Presiden Jokowi bersama Pimpinan Redaksi Media Massa (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam politik, namun semua itu demi kepentingan negara. Hal itu disampaikannya saat menjamu sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5). Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya untuk kepentingan negara. Ia ingin pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Menurut Jokowi, harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini. Jokowi mengaku tak ingin penerusnya kelak malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah isu soal suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara base transciever station atau BTS Kominfo. “Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar,” tegas Hasto. Menurut dia, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya dimulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada. “Yaitu adalah Kominfo,” ucapnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki dugaan pembocoran putusan MK terkait sistem Pemilu. Menurut Kapolri, penyelidikan tersebut wajar dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto meminta Denny Indrayana bertanggungjawab setelah menyebar isu soal putusan MK terkait sistem Pemilu. Hasto meminta Denny Indrayana menyebut sumber yang dikatakan kredibel itu secara terbuka. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam politik, namun semua itu demi kepentingan negara. Hal itu disampaikannya saat menjamu sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5). Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya untuk kepentingan negara. Ia ingin pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. “Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Jokowi menjelaskan, Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Menurut Jokowi, harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini. Jokowi menyebut Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Ia mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meskipun mendapatkan momentum bonus demografi. “Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korsel, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?” ucapnya.
Jokowi lantas bicara soal pergantian kepemimpinan negara pada Pemilu 2024. Jokowi mengaku tak ingin penerusnya kelak malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,”tegas Jokowi yang secara konstitusi tak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat presiden dua periode.
Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha. Usai pertemuan, Pemred TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi. “Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” ujarnya.
2. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah isu soal suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara base transciever station atau BTS Kominfo. “Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar,” tegas Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Senin, (29/5). Menurut Hasto, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya dimulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada. “Yaitu adalah Kominfo,” ucapnya.
Hasto menekankan, isu soal terlibatnya suami Puan dalam korupsi BTS sama sekali tidak benar. “Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya. Hasto mengakui, PDIP pernah mengalami hal pahit bahwa kadernya menyalahgunakan kewenangannya yakni korupsi. Walaupun begitu kata Hasto, partainya berupaya membenahi internal. “Partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat bangsa dan negara,” ucapnya.
Seperti diberitakan, kasus korupsi BTS yang tengah disidik Kejaksaan Agung telah menjerat 7 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Menkominfo Johnny G. Plate. Setelah penahanan Johnny Plate, muncul kabar bahwa sejumlah tokoh PDIP ikut terlibat dalam korupsi BTS. Namun isu tersebut telah dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
3. Di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut perkara korupsi BTS Kominfo ikut angkat bicara. “Semua informasi yang berkembang di masyarakat mau dari media sosial, mau dari media massa, mau dari wartawan pasti kami terima, kami tampung, kami analisis semua, kami telaah semua kebenarannya, tapi yang terpenting adalah jaksa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (29/5).
Ia menegaskan pihaknya akan mengusut kasus BTS 4G Bakti Kominfo berdasarkan bukti yang ditemukan. “Peristiwa hukum itu ketika didukung oleh alat bukti akan dijadikan acuan bagi tim penyidik untuk bekerja, tapi kalau hanya sekedar tanpa alat bukti yang lain ya kita nggak bisa ngomong apa-apa,” ujarnya. “Intinya adalah informasi yang berkembang di masyarakat tentu akan menjadi bahan masukan bagi tim penyidik untuk melakukan pendalaman dalam perkara ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ketut enggan menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo ke 3 parpol yang disebut sebagai gosip politik. Menurutnya penyidikan kasus BTS 4G tidak terkait politik. “Kata Pak Mahfud itu kan gosip politik. Kenapa kita tanggapi politik. Kita adalah hasil penegakan hukum, tidak ada kaitannya dengan politik,” ungkapnya.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Pemilu menyangkut sistem Pemilu. Menurut Listyo Sigit, penyelidikan tersebut wajar dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu, agar membuat terang terkait ada tidaknya kebocoran tersebut.
“Terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan, sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi,” tegas Kapolri usai Rapat Koordinasi Nasional Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Selatan, Senin (29/5).
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto meminta Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana bertanggungjawab setelah menyebar isu putusan MK terkait uji materi UU Pemilu soal sistem Pemilu. Hasto meminta Denny Indrayana menyebut sumber yang dikatakan kredibel dan menyebut MK telah memutuskan pemilihan calon legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional terbuka. “Kami sangat menyesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan presiden Jokowi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Hasto menilai, pernyataan yang dilontarkan Denny bisa saja terjadi saat yang bersangkutan menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era pemerintahan Presiden SBY.
