HOT ISU PAGI INI, MAHFUD DAPAT INFO DUIT HASIL KORUPSI MENARA BTS KOMINFO MENGALIR KE TIGA PARPOL

oleh
oleh

Menko Polhukam Mahfud MD (net)

Isu menarik pagi ini, Menko Polhukam merangkap Plt Menkominfo Mahfud MD mengaku dapat informasi ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G mengalir ke tiga partai politik. Mahfud sudah melapor ke Presiden Jokowi terkait informasi tersebut. “Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi, saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud.

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo setuntas-tuntasnya.
Karena ia menduga eks Menkominfo Johnny G Plate tak sendirian dalam bermain dan merugikan negara Rp 8 triliun dalam kasus itu. “Siapa saja pemain, vendor, dan semuanya yang terlibat. Menurut saya di skandal sebesar ini, tidak mungkin hanya seorang Johnny Plate yang bermain,” tegas Sahroni dalam keterangannya.

Kejagung RI akan menggandeng PPATK guna menelusuri aliran dana dan aset dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo yang menjerat Johnny G Plate sebagai tersangka. Kejagung tetapkan Windi Purnama (WP) sebagai  tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini. KPK menggeledah Kantor Kemensos RI terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Menko Polhukam merangkap Plt Menkominfo Mahfud MD mengaku dapat informasi ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G mengalir ke tiga partai politik.  “Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi, saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5). Mahfud menyatakan, dirinya sudah melapor ke Presiden Jokowi terkait informasi soal aliran dana ke parpol tersebut.

“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden, ‘Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini’. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK (untuk mendalami),” kata Mahfud.

 

Mahfud MD menyatakan tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G, meskipun telah mendapatkan informasi soal aliran dana dari korupsi pembangunan menara itu mengalir ke tiga partai politik.  “Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu,” kata Mahfud. Ia mengatakan, pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G itu berada dalam koridor aparat penegak hukum (APH). Ia mempersilakan Kejagung dan KPK untuk mendalami dugaan itu. Mahfud menganggap informasi tersebut sebagai gosip politik. “Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik,” ujarnya lagi.

 

2. Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo setuntas-tuntasnya.
Karena ia menduga eks Menkominfo Johnny G Plate tak sendirian dalam bermain dan merugikan negara Rp 8 triliun dalam kasus itu. “Siapa saja pemain, vendor, dan semuanya yang terlibat. Menurut saya di skandal sebesar ini, tidak mungkin hanya seorang Johnny Plate yang bermain,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Selasa (23/5).

Sahroni juga meminta Kejagung menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Ia ragu kasus sebesar itu hanya dilakukan atau melibatkan satu atau dua pihak saja. “Agar semua clear dari berbagai fitnah dan praduga, saya harap Kejaksaan Agung bisa segera membongkar dengan terang benderang kasus ini,” katanya.

Sahroni juga menyoroti pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menanggap isu adanya aliran dana yang mengalir ke partai dalam kasus tersebut sekadar gosip politik. Ia menilai respons Mahfud MD tersebut merupakan bentuk ketegasan dari mantan Ketua MK itu. Dirinya berharap Mahfud MD terus mengawal kasus tersebut.

 

3. Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kemenkominfo. Tersangka baru itu bernama Windi Purnama (WP) selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan dalam kasus ini. “Telah melakukan pengamanan terhadap saksi WP, orang kepercayaan tersangka IH,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Sebelum ditetapkan tersangka, Windi diamankan penyidik Jampidsus bersama Tim Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo, kemarin. Setelah berhasil diamankan, WP dibawa menuju Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

 

Kejagung RI akan menggandeng PPATK guna menelusuri aliran dana dan aset dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo yang menjerat Johnny G Plate sebagai tersangka. “Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, tracing aset ke mana aja alirannya, dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (23/5). Kata dia, penyidik juga akan menggandeng pihak bank yang digunakan para tersangka saat menyelewengkan uang negara di proyek tersebut. “Nanti kita cek semuanya. Tentu kita harus menggandeng semua pihak tidak hanya PPATK, bank juga,” ujarnya.

 

Wapres Ma’ruf Amin memastikan, proyek “tol langit” tetap dilanjutkan meski ada kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. “Tol langit itu memang sudah menjadi program nasional dan program strategis nasional. Karena itu, apa pun yang terjadi, misalnya adanya kemungkinan terjadinya korupsi itu, itu tol langit akan terus (dikerjakan),” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Bali, Selasa (23/5).

