HOT ISU PAGI INI, SALING SINDIR ANTARA PETINGGI DEMOKRAT DAN NASDEM, SINYAL KOALISI PERUBAHAN GOYAH?

oleh

Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali (net)

Isu menarik hari ini adalah perang sindirian antara petinggi Demokrat dan Nasdem usai Waketum Nasdem Ahmad Ali menyatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang jadi Cawapresnya Anies Baswedan saat menanggapi pertemuan Anies dan Gibran di Solo, Selasa (15/11) lalu. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief lewat cuitannya yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (17/11), meminta NasDem disiplin. Andi mengingatkan persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Anies. “PKS dan Demokrat disiplin dalam koalisi. Harusnya NasDem juga demikian. Bukankah sudah diserahkan pada Anies untuk memilih cawapres,” ujarnya. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali langsung menjawab sindiran Andi Arief. Ali bertanya balik, disiplin apa yang dimaksud Demokrat? Kedisiplinan apa yang dilanggar oleh NasDem? Sampai saat ini NasDem tidak pernah melanggar komitmen yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi. Ali meminta teman-temannya di Demokrat tak perlu sensitif dalam merespons wacana yang muncul. Masak memberi wacana saja tidak boleh, koalisi apa ini?

 

Isu kedua, elektabilitas Partai Golkar akan naik bila mencalonkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024. Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, elektabilitas Golkar akan terkerek menjadi 17 persen atau naik 6 persen bila mencapreskan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, dia mengajak (sebagian) pemilihnya pergi ke Golkar,” tutur Saiful dalam keterangan persnya, Kamis (17/11). Hal itu berdasarkan survei eksperimental yang dilakukan SMRC pada 3-9 Oktober lalu. Disebutkan, berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Golkar mencapai 11 persen dan berada di urutan ketiga jika pemilu legislatif dilaksanakan pada saat ini. Sementara, PDIP berada di peringkat pertama dengan 25 persen, disusul Gerindra 15 persen.

 

Isu ketiga, Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi meminta kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret Perwira Tinggi Polri diusut secara pidana. Kasus itu mencuat usai muncul pengakuan dari Ismail Bolong. Ito meminta mereka yang diduga terlibat tidak hanya diproses secara etik. Dia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu memastikan agar kasus tersebut dapat diusut secara tuntas. “Sanksi hukum semuanya, ada sanksi hukum, ada sanksi pidana siapa pun yang terlibat. Apalagi anggota Polri, dia kena kode etik dan juga kena pidana,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/11). Ito menilai kasus dugaan tambang ilegal yang berawal dari pengakuan Ismail Bolong bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau diproses secara hukum pidana. Terlebih dugaan suap tersebut didukung beredarnya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dari Propam Polri.

 

Isu keempat, Kepala BPOM Penny K Lukito buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) ke PTUN Jakarta terkait pengawasan BPOM terhadap obat sirup yang mengandung cemaran maupun zat murni etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang menewaskan ratusan anak. “Ya, enggak apa-apa. Silakan saja ajukan gugatan itu, tetapi kami belum mendengar,” kilahnya usai konferensi pers di Gedung BPOM Jakarta Pusat, Kamis (17/11). Penmy menilai, KKI tidak paham dengan cara kerja pengawasan BPOM. Lebih jauh, Penny Lukito tidak mau banyak bicara menanggapi desakan mundur dari sejumlah pihak terutama dari kalangan buruh dan anggota DPR. “Saya enggak akan menjawab pertanyaan yang aneh itu,” ujarnya.