Sementara itu, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku informasi soal MK akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu proporsional tertutup bukan dari hakim MK. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi,” ujar Denny lewat akun sosial media @dennyindrayana99, Senin (29/5).
Jubir MK Fajar Laksono mengatakan, internal MK akan membahas soal dugaan kebocoran informasi putusan terkait sistem Pemilu 2024. Menurut Fajar, pembahasan di internalnya terkait langkah-langkah MK menyikapi bocornya putusan tersebut “Ya tentu kami sudah membaca, sudah mencermati pertimbangan hari ini. Bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah. Tapi yang pasti itu akan dibahas terlebih dahulu secara internal. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan MK,” kata Fajar ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/5). Fajar mengatakan, MK belum memastikan apakah akan memeriksa mantan Wamenkumham Denny Indrayana atau tidak. “Ya kita belum tahu (memeriksa Denny Indrayana atau tidak). Kita masih bahas dulu secara internal, langkah-langkah yang tepat itu seperti apa, dengan perkembangan, dengan berita yang seperti itu,” ujarnya.
5. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan, pihaknya masih menggunakan sistem proporsional terbuka sembari menunggu putusan resmi MK. “Sampai saat ini, KPU memonitor apa yang terjadi di perkembangan media massa, tapi apakah sudah putus apa belum? KPU pegangannya nanti sudah ada putusan MK dibacakan, karena dari situlah kami mengetahui itulah yang benar,” ujar Hasyim dalam acara Verifikasi Administrasi Bacaleg RI, Senin (29/5). Meski begitu, Hasyim enggan memberikan komentar terkait informasi yang diperoleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Putusan MK adalah kembali ke sistem proporsional tertutup.
Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, Presiden Jokowi sudah mendengar soal kabar dugaan bocornya putusan MK soal sistem pileg. Menurut Juri Ardiantoro, Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam putusan MK tersebut. “Presiden sudah mendengar. Dan Presiden sangat normatif, bahwa pemerintah tidak akan ikut-ikutan dalam putusan MK dan konsisten dengan Undang-undang (UU) yang sudah ada,” ujar Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5). “Kita akan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan termasuk MK,” katanya lagi.
6. Mahkamah Agung membantah tudingan mantan Wamenkumham Denny Indrayana terkait dugaan tukar guling putusan perkara peninjauan kembali sengketa Partai Demokrat dengan kasus korupsi di MA. Tudingan tersebut dinilai tak berdasar karena majelis hakim yang menangani perkara tersebut belum terbentuk. ”Berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA itu, tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa ditebak-tebak? Tunggu saja proses di MA terkait perkara itu,” ujar Juru Bicara MA Suharto, Senin (29/5).
Suharto menanggapi kicauan Denny di Twitter yang menyatakan ”PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil ”dicopet”, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal”. Menurut Suharto, apabila tanggal distribusi perkara sudah terisi, majelis PK yang menangani perkara tersebut akan ditetapkan.
7. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI, ndak ada, itu hoaks. Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).
Mahfud mengatakan yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu adalah pengakuan dan penyesalan mengenai praktik pelanggaran HAM berat masa lalu. “Presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena Wasior dan Wamena semula jadi satu, sekarang dipisah, Presiden menyesal telah terjadi itu,” kata dia.
“Kenapa? Loh, kan tidak bisa nolak Presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM, bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu semua terjadi,” imbuh Mahfud. Seperti diketahui, pada awal tahun ini, Jokowi mengakui 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat terjadi di Indonesia. Ia mngatakan, berbagai pelanggaran HAM berat itu terjadi dalam sejumlah peristiwa.
8. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebutkan, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat bertanya ke para relawan soal cocok atau tidaknya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping dirinya pada Pilpres 2024. Kata Cak Imin, peristiwa itu terjadi ketika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Cak Imin menilai tindakan Prabowo ini sebagai upaya ‘melamar’ Gibran sebagai cawapresnya. “Yang saya tahu waktu Pak Prabowo ke Solo, Pak Prabowo menawarkan ke konstituen, ke relawan, ‘apakah cocok enggak Mas Gibran?’ Di situ di jawab ‘cocok’. Di situ semacam ‘lamaran’ Pak Prabowo kepada Gibran,” kata Cak Imin dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di kawasan Widya Chandra, Jakarta.
