Bacapres Anies Baswedan dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (net)
Isu menarik pagi ini adalah harapan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) agar Presiden Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam perpolitik di Tanah Air saat ini. JK menyarankan Jokowi meniru sikap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden SBY ketika jabatannya akan berakhir. Bacapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan meminta pemerintah atau negara tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang. Anies meminta negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya. Kata dia, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record.
Isu lainnya, Bacapres Anies Baswedan memaparkan visinya tentang satu kesemakmuran dalam pidato politiknya di hadapan Relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). Anies mengatakan, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah pemerataan kesejahteraan supaya tidak terjadi kesenjangan yang tinggi di seluruh wilayah. Ia mengkritik, dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum dirasakan oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI ini memaparkan, salah satu pandangannya soal perekonomian adalah pertumbuhan berkualitas. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penekanan terhadap pemerataan.
Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terkini menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling banyak dipilih sebagai bakal calon presiden (bacapres) dari pemilih kritis. Sebanyak 34,5 persen memilih Prabowo, 33,3 persen memilih Ganjar Pranowo, dan 21,7 persen memilih Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan alasan Prabowo Subianto masih berkeinginan maju pada pilpres mendatang). Menurut Fadli, Prabowo ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bangsa dan negara. Presiden Jokowi mengungkapkan, konflik di Myanmar akan menjadi pembicaraan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, konflik di Myanmar harus diselesaikan melalui dialog. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam perpolitikan di Tanah Air saat ini. Ia menyarankan Jokowi meniru sikap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden SBY. “Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” kata JK di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5). Hal itu disampaikannya menanggapi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tak diundang dalam pertemuan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. Jusuf Kalla lantas menduga pertemuan itu tak hanya membahas soal berbagai program pembangunan. “Karena (pertemuan) ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi, kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Kalau tidak, berarti ada pembicaraan politik,” kata Jusuf Kalla lagi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar jika mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Jokowi tak banyak ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024. Pasalnya, JK berkapasitas sebagai tokoh bangsa sekaligus salah satu pemimpin nasional. “Sudah semestinya JK layangkan kritik karena punya kesetaraan dengan Presiden, dengan harapan Presiden mendengar dan menarik diri dari keterlibatan politik praktis,” kata Dedi, Minggu (7/5). Dedi berpandangan, Jokowi bisa ikut campur urusan politik jika kapasitasnya sebagai kader PDI-P. Namun, itupun dengan catatan, hal itu dilakukan pada saat masa kampanye partai politik untuk Pemilu 2024. “Bukan saat ini, di mana politik masih dinamis, biarkan menjadi urusan partai secara umum,” jelas Dedi. Di sisi lain, menurut Dedi, JK melihat langkah Presiden ikut campur politik saat ini memiliki potensi serius. Semisal, banyak pihak akan menduga presiden berpihak terhadap tokoh bakal capres tertentu.
Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sepertinya geram kepada Presiden Jokowi yang mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Menurut Umam, JK memandang pertemuan itu sebagai keberpihakan politik Presiden. Apalagi, dengan tidak diundangnya Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga merupakan koalisi pemerintah. “Pandangan Jusuf Kalla dan Surya Paloh itu menyiratkan kegeraman atas keberpihakan politik Presiden,” kata Umam, Minggu (7/5).
Meski demikian, Umam menilai Presiden tetap memiliki hak untuk berpolitik. Namun, menjadi kekhawatiran apabila Presiden tidak bisa membedakan mana domain privat dan domain publik. Menurut Umam, mestinya Jokowi bisa memilah kapan posisinya sebagai kepala negara dan kapan menjadi politisi. “Jika Presiden tidak bisa memilah positioningnya, keberpihakan presiden itu bisa dikonversi menjadi politisisasi lembaga-lembaga negara dan mobilisasi logistik negara untuk kepentingan politik yang sesuai selera penguasa. Itu yang tidak etis dan bahkan dilarang secara tegas dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu,” kata dia. Umam khawatir presiden tak bisa memilah posisinya antara kepala negara dan politisi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada konstitusi yang dilanggar saat dirinya mengundang enam orang ketua umum (ketum) parpol pendukung pemerintah ke Istana Merdeka pada Selasa (2/5). Sebaliknya, Jokowi meminta publik mengerti bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan politikus. “Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada,” ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5). “Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” katanya lagi. Dengan kondisi tersebut, menurut Jokowi, wajar jika dirinya mendiskusikan politik dengan para ketum parpol. Jokowi mengatakan, sebagai Presiden, dirinya memang mengerjakan kebijakan publik dan hal-hal yang terkait politik. Namun, jika nantinya sudah ada ketetapan dalam KPU mengenai capres dan cawapres, ia tidak akan mencampuri.
