Hasto Kristiyanto – Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, Menkopolhukam Mahfud MD menduga, ada permainan di belakang putusan penundaan Pemilu yang diketok PN Jakpus. Kata Mahfud, putusan itu salah kamar, abaikan saja. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ada kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk lakukan gerakan inkosntitusional menunda pemilu. Isu menarik lainnya, Awas Rafael bisa lolos. Pasalnya, KPK hanya gunakan metode konvensional untuk melacak asal-usul kekayaan tak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth) Rafael Alun Trisambodo. Hingga kini belum ada landasan hukum bagi penyidik KPK untuk menindak ASN dan penyelenggara negara yang punya harta tak wajar dan mencurigakan. Presiden Jokowi mengatakan, kawasan Plumpang merupakan zona berbahaya dan tidak bisa ditinggali penduduk. Sebab, kawasan itu berdekatan dengan objek vital negara. Pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Palon dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, Minggu (5/3). Keduanya sepakat terselenggaranya pemilu yang sejuk dan damai. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD menduga, ada permainan di belakang putusan penundaan Pemilu yang diketok PN Jakpus. “Ada main mungkin di belakangnya? Iyalah pasti ada main, pasti,” ujar Mahfud dalam keterangan di kanal YouTube Kemenkopolhukam, kemarin. Namun, Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh soal permainan tersebut dan siapa aktor di balik putusan penundaan pemilu itu. Mahfud hanya mengatakan, putusan tersebut tidak berkaitan dengan independensi hakim. Menurut Mahfud, Hakim PN Jakpus keliru memutuskan dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. “Lah ini kan ilmunya salah ini, sudah jelas pemilu itu pengadilannya di sana (PTUN) kok dia yang mutus, dan sudah ada itu petunjuk dari MA, kalau ada urusan administrasi, masuk, ditolak,” kata Mahfud.
Adapun sikap pemerintah akan melawan putusan itu dengan tegas karena dinilai sebagai putusan yang salah kamar. “Kalau untuk pemerintah sendiri, pemilu itu akan jalan, kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena keputusan itu salah kamar,” ujar Mahfud. Mantan Ketua MK itu juga menegaskan, putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat itu tidak bisa dieksekusi. Keputusan itu salah kamar dan bisa diabaikan oleh KPU untuk melanjutkan proses pemilu 2024. “Karena ini salah kamar. Ya diabaikan saja kalau misal banding kalah lagi. Diabaikan saja,” ucap dia.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga, ada “kekuatan besar” di balik putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024. “Kita melihat Saudara-saudara sekalian bahwa ada suatu kekuatan besar di balik peristiwa pengadilan di PN Jakarta Pusat tersebut yang mencoba untuk menunda pemilu,” kata Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (4/3). Hasto mengatakan, “kekuatan besar” itu mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan gerakan inkosntitusional menunda pemilu. Ia menilai, pengadilan negeri semestinya tidak berwenang untuk memutus sengketa terkait penetapan peserta pemilu yang merupakan wewenang Bawaslu atau PTUN.
Namun, Hasto tidak menjawab lugas saat ditanya mengenai siapa sosok kekuatan besar itu, apakah berasal dari Istana atau partai politik. “Mereka paling tidak, mampu menggunakan celah hukum yang harusnya tidak boleh dipakai,” kata Hasto. Ia pun menyindir Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menggugat ke pengadilan setelah tidak ditetapkan sebagai partai peserta pemilu sehingga berujung pada putusan menunda pemilu. “Jangankan sebuah partai untuk ikut pemilu memerlukan syarat yang ketat, mau masuk perguruan tinggi pun memerlukan syarat yang ketat, bahkan masuk TK, SD juga memerlukan suatu syarat tertentu,” kata Hasto. Ia menuturkan, PDI-P pun menyesalkan ketidaktahuan Prima tersebut karena berujung pada putusan menunda Pemilu 2024. “Ketidakpahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu kriteria bagi partai politik untuk bisa ikut pemilu sangat disesalkan oleh PDI Perjuangan dan itu tidak dipahami oleh Prima,” ujarnya.
3. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kompak menolak penundaan pemilu. Menurut Prabowo penundaan pemilu tak masuk akal dan kurang arif. Hal itu disampaikannya merespons putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. “Saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus,” kata Prabowo dan Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jabar, Minggu (5/3).