Saat ditemui pada hari tersebut, Cak Imin mengaku belum bertemu Prabowo untuk berdiskusi soal pernyataannya di hadapan relawan tersebut. Cak Imin hanya menganggap wajar bila Prabowo melakukan tindakan demikian. Ia menilai Prabowo sedang mencari sosok yang memungkinkan memberi kontribusi mendapatkan kemenangan di Pilpres. “Saya kira wajar aja sebuah usaha-usaha mencari yang paling memungkinkan mendorong kemenangan pak Prabowo,” katanya.
Cak Imin tak menganggap Gibran sebagai saingannya untuk posisi cawapres Prabowo. Ia menganggap usia Gibran terlalu muda (35 tahun), sehingga belum memenuhi syarat sebagai capres-cawapres. Seperti dikethui, Pasal 169 UU Pemilu telah mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun.
9. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut, berdasarkan hasil surveinya, mayoritas publik menginginkan pileg menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. “Survei SMRC menemukan dukungan publik pada sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif sangat kuat, 72 persen. Yang menginginkan sistem proporsional tertutup hanya 19 persen,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam keterangannya, Senin (29/5). SMRC mengungkapkan bahwa temuan ini konsisten setelah survei serupa dilakukan tiga kali, yaitu pada Januari, Februari, dan Mei 2023. Dalam rangkaian survei tersebut, publik yang menginginkan sistem proporsional terbuka sekitar 71-73 persen, jauh lebih banyak dibanding yang menginginkan proporsional tertutup, 16-19 persen.
LSI Denny JA memetakan kekuatan tiga kandidat capres 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Terkait isu ekonomi, Prabowo dinilai paling unggul ketimbang Ganjar maupun Anies. Prabowo dianggap sosok strong leader yang diyakini mampu menumbuhkan ekonomi. Menurut hasil survei, sebanyak 56,2 persen responden menilai Prabowo sebagai figur strong leader ekonomi. Disusul Anies 18,7 persen dan Ganjar 14,8 persen. “Jadi memang kesan masyarakat untuk strong leader yang mampu menumbuhkan ekonomi itu cenderung atau mayoritas ke Pak Prabowo,” kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa di kanal YouTube LSI Denny JA, Senin (29/5).
10. Hasil survei terbaru Populi Center yang dirilis Senin (29/5), elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres menempati posisi teratas, sebesar 22,8 persen. Ganjar Pranowo kalah tipis, lektabilitasnya 21,2 persen. Sedangkan Anies Baswedan 13,5 persen.
Hasil survei LSI Denny JA memetakan pertarungan elektabilitas tiga kandidat capres di lima provinsi terbesar Tanah Air. Prabowo unggul di 3 dari 5 provinsi yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Sementara, Ganjar moncer di 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.
11. Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, partainya akan mengusulkan dua nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Paling kalau PPP akan mengusulkan sekitar dua nama,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Namun Mardiono belum mau membocorkan nama-nama yang akan diusulkan itu. “Nanti pada saatnya akan kita umumkan dua nama itu siapa, yang nanti kita usulkan ke PDI-Perjuangan yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama,” ujarnya. Seperti diketahui, PPP dan PDI-P bertemu untuk membahas pemenangan Ganjar Pranowoyang mereka ajukan sebagai capres 2024.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan partainya tak akan terburu-buru menetapkan kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dia berjanji keputusan soal itu akan dibuat bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Puan menegaskan Megawati telah mengantongi 10 nama kandidat Cawapres. Nama-nama tersebut kini sedang digodok partainya. “Waktunya masih Panjang, kita masih lihat-lihat dulu kira-kira siapa yang cocok,” ucapnya.
12. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah masih menunggu kejelasan putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023. “Kita mau clear-kan dulu dengan MK ya. Karena putusan MK itu kan bisa ditafsirkan berbeda,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5). Mahfud mengatakan, pemerintah akan memutuskan berlanjut atau tidaknya masa jabatan Firli dan kawan-kawan hingga tahun 2024 setelah mendapat kejelasan dari MK. Ia menegaskan, pemerintah akan mengikuti apa pun keputusan MK kelak mengenai masa jabatan Firli Bahuri dan kawan-kawan. “Kalau kita ikut MK lah, kan tidak boleh menolak MK. Cuma seperti apa sih sebenarnya putusan MK itu terus masih kita lakukan pendalaman-pendalaman ke MK,” ujar Mahfud.
Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sebaiknya semua pihak menunggu Presiden Jokowi menerbitkan Keppres baru terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. “(Keppres-nya) kita tunggu,” ujar Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5). Juri menegaskan, pemerintah sudah memahami tentang aturan pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK yang baru.
13. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5). Enam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan adalah Alberth Yoku selaku perwakilan Provinsi Papu, Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw. “Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Ma’ruf.
14. Warning SBY soal chaos politik didukung Golkar tapi ditentang Anas Urbaningrum dan Budim,an Sudjatmiko. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut situasi politik yang tak kondusif seperti yang ditakuti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY bisa saja terjadi, jika benar mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai pada Pemilu 2024. “Kalau pak SBY kan katanya chaos, ya bisa jadi gitu. Tapi paling tidak kalaupun tidak terjadi chaos, energi yang selama ini sudah kita buang selama 11 bulan ini itu akan wasting akan sia-sia,” kata Doli di Gedung DPR, Senin (29/5). Doli mengatakan, jika MK betul-betul akan memutuskan demikian, maka tahapan Pemilu 2024 akan dimulai dari awal lagi. Ia menilai putusan itu tidak hanya berdampak terhadap partai politik saja, melainkan kepada persiapan pemilu juga dan hal itu akan menimbulkan masalah baru di kemudian harinya.
Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berpendapat pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik. Hal itu disampaikan SBY merespons pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengkritik pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY yang menyatakan pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik. Menurut Anas, pernyataan SBY itu tak elok untuk disampaikan karena dapat menimbulkan kegaduhan. Kitikan itu dia sampaikan lewat Twitter pribadinya @anasurbaningrum. “Lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan,” kata Anas, Senin (29/5). Menurut Anas, seharusnya SBY cukup bicara dalam konteks setuju atau tidak. Anas lalu menyinggung perubahan sistem pemilu tahun 2009. Anas menuturkan, perubahan itu juga terjadi di tengah jalannya proses pemilu. Namun, saat itu pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 April tetap berjalan lancar.
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menganggap pernyataan SBY berlebihan. ‘’Saya kira pernyataan Pak SBY bahwa penggantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan ‘chaos’ itu berlebihan,” ujar Budiman, Senin (29/5) malam. Budiman mengaku, dirinya mengalami perubahan sistem pemilu saat proses masih berjalan. Ia lantas menyinggung perubahan sistem pemilu pada 2009-2014 yang mengubah sistem dari nomor urut partai menjadi suara terbanyak.
“Waktu itu ada ‘judicial review’ [uji materi] ke MK yang mencabut agar ada sistem itu tidak berdasarkan nomor urut, tapi diganti dengan suara terbanyak,” kata Budiman. Budiman yang mantan Ketua Umum PRD itu mengatakan perubahan pada sistem pemilu merupakan hal wajar. Ia mengklaim hal itu tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti. “Itu tidak menimbulkan masalah, ya kita melakukan adaptasi saja. Waktu itu sudah berjalan proses itu, tapi kemudian tidak masalah dan berjalan,” ungkapnya.
15. Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Jerry Sambuaga mengatakan Partai Golkar dan seluruh kader Golkar berusaha sekeras dan semaksimal mungkin memastikan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi bagian dari capres atau cawapres pada Pilpres 2024. ‘’Sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memastikan ketua umum kita adalah ketua umum yang bisa juga menjadi bagian dari itu dan juga pembahasan itu, dan mudah-mudahan ke depannya menjadi salah satu yang ikut menentukan,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (29/5).
Jerry juga merespons soal kemungkinan Ketua Umum sekaligus capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan berduet dengan Airlangga pada Pilpres 2024. Menurutnya, Partai Golkar terus melakukan komunikasi dengan Prabowo hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Mardiono di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terkait kemungkinan pasangan tersebut.
“Saya pikir kalau itu kan komunikasi (Prabowo-Airlangga). Dan juga tentunya apa yang sudah dijalin selama ini antara ketum partai berjalan dengan baik Pak Airlangga, Ketum Pak Prabowo dan juga KIB Bang Zul dan juga PPP,” kata Jerry. Wakil Menteri Perdagangan dan putra sulung tokoh Golkar Theo L. Sambuaga itu menyampaikan Partai Golkar hingga saat ini masih menunggu keputusan para ketua umum parpol yang tengah berkomunikasi. (HPS)
