Mantan Walkot Solo, Hadi Rudyatno (net)
Isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet makin nyaring. Kabar terkini, mantan Wali Kota Solo, Hadi Rudyatno alias Rudy akan masuk kabinet setelah dirinya dipanggil ke Istana Presiden. Itulah isu menarik pagi ini. Isu menarik lainnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengklaim pengunduran diri Siswono Yudo Husodo dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tidak terkait dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Enggartiasto Lukita juga mundur dari jabatan Wakil Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ketua KPK Firli Bahuri merespon pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut, OTT KPK membuat citra negara jadi buruk. Firli meminta jajarannya tidak ragu menindak tegas koruptor termasuk untuk melakukan OTT, KPK tak terpengaruh kekuasaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tak boleh ada satu kelompok agama yang merasa paling berjasa di Indonesia, Bareskrim Polri tetapkan tersangka baru kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet makin nyaring. Kabar terkini, mantan Wali Kota Solo, Hadi Rudyatno alias Rudy akan masuk kabinet setelah dirinya dipanggil ke Istana, Senin (26/12) kemarin. Petinggi PDIP, Sa’id Abdullah menduga, pertemuan Jokowi dengan Rudyatno membahas soal reshuffle kabinet. Menurut dia, sekalipun reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden, tetapi lumrah saja jika presiden meminta pandangan dari orang lain. Terlebih kepada Rudy selaku sahabat karibnya. “Bisa jadi Pak Jokowi juga meminta pandangan ke Pak Rudy terkait dengan isu reshuffle, saya kira itu wajar,” katanya merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan sahabat karibnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatno, kemarin.
Said meyakini Presiden Jokowi akan bentuk kabinet zaken jika merotasi jajaran kabinet atau reshuffle di sisa waktu pemerintahannya. Sa’id menjelaskan kabinet zaken bakal mengedepankan optimalisasi kerja di tengah tahun politik. Menurutnya, zaken kabinet penting untuk melunasi janji Jokowi dan Ma’ruf Amin. Kabinet zaken merupakan kabinet yang diisi oleh para ahli. Para menteri dalam kabinet tersebut bukan representasi dari partai politik. Kabinet zaken konon pernah diterapkan beberapa kali di era Presiden Soekarno pada 1950, 1953, dan 1957. “Saya meyakini jika langkah reshuffle ditempuh oleh Presiden Jokowi, beliau akan mengedepankan terbentuknya zaken kabinet,” kata Sa’id, Selasa (27/12),
Ketua Banggar DPR ini mengatakan, Presiden Jokowi perlu berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, bila ingin memasukkan mantan Wali Kota Solo FX Rudy ke dalam kabinet. “Jika Pak Rudy hendak diminta oleh Pak Jokowi masuk kabinet, saya kira harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Umum. Sebab Pak Rudy adalah kader PDI-P,” ujar Said Abdullah. Ia mengatakan, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan budaya mendengar sebelum memutuskan sesuatu. Sekalipun, dalam memutuskan siapa yang hendak masuk ke kabinet, merupakan hak prerogratif Presiden. Menurut Said, apa yang ditunjukkan Presiden selama ini merupakan suatu bentuk tradisi yang sangat baik dalam berdemokrasi. “Namun kita harus hormati ketika keputusan sudah diambil. Terhadap kader PDI-P yang ada di kabinet, ada atau tidak perubahan komposisi baik bertambah atau berkurang di kabinet, saya kira Presiden Jokowi juga akan mengonsultasikan dengan Ibu Ketua Umum,” tuturnya.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak publik bersabar, menanti keputusan Presiden Jokowi apakah akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak. Ma’ruf pun menegaskan, merombak atau me-reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki Jokowi selaku presiden. “Reshuffle itu hak prerogatif presiden, jadi kita tunggu saja apa terjadi atau tidak itu kita tunggu saja,” kata Ma’ruf di Semarang, Selasa (27/12). Ma’ruf enggan mengungkapkan saat ditanya soal pembicaraan dirinya dengan Jokowi dalam membahas perombakan kabinet. “Kalau soal konsultasi saya dengan Presiden itu enggak usah diceritakan kepada wartawan tentunya,” kilah Ma’ruf Amin.