Dijelaskan, tol langit merupakan proyek jaringan serat optik yang mengupayakan pemerataan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Ma’ruf menegaskan, proyek tol langit terus dikerjakan karena memberi banyak manfaat, misalnya mempermudah kegiatan belajar jarak jauh menggunakan internet. Proyek ini penting dilanjutkan demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia yakin penetapan eks Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus proyek menara BTS tidak akan mengganggu proyek tol langit.

 

4. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para menteri yang maju sebagai caleg DPR pada Pemilu 2024 tidak melupakan kewajibannya sebagai pembantu presiden. Ia mengingatkan, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa menteri yang kinerjanya terabaikan gara-gara maju sebagai caleg akan di-reshuffle atau dicopot dari kabinet. “Presiden sudah mengatakan, menteri-menteri tidak boleh mengabaikan tugasnya. Kalau nanti sampai tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik juga, itu akan di-reshuffle. Saya kira itu, sudah ada pernyataan dari Presiden,” kata Ma’ruf lagi.Ia meminta para menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai anggota kabinet meski mereka berstatus sebagai caleg. “Saya pesan pada para menteri yang nyaleg supaya tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri, sebagai pembantu presiden,” kata Ma’ruf.

5. Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (23/5). Adapun agenda rapat tersebut adalah penyampaian pandangan Fraksi-fraksi DPR atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan fraksinya.

Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN. Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas. “Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda,” ujar Rizki. Ia menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi. Masyarakat kecil yang hidup di desa lebih membutuhkan kebutuhan tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia dan Iran sedang menjajaki kerja sama untuk investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Iran Ebrahim Raisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5). “Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani preferential trade agreement (PTA), semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan business to business (B to B), kemudian investasi pembangunan IKN dan solusi untuk investasi sektor migas,” kata Jokowi.

 

6. KPK menggeledah Kantor Kemensos RI terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. “Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (23/5). Ali belum mengungkap lebih lanjut apakah penggeledahan itu masih berlangsung atau sudah selesai. Ia juga belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut terkait upaya paksa tersebut.

 

Mensos Tri Rismaharini mengaku tak mengetahui kasus dugaan korupsi yang membuat penyidik KPK menggeledah kantor Kemensos. “Jadi saya enggak tahu, kalau teman tekan tanya masalahnya di mana? Saya enggak tahu,” kata Risma di kantornya, Rabu (24/5). Risma menceritakan para penyidik KPK datang saat dirinya sedang rapat pada Selasa (23/5) siang. Ia mempersilakan rombongan penyidik KPK untuk lakukan penggeledahan.

“Saya kan enggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan, Bu saya minta ruangan, oh ya nanti kami siapkan, mereka naik, terus saya enggak. Ada yang ngantar, saya tetap kerja di ruangan itu,” ujarnya. Menurut Risma, penyidik KPK sempat bertemu dengan dirinya usai lakukan penggeledahan. Ia mengaku sempat berbincang dan melihat BAP penggeledahan tersebut. “Saya sudah sampaikan ini beberapa kali, ini kejadian tahun 2020, betul berita acara masalah tahun 2020, kejadian ini sekitar September 2020,” katanya.

Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa.mengklaim penggeledahan yang dilakukan KPK, pada Selasa (23/5) adalah terkait kasus korupsi bansos di era Mensos Juliari Batubara, bukan pada masa kepemimpinan Mensos Tri Rismaharini alias Risma. “Ya itu kan sudah dijelaskan ibu (Tri Rismaharini) Maret lalu. Dan tadi itu dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu tadi untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 (era Juliari Batubara),” kata Rozano dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta (23/5) malam. Rozano mengatakan ruangan yang digeledah KPK merupakan ruangan milik Dirjen Pean Sosial (Dayasos) Kementerian Sosial RI. “Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi Dirjen dayasos, atau Direktorat Jenderal Dayasos,” ujarnya.

 

7. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebut, jalan tol yang selama ini dibanggakan bukan dibangun oleh pemerintah, tetapi oleh investor dan swasta. Oleh karena itu, JK minta pemerintah fokus untuk membangun jalan tak berbayar. “Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5).

JK menuturkan, perlu ada keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan. Ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih. “Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat,” imbuhnya seraya mengatakan bahwa pernyataannya itu bukan berarti dirinya tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar.