2. Bakal capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan meminta pemerintah atau negara tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang. Anies meminta negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya. “Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” ujar Anies di hadapan Relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).
Ia menekankan negara tidak boleh mengintervensi rakyat dalam memilih. Menurutnya, apabila negara campur tangan, maka itu sama saja dengan melecehkan rakyat. “Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi,” jelasnya.
Anies lalu menyinggung soal pergantian pemimpin. Menurutnya, proses pergantian pemimpin setiap 5 tahun sekali itu bukan berarti kekuasaannya berpindah atau hilang. Dia menjelaskan, pada dasarnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat itu. “Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang, tidak berpindah. Itu ada pada saudara semua, rakyat Indonesia,” ujarnya.
3. Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memaparkan visinya tentang satu kesemakmuran dalam pidato politiknya di hadapan Relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). “Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran. Bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda,” kata Anies.
Menurut Anies, salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Republik Indonesia berdiri untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, dalam kenyataannya sampai hari ini masih terdapat ketimpangan dalam hal kesejahteraan rakyat. “Iya negara kita satu, bahasa kita satu, wilayah kita satu, tapi kesemakmurannya masih berbeda-beda. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan semua,” tegas Anies.
Anies mengatakan, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah pemerataan kesejahteraan supaya tidak terjadi kesenjangan yang tinggi di seluruh wilayah. “Ini komitmen kita bahwa berada dalam wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Inilah yang harus menjadi pegangan kita bahwa Republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia,” papar Anies.
Anies Baswedan mengkritik, dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan oleh rakyat. “Pertumbuhan yang angkanya tinggi, tapi tidak berkualitas, tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi,” tegas Anies. Mantan Gubernur DKI ini memaparkan, salah satu pandangannya soal perekonomian adalah pertumbuhan berkualitas. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penekanan terhadap pemerataan. “Ada pertumbuhan yang begitu tinggi, tapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Inilah yang kita ingin jangkau semuanya,” ujar Anies.
Anies Baswedan menyadari lawannya di Pilpres 2024 mendatang memiliki kekuatan dan sumber daya yang luar biasa kuat, namun dirinya tidak gentar. Ia yakin kalua niat baik pasti bersama orang baik yang memiliki tujuan yang baik juga. Hal tersebut ia pesankan kepada relawannya. Awalnya, Anies menyinggung relawannya yang tidak mendapat bayaran. Menurutnya, relawan tidak dibayar karena mereka merupakan sosok yang tak ternilai. “Saya berkali-kali katakana, relawan itu pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya,” ujarnya. Anies menegaskan pihaknya tidak pernah gentar terhadap urusan material. Dia mengatakan mereka akan menerjunkan kekuatan spiritual yang dimiliki untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Republik Indonesia.
4. Anies Baswedan menganggap masukan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal cawapresnya tidak penting. Sebab, jika masukan itu mendesak dan penting, Paloh pasti akan langsung memberitahu dirinya. Namun, nyatanya, Surya tidak menyampaikan masukan dari Luhut. “Oh, soal cawapres saya, gini. Kalau dengan beliau (Surya Paloh), kalau itu urgent dan penting, pasti langsung disampaikan. Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgent dan tidak penting,” tegas Anies. Sebelumnya, Luhut mengaku membicarakan soal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan saat makan siang bersama Surya Paloh di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5) siang. Menurut Luhut, Surya Paloh sempat meminta pendapatnya terkait figur pendamping yang cocok buat Anies. “Pak Surya tanya, ya saya jawab. Ya kan saya ditanya ya saya jawab. Saya enggak perlu cerita (figur cawapresnya) siapa,” tutur Luhut pada awak media saat itu.
