Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Isu menarik pagi ini adalah penilaian Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK membuat citra negara jelek. Luhut mendorong digitalisasi dimasifkan, karena dengan adanya transparasi, KPK tidak perlu lagi lakukan OTT. Isu menarik lainnya, pengakuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang miris melihat korupsi yang dilakukan banyak hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA), padahal negara telah memberikan hak-hak yang memadai, sehingga seharusnya mereka tidak lakukan korupsi. Partai Ummat bakal lolos ikut Pemilu 2024, karena hasil mediasi Bawaslu menyebutkan, partai besutan Amien Rais itu diminta memenuhi syarat ikut pemilu. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO meminta para anggota DPR tidak mengkhianati bangsa. OSO mengatakan anggota DPR tidak boleh mencari keuntungan pribadi yang akhirnya masuk bui. Wapres Ma’ruf Amin meminta aparat TNI dan Polri menindak tegas serta memproses hukum kelompok-kelompok yang berbuat onar di Papua. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK bikin citra negara jelek. Dia mendorong penerapan digitalisasi dimasifkan, karena transparasinya bisa membuat KPK tidak perlu lagi lakukan OTT. “OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita,” ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Menurut Luhut, bila digitalisasi diterapkan dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah. Luhut menilai tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital. “Kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya yakin enggak akan yang bisa main,” katanya.
ICW mengingatkan, KPK tak boleh diintervensi kekuasaan manapun, termasuk pihak eksekutif. Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tidak kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Luhut, OTT membuat negara ini jadi buruk. “OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, apalagi saudara Luhut,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12). Kurnia meminta Presiden Jokowi menegur Luhut dan meminta menterinya itu tidak mencampuri penegakan hukum. Menurut Kurnia, OTT merupakan salah satu langkah lembaga antirasuah menindak dugaan perilaku korupsi. ICW menilai, OTT terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan ikut berkomentar terkait pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak bagus. Kritik tersebut disampikan Novel melalui akun twitter pribainya @nazaqistsha, pada Selasa (20/12). “Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jangan-jangan dianggap tidak penting?” kata Novel.
2. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata miris melihat korupsi yang dilakukan banyak hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Ia mempertanyakan apa yang dicari lagi mereka ketika dengan sadar melakukan tindak pidana korupsi. Padahal negara telah memberikan hak-hak yang memadai kepada mereka, sehingga tidak perlu melakukan tindak pidana korupsi. “Rasanya kok miris banget ketika ada hakim agung kena masalah hukum. Saya pikir, negara kan sudah memberikan hak-hak memadai, apalagi kemarin kan juga sudah ada terkait tunjangan tambahan untuk setiap perkara,” kata Alexander Marwata, Selasa (20/12). Sebagaimana diketahui, hingga saat ini KPK telah menetapkan dua Hakim Agung dan Hakim Yustisia MA sebagai tersangka suap. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang mengadili perkara kasasi perdata dan Hakim Agung Gazalba Saleh yang mengadili kasasi pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Sedangkan Hakim Yustisia MA Edy Wibowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM).
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Alex itu membenarkan soal mafia hukum yang tidak hanya di lingkungan pengadilan, tetapi sejak tahap penyidikan hingga bermuara di pengadilan. “Informasi terkait mafia hukum itu memang ada. Sebetulnya tidak hanya menyangkut di jajaran pengadilan,” katanya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12). Alex menyebutkan, informasi mengenai praktek mafia hukum itu didapatkan dari masyarakat. Ia mengatakan, beberapa waktu terakhir, aparat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) adalah aparat pengadilan.
3. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, pihaknya berhasil menyelamatkan Rp 57,9 triliun kerugian negara dari potensi tindak pidana korupsi selama periode 2022. Kata dia, melalui upaya-upaya pencegahan selama tahun ini, KPK berhasil selamatkan kerugian negara itu sehingga bisa digunakan untuk belanja-belanja dalam rangka pelaksanaan program nasional pemerintahan Presiden Jokowi. “KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara Rp 57,9 triliun tahun 2022 hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi,” kata Firli dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Tim KPK lakukan penggeledahan di Gedung DPRD Jatim pada Selasa (20/12). Selain menggeledah ruangan, tim juga menggeledah mobil pribadi Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan mobil staf ahli Sahat yang diparkir di lantai dasar Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya. “Ada dua lokasi yang digeledah, yaitu Gedung DPRD Jawa Timur meliputi ruang kerja ketua DPRD, ruang kerja wakil ketua dan ruang kerja beberapa komisi. Kemudian rumah kediaman dari pihak yang terkait. Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK disebut menemukan dokumen, uang tunai dan barang bukti elektronik,’’ kata Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, kemarin.
