Politisi PDIP, Ahmad Basarah (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya lantaran pernah mengeluarkan TAP MPRS No. 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan. Karena, dalam konsideran menimbang TAP MPRS tersebut, Sukarno disebut-sebut menguntungkan kelompok yang melakukan Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Isu kedua, Menhan Prabowo Subianto jengah atau malu dengan adanya elite bangsa yang tak memikirkan ancaman nyata terhadap pertahanan negara. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional bertajuk ‘Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan’ yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11). “Terus terang saja, saya mengatakan, kita, bangsa kita, masyarakat kita sekarang ini kurang waspada. Elite kita kurang waspada, bahkan ada di antara elite kita yang tidak mau memikirkan ancaman-ancaman ril yang dihadapi bangsa-bangsa,” ujar Prabowo.
Isu ketiga, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule mengaku akan melaporkan kasus dugaan suap tambang ilegal yang melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke KPK jika Mabes Polri tidak menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan (LHP) soal dugaan bekingan terkait penambangan batu bara ilegal di wilayah Kalimantan Timur. “Kalau Kapolri tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum anggota kepolisian, termasuk menindak Kabareskrim, langkah kami, ProDEM akan tempuh membuat laporan ke KPK,” ujarnya. Ia mengaku punya dokumen LHP yang sempat dilakukan Biro Paminal Divisi Propam Polri. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut korupsi di sektor pertambangan sangat banyak jumlahnya. “Korupsi sektor pertambangan memang luar biasa,” kata Mahfud.
Isu keempat, Pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung figur tertentu menjadi capres 2024, terutama yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo Subianto panen kritikan. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan presiden agar tidak terlibat politik praktis, misalnya dalam pemilihan Presiden (Pilpres). “Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu,” kata Basarah. Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan, Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan. Menurutnya masih banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kader partainya tak berpuas diri atas sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dasco mengatakan sinyal dukungan Presiden itu menjadi penyemangat dan introspeksi bagi internal partainya soal pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Isu kelima, Mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo yang kini menjabat Wantimpres diperiksa KPK selama tiga jam terkait Pergub Nomor 13 Tahun 2011. Soekarwo diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi alokasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. Perkara ini menyeret mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Budi Setiawan. “Menjelaskan Pergub 13 tahun 2011 Tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan ke daerah, itu saja,” kata Pakde Karwo di gedung KPK, Selasa (8/11) petang. Karwo mengaku, selama tiga jam penyidik KPK hanya mencecar seputar Pergub tersebut. Ia mengaku tidak ada yang dipermasalahkan. Yang menjadi persoalan adalah perilaku Budi Setiawan, sementara Pergub tersebut telah sesuai. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya lantaran pernah mengeluarkan TAP MPRS No. 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan. Karena, dalam konsideran menimbang TAP MPRS tersebut, Sukarno disebut-sebut menguntungkan kelompok yang melakukan Gerakan 30 September 1965 (G30S). Kini TAP MPRS tersebut telah dicabut.
“Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga besarnya, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang pendiri bangsa,” kata Basarah dalam siaran pers, Selasa (8/11).
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno dalam hal G30S tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, Basarah menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besarnya, terlebih Indonesia dikenal dengan negara yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. “Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggungjawab moral berbangsa dan bernegara kita,” ujar Basarah secara mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa Sukarno telah menjadi pahlawan nasional dan tidak memiliki riwayat mengkhianati bangsa.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Presiden Pertama RI Soekarno melindungi tokoh-tokoh gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau G30S sudah dicabut. Jokowi mengatakan peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Dia menilai peraturan dalam Tap MPRS sebelumnya tak perlu dilanjutkan kembali. “Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,” kata Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Senin (7/11).