 

Isu kelima, Ketua DPR Puan Maharani menagih Presiden Jokowi soal Surat Presiden (Surpres) penggantian Panglima TNI segera dikirim ke DPR sebelum masa sidang DPR ditutup pada Desember mendatang. Pasalnya, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2022. “Saya tentu saja meminta sebelum reses atau penutupan masa sidang dari DPR suratnya sudah diterima Pimpinan DPR,” ujar Puan di Gedung DPR, Kamis (17/11). Puan menjelaskan, saat ini DPR masih bersidang hingga pertengahan bulan depan. Dia yakin Jokowi sudah bergerak untuk menentukan mekanisme dari pemilihan calon Panglima TNI selanjutnya. Pastinya, Panglima TNI akan dipilih dari tiga kepala staf angkatan. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus berharap Surpres tentang penggantian Panglima TNI dapat dikirimkan ke DPR sebelum 25 November 2022. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Statemen Waketum Nasdem Ahmad Ali soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang jadi Cawapresnya Anies Baswedan saat merespon pertemuan Anies dan Gibran di Solo, Selasa (15/11) lalu rupanya berujung perang sindiran di antara petinggi Demokrat dan Nasdem. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief lewat cuitannya yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (17/11), meminta NasDem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi pendamping Anies Baswedan. “Sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad, bahwa NasDem bergabung bersama PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, NasDem menawarkan sana-sini,” kata Andi Arief.

Ia juga meminta NasDem untuk disiplin. Dia mengingatkan persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Anies. “PKS dan Demokrat disiplin dalam koalisi. Harusnya NasDem juga demikian. Bukankah sudah diserahkan pada Anies untuk memilih cawapres,” ujar Andi Arief. Di sisi lain, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali langsung menjawab sindiran Andi Arief saat dihubungi secara terpisah. Ali bertanya balik, disiplin apa yang dimaksud Demokrat? “Kedisiplinan apa yang kemudian dilanggar oleh NasDem? NasDem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apa yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi,” kata Ahmad Ali.

Ali meminta teman-temannya di Demokrat tak perlu sensitif dalam merespons wacana-wacana yang muncul. Ali tak terima jika ada kesan pelarangan memunculkan wacana di dalam ‘Koalisi Perubahan’ yang bakal dibentuk. “Tapi yang ingin saya bilang begini, bahwa teman-teman di Partai Demokrat nggak perlu sensitif. Kedua, kita tidak pernah menyepakati atau melarang untuk orang berpendapat ya kan. Kemudian mengapa harus terganggu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu kan wacana merespons apa yang ada. Jadi NasDem itu tidak pernah akan masuk di ruang tentang wakil presiden karena itu domain Anies. Tapi masak, untuk kemudian, memberi wacana saja sudah tidak dibolehkan dalam berkoalisi, ini koalisi apa ini?” kata Ahmad Ali.

 

2. Elektabilitas Partai Golkar akan terkerek naik bila mencalonkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024. Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, elektabilitas Golkar akan terkerek menjadi 17 persen atau naik 6 persen bila mencapreskan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, dia mengajak (sebagian) pemilihnya pergi ke Golkar,” tutur Saiful dalam keterangan persnya, Kamis (17/11). Hal itu berdasarkan survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 267 responden pada 3-9 Oktober lalu. Disebutkan, berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Golkar mencapai 11 persen dan berada di urutan ketiga jika pemilu legislatif dilaksanakan pada saat ini. Sementara, PDIP, partai tempat bernaungnya Ganjar, berada di peringkat pertama dengan 25 persen, disusul Gerindra 15 persen.

 

Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul merespons pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan putrinya, Casytha Arriwi Kathmandu. Bambang Pacul yang dikenal sebagai orang dekat Puan Maharani itu mengatakan, putrinya menemui Ganjar sebagai hal yang normatif. Sebab, Casytha baru terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah periode 2022-2025. “Lah itu kan normatif saja,” ujarnya di gedung DPR, Kamis (17/11). Pacul menyampaikan, setiap Ketua KNPI Propinsi pasti akan menghadap gubernurnya, selain menghadap ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolda yang menjabat di daerah tersebut. Lebih lanjut Pacul menolak merespons apakah ada pembicaraan politik antara Ganjar dengan putrinya.

