Menko Polhukam Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah ditawari menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, namun tawaran itu ditolaknya. Alasannya, agar koalisi parpol pendukung Anies tidak bubar dan demokrasi tidak rusak. Mahfud MD mengakui, dirinya memang meminta tolong kepada mantan Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga Anies agar bisa maju Pilpres 2024. Tidak hanya Denny, Mahfud juga meminta tolong kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk melakukan hal serupa.
Isu lainnya, KPK menduga, uang suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah digunakan mantan bupati Mukti Agung Wibowo untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu parpol di Makassar tahun 2022. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek membantah dugaan hasil suap jual beli jabatan Mukti Agung Wibowo, mengalir ke Muktamar PPP. Awiek menyebut PPP tidak pernah menggelar muktamar pada 2022.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan Sekjen Partai Nasdem nonaktif, Johnny G Plate supaya menjadi justice collaborator dalam perkara hukum yang tengah menjeratnya. Kejagung RI memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Beberapa saksi yang diperiksa di antaranya eks Staf Khusus Menkominfo Johnny G Plate serta sejumlah petinggi di Kemenkominfo. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah ditawari menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, namun tawaran itu ditolaknya. Alasannya, agar koalisi parpol pendukung Anies tidak bubar dan demokrasi tidak rusak. Mahfud bercerita, beberapa waktu lalu Ahmad Syaikhu ditemani politisi PKS Al Muzzammil Yusuf datang ke rumahnya untuk lakukan penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies Baswedan.
“Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil, beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak ?,” kata Mahfud menirukan perkataan Ahmad Syaikhu Ketika itu saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6). “Enggak. Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri,” sambungnya.
Mahfud beralasan, jika dirinya diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi. Karenanya Mahfud meminta Ahmad Syaikhu menjaga agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies tidak pecah. “Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau (ada) yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Presiden PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi,” tuturnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, dirinya memang meminta tolong kepada mantan Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga Anies Baswedan supaya tetap bisa maju Pilpres 2024. Bahkan, Mahfud juga meminta tolong kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk melakukan hal serupa. Ia mengatakan, jika sampai Anies tidak mendapat tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan.
“Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS (maksudnya, Presiden PKS, red) Ahmad Syaikhu) juga saya minta. Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti pemerintah yang dituduh kalau dia ndak dapat tiket,” ujar Mahfud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6). “Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga,” sambungnya.
Mahfud memastikan, pemerintah tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024. Dia malah khawatir internal koalisi parpol pro Anies, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang justru menggagalkan Anies maju. “Saya sampaikan juga itu kepada Pak Syaikhu ketika beliau datang ke rumah saya. Mahfud kembali menegaskan, dirinya berada dalam posisi untuk bagaimana tetap menjaga Pemilu 2024 bisa berjalan. “Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja,” imbuhnya.
2. Plt. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menduga Menko Polhukam Mahfud MD sudah mencium aroma demokrasi yang tak sehat di Indonesia. “Tentang pesan Pak Mahfud pada Denny untuk bantu Anies agar demokrasi sehat, patut diduga Mahfud sudah mulai merasakan bahwa ada yang kurang sehat dengan demokrasi kita,” kata Hermawi, Senin (5/6). Hermawi menilai, kurang sehatnya demokrasi itu ditandai dengan adanya upaya-upaya ikut campur politik oleh pihak yang semestinya netral. Meski demikian, ia tidak menyebut siapa pihak yang dinilainya ikut campur dalam soal politik. “Mahfud sebagai the guardian of constitution rupanya mulai kawatir akan kemunduran demokrasi Indonesia jika praktek politik yang seperti sekarang tidak dicegah,” ujarnya.
Hermawi berpandangan, semestinya semua pihak mempunyai kewajiban moral menjadikan dinamika demokrasi di Indonesia tetap sehat, terlepas dari pilihan masing-masing pada Pilpres 2024. Di sisi lain, menurutnya, permintaan Mahfud kepada Denny Indrayana tersebut bukan berarti bentuk dukungan Mahfud terhadap Anies pada Pilpres 2024. “Menurut saya, hal tersebut bentuk konsistensi dan komitmen Mahfud terhadap demokrasi. Artinya, naluri akademisi dan naluri demokrasi seorang Mahfud sudah mencium aroma yang kurang sehat dalam praktek perpolitikan kita sekarang,” katanya.
