Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan (net)
Salah satu isu yang menjadi perbincangan pagi ini adalah statemen Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan tak bakalan menang Pilpres di Jawa Tengah. Pasalnya, Jateng merupakan basis pemilih PDI-P. “Oh kalau itu bisa saya jamin, Anies kalah di Jawa Tengah,” ujar Pacul di Tugu Monas, Jakarta, Sabtu (8/10). Ia mengaku enggan mengomentari rencana pencapresan Anies. Sebab, belum tentu Anies bisa menjadi kontestan dalam ajang tersebut. “Buat apa hari ini mengeluarkan kritik. Itu kan baru bakal calon, ya tho, masih bakal calon kok dikritik. Nanti aja kalau udah calon,” sebutnya. Bambang Pacul mengatakan, Partai Nasdem yang telah secara resmi mengusung Anies sebagai capres, masih terbentur dengan persoalan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). “Kalau belum memenuhi presidential threshold kan semua sudah tahu. Itu (statusnya) baru bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem,” tuturnya.
Isu kedua, pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melobi Presiden Jokowi agar mendukung Puan Maharani pada Pilpres 2024 dalam pertemuan di Batu Tulis, Bogor, Sabtu (8/10) kemarin. Menurut Hendri, perkiraannya itu berdasarkan bahwa Batu Tulis sebagai tempat yang identik dengan Sukarno. “Jadi sangat mungkin sebetulnya pertemuan di Batu Tulis kemarin adalah lobi-lobi Bu Mega kepada Presiden Jokowi supaya ikut mendukung Puan Maharani dalam pencalonan presiden dari PDIP untuk pilpres 2024 nanti,” kata Hendri dalam keterangannya, Minggu (9/10).
Hendri menduga dalam pertemuan itu Jokowi dan Mega juga membicarakan langkah Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP bila tak mendapat tiket pencalonan dari partainya untuk maju di Pilpres. Di sisi lain, Hendri menilai pertemuan tersebut juga sebagai respons keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies di Pilpres 2024.
Isu ketiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menggodok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kemungkinan akan diusung sebagai calon presiden pada pilpres mendatang. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan sosok Ganjar dipertimbangkan usai sejumlah DPW PPP yakni Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024. “Itu sah-sah saja [mengusulkan Ganjar], nanti akan kami tampung dan nanti jadi bahan untuk rapat di tingkat pusat,” tegas Mardiono saat menghadiri Muskerwil DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (9/10). Mardiono mengatakan Ganjar memiliki hubungan dekat dengan PPP. Pasalnya beberapa keluarga Ganjar merupakan pengurus partai berlambang Ka’bah. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut riuh teriakan ‘Presiden’ kala tiba di acara Tablig Akbar dan Peringatan 117 Tahun Organisasi Syarikat Islam di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (9/10) siang. “Pak Anies Presiden!” seru mereka yang hadir di aula utama Masjid Istiqlal tersebut. Anies pun merespons dukungan dirinya maju dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 tersebut.
Isu keempat, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun memperkirakan, majelis hakim yang menangani kasus tersangka Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak akan menjatuhkan hukuman tertinggi yakni pidana mati. Menurut prediksi Gayus, hakim kemungkinan akan menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. “Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum, kepada semua pihak. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya,” kata Gayus Lumbuun dalam You Tube Kompas TV, Minggu (9/10). Gayus mengatakan, berat hukuman yang bakal diberikan hakim kepada Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwaan, kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. “Nah ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice-nya. Jadi, sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa, dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim, nah ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini,’’ ujarnya.
Isu kelima, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan hal ganjil dalam tragedi Kanjuruhan. Setelah melakukan investigasi, Kontras mengaku telah mendapatkan 12 temuan awal, salah satunya, keganjilan soal mobilisasi aparat di Kanjuruhan, termasuk Brimob yang membawa gas air mata. “Kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua,” kata Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi dalam jumpa pers, Minggu (9/10). Di sisi lain, Direktur Lokataru, Haris Azhar menduga, penembakan gas air mata ke tribun Stadion Kanjuruhan, pada 1 Oktober 2022 dilakukan tanpa persiapan yang memadai, termasuk dalam hal kesiapan medis. Ia menyebutkan, jika tembakan gas air mata ditujukan untuk memukul mundur massa, maka pemetaan dampaknya harus sudah dilakukan. Namun pemetaan dampak ini tidak ditemukan, baik dalam kenyataan yang ditemukan di lapangan maupun keterangan tertulis.
1. Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yakin Anies Baswedan tidak akan memenangkan Pilpres 2024 di Jawa Tengah. Pasalnya, Jateng merupakan basis pemilih PDI-P. “Oh kalau itu bisa saya jamin, Anies kalah di Jawa Tengah,” ujar Pacul di Tugu Monas, Jakarta, Sabtu (8/10). Ia mengaku enggan mengomentari rencana pencapresan Anies. Sebab, belum tentu Anies bisa menjadi kontestan dalam ajang tersebut. “Buat apa hari ini mengeluarkan kritik. Itu kan baru bakal calon, ya tho, masih bakal calon kok dikritik. Nanti aja kalau udah calon,” sebutnya. Bambang Pacul mengatakan, Partai Nasdem yang telah secara resmi mengusung Anies sebagai capres, masih terbentur dengan persoalan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). “Kalau belum memenuhi presidential threshold kan semua sudah tahu. Itu (statusnya) baru bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem,” tuturnya.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, partainya tak ingin terburu-buru menentukan bakal capres untuk menghadapi Pilpres 2024. Puan menghormati keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. “Jadi ini salah satu proses demokrasi, monggo-monggo saja,” kata Puan di sela-sela pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Tugu Monas, Jakarta, Sabtu (8/10). “Bagi kami PDI-P proses demokrasi itu setiap partai memiliki timing, kemudian momentum sendiri, kemudian mengumumkan atau memilih seseorang pada waktunya,” ujarnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak merasa tertekan untuk segera mendeklarasikan nama capres meskipun Nasdem, Gerindra, dan PSI telah mengumumkan capres yang akan diusungnya pada Pilpres 2024. Seperti diketahu, Gerindra mengusung Prabowo Subianto, Nasdem memilih Anies Baswedan, sementara PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo. “Oh, tidak. Karena justru malah mengganggu berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10). “Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kan pengennya Pak Jokowi cepat-cepat (lengser) saja,” sambungnya. Hasto mengatakan, PDI-P saat ini sedang fokus terhadap masalah perekonomian di Indonesia. Hasto menekankan PDI-P tetap percaya diri dengan keputusan tidak buru-buru dalam menentukan capres dan koalisi Pemilu 2024.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto melontarkan pernyataan soal warna “biru” pada bendera Belanda yang pada masa lalu dirobek oleh pejuang kemerdekaan kita, tetapi kini si biru itu mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Hasto menyampaikan hal itu dalam perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10). Hasto kemudian menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia lalu menyinggung warna biru yang dirobek itu. “Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru,” tuturnya. Lebih jauh, Hasto menyebut ‘biru’ itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. “Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri,” kata Hasto.
3. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024. Ali merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristoyanto yang menyebut ada “biru” yang keluar dari pemerintahan Jokowi karena sudah memiliki capres sendiri. “Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma’ruf Amin sampai 2024,” ujar Ahmad Ali, Minggu (9/10). Ali menjelaskan, pencalonan yang Nasdem lakukan sekarang tidak ada kaitannya dengan posisi mereka di dalam pemerintahan. Pasalnya, masa periode Jokowi akan berakhir pada tahun 2024. Sementara, Nasdem merasa tidak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun 2024. “2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi,” katanya.
Ali lantas mempertanyakan sikap PDI-P yang menyebut ada partai biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintahan yang ada saat ini adalah pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan PDI-P. “Jadi saya pikir kita saling menghargai keputusan tiap-tiap partai. Itu hal yang lebih bijak menurut saya,” kata Ali. Untuk itu, Ali meminta PDI-P tidak perlu memusingkan keputusan partai lain. Menurut Ali, Nasdem selalu menghargai keputusan PDI-P apabila memutuskan sesuatu. “Kami merasa dalam perjalanan koalisi kami mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini, kami selalu tempatkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami berkomitmen menjaga pemerintahan ini sampai dengan berakhirnya periode beliau,” ujarnya.
Partai NasDem mempertanyakan sikap PDIP yang diam soal deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Partai Gerindra 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya menyebut deklarasi Anies oleh NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. “Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu,” kata Willy, Minggu (9/10). Wakil Ketua Baleg DPR itu menyayangkan pernyataan Hasto yang seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan soal capres. Padahal, menurut dia, NasDem selalu mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi selama ini.