 

8. Anggota Dewan Syuro PKS Sohibul Iman mengungkap tiga sosok cawapres yang digadang-gadang mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Ketiga sosok tersebut adalah Ketum Partai Demokrat AHY, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Ya mungkin ada Mas AHY, ada Kang Aher. Kemudian dari Nasdem kan menyodorkan Ibu Khofifah,” kata Sohibul di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5). Ia mengatakan, ada lima nama yang disodorkan ke Anies untuk jadi bakal cawapres. Namun ia enggan mengungkapkan dua nama lainnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, bisa saja cawapres yang memiliki efek kejut yang diinginkan Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Demokrat AHY, sebab ia tokoh muda dan tidak bisa dianggap enteng. “Karena ya bisa saja Mas AHY untuk kejutan itu, muda, ya kan. Muda, kemudian dianggap enteng oleh orang lain kan, tapi kan tinggi dia elektabilitasnya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/5). Benny menyampaikan, siapa pun cawapres Anies pada akhirnya nanti, Demokrat mendorong agar sosok tersebut lebih rajin turun ke rakyat dan bertemu tokoh-tokoh.

9. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap, Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto, usai Ketua Umum Partai Gerindra itu bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. “Nah itu yang menjadi harapan kita. Keyakinan kita. Harapan dan keyakinan kita,” kata Cak Imin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5). Menurutnya, wajar bila pada akhirnya Presiden harus bermain lebih dari satu kaki di dalam Pilpres 2024. Sebab, ada banyak bakal capres dan cawapres dari partai koalisi pendukung pemerintah. “Ya presiden kan memang harus dua kaki, tiga kaki, empat kaki, presiden begitu. Tapi kita berharap, semua berharap dukungan masing-masing. Pasti Pak Ganjar berharap, Pak Prabowo berharap. Tapi presiden pasti dukung semua sih,” imbuh Imin.

10. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diberi surat peringatan saat dia memenuhi panggilan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Gibran menyebut, dirinya hanya dinasihati dan diberi masukan oleh Hasto. “Saya tidak salah. Saya ceritakan kronologi dari a sampai z, beliau Pak Sekjen Hasto sudah bisa menerima penjelasan saya,” kata Gibran, Selasa (23/5). Gibran menegaskan, dirinya menerima kedatangan Prabowo sebagai Menhan, bukan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Gibran mengatakan, Prabowo Subianto sudah mengetahui pemanggilan dirinya oleh DPP PDI-P. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengatakan, Prabowo kaget saat tahu dirinya dipanggil DPP PDI-P. “Reaksinya wow kaget,” jelasnya. Politisi muda PDIP ini menegaskan dirinya tidak melakukan manuver politik. Gibran menegaskan, dirinya tidak masuk dalam struktur partai dan hanya sebagai kader biasa. ” Saya tidak bermanuver. Saya itu tidak di struktur partai, saya cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan. Manuver apa. Saya cuma anak kecil. Jangan pada panik gitu loh,” tandas Gibran.

Gibran menegaskan, dirinya tidak memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Dirinya hanya sekadar menjamu Prabowo sebagai Menhan. “Enggak ada dukungan. Kan saya sudah bilang mengerucut dua nama Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Saya menjemput Pak Menteri, menjamu Pak Menteri. Tugas saya itu saja,” ujarnya. Ia menuturkan, pertemuan dengan Prabowo juga terpisah dengan relawan Jokowi-Gibran. Dia hanya berbicara empat mata selama satu jam.

 

11. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Presiden Jokowi ingin memberikan pukulan politik pada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo pasca gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Pukulan politik itu, kata dia, melalui manuver pertemuan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Bisa saja, pasca Presiden Jokowi dipermalukan oleh insiden penggagalan World Cup U-20, Jokowi ingin ‘nabok nyilih tangan’ (tabok pinjam tangan orang lain), yakni memberi pukulan politik pada Ganjar dan kekuatan di belakanganya melalui manuver politik Gibran,” kata Umam, Selasa (23/5). Umam menduga, manuver politik Gibran menerima Prabowo telah dikonsultasikan dan atas restu Jokowi.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang, pemanggilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP itu berarti PDI-P ingin menunjukkan nyali bisa menegur presiden bahkan keluarganya jika kedapatan melakukan manuver-manuver politik yang tidak sesuai arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.  Memanggil Gibran pada dasarnya juga bukan untuk Gibran, tetapi penanda untuk Jokowi, jika PDI-P juga punya nyali menegur Presiden dan keluarganya sekalipun,” kata Dedi Kurnia Syah, Senin (22/5) malam. Menurut Dedi, pemanggilan tersebut tak hanya ditujukan pada Gibran, melainkan juga kepada Jokowi. Sebab, pertemuan Gibran dengan Prabowo sudah diketahui sebelumnya oleh Jokowi.