3. KPK menduga, uang suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah digunakan mantan bupati Mukti Agung Wibowo untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu parpol di Makassar tahun 2022. Hal ini terungkap dalam konstruksi perkara penahanan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Pemalang Abdul Rachman; Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemkab Pemalang, Mubarak Ahmad; dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkab Pemalang, Suhirman.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut didapatkan eks Bupati Pemalang melalui Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo yang merupakan orang kepecayaannya. Adapun Adi Jumal Widodo ditunjuk oleh Mukti Agung Wibowo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang. “Uang terkumpul sejumlah sekitar Rp 650 juta diistilahkan ‘uang syukuran’ digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo di antaranya untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu partai di Makassar pada 2022,” kata Asep dalam konferensi Pers, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/6).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek membantah dugaan hasil suap jual beli jabatan Mukti Agung Wibowo, mengalir ke Muktamar PPP. Awiek menyebut PPP tidak pernah menggelar muktamar pada 2022. “Kami tidak tahu menahu dengan hal tersebut. Karena Muktamar PPP adanya tahun 2020. Maka dari itu, informasi aliran dana dari tersangka ke muktamar PPP patut dipertanyakan. Alias tidak valid,” kata Awiek saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/6).
Namun demikian, Awiek menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK. Dia mengingatkan informasi yang disampaikan ke publik harus akurat. “Sepenuhnya kami serahkan kepada proses hukum. Namun, ketidakvaliadan informasi itu harus menjadi perhatian agar tidak memberi informasi yang tidak akurat,” ucapnya.
4. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar Sekjen Partai Nasdem nonaktif, Johnny G Plate menjadi justice collaborator dalam perkara hukum yang tengah menjeratnya. Saran ini disampaikan Ali sekaligus meralat pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, yang menyebut, Nasdem akan mengajukan praperadilan atas ditetapkannya Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 oleh Kejagung. Menurut Ali, Nasdem tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Plate.
“Pertama begini, Nasdem secara kelembagaan tidak punya legal standing untuk melakukan praperadilan. Karena itu adalah hak privat dari tersangka atau dari keluarganya,” ujar Ali, Senin (5/6). “Benar (justice collaborator), kami akan menyarankan ke Pak Johnny Plate untuk kemudian bisa bekerjasama dengan Kejaksaan untuk membuka kasus ini, membantu aparat penegak hukum untuk membuka kasus ini seterang-terangnya,” sambungnya. Ia menegaskan, sikap Nasdem dalam kasus hukum Plate sudah jelas, yakni mendorong agar proses hukum yang berjalan dapat dilakukan secara terbuka sehingga bisa terungkap dengan terang benderang.
Kejagung RI memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Beberapa saksi yang diperiksa di antaranya eks Staf Khusus Menkominfo Johnny G Plate serta sejumlah petinggi di Kemenkominfo. “Saksi yang diperiksa DP selaku Staf Khusus Menkominfo,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (5/6). Selain itu, saksi lainnya antara lain SMP selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo, UK selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Presiden Jokowi menyampaikan klarifikasi soal cawe-cawe yang sempat diutarakannya saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional beberapa waktu lalu, saat menerima Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6). “Beliau sampaikan klarifikasi soal cawe cawe. Jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin sampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wapres di periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama,” ujar Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia, usai pertemuan.
Doli menyebutkan, Presiden Jokowi menekankan, saat ini merupakan momentum Indonesia untuk melakukan lompatan yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, Indonesia mempunyai sumber daya, salah satunya dalam penyediaan sumber energi kendaraan listrik. “Ini yang saya kira menjadi tools untuk kita bisa lompat menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat,” ujarnya.
Ketua DPP NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi mengaku waswas karena cawe-cawe Presiden Jokowi memenangkan kandidat tertentu pada Pilpres 2024 dapat berimplikasi buruk bagi demokrasi Indonesia. Salah satu implikasinya, para penyelenggara negara potensial ikut memenangkan kandidat capres yang didukung presiden petahana.
“Ini Implikasinya terhadap proses demokrasi. Ketika presiden gunakan hak pribadinya sebagai presiden lho ya, karena dia presiden, cawe-cawe dengan partai, menangkan partai tertentu, calon tertentu, itu nanti bisa diikuti oleh kementerian, penyelenggara pemilu, diikuti oleh seluruh penyelenggara, mungkin diikuti polisi, mungkin diikuti tentara. Ini bahaya sekali dalam demokrasi,” kata Gus Choi dalam diskusi di salah satu stasiun TV, Senin (5/6) malam.
Gus Choi lantas menjelaskan istilah cawe-cawe dalam budaya Jawa sebagai kegiatan ikut campur pada urusan orang lain yang bukan tugas pokoknya. Menurutnya istilah cawe-cawe itu memiliki konotasi yang negatif bila digunakan oleh seorang presiden yang sedang menjabat, apalagi menjelang Pilpres.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, selain PDIP, tidak ada pihak lain yang membela Presiden Jokowi usai dikritik berbagai pihak karena menyatakan akan “cawe-cawe” dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan mengenai element of surprise yang mungkin disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP pada 6-8 Juni 2023.