 

3. Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi meminta kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret Perwira Tinggi Polri diusut secara pidana. Kasus itu mencuat usai muncul pengakuan dari Ismail Bolong. Ito meminta mereka yang diduga terlibat tidak hanya diproses secara etik. Dia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu memastikan agar kasus tersebut dapat diusut secara tuntas. “Sanksi hukum semuanya, ada sanksi hukum, ada sanksi pidana siapa pun yang terlibat. Apalagi anggota Polri, dia kena kode etik dan juga kena pidana,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/11).

Ito menilai kasus dugaan tambang ilegal yang berawal dari pengakuan Ismail Bolong bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau diproses secara hukum pidana. Terlebih, kata dia, dugaan suap tersebut didukung beredarnya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dari Propam Polri. “Ini kan penyelidikan. Kalau penyelidikan merupakan suatu informasi kemudian didalami, diperiksa orang-orang yang terlibat disana. Kalau memang betul terbukti, itu akan menjadi fakta. Fakta menjadi penyidikan. Jadi masuknya ke ranah hukum, jelas hukum pidana,” tegasnya. Menurut Ito, penyidik seharusnya tinggal memeriksa rekaman CCTV di Mabes Polri guna memastikan kebenaran pemberian uang kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

 

4. Kepala BPOM Penny K Lukito buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) ke PTUN Jakarta terkait pengawasan BPOM terhadap obat sirup yang mengandung cemaran maupun zat murni etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) pada anak. “Ya, enggak apa-apa. Silakan saja ajukan gugatan itu, tetapi kami belum mendengar,” kilahnya usai konferensi pers di Gedung BPOM Jakarta Pusat, Kamis (17/11). Penmy menilai, KKI tidak paham dengan cara kerja pengawasan BPOM. Ia menyatakan, lembaga yang dipimpinnya akan mendapat pendampingan dari Kejagung.

Lebih jauh, Penny Lukito tidak mau banyak bicara menanggapi desakan mundur dari sejumlah pihak terutama dari kalangan buruh dan anggota DPR. “Saya enggak akan menjawab pertanyaan yang aneh itu,” ujarnya. Penny mengharapkan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pengawasan obat dan makanan (POM). Sebab, BPOM butuh  penguatan lembaga selaku otoritas pengawasan obat dan makanan. “Kami membutuhkan perppu dan selain juga tentunya undang-undang pengawasan obat dan makanan yang akan kami harapkan segera berproses kembali,” ujar Penny, kemarin. Seperti diketahui, RUU tentang POM saat ini sedang dibahas di DPR.

 

Kepala BPOM Penny Lukito memerintahkan seluruh produsen obat atau industri farmasi di Indonesia segera memusnahkan bahan baku yang diperoleh dari distributor ‘bermasalah’ yakni, CV Chemical Samudera yang diduga mengoplos bahan baku obat sirop dengan cemaran pelarut etilen glikol (EG). BPOM telah mencabut sertifikat CPOB dua pedagang besar farmasi, yaitu PT Megasetia Agung Kimia dan PT Tirta Buana Kemindo lantaran terbukti menyalurkan pelarut Propilen Glikol (PG) yang tidak memenuhi syarat. “Kita umumkan kepada siapapun yang melakukan transaksi, baik pembelian atau pengadaan dari distributor yang sudah disebutkan tadi untuk segera menghentikan produksinya, membuang atau memusnahkan ya bahan pelarutnya, atau melaporkan ke BPOM tentunya,” kata Penny Lukito, Kamis (17/11).

Di sisi lain, Kejagung siapkan opsi untuk menggugat secara perdata pelaku peredaran obat sirop tercemar zat kimia berbahaya yang diduga sebagai penyebab kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. “Secara pidana, Kejaksaan Agung mendukung percepatan penegakan hukum agar ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Kamis (17/11).