 

12. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, Anies Baswedan adalah orang yang tepat diusung sebagai capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ia menilai, banyak dari kaum cerdas dan berakal, serta kaum cerdik pandai, melihat sosok Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

“Saya kira banyak dari kita melihat sosok Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk Indonesia ke depan,” kata Din  usai bertemu Presiden PKS Akhmad Syaikhu di kediamannya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5). Din menilai, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa cocok sebagai Cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun, ia menyerahkan seluruhnya kepada partai pengusung Anies, yakni PKS, Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

 

13. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini belum ada kandidat capres yang menawarkan pada dirinya menjadi kandidat cawapres. “Belum ada (yang menawari),” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,kemarin. “Ranah (penentuan) capres, cawapres itu ada di parpol dan gabungan parpol. Jika ada kesesuaian dalam rangka kemajuan Indonesia dan mudah-mudahan ini bisa kita putuskan dalam beberapa minggu bulan ke depan,” katanya lagi.

 

14. Pihak TNI AD mengatakan, rencana pembangunan Kodam di tiap provinsi tidak semata-mata untuk menghadapi perang. Jawaban itu merespons kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Thohari mengatakan, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam rencana penambahan kodam di setiap provinsi. “Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” ujar Hamim, Selasa (23/5).

Dijelaskan, dalam Undang-Undang TNI, diamanatkan bahwa ada juga operasi militer selain perang (OMSP). Kodam baru yang nantinya dibentuk diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya. “Membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim.

Sebelumnya diberitakan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melayangkan kritik terkait rencana pembentukan kodam di tiap provinsi. Kritik tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-58 Lemhanas RI di Jakarta, Sabtu (20/5). Megawati mengatakan, Indonesia tidak dalam kondisi perang sehingga pembentukan kodam dinilai tidak begitu mendesak. “Kalau angkatan darat ya bukan mengecilkan lagi, biar mau dibuat, mau dibikin lagi kodam, kodam. Saya suka ingat, suka lupa, katanya mau dibuat di tiap tempat kodam. Pak sudahlah dulu Pak, ini enggak ada perang, satu. Lalu kedua apa memang kita mau perang, kan enggak,” ujar Megawati.

 

Imparsial mendesak Kemenhan menghentikan rencana penambahan Kodam di tiap provinsi. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut, selain tidak berkontribusi memperkuat pertahanan negara, penambahan Kodam hanya akan menimbulkan sengkarut pengelolaan keamanan dalam negeri dan berdampak buruk bagi demokrasi. “Lebih dari itu, penambahan Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia juga sebagai bentuk pemborosan anggaran pertahanan negara di tengah terbatasnya anggaran untuk pemenuhan dan modernisasi alutsista kita saat ini,” kata Gufron dalam siaran pers, Selasa (23/5). Gufron menilai, penambahan Kodam di semua provinsi lebih menyiratkan adanya sebuah kehendak untuk melanggengkan politik dan pengaruh militer, khususnya matra darat dalam kehidupan politik dan keamanan dalam negeri.

 

15. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menyebut tiga partai pendukung Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengalami tren penurunan elektabilitas. Namun, tidak hanya tiga partai tersebut, sejumlah partai politik juga mengalami tren penurunan. Partai Golkar misalnya, pada periode survei Januari meraih 9 persen, kini turun menjadi 7,3 persen.

Selanjutnya PKB turun dari 6,1 persen menjadi 5,5 persen. Disusul Perindo dari 4,1 persen menjadi 3,1 persen, PBB dari 0,5 persen menjadi 0,4 persen, PSI dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen, Partai Gelora dari 0,4 persen menjadi 0,3 persen, dan PKN yang stagnan 0,0 persen.  Namun di tengah tren penurunan tersebut, sejumlah partai justru mengalami kenaikan. Yakni,  PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Ummat. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id