Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini, PKB mengajak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Ketua Tim Pemenangan duet Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Alasannya, PKB dan Gerindra sudah sepakat untuk mengusung Prabowo sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Namun Golkar tidak sudi alias menolak, Golkar malah mengajukan proposal Prabowo Subianto sebagai capres dan Airlangga Hartarto sebagai cawapres.
Isu lainnya, elektabilitas Capres Prabowo Subianto tertinggi di Jawa Timur mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei simulasi tiga nama capres Pemilu 2024, yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). Sementara sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan dukungan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romi menyebut, Presiden Jokowi tak terlalu khawatir soal Pilpres 2024. Sebab, pemenangnya diprediksi capres dari kubu pemerintahan saat ini, yakni Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Wacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah digodok Mabes TNI menuai perdebatan. Pasalnya, wacana perubahan aturan ini dinilai sarat akan kembalinya doktrin Dwifungsi ABRI di tubuh TNI. Salah satu indikasinya adalah usulan penambahan delapan kementerian dan lembaga yang dapat diduduki prajurit aktif.
KPK tetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menelusuri kemungkinan adanya aset-aset Rafael Alun Trisambodo yang berada di luar negeri. KPK ungkapkan, LHKPN Kadinkes Lampung Reihana dibuat oleh stafnya. Dewas KPK periksa Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM, Kamis (11/5) hari ini. Mabes Polri bentuk tim khusus untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor bea dan cukai. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Rizal mengatakan, pihaknya ingin mengajak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Menurut dia, PKB tengah mendorong agar ide itu terealisasi dalam proses pembentukan koalisi besar. “Kita senang kalau Pak Airlangga jadi ketua tim pemenangan,” ujar Faisol di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5). Alasannya, PKB dan Partai Gerindra sudah sepakat untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan memasangkannya dengan Muhaimin di posisi calon wakil presiden.
Faisol mengatakan, posisi Airlangga sebagai ketua tim pemenangan merupakan posisi yang spesial, sama dengan peran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. “Ya kan tim pemenangan, kayak Pak Erick kan tim pemenangan. Kan Pak Erick jadi anak istimewa, kira-kira begitu,” ujar Faisol. Ia menampik anggapan bahwa penjajakan koalisi besar ini menjadi alternatif pembentukan koalisi PKB-Golkar apabila negosiasi dengan partai politik (parpol) lain mentok di tengah jalan. “Enggak, belum ada opsi itu,” tegas Faisol.
2. Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, Golkar tak tertarik atas tawaran PKB yang ingin menjadikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Ia mengungkapkan, partai beringin mau mendorong Airlangga menjadi cawapres dari koalisi besar. “Kalau Golkar maunya presiden dari KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) dan wapres dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yaitu Pak Airlangga Hartarto,” kata Nusron, Rabu (10/5).
Nusron menekankan, rapat antara elite PKB dan Partai Golkar sebagai tim pemenangan koalisi besar sama sekali tidak membahas soal pengusungan capres dan cawapres. Keputusan itu diserahkan pada ketua umum parpol koalisi besar. “Rapat tadi tidak membicarakan soal capres dan cawapres. Kita sepakat soal itu dibahas bersama ketum koalisi,” tegas Nusron.
Ketua Bappilu Partai Golkar yang menjadi utusan tim pemenangan koalisi besar, Nusron Wahid ajukan proposal mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024, namun cawapresnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hal tersebut disampaikan Nusron usai menghadiri pertemuan tim kecil koalisi besar antara PKB dan Golkar di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5). “Salah satu proporsal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto,” ujar Nusron. Ia mengatakan, usulan tersebut harus diterima oleh partai-partai yang ada di koalisi besar, seperti PKB dan PAN.
Menurut Nusron, PKB dan Golkar selaku motor pembentukan koalisi besar sedang bekerja untuk mencari titik temu. “Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang. Dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya, figur itu menjadi nomor sekian. Persentase sudah 70 persen,” kata dia. Nusron mengungkapkan, Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo sebagai capres. Saat ini, baik Golkar dan PKB sedang saling menawarkan sosok cawapres kepada Prabowo. Golkar mengusulkan Airlangga, sedangkan PKB mengusulkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Nusron menepis kalau PKB dan Golkar berebut posisi cawapres.
