Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto (net)
Isu menarik pagi ini, peluang Airlangga Hartarto jadi cawapresnya Prabowo Subianto belum jelas, bisa jadi Golkar bertepuk sebelah tangan. Sebab, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku, partainya belum menerima informasi terkait proposal dari Partai Golkar yang salah satu isinya mensyaratkan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo Subianto. Waketum PKB Jazulil Fawaid mendesak Koalisi Indensia Raya (KIR) agar mengumumkan capres-cawapres yang diusungnya yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Menurut Jazilul, koalisi besar hanya sekadar wacana yang digulirkan dan tidak dideklarasikan secara resmi.
Isu lainnya, Anggota DPR Dedi Mulyadi mengundurkan diri dari Partai Golkar. Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin juga mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Jateng. Ia mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menceritakan kala dirinya diundang ke Istana oleh Presiden Jokowi dan ditanyai soal perpanjangan masa jabatan presiden.
Untuk meraih 100 kursi DPR, Partai Nasdem ajukan dua menterinya sebagai calon anggota DPR pada pemilu mendatang. Yakni, Mentan Syahrul Yasin Linpo dari dapil Sulsel 1 dan Menkominfo Johnny G Plate dari dapil NTT 1. Satu menteri Nasdem lainnya yakni Menteri LHK Siti Nurbaya kabarnya juga dicalonkan dari dapil Kepri. Selain itu, Nasdem juga calonkan 8 selebiriti beken dalam kontestasi Pileg 2024. Sedangkan PDIP ajukan putrinya Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Hapsari dan anaknya Mensos Tri Rismaharini, Fuad Bernardi sebagai caleg DPR, selain sejumlah artis ternama seperti Krisdayanti, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno. Juga selebriti Once Mekel, Denny Cagur, Taufik Hidayat Udjo, dan Marcell Siahaan, Tamara Geraldine dan Sari Kuswoyo. Berikut isu selengkapnya.
1. Peluang Airlangga Hartarto jadi cawapresnya Prabowo Subianto belum jelas, bisa jadi Golkar bertepuk sebelah tangan. Sebab, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku, partainya belum menerima informasi terkait proposal dari Partai Golkar yang salah satu isinya mensyaratkan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo Subianto. “Saya belum tahu dan belum mendapat kabar. Itu kemudian nama disampaikan kepada siapa disodorkan melalui siapa, apakah hasil pertemuan disampaikan seperti itu, saya belum dapat update. Mungkin sehari dua hari kita komunikasikan dengan PKB dan tentunya kami akan sampaikan ke Ketua Umum tentang apa-apa yang di-update oleh PKB,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/5).
Kendati demikian, Dasco menjelaskan, pertemuan yang dilakukan PKB telah dikomunikasikan dengan Partai Gerindra. Termasuk mendukung peluang kerja sama antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Golkar. “Kita ada kerja sama politik dan untuk memperluas kerja sama tentunya kami masing-masing melakukan penjajakan ke masing-masing parpol,” ujar Dasco.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, pihaknya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, dalam proposal dukungan tersebut, pihaknya mendorong agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadikan cawapres mendampingi Prabowo. “Salah satu proposal adalah Prabowo (calon) presiden dan (calon) wakil presidennya dari KIB, yaitu Airlangga Hartarto,” ujar Nusron di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5) kemarin.
Waketum PKB Jazulil Fawaid mendesak Koalisi Indensia Raya (KIR) agar mengumumkan capres-cawapres yang diusungnya yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Jazulil mengatakan, pasangan ini dinilai sebagai pasangan paket lengkap karena sudah merepresentasikan mayoritas pemilih di Indonesia. “Nasionalis-religius ada di situ, kekuatan Jabar-Jatim (Jawa Barat dan Jawa Timur) ada d situ, satu militer satunya sipil,” ujar Jazilul saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/5). “Segera putuskan saja ini dua-duanya. Kalau sekarang masih sama-sama capres, putuskan yang mana capres mana yang cawapres,” pintanya.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku legawa jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi capres 2024. Cak Imin mengatakan, pada saatnya nanti PKB akan umumkan secara resmi dukungan mereka ke Prabowo. “Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu saya siap saja untuk mendukung beliau. Tentu pada saatnya nanti kita secara resmi akan umumkan,” kata Cak Imin usai bertemu mantan Wapres Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5).Imin mengaku dirinya sebenarnya mengincar kursi capres. Namun, jika keinginan itu tak bisa terwujud, tak masalah jika jadi cawapres. “Kalau tidak jadi presiden, siapa tahu jadi wakil presiden,” ujarnya.
Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi besar hanya sekadar wacana yang digulirkan dan tidak dideklarasikan secara resmi. Wacana koalisi besar yang digulirkan, menurut Jazilul, hanya berbentuk ide yang tidak akan mengubah koalisi yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB yaitu Koalisi Indonesia Raya (KIR). “Itu ide saja koalisi besar itu, enggak ada sebenarnya, kan enggak ada peresmian koalisi besar,” ujar Jazilul lagi.
2. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjawab soal kemungkinan duet Anies Baswedan – Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, semua hal bisa saja terjadi dalam konstelasi politik saat ini. Namun, Surya memberikan sinyal, Partai Golkar punya pilihan dan strategi sendiri. “Pak Airlangga itu adik saya, dia Ketua Umum Golkar. Golkar pasti memiliki strategi tersendiri, apa yang terbaik untuk Golkar,” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (11/5). Bagi Surya, yang terpenting saat ini adalah menjalin hubungan baik dengan semua ketua umum parpol. Tujuannya, untuk memastikan situasi pemerintahan tetap kondusif jelang Pemilu 2024. “Kembali lagi, Nasdem menginginkan semuanya yang relatif dalam suasana yang bersahabat. Itu lebih penting bagi saya. (Soal) strategi silakan dijalankan,” ujarnya. Surya menampik pihak Istana turut memberikan masukan untuk cawapres Anies.
3. Anggota DPR Dedi Mulyadi mengundurkan diri dari Partai Golkar. Kabar tersebut bermula dari adanya surat pengunduran diri yang ditandatangani Dedi Mulyadi yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Dengan ini menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan DPP Partai Golongan Karya,” tulis Dedi Mulyadi dalam surat pengunduran diri yang beredar luas pada Kamis (11/5). Surat bertanggal 10 Mei 2023 itu juga ditujukan ke KPU. Dedi mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR. “Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota Partai Golkar dan/atau Anggota DPR RI,” tulis Dedi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Dedi belum mau berkomentar terkait kebenaran soal surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar tersebut. “Belum bisa berkomentar,” jawab Dedi Mulyadi. Sementara itu menurut sumber di DPP Partai Golkar, Dedi mundur karena kecewa Ridwan Kamil yang tidak pernah berkeringat untuk Golkar diangkat Airlangga Hartarto menjadi Waketum Partai Golkar.
Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Jateng. Ia mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Gus Yasin mengatakan pengajuan surat pengunduran diri kepada atasannya dilakukan sesuai aturan. Keputusan surat pengunduran diri tersebut diserahkan ke KPU sebelum ditetapkan daftar calon tetap (DCT) pada 3 November 2023. “Saat menyerahkan itu kan menyerahkan surat pengunduran diri yang diterima atasannya langsung. SK pemberhentian diterima KPU sebelum daftar calon tetap 3 November. Masih dalam proses,” katanya saat di Kantor KPU Jateng, Kamis (11/5).
Gus Yasin akan menyelesaikan masa jabatan Wagub Jateng pada 5 September 2023. Terkait hal itu ada kemungkinan ia tetap bisa menjabat sampai akhir masa jabatan jika SK pengunduran dirinya keluar setelah tanggal tersebut. “Yang penting SK sudah kita terima sebelum DCT,” tegasnya. Gus Yasin mengatakan sudah siap mengundurkan diri. Koordinasi dengan KPU sudah dilakukan sebelum dibuka pendaftaran terkait syarat pendaftaran calon anggota DPD.
4. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menceritakan kala dirinya diundang ke Istana oleh Presiden Jokowi dan ditanyai soal perpanjangan masa jabatan presiden. Yusril menyinggung soal isu yang beredar kala itu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Setelah itu, Jokowi bertanya kepada Yusril. “Yang ngerti kan Prof. Memang ada dasarnya presiden memegang jabatan tiga periode?” ucap Yusril menirukan Jokowi. Dia lalu menjawab, “Enggak ada.” Jokowi lalu kembali mempertanyakan hal itu. Jokowi bilang, “Apa bisa ya?” Yusril pun menjawab “Enggak bisa, kecuali amendemen konstitusi.” Setelah mendengar jawaban itu, kata Yusril, Jokowi mengaku tidak akan melanggar konstitusi. Yusril menceritakan itu semua dalam Podcast What the Fact! Politics CNNIndonesia.com
Yusril kemudian menjelaskan kepada Jokowi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden jika terjadi bencana yang sangat besar. Dia menegaskan dialog tersebut tidak menyangkut soal masa tiga periode, melainkan opsi perpanjangan presiden apabila negara dilanda krisis hebat atau bencana besar. “Tapi saya katakan perpanjangan mungkin kalo ada sebab-sebab tertentu, pertama, bencana alam, megathrust, tsunami, ada perang, pemberontakan, pandemi lagi, dan lain-lain,” kata Yusril lagi.
5. Untuk meraih 100 kursi DPR, Partai Nasdem ajukan dua menterinya sebagai calon anggota DPR pada pemilu mendatang. Yakni, Mentan Syahrul Yasin Linpo dari dapil Sulsel 1 dan Menkominfo Johnny G Plate dari dapil NTT 1. Satu Menteri lainnya yakni Menteri LHK Siti Nurbaya kabarnya juga dicalonkan dari dapil Kepri. Selain itu, Partai Nasdem juga calonkan 8 artis dalam kontestasi Pileg 2024. Mereka adalah presenter Choky Sitohang untuk Dapil Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Pedangdut Annisa Bahar untuk Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
Penyanyi Reza Artamevia Dapil Banten III yang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pemain sinetron Ali Syakieb Dapil Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Musisi Didi Riyadi Dapil Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Pemain sinetron Nafa Urbach Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Penyanyi Diana Sastra Dapil Jawa Barat VIII yang terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Presenter Ramzi Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor.
6. DPP PDI-P mendaftarkan 20.462 kadernya sebaga bakal calon legislatif (bacaleg) di seluruh Indonesia. Hal ini dipastikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Mereka adalah kader PDI-P terpilih dari sekitar 32.000 lebih pendaftar. “Pendaftaran bakal caleg memang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk bacaleg tingkat DPR dilakukan di KPU Pusat. Untuk Bacaleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan oleh pengurus partai di daerah di waktu yang bersamaan,” kata Hasto usai penyerahan daftar bacaleg PDI-P ke KPU, Kamis (11/5).
Putri Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Hapsari sebagai bacaleg PDI-P untuk DPR pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai mendaftarkan bacaleg benteng ke KPU. “Ada Mbak Pinka yang memang telah mengikuti proses kaderisasi, tinggal di Sekolah Partai selama tiga hari. Mereka yang telah mengikuti itu, dicalonkan,” kata Hasto di Gedung KPU. Tidak hanya putrinya Puan, anaknya Mensos Tri Rismaharini, Fuad Bernardi dan anaknya mantan Sekjen PDIP Soetjipto, Wisnu Sakti Buana juga didaftarkan sebagai caleg PDIP. Selain itu, PDIP juga daftar nama-nama beken jadi calon anggota DPR. Di antaranya, Krisdayanti, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno. Juga selebriti Once Mekel, Denny Cagur, Taufik Hidayat Udjo, dan Marcell Siahaan, Tamara Geraldine dan Sari Kuswoyo.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada bacapres PDI-P Ganjar Pranowo agar menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Pesan yang sama juga Mega sampaikan kepada seluruh bacaleg PDI-P. Pesan tersebut dititipkan ke Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang memimpin rombongan partai banteng mendaftarkan bacaleg ke KPU. Megawati sendiri tak hadir dalam pendaftaran caleg tersebut. “Pesan Ibu Megawati kepada Pak Ganjar Pranowo dan berlaku juga bagi seluruh caleg PDIP, bahwa menjadi calon pemimpin itu harus bijaksana dan baik, turun ke bawah bersama dengan rakyat,” kata Hasto lagi.