 

5. Ketua DPR Puan Maharani menagih Presiden Jokowi soal Surat Presiden (Surpres) penggantian Panglima TNI segera dikirim ke DPR sebelum masa sidang DPR ditutup pada Desember 2022. Pasalnya, Panglima TNI yang saat ini menjabat, Jenderal Andika Perkasa, akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2022. “Saya tentu saja meminta sebelum reses atau penutupan masa sidang dari DPR suratnya sudah diterima Pimpinan DPR,” ujar Puan di Gedung DPR, Kamis (17/11). Puan menjelaskan, saat ini DPR masih akan melaksanakan sidang hingga pertengahan Desember 2022. Dia yakin Jokowi sudah bergerak untuk menentukan mekanisme dari pemilihan calon Panglima TNI selanjutnya. Pastinya, Panglima TNI akan dipilih dari tiga kepala staf angkatan.

 

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus berharap Surat Presiden (Surpres) tentang penggantian Panglima TNI dapat dikirimkan ke DPR sebelum 25 November 2022. “Ya kita tunggu, tapi kita sudah ada informasi akan diproses karena waktu kita masih ada kok untuk proses ya. Mungkin kita tinggal tunggu saja apakah calonnya satu atau dua, ya kita menyesuaikan aja,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Lodewijk juga menyoroti agenda pemerintah yang padat beberapa waktu belakangan. Misalnya, agenda presidensi G20 Indonesia di Bali dinilai sebagai salah satu faktor belum dikirimkannya Surpres pengganti Panglima TNI ke DPR. “Kita masih menunggu karena ada dinamika. Kita tahu kan ya presiden hampir enggak pernah pulang ke Jakarta. Habis mereka dari, katakan dari Amerika, terus kemarin ada G20, kemudian berangkat lagi ke Thailand,” jelasnya.

 

Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menyebut faktor politik setiap pergantian jabatan Panglima TNI. Menurut Beni, faktor politik tersebut karena pergantian Panglima TNI merupakan bagian dari produk kebijakan Presiden yang tak lepas dari keputusan politik. “Soal faktor politik sebagai pertimbangan usulan nama calon Panglima TNI, pasti ada. Yang patut digarisbawahi adalah semua kebijakan Presiden merupakan hasil keputusan politik. Jadi, faktor politik bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan,” kata Beni, Kamis (17/11). Beni mengatakan, yang perlu diperhatikan dalam pergantian panglima TNI adalah soal rekam jejak sosok penerus tongkat komando Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, momen pergantian Panglima TNI harus juga melihat faktor kapabilitas, pengalaman, dan persyaratan non-administratif.

 

6. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan masyarakat yang belum menerima vaksin Covid-19 sama sekali berisiko meninggal pada gelombang Covid-19 Omicron Subvarian baru seperti XBB, BQ.1 hingga BA.2.75. Berdasarkan data kematian pasien Covid-19 di rumah sakit dalam sebulan terakhir, persentase pasien yang meninggal paling banyak datang dari mereka yang sama sekali belum menerima vaksin Covid-19. “Masyarakat yang belum divaksin sangat berisiko meninggal di gelombang Covid-19 kali ini,” kata Budi, Kamis (17/11).

 

7. Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan, sebagian sampel data pengguna PeduliLindungi yang dijual peretas Bjorka. Valid. Menurut Pratama, data PeduliLindungi yang bocor tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP). “Saat dicek apakah data ini valid menggunakan aplikasi pengecek nomor KTP, maka data ini benar valid terdata di data kependudukan,” kata Pratama, kemarin. “Dan jika diperiksa lebih lanjut pada sampel datanya, ada banyak koordinat lokasi yang bertepatan dengan fitur check-in PeduliLindungi di tempat-tempat publik,” ujar Pratama.