2. Menhan Prabowo Subianto jengah dengan adanya elite bangsa yang tak memikirkan ancaman nyata terhadap pertahanan negara. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional bertajuk ‘Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan’ yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11). “Terus terang saja, saya mengatakan, kita, bangsa kita, masyarakat kita sekarang ini kurang waspada. Elite kita kurang waspada, bahkan ada di antara elite kita yang tidak mau memikirkan ancaman-ancaman ril yang dihadapi bangsa-bangsa,” ujar Prabowo. Prabowo juga menyinggung pernyataan seorang jenderal yang memprediksi tidak akan ada ancaman perang terhadap Indonesia beberapa tahun ke depan. Prabowo menyayangkan cara berpikir jenderal tersebut. Kata dia, seorang jenderal seharusnya berpikir strategi dalam menakar ancaman terhadap negara. Ia menilai cara berpikir jenderal tersebut sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
3. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule mengaku akan melaporkan kasus dugaan suap tambang ilegal yang melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Iwan mengatakan, hal itu akan dilakukannya apabila Mabes Polri tidak kunjung menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan (LHP) dugaan bekingan terkait penambangan batu bara ilegal di wilayah Kalimantan Timur. “Kalau Kapolri tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum anggota kepolisian, termasuk menindak Kabareskrim, langkah kami, ProDEM akan tempuh membuat laporan ke KPK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11). Lebih lanjut, Iwan mengaku dirinya mempunyai dokumen LHP yang sempat dilakukan oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut korupsi yang terjadi di sektor pertambangan sangat banyak jumlahnya. “Korupsi sektor pertambangan memang luar biasa,” kata dia yang dikutip dari cuitan akun Twitter Mahfud MD, Selasa (8/11). Mahfud meminjam pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut bila korupsi sektor pertambangan dihapus, setiap orang Indonesia akan mendapat uang sebanyak Rp30 juta per bulan. “Kata mantan Ketua KPK Abraham Samad (2013) kalau korupsi di sektor pertambangan saja bisa dihapus maka setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat Rp30 juta tiap bulan,” sambung Mahfud.
Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo merespons soal dugaan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima uang hasil penambangan ilegal di Kalimanan Timur (Kaltim). Sambo disebut-sebut pernah menelusuri kasus dugaan pelanggaran etik terkait setoran dana ilegal tersebut saat masih bertugas di Propam Polri. Namun, terkait kasus itu, Sambo memilih berkomentar singkat. “Tanyakan ke pejabat yang berwenang,” kata Sambo di PN Jaksel, Selasa (8/11).
Indonesia Police Watch (IPW) menduga Ismail Bolong mendapatkan tekanan sehingga mencabut pengakuan menyetorkan uang Rp 6 miliar kepada Kepala Bareskrim Polri. “Keterangan testimoni kedua kami menduga kuat Ismail bolong mendapatkan tekanan dari pihak tertentu,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Mabes Polri, Selasa (8/11). IPW meminta Mabes Polri membentuk tim khusus (Timsus) karena Kabareskrim Komjen Andrianto merupakan jenderal bintang tiga. Sementara, Divisi Propam Polri hanya dipimpin oleh jenderal bintang dua. “Oleh karena itu, melalui mekanisme pemeriksaan yang adil tentu dengan semua pihak dan itu hanya bisa dilakukan oleh Timsus,” ujar Sugeng. Menurut Sugeng, meski telah dicabut, pernyataan Ismail Bolong tetap harus didalami agar ada kepastian terkait kebenaran kasus tersebut.
4. Pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung figur tertentu menjadi capres 2024, terutama yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo Subianto panen kritikan. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan presiden agar tidak terlibat politik praktis, misalnya dalam pemilihan Presiden (Pilpres). “Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu,” kata Basarah di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11). Kendati demikian, Basarah menegaskan, pernyataan Jokowi jangan dilihat sebagai bentuk dukungan. Ia menilai, ucapan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab seorang presiden demi menciptakan suasana psikologi politik bangsa lebih kondusif menjelang Pemilu 2024. “Jokowi kan selalu bilang politik dengan kegembiraan, dan membuat senang orang-orang di sekitarnya dan siapapun calon presiden yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang,” imbuhnya.
Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan, Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan. Menurutnya masih banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden. “Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan,” ujarnya. Hinca menilai, perekonomian dan masalah kesehatan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Terutama perekonomian kita yang belum baik-baik saja, belum juga tuntas misalnya tentang kesehatan, Covid-19 juga belum tuntas, dan lain-lain. Belum lagi yang disebutkan ekonomi kita ke depan gelap,” tuturnya. Hinca khawatir, apabila seorang menteri didukung maju sebagai capres atau cawapres, orang itu tidak akan fokus bekerja untuk pemerintah. Padahal, menteri adalah pembantu presiden yang fokus untuk menangani penyelenggaraan pemerintahan.
Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai Presiden Jokowi tidak bijak karena menyatakan Pilpres 2024 menjadi jatah Menhan Prabowo Subianto. “Iya (tidak bijak). Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata,” ujar Kholid, Selasa (8/11). Ia minta Jokowi tidak mengintervensi kedaulatan partai. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai saat ini Jokowi terlalu melakukan intevensi pada kedaulatan parpol. Dampaknya, adalah situasi politik yang tak sehat. “Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat,” paparnya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung pencapresan Prabowo merupakan pemberian semangat saja. Lewat dukungan itu, Jokowi ingin mendorong Prabowo untuk maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2024. “Setidaknya untuk menyemangati Pak Prabowo untuk maju lagi dengan semangat 45. Apalagi legacy-nya Bapak Presiden kan begitu,” kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024 hanya kebetulan saja, jangan lantas diartikan Jokowi tidak mendukung bakal capres yang lain. Ia yakin Jokowi dukung Anies juga. “Siapapun dia pasti akan memberikan dukungan. Kebetulan kemarin beliau bersama Prabowo. Sebagai seorang negarawan harus melakukan itu. Jadi, mendukung Pak Prabowo bukan berarti tidak mendukung yang lain,” kata Ali, Selasa (8/11).
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kader partainya tak berpuas diri atas sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dasco mengatakan sinyal dukungan Presiden itu menjadi penyemangat dan introspeksi bagi internal partainya soal pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Kami minta para kader untuk tidak berpuas diri atas apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Dukungan itu sebagai penyemangat dan introspeksi internal kami,” kata Dasco di kompleks parlemen, Selasa (8/11).
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto tak akan memberikan banyak berpengaruh. Menurut Firman, tanpa atau dengan didukung Jokowi, elektabilitas Prabowo sebagai kandidat capres kurang lebih bakal tetap sama. “Jadi dalam banyak aspek kemudian tidak akan meningkatkan elektabilitas, semua serba biasa saja,” kata Firman, Selasa (8/11). Sebab, Prabowo punya karakteristik sendiri yang berbeda dengan citra Jokowi. Selain itu, basis massa pendukung keduanya juga tak sama. Kendati Prabowo dan Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi periode kedua, itu tak lantas membuat massa pendukung Jokowi ikut dukung Prabowo.
5. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meyakini penjajakan Koalisi Perubahan bakal membuahkan hasil. Sebab Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat tidak bertemu karena paksaan, melainkan karena kesamaan pandangan yakni mendorong Anies Baswedan mengikuti Pilpres 2024. “Kami datang dengan semangat kesadaran kolektif, itu bedanya. Ada yang dipaksa, ada yang dijodohkan, (tapi) ini orang (parpol) datang dengan cinta. Ini kami jatuh cinta (dengan Anies), tidak ada yang maksa-maksa,” ujar Willy dalam program Gaspol, Selasa (8/11). Menurutnya, daya tarik ketiga parpol untuk bersatu adalah sosok Anies itu sendiri. Ia juga tak menampik jika progres pembentukan koalisi telah mencapai angka 90 persen.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengklaim, publik sudah menanti-nanti koalisi Nasdem-Demokrat-PKS dideklarasikan. Herzaky mengatakan, koalisi yang dinamakan Koalisi Perubahan itu mendapat dukungan yang sangat luas. “Publik memang sudah banyak yang menanti-nanti, kapan deklarasi Koalisi Perubahan. Ada dukungan yang sangat luas saat ini kepada rencana deklarasi Perubahan,” ujar Herzaky, Selasa (8/11). Jubir PKS M Kholid mengungkapkan, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS akan lakukan simulasi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Simulasi tersebut akan melibatkan ketiga partai dan Anies sendiri. “Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama 4 pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan Anies),” ujarnya.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut, ada dua industri farmasi lagi yang akan diberi sanksi terkait kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol (PG) dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman. Sejauh ini cemaran kandungan pada obat sirop dinilai sebagai biang kerok kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terjadi di Indonesia, di mana mayoritas korbannya adalah anak-anak.