Anies Baswedan enggan memilih figur cawapres dari parpol di luar KPP. Kata dia, kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang menjadi cawapresnya, maka partai seseorang tersebut harus menjadi bagian dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). ‘’Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana,” ujar Anies menanggapi wacana dirinya akan dipasangkan dengan Airlangga Hartarto di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5). Ia mengungkapkan kandidat cawapres yang berasal dari unsur pimpinan atau kader parpol yang tengah dipertimbangkan berada di dalam KPP. “Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis yang dipertimbangkan,” tegasnya.
5. Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terkini menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling banyak dipilih sebagai bakal calon presiden (bacapres) dari pemilih kritis. Yakni, mereka yang memiliki telepon atau telepon pintar (smartphone). “Dari pertanyaan ini kami memperoleh respons bahwa ada 34,5 persen yang memilih Prabowo Subianto kemudian 33,3 persen yang memilih Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, disusul Anies Baswedan pada posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7 persen” kata Direktur Riset Deni Irvani dalam tayangan Youtube SMRC TV, Minggu (7/5). Dari hasil itu, terlihat persaingan ketat antara Ganjar dan Prabowo. Meski Prabowo unggul, tetapi tidak signifikan karena hanya terpaut sekitar 1 persen dari elektabilitas Ganjar.
6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan alasan Prabowo Subianto masih berkeinginan maju pada pilpres mendatang). Menurut Fadli, Prabowo ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bangsa dan negara. “Karena Pak Prabowo itu ingin menghabiskan hidupnya itu untuk kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Yang saya lihat itu,” ujar Fadli, Sabtu (6/5). Dia menilai, hal yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari perjuangan. Fadli menyebut konsistensi Prabowo maju dalam kontestasi pemilu sejak 2009 patut diapresiasi. “Saya kira semangat yang konsisten seperti ini sangat diperlukan oleh seorang politisi untuk bersikap tangguh, pantang menyerah, punya determinasi yang kuat. Menurut saya itu sebuah kualitas, banyak petarung-petarung di luar negeri juga banyak saya lihat. Kalah menang itu hal biasa,” kata Fadli Zon.
7. Presiden Jokowi mengungkapkan, konflik di Myanmar akan menjadi pembicaraan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, konflik di Myanmar harus diselesaikan melalui dialog. “Ya, secara khusus akan dibahas tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kami tetap five point concensus, tetap jadi acuan, tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/5). Jokowi menegaskan, Indonesia berharap konflik di Myanmar dapat selesai. Ia berharap, kekerasan dapat dihentikan serta bantuan kemanusiaan harus sampai kepada rakyat Myanmar. “Yang ketiga, dialog yang penting, yang aktif tidak hanya di sini, tapi juga di Myanmar sendiri sudah harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang kita lakukan,” jelasnya. Kepala Negara menegaskan prinsip Indonesia sebagai keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun.
8. Kemenlu RI mengungkapkan, 20 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar berhasil dibebaskan. Mereka disekap dan disiksa di Myawaddy, sebuah daerah konflik di Myanmar. Otoritas setempat bahkan sempat kesulitan untuk masuk ke wilayah tersebut lantaran telah dikuasai pemberontak. “Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams, keluar di wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar,” demikian siaran pers Kemenlu, Minggu (7/5). Kemenlu RI menjelaskan, KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Ke-20 WNI tersebut berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, dengan rincian yaitu pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang. “Tim Pelindungan WNI KBRI Bangkok selanjutnya akan membawa mereka ke Bangkok. Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia,” kata Kemenlu.