7. Menhan Prabowo Subianto angkat bicara soal usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang saat ini sedang digodok di Mabes TNI. Menurut Prabowo, UU TNI yang ada sekarang sudah berjalan baik. “Undang-Undang yang sudah berjalan lama dan saya kira sudah berjalan dengan baik,” kata Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (11/5). Dalam UU TNI yang sekarang, lanjut Prabowo, telah mengatur cara pencegahan korupsi di tubuh Mabes TNI. “Kita mencegah kebocoran, kita mencegah korupsi, ini sangat tegas Presiden Jokowi menghendaki pengawasan yang sangat baik dan sangat kuat,” ujar Prabowo.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, rencana perluasan jabatan sipil dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, berpotensi mengganggu karier aparatur sipil negara (ASN). “Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif berpotensi mengganggu pembinaan karier ASN,” kata Anton, Kamis (11/5). Anton tak memungkiri, Pasal 47 ayat 2 UU TNI yang hanya membolehkan prajurit aktif menjabat di sembilan institusi sipil, memang perlu direvisi. Anton mengatakan, usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berpotensi menggangu relasi Kementerian Pertahanan dan TNI. “Secara umum, usulan tersebut cenderung problematik, menciptakan inefisiensi, bahkan berpotensi melemahkan capaian reformasi TNI termasuk mengganggu bangunan relasi Kementerian Pertahanan-TNI,” kata Anton.
8. Aset hasil tindak pidana yang telah dirampas oleh negara tidak bisa diminta kembali meskipun pelaku tindak pidana dalam proses penuntutan di pengadilan. Hal ini termuat dalam Pasal 3 Ayat 2 draf RUU Perampasan Aset yang telah dikirim Pemerintah kepada DPR. Draf ini RUU ini telah terkonfirmasi oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. “Dalam hal dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Aset Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali,” demikian poin 2 Ayat 3 RUU tersebut.
Adapun Pasal 1 memuat ketentuan umum yang pada pokoknya memberi penjelasan tentang RUU Perampasan Aset tersebut. Dalam draf RUU ini dijelaskan, tindakan negara mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset dari hasil tindak pidana tidak harus menunggu adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. “Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana,” demikian bunyi Pasal 2 RUU Perampasan Aset tersebut.
ICW mendorong DPR segera membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter Kaban mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dirampungkan sebelum pesta demokrasi lima tahunan itu, demi menghindari adanya konflik kepentingan politik. “Kita berharap sih sebelum pemilu, sebelum ada kampanye-kampanye electoral, itu harus segera disahkan. Jangan sampai ini tersandera kepentingan politik,” ujar Lalola, Kamis (11/5). Lalola mengatakan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset harus digencarkan, mengingat saat ini RUU tersebut telah masuk ke Prolegnas Prioritas DPR 2023.
9. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, sudah sepatutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumut, Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak. Pasalnya, terdapat dugaan penggelapan 12 kg narkoba jenis sabu-sabu yang DIDUGA dilakukan 9 oknum polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut. “Evaluasi dan copot Kapolda Sumut yang gagal total menjalankan kerja pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan penindakan terhadap oknum penegak hukum, seperti oknum polisi nakal ini,” katanya dalam siaran pers, Kamis (11/5). Junimart mengatakan, kasus penggelapan barang bukti narkoba yang diduga dilakukan oknum polisi di Sumut bukan kali pertama terjadi selama kepemimpinan Ridwan. “Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi, artinya ada kegagalan Kapolda di sini (Sumut). Saya kembali menegaskan mana komitmen dan konsistensi Kapolri dengan tagline-nya yang luar biasa, yaitu PRESISI,” ujarnya.
10. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri menahan keponakan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Archi Bela (AB). Archi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Wamenkumham. “Ditahan mulai hari ini, Kamis 11 Mei 2023,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Kamis (11/5). Adi Vivid menyebut, Archi dijerat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.
Kuasa hukum Archi, Slamet Yuono menyatakan pihaknya akan melaporkan balik Eddy jika kliennya ditahan. “Maka kami akan mengambil langkah-langkah yang menurut kami bisa mendukung klien kami, baik melaporkan balik atau apa pengaduan ke instansi penegak hukum lain,” ujarnya. Slamet menyampaikan kliennya sudah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
11. KPK menyatakan akan menyita barang milik Rafael Alun Trisambodo yang berada di dalam kuasa pengusaha Grace Dewi Riady atau Grace Tahir jika memang bersumber dari hasil korupsi. “Kalau itu hasil tindak pidana korupsi ya tentunya harus kita sita terkait dengan TPPU,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (11/5). Asep menuturkan, saat ini tim penyidik tengah memeriksa apakah barang Rafael di Grace bersumber dari tindak pidana korupsi. Menurut Asep, dalam aksinya, pelaku TPPU menempatkan atau mengalihkan uang hasil korupsinya ke orang lain menjadi barang bernilai ekonomis. “Nah ini yang sedang kita dalami apakah barang yang ada di sana itu hasil tipikor atau bukan,” kata Asep.