“Tidak memperebutkan. Kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo siapa yang mau menerima siapa,” kata Nusron. Dikatakan, selama ini Partai Golkar kekeh mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Namun, mitra Golkar di KIB seperti PAN dan PPP justru mendukung bakal capres lain yang bukan Airlangga. Seperti diketahui, Partai Golkar dan PKB kembali menggelar pertemuan untuk mematangkan pembentukan koalisi besar di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5) siang. Ini merupakan pertemuan ketiga bagi kedua partai. Sebelumnya, Golkar dan PKB telah bertemu pada 10 Februari 2023 dan 3 Mei 2023.
Wasekjen PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan partai yang ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) harus pada posisi yang memberikan penguatan. Luluk meminta Golkar untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). “Siapapun menurut kita ketika masuk ke dalam barisan PKB ataupun Gerindra itu pada posisi yang saling memberikan penguatan, tidak kemudian justru membongkar ulang dan berada di titik nol kembali yang pada akhirnya yang kita khawatirkan malah destruktif,” kata Luluk, Rabu (10/5) malam. “Jadi kita hargai pernyataan Mas Nusron yang terakhir bahwa politik itu tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak bisa dicapai, termasuk kelegaan dan juga kemauan baik dari Golkar untuk memberikan dukungan baik itu Prabowo sebagai calon presiden ataupun Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Sedangkan Pak Airlangga di posisi ketua pemenangan bagi koalisi kan begitu,” jelasnya.
3. Elektabilitas Capres Prabowo Subianto tertinggi di Jawa Timur mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei simulasi tiga nama capres Pemilu 2024, yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). “Simulasi tiga calon Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Timur unggul atas Ganjar dan Anies,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Rabu (10/5).
Dalam simulasi tiga calon, elektabilitas Prabowo di Jatim mencapai 29,7 persen. Di bawahnya ada Ganjar Pranowo sebesar 28,5 persen, kemudian Anies Baswedan sebesar 15,2 persen. Tetapi masih ada 23,3 persen responden yang belum menjawab. Baihaki mengatakan elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi di antara dua nama lain karena suara yang bersangkutan merata di beberapa sektor pemilih. Prabowo menjadi figur capres yang banyak dipilih kalangan Nahdliyin di Jatim yakni 31,06 persen, unggul tipis atas Ganjar sebesar 30,01 persen dan Anies Baswedan sebesar 18,4 persen, namun masih ada 20,5 persen responden yang belum tentukan pilihan.
4. Sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Deklarasi dukungan itu dibacakan alumni UI yang tergabung dalam Forum Alumni Universitas Indonesia untuk Indonesia Hebat di Jalan Kemang Selatan 1 D No. 24, Jakarta Selatan, Rabu (10/5). “Hari ini kami mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pilpres 2024. Dukungan datang dari alumni UI lintas generasi, angkatan, dan fakultas. Mulai dari angkatan 80, 90, hingga 2000-an,” ujar salah satu deklarator, Aganda Armen.
Acara Deklarasi dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut pantauan, puluhan alumni UI yang hadir di lokasi acara, namun ada juga yang mengikuti acara secara virtual melalui sambungan zoom. Armen mengaku pihaknya akan merumuskan pemenangan Ganjar dalam pilpres nanti. Ia juga akan mengajak alumni UI lainnya supaya massa pendukung Ganjar semakin banyak. “Kami akan konsolidasi kepada seluruh kawan-kawan alumni UI yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami dan merumuskan program pemenangan Pak Ganjar di pilpres 2024” tegasnya.
5. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romi menyebut, Presiden Jokowi tak terlalu khawatir soal Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, pemenangnya diprediksi capres dari kubu pemerintahan saat ini, antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. “Tidak terlalu membuat Presiden sebagai politisi khawatir tentang siapa yang akan terpilih karena ujungnya juga kalau nggak Pak Ganjar, ya Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden,” kata Romy yang pernah masuk bui karena kasus korupsi, Rabu (10/5) kemarin.
Diperkirakan, Pilpres 2024 diikuti tiga capres yakni Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, survei sejumlah lembaga memprediksi, pilpres putaran kedua akan diikuti oleh dua capres, yakni Ganjar berhadapan dengan Prabowo. Jika prediksi itu benar, maka, presiden selanjutnya antara Ganjar atau Prabowo. Keduanya sama-sama orang dekat Jokowi. Merujuk hasil survei itu, Romy menyebut, presiden pengganti Jokowi masih berasal dari kelompok pemerintahan kini. “Jadi kalau dari situ mengarahnya lebih ke all the president’s men,” ujarnya.
