mahfud membantah data tersebut adalah data rahasia negara karena memang seringkali ditemukan di beberapa situs milik pemerintah.
Pemerintah membentuk tim khusus untuk merespons serangan siber oleh hacker Bjorka yang baru-baru ini melakukan peretasan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Pembentukan tim ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Senin (12/9). “Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Johnny kepada wartawan. Dia menuturkan, tim khusus itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), BIN, Kemenkominfo dam Polri.
Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan, data-data yang diretas oleh peretas atau hacker yang menggunakan Bjorka adalah data-data yang bersifat umum. “Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah, sementara adalah data-data yang sifatnya umum, data-data umum,” kata Johnny G Plate usai rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9). “Bukan data-data spesifik, dan bukan data-data yang ter-update, sebagian data-data yang lama,” kata Plate melanjutkan. Kendati demikian, ia menegaskan, tim lintas kementerian dan lembaga yang akan berkoordinasi untuk menelaah kasus-kasus peretasan itu secara lebih dalam.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memberikan tanggapan soal serangan “hacker” Bjorka yang akhir-akhir ini meresahkan publik. Sebagaimana diketahui, Bjorka meretas dan mengunggah sejumlah data surat-menyurat yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Selain itu, Bjorka juga meretas dan mengunggah data pribadi sejumlah pejabat. Antara lain milik Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” ujar Hinsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/9). “Kalau data-data (pribadi) seperti yang disampaikan (Menkominfo),” katanya melanjutkan.
8. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, pihaknya tak punya keinginan untuk mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi terkait nasib masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia menilai, keputusan tersebut berada di tangan Jokowi. “Mau diperpanjang, boleh. Sudah pernah terjadi pada beberapa kali panglima yang dulu. Mau diganti juga tinggal proses fit and proper test di Komisi I. Jadi simple lah,” kata Kharis kepada wartawan, Senin (12/9). “Kita tidak punya pretensi untuk diganti atau harus diperpanjang,” jelasnya. Ia memiliki keyakinan bahwa Jokowi telah berpikir matang untuk menentukan sikap terkait masa jabatan Panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjadi salah satu kandidat terbaik untuk mengisi kursi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menurut Fadli Zon, penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI merupakan pergiliran. Diketahui, sebelum diangkat menjadi Panglima, Andika Perkasa adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Andika Perkasa diketahui bakal pensiun sebagai Panglima TNI pada Desember 2022. “Saya kira dari Angkatan Laut juga baik, karena biar ada semacam pergiliran. Karena kemarin juga (Yugo Margono) kan menjadi kandidat yang kuat. Tetapi, kemudian dipilih Pak Andika dan itu juga satu pilihan yang tepat,” kata Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
9. Stafsus Menparekraf Sandiaga Uno, Raditya Putra Pratama memastikan Sandiaga tidak akan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Sandiaga menyatakan kesiapannya menjadi capres 2024. “Untuk 2024, Pak Sandi belum kepikiran menjadi calon presiden,” ujar Raditya saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Senin (12/9). Raditya mengatakan, Sandiaga baru akan maju sebagai capres apabila diminta oleh partainya, yakni Gerindra. “Tidak (akan maju) kalau misalkan tidak dapat perintah dari ketua umum,” ucapnya. Raditya menegaskan, Sandiaga Uno tidak akan keluar dari Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon sebelumnya mengingatkan, akan ada konsekuensi bagi kader partainya jika nekat maju menjadi capres 2024. Pasalnya, dalam Rapimnas Partai Gerindra sudah menetapkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam kontestasi pilpres 2024. Warning itu disampaikan Fadli Zon menyusul pernyataan Sandiaga Uno yang siap maju sebagai capres apabila ada partai yang mendukung dan mengusungnya. “Kalau secara partai, kita sudah pasti akan mendukung Pak Prabowo sebagai Capres, itu hasil Rapimnas. Tapi, kalau memang ada kader yang lain (yang mencalonkan diri), ya tentu ada konsekuensinya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap membuka peluang bagi Menparekraf Sandiaga Uno maju Pilpres 2024, meskipun kursi ketum saat ini diduduki oleh Muhamad Mardiono. “Kebetulan Bang Sandi hubungan dengan PPP baik sejak dulu, dengan kemarin-kemarin ketika Pilpres kita hanya berbeda haluan. Namun itu tidak membatasi komunikasi, silaturahmi kita dengan Bang Sandi,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (12/9).