4. ICW meminta Presiden Jokowi dan KY turun tangan terkait putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas KPU terkait proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU “tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu” dan “melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari”, sehingga berimbas pada penundaan pemilu. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, Jokowi harus turun tangan karena ada perbedaan sikap yang disampaikan pemerintah. Misalnya, saat Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, ada permainan di balik putusan PN Jakpus tersebut. “Bahwa Pak Mahfud mengatakan ada permainan di balik putusan ini. Namun kemarin kita mendengar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan hormati putusan pengadilan,” kata Kurnia dalam diskusi yang digelar ICW secara daring, Minggu (5/3). “Ini yang harus ditengahi presiden karena ada dua perbedaan pendapat yang sangat jelas sehingga presiden pun harus turun tangan,” ujar Kurnia lagi.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhani meminta pemerintah dan masyarakat melawan upaya dari sekelompok orang yang ingin menunda Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya merespons putusan PN Jakpus yang menghukum KPU “tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu” dan “melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari” sehingga berimbas pada penundaan pemilu. “Putusan ini tidak bisa dieksekusi dan bertentangan dengan konstitusi. Tidak bisa sembarangan ditunda seperti itu. Upaya-upaya dari orang yang menginginkan pemilu 2024 ditunda harus terus dilawan,” ujar Fadli dalam diskusi yang digelar ICW secara daring, Minggu (5/3).
Perludem menyebutkan, putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. “Ini sangat bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan yang lebih sangat fatal lagi PN Jakpus tidak punya kewenangan untuk dua hal,” ujar Fadli. Pertama, PN Jakpus tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi terkait keikutsertaan partai politik peserta pemilu. “Kemudian kedua, mereka tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu tahapan pemilu itu bisa ditunda atau tidak. Itu dua soal serius yang kemudian terjadi,” katanya. Fadli menduga, putusan PN Jakpus itu merupakan bagian dari skenario yang terus dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. “Putusan ini sangat keliru dan tidak bisa dilaksanakan. Ini adalah upaya dari sekelompok orang yang ingin merobohkan demokrasi di Indonesia,” ujar Fadli.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, banyak aturan yang dilanggar dalam putusan penundaan pemilu yang dikeluarkan PN Jakpus. Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. “Banyak aturan yang dilanggar, salah satunya yang paling penting dilanggar oleh PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat adalah Pasal 10-11 Peraturan MA nomor 2 tahun 2019 yang sudah mengubah kompetensi dan yurisdiksi PN dalam penanganan perkara perbuatan melanggar hukum (PMH),” ucap Feri dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (4/3). “Dalam ketentuan itu disebutkan, jika kemudian ada yang mengajukan perkara PMH ke PN, maka PN akan melimpahkannya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” sambung Feri. Apabila Pengadilan Negeri terlanjur menjalankan perkara, Feri mengatakan harus diputuskan tidak bisa diterima atau tidak terpenuhi syarat-syarat. Putusan tersebut mutlak karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi atas perkara yang dilayangkan penggugat. “Dua aturan ini sudah jelas sudah ada tradisi di PN untuk melimpahkan perkara PMH ke PTUN, rata-rata semua ditolak, boleh dilihat catatannya ya soal PMH yang kemudian dialihkan ke PTUN,” ujar Feri lagi.
5. Awas, Rafael bisa lolos. Pasalnya, KPK hanya gunakan metode konvensional untuk melacak asal-usul kekayaan tak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth) Rafael Alun Trisambodo. Menurut Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, cara itu dilakukan karena sampai saat ini belum terdapat landasan hukum bagi penyidik KPK untuk menindak aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara yang diduga mempunyai harta tak wajar dan mencurigakan. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, karena delik illicit enrichment belum dicantumkan dan disahkan dalam UU Pemberantasan Tipikor sebagai tindak pidana, maka KPK harus melakukan langkah-langkah konvensional dalam menangani harta tak wajar Rafael.
KPK harus melakukan penyelidikan guna menemukan bukti kalau Rafael memang menerima suap maupun gratifikasi yang membuat harta kekayaan pejabat pajak itu tidak sesuai profil gaji dan jabatannya. “Jadi (Direktorat) Penyelidikan akan melakukan gerak-gerak penyelidikan dalam bentuk konvensional,” kata Nawawi dalam keterangannya, Minggu (5/3). Berdasarkan informasi yang Nawawi terima, illicit enrichment akan dimasukkan rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Namun ia tidak tahu apakah ketentuan illicit enrichment itu sudah termuat dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Ke mana? Konon katanya oleh pembentuk UU direncanakan dimasukkan ke dalam rancangan UU Perampasan Aset. Tapi sampai sekarang UU Perampasan Aset itu belum ada,” ujarnya. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, karena tidak ada ketentuan illicit enrichment sebagai tindak pidana, maka KPK harus melakukan langkah-langkah konvensional dalam menangani harta tak wajar Rafael.
KPK sebenarnya peluang menjerat Rafael bisa terjadi jika di dalam UU Pemberantasan Tipikor memuat pasal mengatur tentang delik kekayaan tak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth). Akan tetapi, delik tentang kekayaan tak wajar itu sampai saat ini tak kunjung dimasukkan ke dalam UU Tipikor. Menurut Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, penyidik bisa saja langsung menindak Rafael jika kekayaan tidak wajar ditetapkan sebagai tindak pidana dalam UU Tipikor. “Andaikan ada illicit enrichment, itu yang ditemukan Pak Pahala kemarin (tentang peningkatan kekayaan Rafael yang tak wajar) bisa langsung (ditindak),” kata Nawawi.