“Jadi akan kami info kan besok press conference tambahan industri farmasi yang juga tidak memenuhi ketentuan, ada tambahan, dua ya,” kata Penny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, Selasa (8/11). Penny menjelaskan, saat ini terdapat tiga industri farmasi yang telah menerima sanksi administratif, yakni pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk sediaan cairan oral nonbetalaktam dan izin edar sirup obat yang diproduksi ketiga industri farmasi tersebut.
7. Mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo yang kini menjabat Wantimpres diperiksa KPK selama tiga jam terkait Pergub Nomor 13 Tahun 2011. Soekarwo diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi alokasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. Perkara ini menyeret mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Budi Setiawan. “Menjelaskan Pergub 13 tahun 2011 Tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan ke daerah, itu saja,” kata Pakde Karwo di gedung KPK, Selasa (8/11) petang. Karwo mengaku, selama tiga jam penyidik KPK hanya mencecar seputar Pergub tersebut. Ia mengaku tidak ada yang dipermasalahkan. Yang menjadi persoalan adalah perilaku Budi Setiawan, sementara Pergub tersebut telah sesuai.
8. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi meminta maaf sekaligus menitipkan anak-anaknya kepada asisten rumah tangga (ART) dan sekuriti rumah mereka. Ferdy Sambo menyampaikan ini di akhir persidangan yang dihadiri oleh para saksi di antaranya Alfonsius Dua Lureng (Security), Abdul Somad (ART), Marjuki (Security Komplek), Diryanto atau Kodir (ART), Susi (ART), dan Damianus Laba Kobam atau Damson (Security). “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada adek-adek semua sudah menjadi sibuk dan sulit. Saya titip anak-anak saya di rumah,” kata Sambo di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/11). Seperti diketahui, PN Jaksel menggelar sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi untuk terdakwa Putri Candrawarthi dan Ferdy Sambo. Senada dengan suaminya, Putri juga menitipkan anak-anaknya kepada para ART dan security-nya.
9. Enumerator program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundurkan diri secara massal. Salah satu enumerator SDKI 2022 Dhinia Eka Wahyuning Resti mengatakan para enumerator mundur setelah honornya dipangkas hingga 80 persen. “Info yang barusan saya dapat di grup, semua tim, dari Indonesia timur mundur semua. Jawa itu tinggal yang di Jember dan di Lumajang. Di Bangen masih ada dua tim, Jateng, Jogja. Di Sumatera masih ada yang bertahan,” kata Dhinia saat dihubungi, Selasa (8/12).
10. Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelayanan perlindungan KBRI Kuala Lumpur, bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di Malaysia. Dalam pertemuannya dengan WNI yang sedang dalam perlindungan KBRI maupun perwakilan WNI yang bekerja di Kuala Lumpur, Mahfud menekankan pentingnya menjaga martabat bangsa. “Martabat Indonesia di luar negeri mesti dijaga bersama-sama oleh semua Warga Negara Indonesia,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11). Pada kesempatan ini, Mahfud mengakui, masih ada sejumlah warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Namun dia menegaskan, pemerintah sudah membantu masalah tersebut. (HPS)