KPK periksa pengusaha Grace Dewi Riady atau Grace Tahir terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo. “Terkait dengan pemeriksaan saudara GT (Grace Tahir) ya itu memang di perkaranya Pak Rafael Alun Trisambodo. Jadi itu masih kita telusuri perkara TPPU-nya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kemarin. Asep menjelaskan, dalam kasus TPPU, pelaku mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis.
Asep Guntur menjelaskan, KPK tengah menelusuri apakah ada uang hasil korupsi Rafael Alun Trisambodo dialihkan dalam bentuk saham sejumlah perusahaan. Pihaknya juga menelusuri asal usul hingga penggunaan uang Rafael. “Kita terus telusuri itu, apakah nanti uang itu asalnya dari mana, kemudian apakah dimasukkan ke perusahaan, perusahaan itu betul perusahaannya orang itu, atas nama,” ujarnya lagi.
12. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, Satgas TPPU yang mengusut dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu telah lakukan klasifikasi 300 surat dari PPATK. “TPPU terus bekerja, kemarin tim, baik dari pengarah maupun pelaksana, rapat di kantor PPATK dan sudah sampai pada tahap klasifikasi data atau surat yang dikeluarkan oleh PPATK yaitu 300 surat,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (11/5). Menurut Mahfud, dari ratusan surat yang diklasifikasi Satgas TPPU tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut ke beberapa instansi terkait. Namun, proses hukum terhadap seluruh surat yang telah diklasifikasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Satgas TPPU mengungkapkan, 59 dari 300 dokumen LHA dan LHP PPATK terindikasi terjadi pencucian uang. Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan, kesimpulan 59 dokumen yang terindikasi terjadi pencucian uang itu diperoleh setelah Satgas TPPU lakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum (APH). “Hasil sementara dari 300 LHA, LHP, dan informasi (yang diperoleh), setelah dilakukan penelitian dan komunikasi dengan APH yang telah menerima LHA, LHP dan informasi, sudah clear kira-kira ada 59 yang terindikasi pencucian uang,” kata Sugeng di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (11/5). Sugeng mengatakan, nilai dugaan tindak pidana pencucian uang dari 59 dokumen itu diperkirakan mencapai Rp 22,8 triliun.
13. Presiden Jokowi berharap, Myanmar punya komitmen untuk berdialog secara internal menyelesaikan konflik di negaranya. Harapan tersebut menindaklanjuti tidak adanya kemajuan signifikan dari Konsensus Lima Poin (5PC) yang diinisiasi ASEAN. Konsensus ini menjadi referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. “Indonesia telah melakukan non-megaphone diplomacy kepada berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Ini sesuai mandat 5 poin konsensus,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/5). “Kami berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog secara internal di antara mereka,” ujarnya.
14. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Nasdem menyerahkan keputusan soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Jokowi. Isu pergantian di tubuh kabinet kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak diundang Jokowi dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. “Kita sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) saja sama Presiden,” ucap Willy di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Kamis (11/5). Ia mengatakan, Nasdem termasuk parpol awal yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. “Tentu Nasdem memiliki moral sampai pemerintahan ini selesai,” ujar Willy. Meski begitu, Nasdem menghormati apa pun sikap Jokowi.
15. Kejagung RI tetapkan 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan PT Graha Telkom Sigma (GTS) tahun 2017-2018. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak 11 Mei hingga 30 Mei 2023. “Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka,” kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana, Kamis (11/5).
Adapun para tersangka tersebut adalah Agus Herry Purwanto (AHP) selaku Komisaris PT Mulyo Joyo Abadi, mantan Dirut PT Graha Telkom Sigma, Taufik Hidayat (TH). Mantan Direktur Operasi PT Graha Telkom Sigma Heri Purnomo (HP), Head of Purchasing PT Graha Telkom Sigma,Tejo Suryo Laksono (TSL), Direktur Utama PT Wisata Surya Timur Rusjdi Basamallah, dan mantan Dirut PT Sigma Cipta Caraka, Judi Achmadi (JA). (HPS)