Romy tak menampik partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tengah bergerilya mendekati Koalisi Perubahan yang rencananya mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Romy mengakui elite-elite parpol yang menggagas pembentukan koalisi besar terus menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kan semua baru tahap pacaran, belum juga tunangan, apalagi pernikahan. Jadi ini masih bisa pergeseran-pergeseran (koalisi) ini berlangsung sampai Oktober pendaftaran (calon presiden) nanti,” kata Romy.
Ia mencontohkan, belakangan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berkomunikasi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendekati “trah Cikeas”, di antaranya Ketum Partai Demokrat AHY. Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno lakukan pendekatan ke PKS. Romy meyakini, selama pendaftaran capres-cawapres belum dimulai, peta politik masih dapat berubah sekalipun koalisi parpol telah terbentuk. “Sebelum janur melengkung jangan pernah menyerah,” ujarnya.
6. Wacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah digodok Mabes TNI menuai perdebatan. Pasalnya, wacana perubahan aturan ini dinilai sarat akan kembalinya doktrin Dwifungsi ABRI di tubuh TNI. Salah satu indikasinya adalah terkait usulan penambahan delapan kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 UU TNI, semula prajurit aktif dapat menduduki setidaknya 10 kementerian dan lembaga. Jika usulan ini terealisasi, total terdapat 18 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati prajurit aktif di masa mendatang.
Adapun 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki prajurit aktif sebagaimana Pasal 47 Ayat 2 UU TNI meliputi Kemenko Polhukam, Kemenhan, Sekretaris Militer Presiden, dan Intelijen Negara. Selanjutnya, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Sedangkan, dalam dokumen usulan TNI terdapat tambahan delapan kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Delapan kementerian dan lembaga tersebut mencakup, Kemenko Bidang Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Kejaksaan Agung dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan wacana usulan perubahan UU TNI baru dibahas di internal Mabes TNI. Dengan demikian, wacana perubahan aturan ini baru sebatas usulan yang belum disampaikan kepada Kementerian Pertahanan yang nantinya akan diteruskan ke DPR. “Paparan itu baru konsep internal, belum di-approved Panglima TNI,” kata Julius, Selasa (9/5) petang. Julius mengeklaim, saat ini banyak prajurit TNI aktif yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga.
“Tentunya prajurit TNI aktif yang masuk kementerian atau lembaga adalah mereka yang memang punya keahlian yang dibutuhkan. Jadi, tidak sekadar memasukan prajurit aktif TNI ke jabatan-jabatan sipil,” tutur Julius. Di sisi lain, spektrum ancaman saat ini juga tidak lagi militer, tetapi juga banyak yang nirmiliter. “Prajurit TNI sejak awal dilatih untuk cepat tanggap dan memiliki kedisiplinan organisasi yang baik. Kita lihat saja dalam penanganan Covid-19 yang lalu, peran para prajurit TNI aktif sangat signifikan bagi bangsa Indonesia menanggulangi Covid-19,” kata Julius.
7. Presiden Jokowi resmi membuka pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang digelar di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/5). Saat membuka agenda tersebut, Presiden didampingi Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Mari kita berkerja keras menjadikan ASEAN matters, epicentrum of growth. Dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka,” ujar Jokowi.
Ia menjelaskan, saat ini kondisi perekonomian global belum sepenuhnya pulih. Di samping itu, rivalitas di dunia semakin tajam seiring dengan dinamika kondisi dunia yang semakin tidak terprediksi. Jokowi kemudian menyinggung peran ASEAN dalam situasi saat ini. “Yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan jadi penonton? Hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin, kita semua percaya bahwa ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi menyambut para kepala negara yang hadir dalam acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/5). Berdasarkan keterangan Kemenlu, kepala negara yang hadir sebanyak 8 kepala negara plus Timor Leste. Sedangkan Perdana Menteri Thailand dan Myanmar tidak hadir namun PM Thailand diwakili oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu, Don Pramudwinai. Sedangkan Myanmar memang tidak diundang dalam level politik tersebut.