Tim dari Mabes Polri berangkat ke Bangkok, Thailand, dalam rangka berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membawa pulang 20 WNI yang menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar. Adapun ke-20 orang tersebut sudah berhasil dibebaskan. Saat ini, mereka sudah dipindahkan ke Thailand. “Tim Mabes Polri terdiri dari personil Hubinter dan Bareskrim hari ini terbang ke Bangkok untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan mereka,” ujar Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti, Minggu (7/5). Krishna memastikan puluhan korban TPPO tersebut dalam kondisi aman dan sehat.
9. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan sikap politik Partai Golkar tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibesut Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Menurut Agung, Partai Golkar masih terus mengikuti setiap perkembangan situasi politik dalam Pilpres 2024. Anggota Wantimpres ini memastikan sikap Partai Golkar sudah ditentukan sebelum waktu berakhir. “Pastinya sebelum waktu berakhir, kami, Partai Golkar sudah menemukan pasangan yang pas untuk Pilpres 2024,” kata Agung Laksono usai menghadiri acara halalbihalal dengan kader Partai Golkar di Cirebon, Jabar, Sabtu (6/5).
Agung menyerahkan sepenuhnya seluruh keputusan politik partai kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Hanya saja, Agung berpesan kepada Ketum Golkar agar masuk ke dalam salah satu pasangan calon presiden. “Sesuai hasil Munas, Pak Airlangga sudah ditetapkan oleh partai sebagai capres. Namun tentunya kalau melihat perkembangan, Partai Golkar sangat fleksibel dan yang terpenting Partai Golkar masuk sebagai pasangan calon presiden,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menugaskan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid untuk berkomunikasi dengan PKB membahas gagasan koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024. Koalisi besar digagas untuk menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun Gerindra dan PKB. “Pertemuan tim teknis nanti Nusron, jadi biar Nusron lapor,” kata Airlangga usai bertamu ke kediaman Jusuf Kalla (JK) di Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam. Airlangga sudah mengutus Nusron untuk membahas bakal koalisi besar bersama politikus PKB Faisol Reza. Namun ia mengaku belum mendapatkan laporan dari Nusron. “Manti kita akan bahas dengan tim yang sudah dibentuk,” ujarnya.
10. KPK mengingatkan masyarakat agar tidak menerima uang dalam serangan fajar menjelang Pemilu 2024 mendatang. “Warga jangan ikut (menerima) money politic. Serangan fajar enggak boleh lagi,” tegas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardhiana di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (7/5). “Tidak boleh memberi dan tidak boleh menerima,” lanjutnya. Ia menganalogikan, jika warga menerima Rp 100.000, bisa jadi pihak yang memberi akan mengambil uang rakyat hingga Rp 100 miliar. Karena itu, warga jangan mau menerima uang dalam serangan fajar menjelang Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menerima Rp 100.000 mereka akan mengambil Rp 100 miliar. Apa mau kita diambil begitu? Kan tidak mau. Makanya tahun ini, khusus tahun politik ini, kita harus hentikan serangan fajar,” tuturnya.
11. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya pada Pilpres 2024. AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya, yang penting menang. “Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil. Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai,” ujar AHY di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). AHY menjelaskan, piagam kesepakatan itu memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih cawapres 2024. Yang penting, cawapres itu harus bisa membawa kemenangan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “Yang intinya kita memberikan kewenangan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan, memilih pada saatnya cawapres yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan bisa membawa kemenangan untuk Koalisi Perubahan,” tuturnya.
12. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, figur non parpol juga layak dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Ia mengatakan peluang itu terbuka untuk dibahas di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Untuk menang itu tadi faktornya bisa jadi yang punya elektoral. Mungkin bukan orang partai, (kemungkinan) sangat-sangat terbuka,” tutur Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5). Syaikhu mengungkapkan bakal memberikan masukan pada lima kandidat cawapres yang telah ditentukan Anies bersama Tim Delapan KPP. Ia akan membawa nama-nama tersebut ke rapat Majelis Syuro PKS. “Ya kita akan tampung, nanti kita akan beri masukanlah,” ujar Syaikhu. (HPS)
