Senator asal Kalteng Agustin Teras Narang (net)
JAKARTA, REPORTER.ID – Senator asal Kalteng Agustin Teras Narang khawatir sikap pemerintah yang seperti pemadam kebakaran dalam menyikapi jalan rusak di Provinsi Lampung akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. ‘’Ya, saya khawatir sikap pemerintah yang seperti “pemadam kebakaran” ini akan menjadi preseden di masa yang akan datang,’’ ujar Teras Narang dalam penjelasan tertulis kepada wartawan, Sabtu (6/5) siang.
Mantan Gubernur Kalteng dua periode ini mengigatkan, sikap pemerintah yang mengambil alih proyek perbaikan jalan yang sudah lama rusak dari pemerintah daerah akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah lain yang mempunyai problema yang sama, malahan lebih parah. ‘’Sebentar lagi prediksi saya, banyak netizen daerah yang mencontoh kejadian di Lampung,’’ katanya.
Mantan Ketua Komisi II DPR ini berharap, semoga sistem pemerintahan NKRI dan spirit otonomi daerah dengan desentralisasinya tidak terganggu oleh sikap pemerintah tersebut. ‘’Saya berharap demikian. Apalagi, menurut pakar organisasi sosial Universitas Indonesia (UI) Meuthia Ganie Rochman berpendapat, kuatnya pragmatisme masyarakat dalam berpolitik serta kuatnya promosi program populis dari para pemimpin,’’ tandasnya lagi.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan di Lampung yang sudah lama rusak dari pemerintah daerah. Keputusan ini diambil setelah Jokowi meninjau ruas-ruas jalan yang rusak di Lampung pada Jumat (5/5) hari ini. “Masyarakat harus tahu ada tanggung jawab, jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota,” kata Jokowi. “Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” imbuh Jokowi.
Jokowi menyebutkan, pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar kurang lebih Rp 800 miliar khusus untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. “Perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu,” kata mantan wali kota Solo tersebut. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan, tidak semua jalan yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. “Ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini, jangan semuanya pemerintah pusat,” ujar Jokowi. (HPS)