Menurut pantauan, kepala negara pertama yang hadir adalah PM Kamboja Hun Sen pada pukul 08.00 WITA. Kepala negara kedua yang hadir adalah PM Laos Sonexay Siphandone. Lalu, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos. Selanjutnya, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah hadir di tempat pada pukul 08.10 WITA, lalu PM Timor Leste Taur Matan Ruak, PM Singapura Lee Hsien Loong, Wakil PM Thailand sekaligus Menlu Don Pramudwinai, dan PM Vietnam Pham Minh Chính.
8. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan instruksi khusus kepada personel Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), pasukan elite TNI AL, yang melakukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Panglima Yudo mewanti-wanti agar personel Denjaka mengamankan celah-celah ancaman yang datangnya dari laut. “Bahwa laut menjadi titik kritis datangnya ancaman pada penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN kali ini,” kata Yudo saat meninjau keamanan pelabuhan di Dermaga Marin, Labuan Bajo, Rabu (10/5), dikutip dari siaran pers Puspen TNI. Yudo ingin memastikan keamanan dari laut dijaga ketat untuk pengamanan KTT ASEAN 2023. “Kami melihat semuanya keamanan dari laut, khususnya saat ini para kepala negara sudah berada di Hotel Meurorah, tentunya dari sisi keamanan kapal-kapal nelayan yang melintas maupun keamanan kapal yang digunakan, kita jaga ketat,” ujar Yudo.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan keamanan laut dijaga ketat untuk pengamanan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Yudo saat mengecek keamanan kapal Phinisi Ayana Lako Di’a di kawasan Dermaga Waterfront Marina, Labuan Bajo, Rabu (10/5). “Kami melihat semuanya keamanan dari laut, khususnya saat ini para kepala negara sudah berada di Hotel Meurorah, tentunya dari sisi keamanan kapal-kapal nelayan yang melintas maupun keamanan kapal yang digunakan, kita jaga ketat,” ujar Yudo dalam siaran pers Puspen TNI. Yudo mengatakan, dirinya sudah menyampaikan kepada prajurit yang melaksanakan pengamanan di laut. “Kami monitor semuanya dari command center, mengecek prajurit yang di lapangan,” kata Yudo.
9. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil berharap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak menjadi perampokan asset. Nasir Jamil mengatakan PKS mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang kini telah masuk ke DPR untuk ditindaklanjuti. Nasir meyakini semua fraksi di Komisi III DPR akan mendukung pembahasan RUU tersebut. “Saya pikir tidak ada yang tidak dukung. Semua memberikan dukungan. Makanya kita berharap semua itu bisa berjalan secara teratur dan terukur,” ujar Nasir, Rabu (10/5). Nasir mewanti-wanti agar RUU Perampasan Aset jangan sampai disalahgunakan ketika sudah disahkan menjadi UU. Dia berseloroh RUU Perampasan Aset jangan sampai berubah menjadi perampokan asset. “Itu plesetan. Artinya jangan sampai RUU Perampasan Aset ini tidak diikuti dengan pembenahan institusi penegak hukum, aspek integritas APH, kemudian tidak diikuti pemerintahan yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, maka kita khawatir RUU ini bisa disalahgunakan,” tuturnya.
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau yang karib disapa Eddy Hiariej menegaskan, RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor). Menurut dia, RUU tersebut nantinya akan menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang pengambilalihan atas kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi, misalnya, kasus korupsi dan narkotika. “Penting digarisbawahi bahwa RUU Perampasan Aset tidak semata terkait kejahatan korupsi tetapi juga kejahatan lainnya,” ujar Eddy Hiariej, Rabu (10/5). Ia optimis RUU Perampasan Aset bakal dibahas bersama DPR di masa sidang V tahun sidang 2022-2023 yang akan dimulai Selasa (16/5). Apalagi, Presiden Jokowi telah mengirim Surpres tentang RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diterima DPR pada Kamis (4/5) lalu. Dengan demikian, pemerintah tengah menunggu undangan pembahasan RUU tersebut dari DPR. Sebab, Surpres yang masuk ke DPR harus dibahas melalui Rapim terlebih dulu untuk kemudian dibawa ke Rapat Bamus DPR.
10. KPK tetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi karena menerima 90.000 dollar Amerika Serikat. “Benar, KPK saat ini telah kembali menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan TPPU,” kata Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan resminya, Rabu (10/5). Menurut Ali, tim penyidik sebelumnya telah menemukan bukti permulaan bahwa Rafael menerima berbagai gratifikasi dalam pengurusan pajak.