4. Partai Ummat sepertinya akan lolos ikut Pemilu 2024, karena hasil mediasi Bawaslu menyebutkan, partai besutan Amien Rais itu diminta memenuhi syarat ikut pemilu. KPU akan memverifikasi ulang Partai Ummat. Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat Idrus Sambo meyakini partainya mampu memenuhi persyaratan keanggotaan yang kurang agar berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2024 sesuai hasil mediasi dengan KPU. “Kami yakin [bisa memenuhi syarat] 99,99 persen, satu persennya itu Allah SWT,” kata Sambo dalam konferensi pers, Selasa (20/12). Sambo mengatakan partainya hanya kurang sedikit saja dari persyaratan yang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Ia menegaskan proses ini tak dimulai dari awal lagi, melainkan diperbaiki di bagian mana yang mengalami kekurangan.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi berterima kasih pada KPU karena mediasi berjalan lancar. Ia memuji hasil mediasi ini sebagai keputusan yang arif dan bijaksana. “Keputusan arif dan bijaksana. Kami yakin ini pertolongan Allah. Ini sebuah jalan yang kami yakini Partai Ummat jadi peserta pemilu. Insya Allah ini satu langkah lagi,” kata Ridho. Sebelumnya, Partai Ummat melayangkan gugatan terkait keputusan KPU yang menetapkan partai besutan Amien Rais itu tak memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2024. Mereka tak memenuhi syarat di beberapa kabupaten kota di Sulut dan NTT.
5. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO meminta para anggota DPR tidak mengkhianati bangsa. OSO mengatakan anggota DPR tidak boleh mencari keuntungan pribadi yang akhirnya masuk bui. Hal tersebut OSO sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis DPRD se-Indonesia Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (20/12) malam. “Saudara-saudara anggota DPR janganlah berkhianat kepada bangsa ini. Jangan cari keuntungan pribadi yang akhirnya masuk ke penjara,” ujar OSO di hadapan para kader Hanura. OSO memaparkan, pada tahun 1945 lalu, para pendahulu berjuang dengan berdarah-darah demi kemerdekaan Indonesia.
Menurut dia, kini masyarakat Indonesia lebih mudah mengerjakan perjuangan bangsa karena hanya tinggal meneruskan. “Itu sebabnya kita hanya meneruskan mereka berjuangan bercucuran darah sampai meninggal. Kita lebih mudah mengerjakan sesuatu yang lebih mudah dikerjakan dari founding father kita,” tuturnya. Di sisi lain, OSO mengungkapkan, partainya mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin untuk hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura, Rabu (21/12) hari ini. OSO menyatakan, Presiden dan Wapres akan menghadiri acara tersebut. “Besok hadir Presiden dan Wakil Presiden, dan para undangan terutama kader-kader Partai Hanura, ya kita tunggu besok,” kata OSO.
6. Wapres Ma’ruf Amin meminta aparat TNI dan Polri menindak tegas serta memproses hukum kelompok-kelompok yang berbuat onar di Papua. Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, hal itu disampaikan Ma’ruf Amin dalam rapat internal bersama sejumlah menteri dan perwakilan TNI/Polri di kediaman resmi Ma’ruf di Jakarta, Selasa (20/12). “Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” kata Masduki dalam keterangan pers, kemarin.
Menurut Wapres, ada sekelompok kecil di Papua yang sengaja berbuat onar dan melakukan teror agar masyarakat merasa resah. Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta supaya negara hadir dan menjamin keamanan warga agar mereka bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman. Di samping itu, Ma’ruf juga menegaskan, pendekatan humanis harus tetap dijalankan di Papua. Begitu pula dengan pendekatan teritorial yang mesti dikerjakan oleh semua pihak, baik itu TNI, Polri, dan pemerintahan sipil di sana karena pendekatan teritorial dinilai penting.
7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengerahkan 1.400 personelnya untuk mengamankan pelaksanaan kompetisi AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta yang mulai digelar pada Jumat (23/12). “Polri akan menyesuaikan dengan perkiraan ancaman yang terjadi, untuk saat ini kita ada 1.300, 1.400 personel. Karena memang sepak bola kita AFF ini, suporternya semua kebanyakan dari Indonesia,” ujar Listyo Sigit di Stadion GBK, Jakarta, Selasa (20/12). Namun, menurut Listyo Sigit, jumlah personel pengamanan Piala AFF juga bersifat dinamis mengikuti situasi di lapangan. “Seandainya dibutuhkan, artinya ada pasukan-pasukan yang dilibatkan disesuaikan dengan perkiraan keamanan dari intelejen. Jadi ini sifatnya dinamis,” katanya seraya memastikan personel kepolisian yang melakukan pengamanan tersebut tidak dibolehkan membawa senjata api dan gas air mata. Mereka hanya akan berjaga di luar stadion. “Di dalam tentu hanya ada steward, polisi di luar. Polisi bisa masuk apabila ada permintaan dari penyelenggara, inspektur keamanan,” ujarnya.
Menpora Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memeriksa kesiapan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan perdana pada Piala AFF 2022 dengan melawan Timnas Kamboja di GBK pada Jumat besok. “Baru saja saya bersama-sama dengan Pak Menpora dan seluruh pejabat utama yang terlibat dalam persiapan pengamanan Piala AFF melaksanakan inspeksi secara langsung,” kata Listyo Sigit di GBK Senayan. Jenderal Listyo menyampaikan, inspeksi tersebut merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik dan memenuhi standar FIFA.
8. Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan DPR untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif DPR dan DPRD RI. Sebelumnya, kewenangan ini dikunci dalam Lampiran III dan IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana lewat beleid itu, DPR menentukan dapil pileg DPR RI dan DPRD provinsi. Sementara itu, KPU hanya berhak menentukan dapil pileg DPRD kota dan kabupaten. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa (20/12) atas permohonan yang sebelumnya dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam putusan itu, MK menyerahkan kewenangan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ke tangan KPU RI. MK memutuskan Pasal 187 ayat (5) tentang pendapilan DPR RI dan 189 ayat (5) UU Pemilu tentang pendapilan DPR dan DPRD provinsi bertentangan dengan UUD 1945. MK mengubah Pasal 187 ayat (5) menjadi berbunyi “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”.
9. Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pemerintah mendorong revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP menjadi inisiatif DPR. Alasannya, supaya kolom daftar inventaris masalah cuma satu. Berbeda halnya apabila RUU KUHAP jadi usulan pemerintah, maka ada sembilan kolom inventaris masalah yang menggambarkan sembilan fraksi di Senayan. “Kami setuju daftar inventaris masalah sebaiknya dari pemerintah sementara inisiatif dari DPR,” ujar Wamenkumham pada peluncuran penelitian audit KUHAP: Studi evaluasi terhadap keberlakuan hukum acara pidana Indonesia, Selasa (20/12).
10. Rekaman CCTV di rumah pribadi Ferdy Sambo Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta Selatan, memperlihatkan Putri Candrawathi dan Kuat Maruf bersama-sama naik ke lantai 3 menggunakan lift di hari peristiwa pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022. Rekaman tersebut diputar dalam persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/12). Saat itu saksi ahli dari Digital Forensik Mabes Polri Heri Priyanto memutar isi rekaman CCTV di rumah Saguling yang menyorot bagian depan lift. Awalnya, CCTV memperlihatkan Ferdy Sambo tiba di rumah Saguling dan menaiki lift menuju lantai 3.
Kemudian, Putri Candrawathi terlihat tiba di rumah Saguling dari perjalanan Magelang-Jakarta dan melakukan tes PCR. Waktu CCTV saat itu tertulis pukul 15.00 WIB. Setelah melakukan tes PCR, Putri Candrawathi terlihat naik lift bersama Kuat Ma’ruf. Indikator lantai lift menunjukkan kedua terdakwa itu menuju ke lantai 3, tempat yang sama yang didapatkan Ferdy Sambo. Tiga menit berselang, Kuat Maruf kemudian turun ke lantai 1 menggunakan tangga di samping lift. CCTV tersebut juga mengungkap terdakwa Ricky Rizal juga naik ke lantai 3 menggunakan lift dan turun pukul 15.53 WIB waktu CCTV.
11. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah masih menanti berbagai masukan dalam menyikapi permintaan maaf Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan di Indonesia. Salah satunya adalah masukan dari KBRI di Belanda. “Terkait perkembangan ini masih dimintakan masukan dari KBRI di Den Haag,” ujar Faiza, Selasa (20/11). “Belum dapat menyampaikan respons sebelum ada masukan secara komprehensif,” tambahnya. Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.
12. Politisi muda Partai Golkar Riko Lesiangi menjelaskan situasi internal partainya sekarang ini. Kata dia, memajukan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024, sama saja menjerumuskan partai ke dalam kumbangan lumpur. Ia menyebut, para politikus golkar masih menerapkan gaya berpolitik ‘menjilat’ dan asal bapak senang (ABS) yang selama berapa kali pemilu terbukti berkurangnya kursi dan merosotnya suara partai. Menurut Riko, fakta politiknya jelas sekali tidak ada pembuktian secara nyata di berbagai kesempatan konsolidasi maupun sosialisasi kedatangan Capres Golkar disambut secara antusias oleh rakyat indonesia. “Dan hasil lembaga survei kredibel hasilnya rendah posisi, memalukan partai sebesar Golkar menempatkan Airlangga Hartarto sebagai Capres, tidak termasuk the big three top star capres yang dipilih dan didambakan oleh rakyat Indonesia,” kata Riko, Selasa (20/12).
Riko menambahkan, Partai Golkar bertambah buruk dimata masyarakat luas, banyaknya kader tersandung permasalahan praktek korupsi. Dari sudut pandang aspek mana partai Golkar bisa dapat memiliki calon presiden 2024. “Terhitung hari ini saya menolak Keputusan Munas 2019 Partai Golkar yang telah memutuskan memberikan mandat Ketua Umum Prtai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Partai Golkar pada Pemilu 2024. Saya akan mematuhi keputusan Munas 2019 dan patuh taat segala peraturan mekanisme partai Golkar. Terkecuali Airlangga Hartarto dengan kapasitas Ketua Umum Partai Golkar bisa menjelaskan, menjawab langsung kepublik terkait isu-isu nasional diberitakan seantero tanah air sekarang ini praktek tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan dirinya,” jelas Riko. (HPS)