Ketum Nasdem Surya Paloh Bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Isu menarik hari ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh titip pesan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden Jokowi hentikan endorse capres tertentu. Surya juga mengatakan Presiden Jokowi tak lagi menganggap Nasdem bagian dari koalisi pemerintah. Namun ia akan berupaya untuk membangun komunikasi dengan Jokowi. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Partai Nasdem masih tetap ada dalam pemerintahan. Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak menyampaikan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Luhut malah memberikan saran kepada Surya Paloh soal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman juga meminta Presiden Jokowi tak berpihak dalam Pilpres 2024. Menurut dia, sikap Jokowi seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjamin gelaran pemilu yang jujur dan adil.
Isu lainnya, Capres KKP Anies Baswedan mengkritik pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang. Kepala Badan Pemenangan Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengusulkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres dan cawapres yang diusung koalisi besar. Nusron berpandangan, usulannya itu wajar karena Prabowo dan Airlangga adalah representasi dari KIR dan KIB. Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan di Lampung yang sudah lama rusak dari pemerintah daerah. Keputusan ini diambil setelah Jokowi meninjau ruas-ruas jalan yang rusak di Lampung pada Jumat (5/5) hari ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh titip pesan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden Jokowi tidak menunjukan sikap meng-endorse figur calon presiden (capres) tertentu. Surya Paloh juga mengingatkan, kalau situasinya seperti itu, maka kesannya seolah-olah paemerintah atau presiden berpihak pada calon tertentu. Itulah isi pembicaraan dalam pertemuan Surya Paloh dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara Jakarta, Jumat (5/5), yang disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.
“Pak Surya mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” kata Sugeng Suparwoto.
Sugeng menuturkan, Surya meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut. Alasannya, agar kontestasi Pilpres 2024 berjalan adil dan berimbang. “(Endorse) itu seyogyanya dihapuskan, dan itu (Surya dan Luhut) sepakat untuk di level itu,” kata dia. Di sisi lain, Sugeng mengklaim, Luhut dan Surya sama-sama menghormati posisi politik masing-masing. “Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya dalam konteks kontestasi, sekaligus menyangkut misalnya (pencapresan) Pak Anies,” ujar Sugeng lagi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman juga meminta Presiden Jokowi tak berpihak dalam Pilpres 2024. Menurut dia, sikap Jokowi seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjamin gelaran pemilu yang jujur dan adil. “Tentu kita berharap Pak Jokowi dengan kenegarawannya, beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif,” sebut Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5). Menurut Sohibul, situasi politik saat ini menunjukan adanya kemungkinan Pilpres 2024 bakal diikuti lebih dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari dua. Kenapa? Karena kita ingin keterbalahan itu tidak terbangun dikarenakan dua paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari dua paslon kita harap ketegangan di antara anak bangsa ini bisa dikurangi,” ujarnya.
2. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Presiden Jokowi tak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi pemerintah. Hal itu disampaikannya menanggapi tak diundangnya dirinya dalam pertemuan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. “Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” ujar Surya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5). Tetapi, ia mengaku memahami posisi politik yang dipilih Jokowi saat ini. Bagi Surya, komitmen Nasdem tetap sama yakni mendukung pemerintahan Jokowi hingga berakhir. “Tetap (di pemerintahan),” sebut Surya Paloh seraya menegaskan Nasdem tak mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan soal tidak diundangnya Ketum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketum parpol di Istana Merdeka, Selasa (2/5) lalu. Alasannya, kata Jokowi, karena parpol yang dipimpin Surya Paloh tersebut sudah memiliki koalisi sendiri. Sehingga dirinya memang tidak mengundang Nasdem. “Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri,” ujar Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5) kemarin.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku bakal berupaya untuk membangun komunikasi dengan Presiden Jokowi. “Nanti kita lihat waktunya, waktu Pak Jokowi kosong. Ini kan beliau lagi berangkat lihat itu jalan rusak di Lampung ya, sudah dimuat di media-media massa itu, ada orang melihat, mancing-mancing, Pak Jokowi periksa langsung itu,” tutur Surya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5). Surya akan mencoba untuk menanyakan kapan pertemuan mereka berdua bisa berlangsung. “Nanti saya telepon, coba,” ujarnya.