10. Menpan-RB, Azwar Anas berjanji akan menata tenaga non aparatur sipil negara (ASN) minim ganjalan. Menurutnya, penataan tenaga non-ASN memerlukan fleksibilitas. Politisi PKB yang pindah ke PDIP ini menganalogikan aturan yang dibuat ketat seperti pagar yang tinggi hanya akan membuat pelaksana kebijakan mencari celah agar bisa melompatinya. “Agar aturan ini bisa menjadi jalan tengah dan solusi, pihak-pihak terkait ini harus duduk bersama agar punya perspektif yang sama dan berjalan selaras untuk menyelesaikan apa yang telat menjadi mandat undang-undang dan peraturan pemerintah,” kata Azwar saat raker dengan Komite I DPD RI, di Jakarta, Senin (12/9).
11. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bakal jadi ‘hadiah’ untuk para guru di Indonesia. Nadiem berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru di Indonesia menerima tunjangan profesi guru (TPG) tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program pendidikan profesi guru (PPG) yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. “Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang,” kata Nadiem dikutip dari siaran kanal YouTube Kemendikbud RI, Senin (12/9).
12. DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hari ini, Selasa (13/9). Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani mengatakan rapat paripurna hari ini merupakan pengumuman masa akhir Anies-Riza 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Seperti diketahui, Anies-Riza akan akhiri masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan rapat paripurna ini digelar setelah disepakati rapat Badan Musyawarah (Bamus) beberapa waktu lalu. “Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota Bamus, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September,” kata Prasetyo.
Politikus PDIP Junimart Girsang meyakini Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan habis masa jabatan per 16 Oktober mendatang. Junimart meyakini Pj Gubernur DKI pengganti Anies hanya tinggal menunggu waktu. Nama-nama tersebut nantinya akan diserahkan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD sebelum diputuskan tim penilai akhir (TPA) di bawah Presiden. “Saya kira sudah ada, ini kan tinggal menunggu waktu sebenarnya. Nama akan diserahkan oleh Kementerian kepada Presiden atau Presiden dan kabinetnya sudah mempunyai calon,” kata Junimart di kompleks parlemen, Senin (12/9).
13. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, cepatnya Kemenkumham mengeluarkan SK kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena konflik internal telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Menurut Adi, persoalan di internal PPP telah diselesaikan Mahkamah Partai dengan mengganti Suharso Monoarfa dan menunjuk Muhamad Mardiono jadi Plt Ketua Umum PPP dalam Mukernas yang digelar di Banten pada Minggu (4/9). Tidak lama berselang, pada 9 September 2022 atau lima hari setelah Mukernas digelar, Kemenkumham mengesahkan kepengurusan baru PPP. “Saya membaca kenapa SK Menkumham itu cepat karena secara internal kepartaian, Mardiono jauh lebih didukung secara mayoritas. Kalau melihat kecenderungannya, misalnya, elite-elite dan pengurus daerah itu kan cenderung memberikan dukungan penuh,” kata Adi, Senin (12/9).
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menegaskan, partainya tetap solid dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), meski Suharso Monoarfa tak lagi menjabat ketua umum. Adapun KIB merupakan koalisi yang terdiri dari PPP, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga partai sepakat menjalin koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024. “Tim kami tetap solid. Mudah-mudahan kita tetap solid untuk bisa masuk ke gawang,” tegas Mardiono usai menyerahkan SK Kemenkumham baru terkait kepengurusan PPP ke KPU RI, Jakarta, Senin (12/9) sore.
14. Kejagung menunjuk 43 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice terkait pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, penunjukan puluhan JPU itu dilakukan setelah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menerima surat pemberitahuan dari Polri. “Untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana, Jampidum Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 orang JPU dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU,” ujar Ketut, Senin (12/9). (HPS)