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay menilai, Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja. Saleh menyebut Jokowi punya hak untuk mengganti menteri dengan alasan politik, bukan kinerja. “Bahkan, dalam kasus tertentu, Presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan Presiden,” ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (27/12). Saleh menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Saleh mengatakan evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya seperti evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. “Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, Presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja mereka lah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi,” tuturnya.
3. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengklaim pengunduran diri Siswono Yudo Husodo dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tidak terkait dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Menurut dia, Siswono memang telah berniat mundur dari partai sejak 2019. Namun, kala itu niat tersebut urung dilakukan karena ditahan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. “Ya enggak benarlah [karena pencalonan Anies], kan Pak Sis sendiri sudah memberi penjelasan sebenarnya beliau itu sudah [ingin mundur dari] 2019, cuma karena Pak Surya meminta beliau untuk tetap,” kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (27/12).
Ia menegaskan, Siswono tetap menjadi kader partai, ia hanya mundur sebagai Ketua Wantim Nasdem, bukan mundur dari partai. “Beliau tetap kader Partai Nasdem. Dan beliau mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan,” ujar Ali. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR ini menegaskan, pengunduran diri Siswono murni karena faktor usia. ‘’Beliau sudah berusia 80 tahun,’’ ujarnya. Ahmad Ali menyatakan pihaknya belum menerima surat pengunduran diri Siswono Yudo Husodo dari Partai NasDem. Ali juga mengaku belum tahu terkait pengunduran diri Siswono. “Belum tahu. Belum ada [surat resmi]. Isu lama kayaknya,” kata dia. Ali menyatakan, setiap orang memiliki kebebasan untuk bergabung ke dalam partai politik. “Tapi apapun itu, berpartai itu kan orang bebas masuk di partai politik. Tapi kami belum terima surat, belum pernah bicarakan itu,” tutur Ali lagi.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo mengakui dirinya memang telah mengundurkan diri dari Partai Nasdem, namun dia tidak menjelaskan alasannya mundur dari partai besutan Surya Paloh itu. “Ya, saya telah mengundurkan diri,” kata Siswono singkat saat dikonfirmasi, kemarin. Seperti diketahui, Siswono merupakan kader senior Partai NasDem. Sebelum ke Nasdem, Siswono lama berkiprah di Golkar, bahkan dia pernah menjadi Menterinya Pak Harto. Namun sejak 2017, Siswono Yudo Husodo diangkat jadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem.
Berdasarkan catatan, pengunduran diri Siswono menambah daftar panjang kader-kader Partai NasDem yang mengundurkan diri dari partai pasca deklarasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya tercatat, Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai NasDem Niluh Djelantik, Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) NasDem Sulawesi Utara (Sulut) Fredriek ‘Didi Roa’ Lumalente, serta Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW NasDem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika telah mundur dari partai.
5. Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan Enggartiasto Lukita mundur dari jabatan Wakil Dewan Pertimbangan tetapi tidak mundur sebagai kader atau anggota partai. “Enggar nonaktif dari Wantim karena alasan kesehatan, tetapi tetap sebagai kader NasDem,” kata Hermawi Taslim, Selasa (27/12). Dia mengaku tak tahu persis sejak kapan Enggar nonaktif. Hermawi juga mengaku tidak tahu apakah Enggar berinisiatif mundur atau dinonaktifkan oleh partainya. Seperti diketahui,
Enggartiasto Lukita merupakan politisi Partai NasDem yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode pertama Presiden Jokowi.
6. Ketua KPK Firli Bahuri merespon pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut, OTT KPK membuat citra negara jadi buruk. Firli meminta jajarannya tidak ragu menindak tegas koruptor termasuk untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Firli menegaskan, tugas KPK semakin berat ke depan sehingga diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum. “Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi. Termasuk tindakan tangkap tangan,” tegas Firli di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (27/12).