Di sisi lain, Surya Paloh angkat bicara soal wacana pembentukan koalisi besar yang tengah dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Menurutnya, parpol yang tengah menjajaki pembentukan koalisi tersebut memang memiliki jumlah kursi yang cukup besar di DPR. “Ya koalisi besar kan dalam arti kata kalau dilihat dari portofolio daripada gabungan komposisi partai-partai yang ada, yang memiliki suara atau jumlah kursi yang relatif cukup mendominasi di dewan kita sekarang ini,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pilpres dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Yang diperhatikan publik adalah figur capres dan cawapres itu sendiri. “Rakyat akan menempatkan pilihan mereka dengan melihat sosok, kandidat, bukan portofolio partai-partai,” ujarnya. Oleh sebab itu, bagi Surya tak penting seberapa besar kekuatan parpol dalam koalisi besar itu. Menurut dia, yang harus diperjuangkan partai adalah mengajukan kandidat capres-cawapres yang dekat dengan masyarakat. “Persyaratan cukup, kandidat relatif diterima di hati rakyat, dia akan terpilih nanti,” imbuh dia.
3. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Partai Nasdem masih tetap ada dalam pemerintahan. Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak menyampaikan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada pertemuan dengan dirinya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5). “Oh ndak, ndak ke situ (pembicaraan) kita,” kata Luhut kepada awak media. Meski begitu, Luhut tak menampik bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh membahas pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. Luhut juga mengklaim pertemuannya dengan Surya juga membicarakan soal kondisi politik Tanah Air. Keduanya sepakat tetap menjalin hubungan baik meskipun berbeda langkah politik saat ini. “Kita kan mau pembangunan ini, sudah dibuat Pak Jokowi begitu baik terus kan keberlanjutan. Jadi kita enggak mau sampai ada lagi di depan ramai-ramai yang enggak perlu, yang merugikan kita semua. Saya kira Pak Surya juga berbesar hati itu dan ya melihat enggak ada yang perlu diributkan,” kata Luhut.
Luhut Pandjaitan malah mengaku memberikan saran soal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan saat makan siang bersama Surya Paloh. Menurut Luhut, Surya Paloh sempat meminta pendapatnya terkait figur pendamping yang cocok untuk Anies. “Pak Surya tanya, ya saya jawab. Ya kan saya ditanya ya saya jawab. Saya enggak perlu cerita (figur cawapresnya) siapa,” tutur Luhut pada awak media. Luhut mengatakan, pemerintah tak mempermasalahkan perbedaan pandangan dengan Partai Nasdem saat ini. Nasdem dianggap berbeda pandangan karena telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS untuk menghadapi Pemilu 2024. “Ya kita ngobrolin yang enak-enak aja. Ya semua kan ingin baik-baik ya. Jadi kalau ada perbedaan sana-sini saya kira biasa,” ujar Luhut.
4. Capres KKP Anies Baswedan mengkritik pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang. “Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. “Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5). Ia menilai dalam demokrasi pergantian kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan, proses pembangunan bangsa pun tak bisa hanya melalui perubahan, tapi juga keberlanjutan. Oleh karena itu Anies meminta jangan ada pihak yang merasa paling memegang kendali kekuasaan. “Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi,” kata Anies.
Anies juga menyampaikan sejumlah progres yang dikerjakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selama bulan Ramadhan lalu. Ia mengklaim, KPP selama ini sudah bergerak, menyapa dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Anies mengatakan, KPP bekerja secara nyata, tak sekedar gimmick politik semata. “Ini bukan main-main, ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, dan arah kita ke depan bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan,” tegas Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5). Ia menuturkan, selama ini KPP memang lebih banyak bekerja dalam diam. Alasannya, tak ingin membuat publik bingung terkait situasi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Jadi tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan percakapan-percakapan yang tidak produktif,” ujar mantan Gubernu DKI Jakarta itu.
5. Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan di Lampung yang sudah lama rusak dari pemerintah daerah. Keputusan ini diambil setelah Jokowi meninjau ruas-ruas jalan yang rusak di Lampung pada Jumat (5/5) hari ini. “Masyarakat harus tahu ada tanggung jawab, jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota,” kata Jokowi. “Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” imbuh Jokowi.
Jokowi menyebutkan, pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar kurang lebih Rp 800 miliar khusus untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. “Perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu,” kata mantan wali kota Solo tersebut. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan, tidak semua jalan yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. “Ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini, jangan semuanya pemerintah pusat,” ujar Jokowi.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi tertawa dan bertepuk tangan saat Presiden Jokowi menyatakan, sebagian jalan yang sudah bertahun-tahun rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang berada di lokasi pun bersorak sorai kegirangan. Awalnya, Jokowi menyampaikan kunjungan kerjanya ke Lampung merupakan semangat untuk perbaikan jalan rusak. Karena jalan yang dikunjungi sudah lama rusak, Jokowi mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat.
“Begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan mayarakat harus tahu, ada tanggung jawab jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota,” kata Jokowi usai meninjau jalan rusak di Lampung, seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (6/5). “Tapi ini karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Presiden Jokowi tak mau menggunakan jalur jalan yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung saat meninjau kondisi jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat (5/5). Presiden memilih melewati jalan lain yang memang bukan merupakan jalur yang sudah disiapkan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kemarin sore. Bey membenarkan, memang sudah ada jalur yang disiapkan dan di jalur jalan tersebut sudah ada perbaikan meskipun tidak bersifat permanen.
6. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, banyak pelanggaran etika dan moral di tengah masyarakat sekarang ini. “Sekarang di tengah-tengah masyarakat banyak pelanggaran etika pelanggaran moral, merasa tidak malu, merasa tidak takut,” ujar Mahfud dalam peluncuran dan dialektika buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, pada Jumat (5/5). “Ada yang baru keluar dari penjara sebagai koruptor, sudah berpidato mengajak memerangi korupsi,” tambahnya. Mantan Ketua MK itu menyebutkan, sekarang banyak yang melanggar hukum dan hak-hak masyarakat, tetapi masih berkilah. “Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat, masih berkilah karena alasan hukum. Pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja,” ujarnya seraya menekankan agar masyarakat tidak hanya takut kepada hukum, tetapi juga perlu menaati etika.
7. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata alias Alex menyebut, pihaknya bakal mengklarifikasi kekayaan Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita. Pasalnya, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 8 Februari 2023, jumlah hartanya mencapai Rp 62,56 miliar yang belakangan menjadi sorotan. “Semua informasi yang kita terima, ya, nanti kita klarifikasi termasuk harta kekayaan diduga tidak wajar, ya nanti kita tanya (periksa),” kata Alex di gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/5). Bupati dengan harta ‘jumbo’ itu didemo puluhan mahasiswa di Pandeglang beberapa waktu lalu.
8. Tokoh Papua Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menyampaikan saran kepada pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Freddy, yang mantan Gubernur Papua itu menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM. “Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluarkan mereka dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5). “Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Freddy. Ia menyarankan TNI melaksanakan operasi militer. “Tentara Pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.
