HOT ISU PAGI INI, GIMIK RAMBUT PUTIH JADI BAHAN CANDAAN PARA MENTERI DI ISTANA PRESIDEN

oleh

Menkominfo Johnny G Plate (NET)

Isu menarik pagi ini adalah soal gimik rambut putih yang dilontarkan Presiden Jokowi menjadi bahan diskusi dan candaan para menteri yang hadir dalam rapat di Istana Negara. Isu menarik lainnya antara lain, sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke KPK terkait kasus dugaan korupsi tambang ilegal di Kaltim. Yang lucu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif yang menjadi tersangka kasus suap lelang jabatan hadir dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/12). Selain itu, sejumlah warga sipil, di antaranya Perludem dan WALHI Jakarta menggugat Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian ke PTUN Jakarta terkait pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin rambut putih bergema di Istana Presiden. Kata Menkominfo Johnny G Plate, gimik politik tersebut menjadi bahan diskusi dan candaan sejumlah menteri yang hadir dalam rapat di Istana Negara, Kamis (1/12). Di antaranya Menhan Prabowo Subianto yang sempat disebut Jokowi sebagai pemimpin yang wajahnya berkerut dan berambut putih. Jadi intinya, gimik politik pemimpin rambut putih yang dilontarkan Jokowi menjadi bahan diskusi para menteri, mereka bercanda dan tertawa soal istilah rambut putih tersebut.

Dari kejauhan, Prabowo terlihat menunjuk-nunjuk rambutnya sendiri di hadapan Johnny Plate dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Keduanya merespons ucapan Prabowo dengan gelak tawa. Sayangnya, isi perbincangan para menteri tersebut tak bisa direkam para awak media yang meliput di Istana. Johnny Plate mengatakan gimik rambut putih itu menarik perhatian publik hingga menteri. Menurut dia, gimik itu mengisi ruang percakapan rakyat sehingga politik tak melulu serius. “Itu bagian dari dinamika politik nasional kita, lihatlah itu komunikasi Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dengan rakyat. Gimik-gimik politik seperti ini menarik, ada sisi hiburannya bagi rakyat,” kata Johnny di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/12).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga angkat bicara soal gimik rambut putih yang disampaikan n Presiden Jokowi. Dengan setengah berkelakar Ganjar yang hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (1/12) menyebut dirinya tidak pernah ganti gaya. Ia mengaku, sejak dulu rambutnya memang berwarna putih. “Hairstyle hairstyle opo, enggak. Style opo, lha ket biyen setelane yo ngene iki (dari dulu gayanya ya seperti ini),” kata Ganjar. Namun poiitisi PDIP itu enggan berkomentar soal peluangnya maju Pilpres 2024. “Capres opo. Capres urusan nanti, jek suwe (masih lama),” ujarnya berkelakar. Ganjar mengaku dirinya memilih fokus untuk bekerja mengatasi sejumlah persoalan di Jateng, seperti inflasi, stunting hingga menjaga pasokan makanan saat Natal dan Tahun Baru 2023. “Sekarang kami urus dulu inflasi, persiapan natal, tahun baru, stok makanan, kita lagi siapin dan beresin stunting,” pungkasnya.

 

2. Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke KPK terkait kasus dugaan korupsi tambang ilegal di Kaltim. Kasus tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah mantan anggota Polri bernama Ismail Bolong mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar kepada Agus. Koordinator KSPM, Giefrans Mahendra meminta KPK mengusut dugaan korupsi di sektor tambang ilegal tersebut. “Baru-baru ini sempat viral melibatkan beberapa oknum pejabat salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri,” kata Giefrans, kemarin.

Giefrans mengatakan, KPK merupakan ad hoc yang didirikan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. Oleh karena itu, Ia mengingatkan semua pejabat, termasuk pihak kepolisian, yang diduga terlibat dalam korupsi tambang ilegal di Kaltim harus ditangkap dan diadili. Dalam laporan tersebut, Giefrans melampirkan dua dokumen. Salah satunya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun Divisi Propam Polri. Laporan tersebut dibuat pada saat Divisi Propam Polri masih dipimpin oleh Ferdy Sambo yang saat ini sedang diadili dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

 

Indonesia Police Watch (IPW) curiga Ferdy Sambo semula berniat melindungi Kabareskrim Polri Kombes Agus Andrianto dalam kasus dugaan tambang batu bara ilegal di Kaltim. Sebab, dalam laporan hasil penyelidikannya dahulu, Sambo mengaku menemukan dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini. Namun, mantan Kadiv Propam Polri tersebut tak meminta Kapolri untuk menindak Agus. “Rekomendasi yang diberikan Ferdy Sambo di dalam surat laporan penyelidikan 7 April 2022 menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dalam tanda kutip melindungi Kabareskrim dan pihak-pihak lain yang diduga menerima dana dari pertambangan ilegal tersebut,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis (1/12).