KPK menduga sejumlah aset Rafael dari hasil korupsi yang disamarkan dengan cara ditempatkan, dialihkan, dibelanjakan, dan disembunyikan. Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset Rafael Alun. “Dengan melibatkan peran aktif dari unit Aset Tracing pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK,” ujar Ali. Ia menuturkan, penerapan TPPU dalam penanganan gratifikasi Rafael dilakukan untuk memaksimalkan asset recovery atau pemulihan aset.
KPK menelusuri kemungkinan adanya aset-aset Rafael Alun Trisambodo yang berada di luar negeri hingga cryptocurrency atau uang digital alias uang kripto milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu. Seperti diketahui, Rafael diduga menerima gratifikasi Rp 90.000 dollar Amerika Serikat. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini pihaknya mengulik apakah Rafael memiliki perusahaan cangkang di luar negeri.
Penelusuran ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan TPPU Rafael. “Saat ini sedang kita telisik termasuk juga perusahaan-perusahaan cangkang,” kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5). Menurut Asep, ada satu negara yang kerap menjadi tempat para pengusaha membuat perusahaan cangkang. Pelaku dugaan TPPU, kata Asep, biasanya mendaftarkan perusahaan cangkang ke negara tersebut.
11. KPK akan menyita aset Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton, Dadan Tri Yudianto yang diduga bersumber dari hasil korupsi. Seperti diketahui, Hasbi dan Dadan ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK akan menyita aset yang terbukti bersumber dari hasil korupsi. “Barang-barang atau apa pun itu properti yang terkait dengan bukti-bukti yang tindak pidana korupsinya, maka akan kita lakukan penyitaan,” kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (10/5).
Menurut Asep, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa baik berupa penyitaan atau penggeledahan setelah suatu perkara naik ke tahap penyidikan. “Memang pada tahap penyidikan inilah sudah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa,” ujar Asep. Sebelumnya Asep Guntur Rahayu membenarkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus suap perkara. Nama Hasbi diumumkan bersama satu orang lainnya dari unsur swasta yakni Dadan Tri Yudianto. “Tersangka Hasbi dan Dadan,” ujarnya.
KPK mengungkapkan, LHKPN Kadinkes Lampung Reihana bukan diisi sendiri, melainkan dibuat stafnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya akan memanggil kembali Reihana pekan depan lantaran LHKPN Kadinkes Lampung itu tak berubah meski sudah terpaut 5 tahun menjabat. “Karena yang kemarin ternyata LHKPN-nya dibikin sama staf. Oleh karena itu, lima tahun jumlahnya enggak berubah dia enggak tahu,” kata Pahala di Gedung KPK, kemarin.
Pahala mengaku ingin mengonfirmasi dan memastikan ulang harta kekayaan Reihana. Akan tetapi, ia belum mengetahui kapan Kadinkes Lampung itu akan dipanggil ke Lembaga Antirasuah. Saat ini, KPK sedang mencocokkan jadwal dengan yang bersangkutan. “Makanya kita panggil lagi karena dia juga enggak meyakini angkanya. Kedua, beberapa rekening bank juga tidak dilaporkan,” ujarnya.
12. Dewas periksa Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM, Kamis (11/5) hari ini. “Insya Allah Kamis besok,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (10/5). Dalam perkara ini, Dewas KPK telah meminta keterangan terhadap mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro selaku pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli.
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengklarifikasi laporan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Laporan yang diberikan ke Dewan Pengawas KPK itu terkait dugaan dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM yang bocor. Dalam proses klarifikasi, Saut mengaku ditanya kembali terkait semua laporan yang dia berikan. Saut berharap Dewas KPK profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran etik Firli itu. “Karena di dalam situ kan jelas ya apa yang kita sampaikan mengenai dua hal. Menyangkut etik dan pidananya. Terkait pidana, ada lima undang-undang yang berpotensi dilanggar,” ujar Saut di Gedung KPK, Rabu (10/5).
13. Mabes Polri bentuk tim khusus untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor bea dan cukai. Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri Herry Muryanto mengatakan pembentukan tim tersebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut. Menurut Herry, masih banyak masalah yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi terkait tata kelola cukai di Indonesia. “Satgassus Pencegahan Korupsi telah membentuk tim yang diketuai oleh Afief Yulian Miftach dengan anggota A. Damanik, Sugeng Basuki, Airien Marttanti Koesniar, Arba’a Achmadin dan Ronald Paul Sinyal untuk fokus mencegah korupsi di sektor Cukai,” ujar Herry dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5).