Mantan Danlantamal V itu menegaskan, operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa. Freddy mengatakan, TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus. “Jadi tidak ada pelanggaran HAM. Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
9. Mustopa NR yang melakukan aksi penembakan di kantor pusat MUI karena frustasi tak kunjung diakui sebagai nabi. Ketua Asosiasi Psikologi Forensik, Nathanael E.J Sumampouw mengungkapkan, Mustopa merasa gagal mendapatkan pengakuan sebagai wakil nabi, meski sudah bertahun-tahun berusaha. Kondisi itu membuat Mustopa terdorong untuk melakukan cara apapun untuk mendapatkan pengakuan, termasuk lakukan penyerangan ke kantor MUI. “Secara psikologis hal ini menyebabkan frustasi pada dirinya yg menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri,” ujar Nathanael kepada wartawan, Jumat (5/5). Nathanael yakin Mustopa menjalankan aksi penembakan di kantor MUI secara sadar. Mustopa juga mengetahui segala konsekuensi atas tindakannya yang membahayakan diri dan orang lain itu. “Sehingga temuan sementara kami adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukannya secara sadar,” kata Nael.
Polisi menyebut, Mustopa NR menembak Kantor Pusat MUI karena ingin diakui sebagai wakil nabi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi menjelaskan, pelaku memiliki obsesi untuk diakui oleh ulama dan masyarakat sebagai seorang “wakil nabi” sejak 1997. Pengakuan itu diinginkan Mustopa karena dia mengaku pernah bermimpi bertemu sosok nabi dan mendapatkan mandat sebagai wakil. “Tahun 1997 sudah yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil nabi,” ujar Hengki kepada wartawan, Jumat (5/5). “Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustaz, ulama sejumlah kurang lebih 20 orang. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa adalah wakil nabi, tidak ditanggapi dan para peserta langsung bubar,” sambungnya. Setelah itu, Mustopa tetap berusaha mendapatkan pengakuan dengan menyurati pemerintah daerah hingga pusat. Dia juga sempat menyampaikan aspirasi soal keinginan tersebut ke DPRD Lampung dan MUI Lampung.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengaku telah menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pembelian senjata air gun oleh Mustopa, pelaku penembakan di Kantor MUI. “Terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan tiga orang dari Lampung, sekarang dalam proses pemeriksaan,” kata Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/5). Hengki mengatakan senjata yang dimiliki Mustopa diperoleh dari seseorang berinsial H yang berasal dari Lampung. “Senjata ini ternyata dibeli di Lampung dari seseorang yang berinisial H yang profesinya jual-beli air soft gun dan air gun,” ujarnya. Hengki menyebut ketiga orang yang diamankan itu berpotensi menjadi tersangka. Menurutnya, mereka diduga melanggar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.”Dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka,” tambah Hengki.
10. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, ada lima bandar besar terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tak pernah tersentuh hukum. “Ada lima bandar besar (TPPO) yang enggak pernah disentuh oleh hukum,” kata Benny kepada wartawan, Jumat, (5/5). Benny menyebut para bandar perdagangan orang ini mendapat perlindungan dari oknum yang memiliki kekuasaan sehingga selalu lolos dari jeratan hukum.
“Saya sampaikan lagi kenapa para sindikat dan mafia segilintir orang ini sulit disentuh oleh hukum karena faktanya mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini,” ujarnya. Politisi Partai Hanura itu mengatakan para oknum ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk di BP2MI. Ia mengklaim telah memecat salah satu pegawai BP2MI yang terlibat TPPO. “Saya sudah melaporkan pihak yang terlibat TPPO ke institusi masing-masing. Termasuk BP2MI telah memecat satu ASN 8 bulan yang lalu,” ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan tren korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disuruh bekerja menjadi operator judi di luar negeri semakin meningkat. Djuhandani mengatakan, sindikat kejahatan internasional ini merekrut WNI untuk bekerja di perusahaan yang mereka bangun di Kamboja dan Myanmar untuk melakukan kejahatan seperti scam online, judi, serta penipuan. “Sindikat ini memasang lowongan kerja di Instagram dan Facebook untuk dipekerjakan sebagai operator judi dan lain-lainnya untuk melakukan kejahatan di luar negeri,” ujar Djuhandani dalam keterangannya, Jumat (5/5). Djuhandani menjelaskan, para korban tersebut diberangkatkan dari Jakarta menuju Thailand atau Singapura terlebih dahulu dengan menggunakan pesawat. Setelah itu, barulah korban diterbangkan lagi menuju Kamboja atau Myanmar. Menurut Djuhandani, para korban TPPO asal Indonesia mau menerima pekerjaan tersebut karena diiming-imingi gaji tinggi. Namun, gaji mereka malah dipotong dan bahkan para korban disiksa.
11. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu menggelar rapat perdana pada Jumat (5/5). Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satgas TPPU akan memilah kasus-kasus mana yang akan didahulukan. “Kami siap bekerja dan mulai segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan dan bagaimana caranya, sehingga nanti mudah-mudahan akan sangat produktif sampai akhir 2023 ini,” ujar Mahfud yang didapuk jadi Tim Pengarah Satgas TPPU di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Mahfud meminta saran atau masukan dari tenaga ahli yang dibentuk bebarengan dengan Satgas TPPU. “Minimal kalau dari tenaga ahli nanti akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat dari kasus yang sedang ditangani,” tutur Mahfud.
12. Kepala Badan Pemenangan Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengusulkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres dan cawapres yang diusung koalisi besar. Nusron berpandangan, usulannya itu wajar karena Prabowo dan Airlangga adalah representasi dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi. KIR dan KIB. Kalau presidennya Prabowo dari KIR dan wakilnya Airlangga dari KIB, kan wajar,” kata Nusron dalam keterangan pers, Jumat (5/5). Kendati demikian, Nusron mengaku, keputusan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung menjadi kewenangan ketua umum masing-masing parpol.
13. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan KIB yang berisikan Golkar, PPP, dan PAN telah bubar. Pernyataan itu merespons isu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang diusulkan menjadi cawapres Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ali menyebut Golkar membutuhkan koalisi baru. Menurutnya, koalisi Anies terbuka untuk Golkar jika ingin bergabung. “Kalau Golkar ingin bergabung dipersilakan, monggo karena kita tahu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kemarin dibentuk oleh Golkar itu sudah bubar. Dia butuh kelompok atau koalisi baru untuk menghadapi Pemilu 2024, kita persilakan,” kata Ali, Jumat (5/5).
Menurut Ali, peluang Airlangga menjadi cawapres Anies juga terbuka. Namun, Nasdem menolak jika Airlangga jadi cawapres Anies menjadi persyaratan Golkar untuk bergabung. “Peluang Airlangga terbuka, tapi itu tidak bisa jadi syarat bergabungnya dia di koalisi ini,” tegasnya. Bahkan, tuturnya, NasDem, PKS, dan Demokrat yang sejak awal di KPP juga tak pernah mensyaratkan ketum atau kader partai tertentu jadi cawapres Anies. Ali lantas menegaskan KPP dalam piagam kerjasamanya telah menyerahkan sepenuhnya soal cawapres itu kepada Anies.
14. David Yulianto, pengendara koboi di Tol Tomang yang menodongkan pistol ke pengemudi online ternyata bukan anggota polisi, tetapi karyawan swasta. Plat nomor polisi yang dipasang di mobilnya juga plat nopol palsu. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (5/5). “Tersangka atas nama David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP pelajar/mahasiswa. Dalam keterangannya yang bersangkutan merupakan karyawan swasta,” kata Trunoyudo.
Ia menyebutkan, David yang ditangkap di apartemen Serpong, Tangsel itu ber-KTP Kota Depok, Jawa Barat. “Alamat (David Yulianto di) Jalan Arco, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, ini tertuang dalam KTP,” imbuh Trunoyudo. Polisi menampilkan David Yulianto dalam jumpa pers tersebut. Saat dihadirkan, David Yulianto memakai baju tahanan warna oranye dan diborgol kabel ties. Selama dihadirkan dalam jumpa pers, David Yulianto hanya tertunduk. Sesekali ia menatap ke depan dengan ekspresi wajah datar. Polisi menetapkan David Yulianto sebagai tersangka terkait aksi penodongan pistol jenis airsoft gun, dia akan dijerat pasal berlapis. (HPS)