Firli kembali menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kata dia, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menindak tegas pelaku korupsi. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun dan KPK tidak tunduk kepada siapapun,” tegas Firli. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, OTT KPK membuat citra negara jadi buruk. Luhut mendorong penerapan digitalisasi dimasifkan. Menurut Luhut, transparansi bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT. “OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita,” ujar Luhut saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12) lalu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta alias Alex menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah dilakukan KPK berkali-kali tak membuat para calon koruptor kapok.”Dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat para penyelenggara negara itu menjadi kapok atau menimbulkan deterrence effect,” kata Alex dalam konferensi pers akhir tahun di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/12). Alex menilai justru para calon koruptor ‘bermain cantik’ seperti mengubah pola dalam berpraktik korupsi dan suap. Ia berpendapat para calon koruptor sudah memiliki bekal untuk melakukan korupsi yang ‘aman’ dengan mempelajari taktik KPK.
“Justru yang kami lihat mereka lebih hati hati, kan bisa jadi seperti itu. Mengubah polanya, kan seperti itu. Mereka sudah paham bagaimana KPK itu bisa melakukan OTT, mereka sudah paham, mereka sudah belajar,” ujarnya. Alex memastikan pihaknya tetap melakukan OTT. Sepanjang masyarakat menginformasikan dugaan suap para pejabat dan penyelenggara negara ataupun pihak siapapun, KPK tak akan tinggal diam. “Sekarang tinggal kami di KPK. Tentu kami juga akan meningkatkan upaya-upaya itu misalnya dengan memperbaiki sistem kami di internal supaya kami juga bisa mengikuti pola pola yang dilakukan para calon koruptor tersebut,” ujar Alex.
7. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sepanjang 2022 KPK telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT). “Selama 2022, KPK lakukan 10 kegiatan tangkap tangan,” kata dia. Alex membeberkan, 10 OTT tersebut antara lain terhadap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasir Utara, Kaltim Abdul Gafur Mas’ud, tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat, Bupati Bogor Ade Yasin, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani, menangkap hakim yustisial, PNS pada kepaniteraan dan pegawai Mahkamah Agung (MA) serta menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai tersangka, selanjutnya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak.
Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan pembuatan sistem digital untuk mekanisme pengajuan hibah ke pemerintah. Menurut Mahfud, OTT KPK bisa diantisipasi kalau pemerintah punya sistem digitalisasi yang mumpuni. Usulan itu disampaikan Mahfud merespons OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak terkait kasus dugaan suap dana hibah Pemprov Jatim. “OTT kan pekerjaan hukum, silakan saja. Tapi kami akan membuat digitalisasi agar OTT itu bisa diantisipasi,” kata Mahfud di Surabaya, Selasa (27/12). Menurut Mahfud, sistem digital akan membuat segala proses bisa terpantau dan diverifikasi secara daring atau online. Sehingga tak ada celah praktik korupsi. Sistem digital ini juga bisa diterapkan pada mekanisme pengajuan tender atau pengadaan.
KPK menerima 4.623 aduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat sepanjang 2022, paling banyak berasal dari DKI Jakarta, disusul Jabar. “Selama 2022 KPK telah menerima 4.623 laporan melalui email, KPK Wishtle Blowing System (KWS), langsung atau demonstrasi, media sosial, SMS, surat atau fax, maupun telepon,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12). Laporan yang berasal dari Jakarta sebanyak 585, diikuti Jabar 429, Sumatera Utara 379, Jawa Timur 357 dan Jawa Tengah 237. Dari total 4.623 pelaporan, sejumlah 363 aduan tidak memenuhi kriteria sehingga diarsipkan oleh KPK. Lalu 260 dilanjutkan ke proses verifikasi. “Dari 4.260 laporan ini, 4.055 telah selesai diverifikasi,” kata Johanis Tanak.
8. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan disetop awal Januari 2023. “Saya kira sebentar lagi tidak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin awal Januari,” kata Mahfud di Surabaya, Selasa (27/12). Mahfud tak menjelaskan pertimbangan dan kajian yang melatarbelakangi rencana penyetopan PPKM ini. Menurutnya, hal itu sudah dilakukan oleh para ahli. Keterangan Mahfud ini mempertegas pernyataan Presiden Jokowi yang memberikan sinyal pada akhir tahun pemerintah akan menghentikan PPKM di Indonesia. PPKM berlevel untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia sebelumnya diperpanjang sejak 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
9. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tak boleh ada satu kelompok agama yang merasa paling berjasa di Indonesia. Hal itu dia sampaikannya saat menyapa ribuan umat Nasrani yang tengah merayakan Natal di Gereja Katolik St. Maria Immaculata, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (26/12) malam. “Tidak boleh satu kelompok agama mengklaim bahwa mereka paling berjasa dan berhak atas negeri ini,” kata Yaqut dalam keterangannya, Selasa (27/12). Yaqut menegaskan Indonesia memiliki banyak keberagaman, termasuk dalam hal agama. Baginya, tidak ada Indonesia, jika tidak ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan agama-agama lokal lainnya. “Indonesia dimerdekakan oleh semua kelompok agama, bukan hanya satu kelompok agama saja,” kata Yaqut.
10. Presiden Jokowi akan melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru menggantikan Laksamana Yudo Margono pada hari ini, Rabu (28/12). Jokowi belum mengungkap nama KSAL yang akan dilantik nanti. “Pelantikan KSAL insyaallah besok (hari ini), pelantikannya besok (hari ini),” kata Jokowi di Pasar Pujasera Subang, Selasa (27/12). Jokowi sudah mengantongi nama pengganti Yudo sejak beberapa pekan lalu. Ia menyatakan, calon KSAL yang baru berpangkat bintang tiga TNI Angkatan Laut. Posisi KSAL masih kosong sejak Yudo dilantik sebagai Panglima TNI pada 19 November lalu. Yudo menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masuk masa pensiun.
11. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Dapat Brevet Kopassus, Baret Merah, dan pisatu komando. Jenderal Listyo menyebut, penghargaan itu akan memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. “Tentunya ini akan memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri,” ujar Listyo di Lapangan Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (27/12). Ia mengatakan, dirinya berasal dari keluarga TNI. Kakek dan ayahnya merupakan anggota TNI. “Jadi perlu rekan-rekan ketahui, kakek saya dulunya TKR Angkatan Darat, bapak saya TNI Angkatan Udara. Saya menjadi polisi, dan saat ini menjadi Kapolri, tapi darah saya mengalir darah TNI,” kata Listyo seraya menambahkan, Polri dan TNI siap mengawal NKRI dan menjaga menghadapi musuh-musuh negara. “Menjaga agar kedaulatan negara, keamanan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebetul-betulnya,” kata Listyo.
12. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka pada kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia. Tersangka terbaru tersebut berinisial AR yang merupakan Direktur di CV Samudera Chemical (SC). Adapun tersangka pertama dalam kasus ini adalah E yang merupakan bos CV Chemical Samudera. “Dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku (tersangka) yaitu E selaku Direktur Utama CV SC, dan AR selaku Direktur CV SC,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah dalam rekaman suara yang diterima dari Humas Polri, Selasa (27/12). Nurul menjelaskan, kedua tersangka itu hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Polisi pun menetapkan keduanya masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap kedua pelaku dengan nomor B/12163/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama E dan B/16164/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama AR,” tuturnya.
13. Bupati Cianjur Herman Suherman, menanggapi pelaporan dirinya dalam dugaan penyelewengan bantuan asing untuk korban gempa Cianjur ke KPK. Herman mengaku siap jika harus menjalani klarifikasi oleh lembaga anti rasuah. Menurut Herman, setiap bantuan yang masuk melalui pemerintah dicatat dan masuk ke gudang. Untuk pendistribusiannya dicatat lengkap dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur melalui kecamatan, desa, hingga ke RT dan RW. “Setiap bantuan donasi yang masuk didata dan dicatat di gudang dengan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Herman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (27/12). (HPS)