“Sejauh ini menteri-menteri NasDem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap NasDem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!” katanya. Willy juga mempertanyakan klaim Hasto yang menyebut NasDem telah keluar dari koalisi pemerintah. Dia heran jika NasDem disebut keluar koalisi pemerintah hanya dengan mendeklarasikan Anies. Menurut Willy, persoalan politik di koalisi pemerintah mestinya tak hanya diukur oleh jatah menteri. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan. “Jadi, atas dasar apa NasDem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdillah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya,” katanya.
4. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melobi Presiden Jokowi agar mendukung Puan Maharani pada Pilpres 2024 dalam pertemuan di Batu Tulis, Bogor, Sabtu (8/10) kemarin. Menurut Hendri, perkiraannya itu berdasarkan bahwa Batu Tulis sebagai tempat yang identik dengan Sukarno. “Jadi sangat mungkin sebetulnya pertemuan di Batu Tulis kemarin adalah lobi-lobi Bu Mega kepada Presiden Jokowi supaya ikut mendukung Puan Maharani dalam pencalonan presiden dari PDIP untuk pilpres 2024 nanti,” kata Hendri dalam keterangannya, Minggu (9/10). Hendri menduga dalam pertemuan itu Jokowi dan Mega juga membicarakan langkah Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP bila tak mendapat tiket pencalonan dari partainya untuk maju di Pilpres. Di sisi lain, Hendri menilai pertemuan tersebut juga sebagai respons keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies di Pilpres 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Jawa Barat, tidak membahas soal Anies Baswedan yang dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem. “Pertemuan kemarin tidak ada kaitannya dengan deklarasi Partai Nasdem,” ujar Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10). Hasto mengaku mendengar Partai Nasdem akan melakukan deklarasi capres pada 10 November 2022. Namun, kenyataannya, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu. “Maka pertemuan (Jokowi dan Megawati) harusnya sebelum deklarasi (Nasdem). Ternyata tiba-tiba ada faktor yang membuat deklarasi tanggal 3 kemarin. Jadi, enggak ada kaitan. Memang sudah direncanakan secara periodik Bu Mega dengan Pak Jokowi di Bogor. Dan karena kemarin diperlukan suasana kontemplatif, maka di Batutulis,” sambung Hasto.
Hasto menyebut, presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama dua jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/10) membahas soal kesinambungan kepemimpinan pada momentum Pemilu 2024 mendatang. “Yang juga tidak luput dari pembahasan adalah agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan,” ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya. Hasto melanjutkan, dalam tradisi pemimpin yang benar-benar berjuang demi masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, maka diperlukan suatu tradisi menyepi dan berkontemplasi guna membahas secara jernih terhadap arah masa depan bangsa dan negara.
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menggodok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kemungkinan akan diusung sebagai calon presiden pada pilpres mendatang. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan sosok Ganjar dipertimbangkan usai sejumlah DPW PPP yakni Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024. “Itu sah-sah saja [mengusulkan Ganjar], nanti akan kami tampung dan nanti jadi bahan untuk rapat di tingkat pusat,” tegas Mardiono saat menghadiri Muskerwil DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (9/10).
Mardiono mengatakan Ganjar memiliki hubungan dekat dengan PPP. Pasalnya beberapa keluarga Ganjar merupakan pengurus partai berlambang Ka’bah. “Mertua beliau memang orang PPP, sampai akhir hayatnya ada di PPP, beliau pendiri pesantren di Purwokerto. Kakak iparnya ada yang jadi anggota fraksi PPP wakil wilayah Jateng. Saat ini Ganjar juga sedang memimpin Jateng bersama Taj Yasin Maimoen, putra dari KH Maimoen Zubair yang merupakan tokoh besar PPP. Dan kinerja Ganjar memimpin Jateng bersama Gus Yasin selama ini tentu jadi pertimbangan bagi PPP untuk mengusung sebagai calon presiden,’’ kata Mardiono.
6. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut riuh teriakan ‘Presiden’ kala tiba di acara Tablig Akbar dan Peringatan 117 Tahun Organisasi Syarikat Islam di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (9/10) siang. Mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak bersorak-sorai menggemakan seruan tersebut tepat sebelum sang gubernur memberikan sambutan. “Pak Anies Presiden!” seru mereka yang hadir di aula utama Masjid Istiqlal tersebut. Anies pun merespons dukungan dirinya maju dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 tersebut. Ia mengatakan akan menjalani satu per satu kegiatan, menjelang berakhirnya masa baktinya pada 16 Oktober mendatang. “Satu persatu kita jalani. Satu per satu kita jalani,” kata Anies singkat. Dalam acara itu, Anies berujar, dirinya akan memasuki babak akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dia pamitan. Mantan Mendikbud itu meminta doa serta meminta maaf jika banyak melakukan kesalahan selama memimpin Jakarta.
7. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun memperkirakan, majelis hakim yang menangani kasus tersangka Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak akan menjatuhkan hukuman tertinggi yakni pidana mati. Menurut prediksi Gayus, hakim kemungkinan akan menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. “Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum, kepada semua pihak. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya,” kata Gayus Lumbuun dalam You Tube Kompas TV, Minggu (9/10).
Gayus mengatakan, berat hukuman yang bakal diberikan hakim kepada Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwaan, kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. “Nah ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice-nya. Jadi, sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa, dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim, nah ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini,’’ ujarnya. Gayus menuturkan, proses persidangan yang dijalani Ferdy Sambo dkk masih berada di tingkat pertama. Karenanya, masih ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri, masih bisa banding di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. “Ini kan masih di tingkat PN, di bawah, nanti ada PT dan ada dua upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK (Peninjauan Kembali),” ucap Gayus. “Masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil,” kata Gayus lagi.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lakukan persiapan menjelang pelimpahan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Rencananya, Kejagung bakal melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J pada hari ini, Senin (10/10). Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pihanya sudah melakukan persiapan-persiapan terkait administrasi penerimaan berkas perkara hingga koordinasi pengamanan persidangan. “Persiapan-persiapan sudah dilakukan baik secara teknis administrasi penerimaan berkas pelimpahan,” jelas Djuyamto, Senin (10/10) pagi. “Koordinasi dengan Kejaksaan maupun Kepolisian, koordinasi dengan media pers untuk liputan persidangan dan sebagainya,” ucapnya. Kendati demikian, Djuyamto belum dapat memastikan kapan persidangan kasus yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo itu bakal digelar.
Bareskrim Polri akan sampaikan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan private jet yang melibatkan eks Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, Senin (10/10) hari ini. Namun, hasil pemeriksaan tersebut tidak akan dibuka secara gamblang oleh kepolisian. “Hari Senin disampaikan hasil penyelidikannya. Tapi kuantitas hasil lidik saja, bukan kualitasnya atau substantif perkara,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Cahyo Wibowo, Minggu (9/10). Cahyo menyampaikan, Hendra Kurniawan sudah diperiksa oleh Bareskrim pada Jumat (7/10) lalu. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Mako Brimob, Depok, pukul 08.00-14.00 WIB. “BJP HK sudah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan private jet,” tuturnya.
8. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Monas, Sabtu (8/10). Puan menyampaikan, tak tertutup kemungkinan PDI-P bekerja sama dengan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2024. “Ini kan masih panjang, waktunya masih lama. Tidak ada dinamika yang tidak mungkin. Masih banyak dinamika yang terjadi sampai 2024,” ujarnya. Puan Maharani mengatakan, PDIP butuh kolaborasi bersama Partai Golkar untuk membangun bangsa. “Bahwa sebagai partai yang sama-sama sudah mengarungi asam, garam, pasang, surut dinamika bangsa dan negara, kami memahami dan menyepakati harus bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara,” ujar Puan. Dalam pertemuan itu Puan membacakan pantun Indonesia semakin menguning dan memerah.
9. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan hal ganjil dalam tragedi Kanjuruhan. Setelah melakukan investigasi, Kontras mengaku telah mendapatkan 12 temuan awal, salah satunya, keganjilan soal mobilisasi aparat di Kanjuruhan, termasuk Brimob yang membawa gas air mata. “Kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua,” kata Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi dalam jumpa pers, Minggu (9/10). “Padahal, dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman, atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil,” ujarnya lagi.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya tengah mendalami temuan Kontras perihal pengerahan aparat yang membawa gas air mata saat pertengahan babak kedua laga Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kontras menyebut mobilisasi aparat itu ganjil lantaran pada saat pengerahan pertandingan tidak ada ancaman di dalam stadion. “Semua didalami, baik peristiwa di dalam dan di luar stadion,” ujar Dedi, Minggu (9/10). Dedi menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyampaikan bahwa Polri akan mengusut tuntas kejadian di Malang. Oleh karenanya, Dedi meminta waktu agar tim yang bekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya. “Semua masih berproses. Tunggu kerja tim dulu,” katanya.