Illicit enrichment adalah peningkatan kekayaan tak wajar atau tidak sah dan termasuk tindak pidana. Ketentuan ini mengacu pada rekomendasi Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention against Corruption/UNCAC). Nawawi menjelaskan, UNCAC sebenarnya mewajibkan setiap negara yang menandatangani ratifikasi UNCAC. Indonesia telah meratifikasi konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.
6. Presiden Jokowi menyebut dua pilihan untuk menyelesaikan persoalan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang mengalami kebakaran dan mengakibatkan 19 warga meninggal dunia. Jokowi mengatakan, dua pilihan tersebut adalah merelokasi penduduk setempat ke lokasi yang aman atau memindah Depo Pertamina ke pulau reklamasi. “Bisa saja (Depo Pertamina) Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Jokowi saat membesuk korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). Dia mengatakan, kawasan Plumpang merupakan zona berbahaya dan tidak bisa ditinggali penduduk. Sebab, kawasan itu berdekatan dengan objek vital negara. Kawasan Plumpang, kata Jokowi, semestinya menjadi zona air seperti aliran sungai di sebelah kanan dan kiri Depo Pertamina untuk melindungi objek vital tersebut.
“Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuj berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,” ujar Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, pemerintah sebelumnya pernah berencana membuat sungai di sisi kanan dan kiri Depo Pertamina Plumpang. Namun, rencana tersebut urung terwujud karena saat itu belum sampai pada tahap mencari solusi bagi pemukiman padat di sekitar Depo Pertamina. “Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” tutur Jokowi. Terkait hal ini, Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi atas persoalan tersebut. “Pilihan-pilihan, ada opsi-opsi apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya,” tambah Jokowi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak urun rembug soal relokasi warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. “Relokasi warga saja, karena memang depo tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Minggu (5/3). Gilbert menyebut harusnya kawasan Plumpang dikhususkan untuk depo. Masyarakat, bisa dipindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) atau Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). “Lebih baik masyarakat sekitar direlokasi ke rusunawa atau rusunami, dan membatasi pemukiman dengan jarak tertentu sesuai peraturan,” tambahnya.
Dana relokasi, kata dia, dapat dianggarkan dari BUMN Pertamina ataupun Pemprov DKI, termasuk pembangunan rusun. Menurutnya, ada sejumlah lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. “Ada beberapa lahan pemerintah yang bisa digunakan. Persisnya Sarana jaya yang tahu,” kata Gilbert. “Tapi bila perlu bisa dibuat KSO (Kerjasama Operasi) dengan warga yang punya tanah, misal 50 tahun, dan dibuat dasarnya Pergub untuk KSO tersebut, jadi tidak beli. Kuncinya kemauan politik, agar Sarana Jaya mempunyai dasar hukum,” sambungnya.
7. KPK menduga Hakim Agung Gazalba Saleh dan sejumlah tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) melakukan transaksi tidak wajar. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami dugaan ini kepada staf yang mewakili Direktur Kepatuhan PT Bank Syariah Indonesia Tbk bernama Pandu sebagai saksi. Pandu diperiksa penyidik di gedung Merah Putih KPK pada Kamis (2/3). “Yang didalami dari keterangan saksi tersebut antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi perbankan tidak wajar dari tersangka Gazalba Saleh dan kawan-kawan,” ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (5/3). KPK sebelumnya juga telah memeriksa dokter anestesi bernama Anri Febiarti. Penyidik mendalami pengetahuannya mengenai aktivitas perbankan asisten Gazalba bernama Prasetio Nugroho (PN).
Ia merupakan hakim yustisial MA. “Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas perbankan tersangka PN yang diduga ada aliran uang untuk pengurusan perkara di MA,” ujar Ali. KPK sedianya juga akan memeriksa mantan Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Sofyan Sitompul. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak memberikan konfirmasi alasan ketidakhadiran atau mangkir. KPK meminta keduanya agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik. “Penjadwalan dan pemanggilan ulang segera disiapkan tim penyidik,” ujar Ali.
8. Pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palon di Hambalang, Bogor, Jabar, Minggu (5/3). Prabowo hormati keputusan Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Prabowo menyatakan siap hadapi Anies dalam kontestasi politik lima tahunan nanti. Menurutnya, rakyat yang akan memilih dalam gelaran pilpres. “Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik NasDem dan kawan-kawan, ya kita hormati. Ya sudah kita hadapi, rakyat yang pilih, rakyat yang akan pilih,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkap sejumlah kriteria sosok calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dalam Pilpres 2024. Kriteria tersebut, kata Prabowo, antara lain harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Harus warga negara Indonesia yang komit pancasila. Itu bagi saya tidak dapat ditawar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,” kata Prabowo. Ia menginginkan cawapres yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki niat untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok. “Tentunya harus capable. Punya kemampuan, harus punya juga kearifan, semangat negarawan, akhlak. Tidak boleh punya niat cari keuntungan pribadi, atau keluarga, atau kelompok. Benar-benar ingin berbakti kepada negara dan bangsa,” katanya.