Sugeng menjelaskan, berdasarkan data dan informasi yang diterima IPW, surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani Ferdy Sambo itu diserahkan ke Kapolri. Surat tersebut berisi laporan dugaan penyetoran uang dari sejumlah pihak ke beberapa petinggi Polri untuk biaya perlindungan praktik tambang ilegal di Kaltim supaya tak ditindak polisi. Beberapa petinggi Polri itu diduga tak hanya melanggar kode etik, tetapi juga pidana berupa gratifikasi dan suap. Namun, kata Sugeng, dalam suratnya, Sambo justru merekomendasikan Kapolri supaya memerintahkan Kabareskrim melakukan pengawasan terhadap praktik perlindungan tambang ilegal. Sugeng menduga, rekomendasi ini dibuat untuk melindungi Kabareskrim dan pihak-pihak lain yang disinyalir menerima uang panas itu.

“Terkait latar belakang mengapa melindungi, menurut IPW adalah untuk menjaga status quo, agar tidak terjadi kegaduhan pada saat itu,” ujarnya. Namun, kata Sugeng, begitu situasi berubah, Sambo hendak “balas dendam”. Bukan tidak mungkin mantan jenderal bintang dua Polri itu bermaksud menyerang Kabareskrim setelah dirinya terjerat kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang akan menyeretnya ke penjara. “Sekarang dia (Ferdy Sambo) sudah dalam posisi sebagai terdakwa. Posisinya sekarang tentu akan menyerang balik,” kata Sugeng.

 

Bareskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan tambang batu bara ilegal di Kaltim ke tahap penyidikan. “Sudah penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, Kamis (1/12). Dalam kasus ini, Bareskrim telah melayangkan panggilan ke sejumlah saksi, di antaranya Ismail Bolong dan beberapa anggota keluarganya. Selain itu, Pipit juga mengatakan bahwa satu pelaku utama dalam kasus tambang ilegal itu sudah ditangkap. Namun, Pipit belum mau mengungkapkan identitasnya, karena masih dalam proses pemeriksaan.

 

3. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif yang menjadi tersangka kasus suap lelang jabatan hadir dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/12). Ra Latif tampak mengenakan kemeja batik yang dominan warna hijau, kopiah hitam dan rompi warna krem bertuliskan KPK, bukan Tahanan KPK karena dia belum ditahan oleh komisi antirasuah tersebut. Ra Latif ikut mendengarkan langsung pidato peringatan Hakordia dari Ketua KPK Firli Bahuri. Pada acara tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan sejumlah kepala daerah lainnya. Firli Bahuri menyampaikan, Ra Latif belum ditahan karena masih dalam proses pendalaman pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dia meminta semua pihak menunggu perkembangan kasus suap yang menyeret Bupati Bangkalan tersebut.

 

4. Mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menghadiri Reuni 212 di Masjid At-Tin Jakarta Timur, Jumat (2/12) dini hari. Putri Soeharta hadir terlebih dulu bersama rombongan sekitar pukul 02.30 WIB. Ia langsung masuk ke dalam ruangan di Masjid At-Tin. “Selamat datang kepada keluarga besar H.M Soeharto, yang sudah hadir di tengah-tengah kita,” kata Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif yang memandu acara. Selang setengah jam kemudian, Rizieq hadir. Ia mengenakan baju gamis berwarna putih dengan surban putih. Rizieq langsung menuju ruang tunggu di Masjid At-tin. Tak hanya Titiek dan Rizieq, beberapa tokoh lainnya juga hadir pada acara tersebut. Di antaranya Ketua Umum PA 212 Abdul Qohar, Ketum GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas.

 

5. Kejati Jawa Timur mengembalikan lagi berkas perkara para tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, kepada penyidik Polda Jatim alias P19. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman mengatakan terdapat sejumlah poin yang belum diperbaiki usai pihaknya menerima berkas revisi dari penyidik pada Senin 21 November lalu. “Tim JPU pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, mengundang tim penyidik untuk berkoordinasi mengenai belum dipenuhinya sebagian petunjuk yang diberikan,” kata Fathur, Kamis (1/12). Setelah dilakukan koordinasi, kata Fathur, jaksa mengembalikan lagi berkas perkara enam tersangka Tragedi Kanjuruhan kepada penyidik untuk diperbaiki.