10. Penembakan gas air mata ke tribun Stadion Kanjuruhan, pada 1 Oktober 2022 diduga dilakukan tanpa persiapan yang memadai, termasuk dalam hal kesiapan medis. Direktur Lokataru, Haris Azhar menyebutkan, jika tembakan gas air mata ditujukan untuk memukul mundur massa, maka pemetaan dampaknya harus sudah dilakukan. Namun pemetaan dampak ini tidak ditemukan, baik dalam kenyataan yang ditemukan di lapangan maupun keterangan tertulis. “Dampak buruknya apa, kan pasti butuh bantuan medis. Ternyata itu tidak mumpuni. Kalau sistematis, sudah jelas sistematis karena ada mobilisasi,” kata Haris, Minggu (9/10).
“Masak, mau bawa pasukan dengan gas air mata puluhan biji untuk menghalau 42.000 penonton, ditanya rasio keterpaparannya berapa, enggak ada. Harusnya ada dalam perencanaan. Dalam dokumen yang kita punya, itu enggak ada keterangan soal berapa mobil ambulans (yang disiagakan). Saya mau bilang bahwa syarat untuk mengatakan ini direncanakan, cukup kuat,” tegas Haris. Ia menambahkan, satu orang saksi yang dimintai keterangan oleh mereka mengaku hanya diberikan air ketika dimasukkan ke dalam mobil ambulans. “Tidak dikasih oksigen, tidak dikasih apa,” ujarnya.
Direktur Lokataru, Haris Azhar, meminta agar manifes gas air mata yang digunakan polisi dalam tragedi Kanjuruhan, diselidiki. Secara spesifik, Haris cs mencurigai gas air mata yang digunakan itu kedaluwarsa. Ada tiga hal yang mendasari kecurigaan itu. Di antaranya, efeknya sangat cepat dan melumpuhkan sistem tubuh. ‘’Ada informasi yang kami peroleh, buruk banget dari semua korban yang kita temui, itu parah sesaknya, sampai pingsan dua kali” kata Haris. Hal ini diperparah dengan pekatnya gas air mata karena polisi menembaknya berulang kali ke tribun penonton. “Dengan kandungan yang diduga sudah expired, dengan volume yang seberapa banyak, dalam berapa menit, kalau dia tidak dapat pertolongan, mengakibatkan apa, pada badan yang seperti apa, itu pertanyaan penting di sana,” lanjutnya.
11. Menko Polhukam merangkap Ketua TGIPF, Mahfud MD mengatakan, orang yang memerintahkan penggunaan gas air mata saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, akan diumumkan menjadi tersangka berikutnya. Hingga saat ini, pihaknya masih mencari siapa orang yang memberikan perintah untuk menembakan gas air mata. “Kami belum tahu juga perintah itu (dari) siapa. Kompolnas menyatakan (penembakan gas air mata) tidak diperintah oleh Kapolres (Malang) dan itu diklarifikasi dari VT bahwa jangan sampai ada kekerasan,” ujar Mahfud, Sabtu (8/10). “Nah ini yang masih kami selidiki. Yang memberi perintah ini juga entah karena itu jabatannya, entah karena perintah yang liar, atau apa. Mungkin dia besok yang akan diumumkan sebagai tersangka,” kata Mahfud.
Mahfud MD membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi tidak memberikan penekanan kepada gas air mata sebagai penyebab tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud, presiden memberikan perhatian kepada persoalan gas air mata. Hanya saja, warganet hanya melihat pernyataan presiden saat memberi keterangan di Stadion Kanjuruhan. Adapun keterangan yang dimaksud yakni saat Jokowi menyatakan problem tragedi Kanjuruhan karena pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam. “Menurut saya memang netizen atau di medsos itu banyak memotong perjalanan pemberian keterangan presiden. Kan pernyataan presiden bahwa itu masalah itu terletak di pintu tak dibuka dan tangga terlalu curam kan itu di Stadion Kanjuruhan itu,” ujar Mahfud.
Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Nugroho Setiawan memaparkan dari temuan sementara terungkap, anak tangga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tidak ideal untuk digunakan bila massa penonton dalam kondisi panik. “Anak tangga ini kalau secara normatif dalam safety regulate, ketinggian 18 senti, lebar tapak 30 senti. Ini tadi antara lebar tapak dan ketinggian sama. Rata-rata mendekati 30 (sentimeter),” kata Nugroho dalam YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (9/10). “Kemudian lebar dari anak tangga ini juga tidak terlalu ideal untuk kondisi crowd, karena harus ada railing. Railing untuk pegangan,” ucap Nugroho.
Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Nugroho Setiawan sempat menyaksikan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik para penonton yang panik dan hendak menyelamatkan diri dari gas air mata, mereka sekarat saat berdesakan dan terhimpit. “Tadi saya sempat melihat rekaman kejadian, khususnya di pintu 13. Mengerikan sekali,” kata Nugroho dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (9/10). Menurut Nugroho, dalam rekaman kamera CCTV itu terlihat para penonton yang panik menghindari gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian berupaya menyelamatkan diri dari pintu mana pun yang terbuka.
“Jadi ya situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa jadi pintu keluar,” ujar Nugroho yang ahli keamanan pertandingan (security officer) berlisensi FIFA. Dia memaparkan, dalam rekaman itu terlihat para penonton berebut keluar, dan ada sebagian yang sudah pingsan karena berdesakan dan kehabisan napas. “Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata,” ujar Nugroho. “Jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertimpa, tertumpuk, dan meregang nyawa. Terekam sekali di CCTV,” lanjut Nugroho.
12. Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja bakal menggelar aksi besar-besaran pada 12 Oktober 2022. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi bakal diselenggarakan serentak di 34 provinsi. “Khusus Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan dipusatkan di Istana dengan melibatkan 50.000 orang buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10). “Sementara di 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi,” ujarnya lagi. Said menjelaskan, pihaknya bakal membawa enam tuntutan dalam aksi besar-besaran ini. Keenam tuntutan itu adalah menolak kenaikan harga BBM, menolak UU Cipta Kerja, menolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agraria, pengesahan Undang-undang Perlindungan PRT, dan tuntutan kenaikan upah tahun depan.
Iqbal menegaskan, kenaikan harga BBM sudah terbukti menurunkan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok melambung. Sementara itu, upah buruh terancam tidak naik karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur batas atas dan batas bawah, sehingga banyak kabupaten/kota yang berpotensi upah minimumnya tidak naik.
13. Anggota Komite Olimpiade Internasional/IOC yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengeklaim, FIFA memajukan jam pertandingan sepak bola Indonesia maksimum pukul 17.00 demi kepentingan suporter. Sebagai informasi, mantan Presiden Inter Milan itu sebelumnya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (5/10). ‘’Kenapa jam tayang itu nanti paling malam jam 17.00, tidak lain untuk mempermudah suporter untuk mendapatkan akses transportasi publik,” ujar Erick dikutip wawancaranya dengan Kompas TV, Sabtu (8/10/2022). “Karena kalau mereka habis tanding tidak ada kendaraan umum tunggu berjam-jam, itu bisa mengakibatkan juga frustrasi. Itu salah satunya,” lanjutnya.
Erick tidak dapat memastikan hingga kapan FIFA akan berkantor di Indonesia. Sebagai informasi, FIFA memutuskan bakal berkantor di Indonesia dan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia bersama pemerintah. Hal ini sebagai respons atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan, di mana 131 orang tewas akibat berdesakan setelah ditembak gas air mata oleh polisi pascalaga Arema FC vs Persebaya, 1 Oktober 2022 lalu. “Selama transformasi sepakbola yang mereka sudah bentuk nanti berjalan, baru mereka akan tutup kantor, saya tidak tahu berapa lama. Bisa 3 bulan, 1 tahun, atau selamanya,” kata Erick. Ia menilai, rencana FIFA berkantor di Indonesia mengandung arti serius. Terlebih, jarang terjadi di negara-negara ketika FIFA berkolaborasi langsung dengan pemerintah, bukan federasi sepakbola negara yang bersangkutan. (HPS)