Sebelumnya, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu telah lakukan penindakan sebanyak 9.778 kasus cukai per Maret 2023. Menkeu Sri Mulyani menyebut penindakan itu diperkirakan memiliki nilai barang hasil penindakan (BHP) sebesar Rp3,37 triliun. Meski demikian, penindakan ini tak sebanyak tahun lalu yang mencapai 40.201 kasus, dengan nilai BHP sebesar Rp21,1 triliun. “Top Five penindakan pelanggaran dari cukai adalah berasal dari hasil tembakau atau rokok sebanyak 69,34 persen, ini dominasi karena tadi orang melakukan perpindahan antarkelompok (cukai rokok),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA maret 2023, Senin (17/4) lalu.
14. JPU KPK menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dengan pidana 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai Sudrajad telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menerima suap Sin$80 ribu terkait pengurusan perkara kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam/KSP Intidana di Mahkamah Agung (MA). “Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudrajad Dimyati dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti enam bulan,” ujar jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan amar tuntutan, pada Rabu (10/5). Jaksa juga menuntut Sudrajad membayar uang pengganti sejumlah Sin$80 ribu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika dalam jangka waktu tersebut Sudrajad tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
15. Peluang Menteri BUMN Erick Thohir untuk bisa dipasangkan mendampingi Ganjar Pranowo tetap kecil, bila dirinya belum bergabung dengan partai politik. Nama Erick selama ini memang kerap muncul di sejumlah hasil survei berbagai lembaga dan dinilai cukup dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, di dalam beberapa kesempatan, Erick terlihat mendampingi Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah, seperti ke Lampung beberapa waktu lalu, terlepas dari kapasitas Zulhas sebagai Menteri Perdagangan. Namun demikian, hingga kini Erick belum memutuskan untuk bergabung dengan parpol manapun.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, PDI Perjuangan yang telah memutuskan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal capres tentu akan memprioritaskan untuk memilh cawapres yang parpolnya sudah resmi berkoalisi dengan mereka. “Kalau Erick tidak bergabung dengan parpol manapun misalnya, sekalipun dia di-endorse oleh Partai Amanat Nasional (PAN) peluangnya akan rendah. Karena bagi PDI-P tentunya akan memprioritaskan cawapres yang parpolnya berkoalisi dengan mereka, bukan lainnya,” kata Adi Prayitno, Rabu (10/5).
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui, partainya tengah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk menawarkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres 2024. Yoga berharap, Erick Thohir menjadi cawapres seperti yang diinginkan partainya. “PAN menawarkan dan mempromosikan Mas Erick Thohir menjadi calon wapres. Masih dalam proses komunikasi,” kata Yoga, kemarin. Namun demikian, Yoga tak menjawab ketika ditanya kemungkinan Erick Thohir bakal mendampingi Ganjar Pranowo yang sudah diusung PDI-P sebagai capres 2024. Ia hanya berucap, semoga saja bisa terwujud Erick Thohir sebagai cawapres.
16. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy ke Bareskrim Polri. Laporan Erwin bernomor LP/B/90/V/2023/SPKT/BARESKRIM/POLRI tertanggal 8 Mei 2023. Dalam laporannya, menantu mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Jusuf Manggabarani itu mengganggap Rommy telah melakukan dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan fitnah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 (3) jo Pasal 27 (3) UU 19/2016 tentang ITE dan Pasal 310 (1) serta Pasal 311 (1) KUHP.
Erwin tak terima dengan pernyataan Rommy di sebuah tayangan podcast di channel YouTube Total Politik pada 2 Mei 2023. Dalam podcast itu, Rommy mengecapnya sebagai penipu dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2018 lalu. “Karena saya melihat ucapan ini mencemarkan nama baik saya, ya saya lapor ke polisi,” kata Erwin dalam siaran YouTube Total Politik, Rabu (10/5). Seperti diberitakan, dalam podcast itu, Rommy mengklaim Erwin Aksa meminta agar PPP turut mendukung pasangan Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo yang maju dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018. Rommy mengaku dijanjikan Erwin dana Rp35 miliar. Meski begitu, lanjutnya, Erwin hanya memberikan cek bodong alias kosong. (HPS)