Prabowo mengatakan partainya telah memutuskan dirinya sebagai calon presiden 2024. Hal itu disampaikannya menanggapi wacana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2024 yang dilempar politisi PKS Andy Azizi, awal Maret lalu. Prabowo menyebut Sandiaga bakal patuh terhadap keputusan partai. “Keputusan partai sudah jelas saya calon presidennya. Saya kira itu. Selama dia (Sandiaga) di partai, ya dia akan patuh sama garis partai,” kata Prabowo usai bertemu Surya Paloh di Hambalang, Bogor, Minggu (5/3). Menurut Prabowo, Sandiaga juga sudah sering menyampaikan akan patuh terhadap keputusan partai. “Saya kira Sandi sudah menjawab berkali-kali di semua forum, bahwa dia patuh dan akan taati keputusan partai,” ujarnya.
9. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pastikan Anies Baswedan akan lanjutkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi bila terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024. “Masalahnya tadi hanya kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan policy kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini?” kata Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra di Prabowo Subianto Hambalang, Minggu (5/3). “Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Apa, kenapa alasannya untuk tidak meneruskan?” ujarnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjanji bakal membawa kesejukan dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3). Surya Paloh menyatakan, dirinya tidak ingin ada perpecahan dalam Pemilu 2024 mendatang karena adanya perbadaan pilihan. “Kami berjanji, mudah-mudahan kami terjauhkan dari saling menyalahkan apalagi memfitnah, mengadu domda satu sama lain,” kata Surya Paloh. “Kami mau berdamai dengan kondisi keadaan apapun untuk membangun Indonesia yang kita cintai,” ucapnya menegaskan. Ketua Umum Partai Nasdem pun menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Surya berharap, seluruh pihak harus saling menghormati terhadap berbagai perbedaan yang ada.
10. Aliansi Masyarakat Pro (Maspro) Anies-AHY mendeklarasikan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi itu diprakarsai Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo, mantan Sekjen Kemenhan dan Sekretaris Pribadi Presiden RI pada 2011. “Beliau (Anies dan AHY) adalah salah satu yang memang mempunyai persyaratan yang sudah sempurna. Itulah tujuan kita melaksanakan acara deklarasi hari ini,” kata Ediwan yang bertindak sebagai ketua deklarasi yang digelar di Matraman, Jakarta Timur, Minggu (5/3). Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Maspro Anies-AHY, Mayjen TNI (Purn) Harizon. “Kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pro Anies-AHY mendukung dan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai presiden RI periode 2024-2029 dan mendukung serta mengusung Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai wakil presiden RI periode 2024-2029,” ujar Harizon dalam deklarasi yang dihadiri sekitar 50 relawan itu. Dalam deklarasi itu, Harizon yang mewakili relawan, menyatakan telah mencermati sepak terjang Anies sebagai Rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan, dan Gubernur DKI.
11. Indonesia dikepung bencana. Gempa bumi bermagnitudo 5,5 kembali melanda Melonguane, Sulawesi Utara, pada Minggu (6/3), menyusul dua guncangan yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan bahwa gempa teranyar ini terjadi pukul 03.43 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 7,32 Lintang Utara dan 126,07 Bujur Timur, tepatnya 375 kilometer di Barat Laut Melonguane. Gempa bumi bermagnitudo menerjang Melonguane, Sumatera Utara, pada Senin (6/3) dini hari, beberapa jam setelah guncangan magnitudo 4,9 melanda kawasan itu. Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terbaru ini terjadi pada pukul 02.31 WIB. Titik koordinat gempa terletak di 6,92 Lintang Utara dan 125,78 Bujur Timur, tepatnya 339 kilometer di Barat Laut Melonguane. Ratusan rumah diperkirakan rusak akibat angin puting beliung yang menyapu Kecamatan Wonoasri di Madiun, Jawa Timur, pada Minggu (5/3).
“Sesuai data BPBD Kabupaten Madiun, angin puting beliung melanda di Desa Sidomulyo, Plumpungrejo, dan Jatirejo Kecamatan Wonoasri,” ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami, seperti dikutip kantor berita Antara. Menurut Ahmad, ratusan rumah diperkirakan rusak dengan kategori ringan hingga sedang akibat puting beliung ini. Namun, petugas BPBD masih melakukan pendataan untuk mendapatkan data pasti. (HPS).