6. Jubir PKS Muhammad Kholid mengkritik sejumlah pemerintah daerah yang mencabut izin safari Anies Baswedan selaku calon presiden yang diusung partai NasDem. “Kami sangat menyayangkan dengan kebijakan pencabutan izin tersebut,” kata Kholid, Kamis (1/12). Kholid mengatakan Anies dan relawan pendukungnya sebagai warga negara memiliki hak untuk menggelar kegiatan ke daerah-daerah. Terlebih hak tersebut dijamin oleh undang-undang dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menjunjung nilaiu-nilai demokrasi.

Kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) mencurigai upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies di beberapa daerah.
Ketua Umum KoReAn, Muhammad Ramli Rahim menyebut upaya penjegalan itu terutama dilakukan lewat sejumlah pencabutan izin acara seperti di Aceh, Riau, Ciamis dan Garut beberapa waktu terakhir. “Lain alasan di Aceh, lain pula di Riau tapi tampaknya ini serupa tapi tak sama. Kami relawan menangkap, ada upaya menghambat pergerakan Anies Baswedan di daerah,” kata Ramli,  Kamis (1/12).

 

7. Cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Yusuf bersama sejumlah warga sipil, di antaranya Perludem, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung, Ardhito Harinugroho, dan Lilik Sulistyo, menggugat Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian ke PTUN Jakarta terkait pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah, dalam perkara bernomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT. Para penggugat antara lain menilai, penerbitan peraturan pelaksana pengangkatan Pj kepala daerah merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Mereka meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan Presiden “melakukan serangkaian tindakan pemerintahan” untuk menerbitkan peraturan pelaksana itu. Mereka juga meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 pj kepala daerah tersebut batal atau tidak sah. Hal itu karena pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan tanpa lebih dulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan pj kepala daerah sebagaimana dimandatkan UU Pilkada dan putusan MK. Sebelumnya sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Kuasa hukum penggugat, Rasyid Ridho mengatakan bahwa pengangkatan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena pemerintah belum mengeluarkan perarturan pelaksanaan penunjukkan Pj kepala daerah.

 

Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga menyebutkan, Kemendagri telah menyusun aturan teknis pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah. Menurutnya, aturan teknis level peraturan menteri ini berangkat dari dua Undang-Undang (UU), yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Atas permendagri tersebut juga telah dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait termasuk Kemenkumham,’’  ujar Kastorius, Kamis (1/12). “Sudah di tahap akhir atau finalisasi. Sedang berproses,” katanya lagi. Sebelumnya diberitakan, desakan agar pemerintah menerbitkan aturan teknis pengangkatan pj kepala daerah memang sangat kuat. Sebab, mundurnya pilkada secara serentak ke 2024 mengakibatkan kosongnya 271 jabatan kepala daerah, baik gubenur maupun wali kota/bupati. Di sisi lain, pengangkatan pj kepala daerah secara sepihak oleh pemerintah dikhawatirkan mengandung unsur politis. Pengangkatan pj kepala daerah di periode 2022-2024 yang sangat masif dianggap tidak dapat disamakan dengan pengangkatan di masa-masa sebelumnya, sehingga butuh mekanisme baru lewat aturan teknis agar pengangkatan ini akuntabel.

 

8. Presiden Jokowi menyoroti soal duit APBD sebanyak Rp 278 triliun yang masih ngendon di bank. Jokowi kaget terhadap kenyataan tersebut karena seharusnyadana APBD dipergunakan untuk mendukung perputaran uang di dalam negeri. “Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah, justru enggak dipakai,” ujar Jokowi, kemarin. Presiden lantas menceritakan saat dirinya bertanya kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih ada berapa APBD yang tersimpan di bank dan belum terpakai. Saat diberitahu Menkeu, Presiden Jokowi terkejut karena duit APBD yang disimpan di bank sebanyak Rp 278 triliun.

 

9. Presiden Jokowi mengatakan, salah satu fokus penggunaan APBN 2023 untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12). Menurut Jokowi, setidaknya ada enam fokus pemerintah dalam memanfaatkan APBN 2023. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah IKN. Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Menurut Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan investor ingin kepastian hak untuk menjual lahan di IKN Nusantara. “Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tetapi bagaimana orang bisa beli enggak tanah di sana,” ungkap Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/12). Alasan lain revisi UU IKN adalah soal kelembagaan Otorita IKN Nusantara. Suharso menyebut pemerintah ingin kewenangan lembaga itu diperjelas di undang-undang. Selama ini, lembaga itu banyak diatur salam Perpres atau PP. Kata Suharso, pemerintah ingin mempertajam posisi lembaga itu. “Kemarin waktu penyusunan itu seakan-akan tidak begitu jelas posisinya sebagai daerah otonomi atau kementerian lembaga. Itu ingin kita pertajam,” ujarnya.

10. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono siap mengemban posisi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. “Ya sudah, harusnya siap dong,” kata Yudo usai melepas Satgas Mantime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamik, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12) sore. Yudo memastikan akan melanjutkan kebijakan yang telah disusun Andika apabila dirinya resmi terpilih menjadi Panglima TNI. Sebab, kebijakan Andika yang sudah disusun tahun ini diperuntukkan untuk periode 2023. Dengan demikian, ia otomatis akan meneruskan kebijakan yang sudah dibangun Andika. “Ya tentunya harus meneruskan apa-apa yang kebijakan beliau. Karena kan pasti tahun 2023, ini kan sudah direncanakan di tahun 2022. Tinggal melaksanakan,” terang Yudo. Mantan Mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) itu sedang menyiapkan sejumlah bahan untuk menghadapi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jumat (2/12) siang. “Persiapannya ya kita siap. Kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi I DPR,” kata Yudo lagi.

 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, kedisiplinan di tubuh TNI terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut ia sampaikan menjelang fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI yang digelar, Jumat (2/12). TB Hasanuddin mengatakan, Yudo mendapat tantangan untuk bisa menaikkan kembali kedisiplinan para prajurit TNI. “Disiplin dalam lima tahun terakhir itu menurun. Dan ini perlu diupayakan naik dan menjadi prajurit yang benar-benar disiplin,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (1/12). Ia mencontohkan, perkelahian yang melibatkan prajurit TNI terus meningkat. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI berpangkat kolonel yang telah divonis penjara seumur hidup lantaran membunuh Handi dan Salsabila di Jawa Barat.

 

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku senang KSAL Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Andika meyakini, Yudo dipilih oleh Presiden Jokowio karena berbagai pertimbangan. “Bahwasanya Pak Yudo kepilih kan itu semua pilihan Presiden dengan berbagai pertimbangan, ya kita senang(Yudo ditunjuk jadi calon Panglima TNI,” kata Andika usai memimpin upacara pelepasan Satgas Mantime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamik, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12) sore. Sebagai Panglima TNI, Andika menyatakan punya chemistry atau kecocokan dengan Yudo dalam menjalankan roda organisasi TNI. Ia menyebut banyak operasi TNI di era kepemimpinannya yang mendapat dukungan langsung TNI AL, terutama terkait dengan alutsista. “Kalau chemistry ya ada lah, karena kan beliau Kepala Staf Angkatan Laut, banyak operasi-operasi yang saya lakukan itu didukung oleh alusista laut,” tegas Andika.

11. Presiden Jokowi serahkan 1.552.450 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Istana Negara, Kamis (1/12). Penyerahan sertifikat itu diikuti sebagian masyarakat dari 33 provinsi secara daring. Sertifikat yang diserahkan terdiri atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejumlah 1.432.751 sertifikat dan redistribusi lahan sebanyak 119.699 sertifikat. Dalam sambutannya, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya sertifikat bagi masyarakat pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Presiden mengingatkan, tidak adanya sertifikat merupakan pemicu utama sengketa tanah maupun konflik lahan di masyarakat. “Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana, karena Bapak, Ibu, enggak pegang bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujar Jokowi. “Sekarang Bapak, Ibu pegang, ada orang datang, ‘Ini tanah saya’, ‘Bukan, ini tanah saya. Ini sertifikatnya,’ pergi dia,” lanjutnya.

 

12. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tolak kehadiran Utusan Khusus Amerika Serikat bidang memajukan HAM kelompok LGBTQI+ Jessica Stern ke Indonesia bulan depan. “MUI menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan khusus tersebut,” kata Wakil Ketum Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Kamis (1/12). Anwar berpendapat pemerintah Indonesia sepatutnya tidak menerima tamu yang dianggap memiliki tujuan untuk merusak nilai-nilai luhur dari agama dan budaya bangsa Indonesia. Pasalnya, ajaran enam agama yang diakui di Indonesia ini tidak ada yang mentolerir praktek LGBTQl+. “Perilaku LGBT tersebut juga sangat berbahaya karena antimanusia dan kemanusiaan, sebab jika perilaku tersebut dibiarkan maka dia akan bisa membuat umat manusia punah di muka bumi ini,” kata Anwar Abbas. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id