Pratama menyarankan, pemerintah harus lakukan audit menyeluruh dan proses forensik digital terkait dugaan peretasan 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi oleh peretas Bjorka. “Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana,” katanya. Menurut Pratama, langkah itu harus ditempuh guna mencari dari mana sumber kebocoran data PeduliLindungi hingga bisa diambil oleh peretas Bjorka. “Perlu dicek dahulu sistem informasi dari aplikasi PeduliLindungi yang datanya dibocorkan oleh Bjorka dengan pengecekan yang menyeluruh dan digital forensic,” ujarnya.

 

8. Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai tidak hadirnya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 memuluskan lahirnya leaders declaration. Seperti diketahui, KTT G20 di Bali atau presidensi Indonesia di G20 menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam leaders declaration. Salah satu kesepakatan yang dituangkan adalah soal perang antara Rusia-Ukraina. “Menurut saya, ketidakhadiran Putin justru membuat komunike ini bisa lebih mulus, lebih berhasil,” kata Dino, kemarin. Bagi Dino, tak ada perbedaan makna dari leader declaration maupun komunike. Keduanya hanya istilah untuk menggambarkan kesepakatan yang dicapai para pemimpin negara G20.

 

9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) terkait pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Perpol Nomor 10/2022 yang ditandatangani Kapolri pada 28 Oktober dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 4 November lalu itu, salah satunya terkait larangan penggunaan gas air mata. “Ya betul, sudah disahkan dan berarti sudah diundangkan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, kemarin. Menurut Dedi, perpol tersebut segera disosialisasikansecara bertahap ke seluruh jajaran Polda dan dibawahnya. “Akan segera dilaksanakan sosialisasi oleh Divkum ke seluruh Polda secara bertahap,” tegas Dedi Prasetyo.

 

10. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Anies Baswedan tengah berupaya keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Ujang mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Anies saat menyampaikan pesan kepada relawan dalam acara deklarasi Forum Kabah Membangun (FKM) di Yogyakarta. “(Statemen Anies ingin) membantah tuduhan-tuduan publik lawan politiknya bahwa Anies tadi menggunakan politik identitas, yang dianggap bisa memecah belah masyarakat,” kata Ujang, Kamis (17/11).

Ujang Komarudin menilai pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran Rakabuming sebagai bentuk kapitasilasi dukungan. “Pertemuan Anies dan Gibran itu dianggap partai lain itu dikapitalisasi oleh Anies, untuk kepentingan Anies itu, baik terkait dengan elektoral, maupun elektabilitas tadi,” katanya  melalui pesan singkat. Tindak tanduk Anies inilah, yang membuat beberapa partai mulai mewaspadai pergerakan Anies. Khususnya PDI-Perjuangan yang merupakan Parpol yang menjadi naungan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Walikota Solo. “Jadi itu yang sebenarnya membuat partai lain kebakaran jenggot,” kata Ujang.

 

11. Ketua DPR Puan Maharani mengungkap isi pembicaraan antara mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden SBY saat duduk satu meja dalam jamuan makan malam di KTT G20 di Bali. Puan yang duduk satu meja dengan Megawati dan SBY mengatakan, kedua tokoh datang secara bersamaan. Puan menjelaskan, isi pembicaraan antara SBY dan Megawati lebih bersifat kekeluargaan. Di sisi lain, Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap kehangatan Megawati dan SBY dalam jamuan makan malam KTT G20 menular dalam dinamika politik ke depan. “Harapannya, begitulah aura politik Indonesia ke depannya. Penuh kesejukan dan kebersamaan,” ujar Herzaky. Ia menyebut pertemuan para mantan kepala negara sekaligus negarawan itu merupakan peristiwa yang ingin dilihat banyak pihak.

 

12. Kader PDIP dan NasDem mengajukan uji materi atau judicial review terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat pasal yang mengatur pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos calon anggota legislatif atau sistem proporsional terbuka. Mereka ingin proporsional tertutup yang diterapkan. Sejumlah Pasal yang digugat yaitu Pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2, Pasal 353 ayat 1 huruf b, Pasal 386 ayat 2 huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat 2, dan Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id