Awalnya, Hasto menilai, Jokowi ingin bersikap “cawe-cawe” agar Indonesia tak kehilangan bonus demografi yang dianggap mampu membawa kemajuan bagi negara. “Bahkan, Pak Jokowi sampai mengatakan, saya akan cawe-cawe agar bonus demografi ini tidak kita sia-siakan, sehingga terjadi loncatan kemajuan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6).
6. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief memberi ultimatum kepada bakal capres Anies Baswedan yang tak kunjung menentukan dan mengumumkan cawapres pendsampingnya. Kata Andi, Demokrat akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungannya kepada Anies jika cawapres tetap tak diumumkan pada Juni 2023. “Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” ujarnya, Senin (5/6).
Andi berpendapat ada tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei yang dirilis pelbagai lembaga survei belakangan ini. Terbaru, tren penurunan ini terungkap lewat hasil survei yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia. Menurut survei ini dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Andi meyakini penurunan elektabilitas Anies karena tak kunjung mendeklarasikan cawapresnya. “Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya. “Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat,” ujarnya.
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengatakan timnya sedang lakukan finalisasi dan menimbang plus-minus sosok Cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hal itu merespons ancaman Ketua Bappilu DPP Demokrat Andi Arief yang bakal mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni. “Pada saat ini tim delapan terus melakukan pendalaman untuk finalisasi baik waktu terbaik pengumuman calon wakil presiden maupun deklarasi gabungan. Semua opsi sedang ditimbang plus minusnya,” kata Sudirman, Senin (5/6).
Seperti diketahui, Anies memiliki tim kecil yang dinamakan Tim 8. Tim ini terdiri atas perwakilan NasDem, PKS, serta Demokrat dan Anies. Tim ini memiliki tugas membantu mencari dan memberi masukan buat cawapres Anies. Sudirman memahami setiap partai anggota koalisi Anies memiliki aspirasi, baik soal opsi cawapres maupun waktu terbaik melakukan deklarasi bersama.
7. Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpandangan, Indonesia sudah semestinya mengembangkan listrik bertenaga nuklir. Wacana itu mencuat ketika Ma’ruf menerima audiensi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/6). “Dalam konteks ini, pandangan Pak Nono Sampono dengan pandangan Wapres sama. Intinya, Indonesia memang sudah seharusnya masuk ke listrik berbasis nuklir,” kata Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi dalam keterangan video. Masduki menjelaskan, dalam pertemuan dengan Ma’ruf, Nono melaporkan, dirinya baru pulang dari Rusia untuk membahas perkembangan nuklir sebagai bisnis, terutama listrik berbasis nuklir.
Ia menuturkan, Ma’ruf dan Nono sama-sama berpandangan, listrik berbasis nuklir memiliki manfaat dan efisiensi yang lebih besar serta biaya yang lebih murah. Nono mengatakan, hasil survei juga sudah menunjukkan, ada beberapa daerah yang dapat dijadikan lokasi pembangkit listrik bertenaga nuklir, antara lain di Gunung Muria, Jawa Tengah; Bangka Belitung; dan Kalimantan Barat. Namun, ia mengakui bahwa masih ada dua masalah yang menghambat implementasi listrik bertenaga nuklir di Indonesia. Yakni soal keamanannya dan penerimaan masyarakat terhadap nuklir.
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan memberi kejutan dalam Rakernas ke-3 PDI-P yang diselenggarakan di Lenteng Agung, Jaksel pada 6-8 Juni 2023. “Jadi nanti juga ada element of surprise,” kata Hasto tanpa menjelaskan kejutan yang dimaksud dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6). Saat ditanya apakah kejutan yang dimaksud merupakan calon pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Hasto menyebutkan, PDI-P masih mempunyai cukup waktu untuk menetapkan kandidat RI-2.
Namun seorang sumber menyebutkan, kejutan yang dimaksud Hasto adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kemungkinan akan menggandeng tangan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas PDIP yang digelar bersamaan dengan HUT ke-122 tokoh proklamator, Soekarno yang jatuh pada 6 Juni 2023. Hal itu untuk menjawab berita Straits Times Singapura yang menulis hubungan Megawati dan Jokowi retak usai pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP pada 21 Mei 2023 lalu.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Rakernas ke-3 PDI-P yang berlangsung pada 6-8 Juni 2023 sengaja mengambil tema “Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara”. Tema itu merujuk amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 34 ayat 1 dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. “Semua akan mendorong apa yang telah dicanangkan Presiden Jokowi di dalam mengatasi kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 itu dapat betul-betul berpadu,” kata Hasto. Ia mengatakan, partainya perlu membawa tema ini karena Kepala Negara juga berasal dari PDI-P. Oleh karena itu, Hasto mengatakan, keberpihakan terhadap rakyat kecil atau ‘wong cilik’ perlu terus digaungkan dan dijalankan. Menurutnya, keberpihakan itu selalu disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader partai, termasuk Presiden Jokowi.
9. Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto mengatakan, proposal perdamaian yang diajukan Menhan Prabowo Subianto menekankan solusi damai untuk Rusia dan Ukraina. Proposal itu disampaikan Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6). “Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi dalam keterangannya, Senin (5/6). Dalam forum itu, Prabowo menekankan agar negara-negara membentuk kolaborasi global dan kepemimpinan bersama yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralisme.
Sementara itu, Ukraina menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto. Jubir Kemenlu Ukraina, Oleg Nikolenko menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia. “Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana. Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” katanya.
10. Lembaga survei SMRC memetakan tingkat popularitas tiga bacapres di kalangan pemilih kritis. Ketiga sosok itu adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dari sisi kuantitas, tingkat popularitas Prabowo di kalangan pemilih kritis berada di urutan pertama sebesar 97 persen. Anies di posisi kedua dengan meraup 91 persen, disusul Ganjar 89 persen. Sedangkan, dari sisi kualitas popularitas, nama Ganjar lebih unggul dari keduanya. “Di antara yang tahu, yang suka kepada Ganjar 82 persen, sementara yang suka Prabowo 80 persen, dan Anies 68 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam siaran pers, Senin (5/6).
11. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum memutuskan nama cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Para ulama, kiai, hingga partai politik yang mendukung Prabowo juga akan diajak bicara sebelum mengambil keputusan. “Dalam hal menentukan cawapres, Pak Prabowo akan konsultasi dengan semua kekuatan parpol yang mendukung beliau, tokoh, ulama, kiai, habaib, termasuk dengan Presiden Jokowi,” ujar Muzani di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (5/6).
Muzani menjelaskan, cawapres yang akan dipilih Prabowo harus bisa bekerja sama untuk memastikan peninggalan (legacy) kepemimpinan Jokowi tetap dilanjutkan. Jadi, cawapres yang mendapat endorsement dari Presiden Jokowi, bisa saja orang itu dipilih oleh Prabowo.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan PAN menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres dalam pertemuan dengan elite Gerindra, Senin (5/6) sore. Dia menuturkan Erick ibarat menu wajib PAN dalam tiap pertemuan dengan parpol. Menurutnya, Menteri BUMN itu punya kedekatan dengan PAN. “Erick Thohir itu sudah sangat kental dengan PAN. Bisa disebut Pak Erick itu masuk dalam menu wajib pertemuan kami,” ujar Eddy dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, kemarin.
Waketum PAN Yandri Susanto menyatakan, partainya akan berlabuh ke PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bila Menteri BUMN meraqngkap Ketua PSSI Erick Thohir (ET) didapuk sebagai cawapres. Ia menilai, ET memiliki ‘modal’ yang perlu dipertimbangkan para parpol dan koalisi untuk memenangkan Pilpres 2024. “Betul [ET jadi pertimbangan PAN ke PDIP],” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).
12. Sejumlah anggota Komisi III DPR cecar Polri soal Polisi RW yang diluncurkan menjelang Pemilu 2024 dalam raker dengan Polri di Gedung DPR, Senin (5/6). Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai, program ini cukup menarik perhatian karena diluncurkan bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024. Ia menyoroti anggaran yang digunakan untuk program tersebut. “Untuk apa program ini, apakah tidak akan membebani anggaran kita? Apakah program ini tidak overlap dengan Babinkamtibmas? Karena ini menjelang pemilu jadi orang ini pada tanya. Kalau saya sih biasa-biasa saja,” ujar Aboe.
Sebagai informasi, Polisi RW bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) Polri di tiap RW yang berperan untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat. Menurut Aboe, prinsip dari program Polisi RW bagus. Namun, Polri perlu memberikan penjelasan lanjutan kepada Komisi III DPR terkait anggaran dari program itu. “Cuma karena ini pemilu sensitif gitu tinggal 7, 8 bulan. Anggarannya dicantolkan kemana gitu pak,” ucapnya.
13. Dewas KPK telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran informasi penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan, klarifikasi terhadap Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut telah dilakukan pekan lalu. “Sudah (diklarifikasi) Minggu lalu,” kata Syamsuddin Haris, Senin (5/6). Selain Firli Bahuri, Dewas KPK juga telah lakukan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat tinggi Kementerian ESDM. Di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Plh Dirjen Minerba yang juga Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. “Menteri ESDM juga kita sudah diklarifikasi,’’ ujar Syamsuddin.
14. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI-P mempersilakan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bila ingin mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Depok. Hanya saja, ia mengatakan, saat ini PDI-P masih belum memutuskan siapa saja sosok yang akan diusung sebagai calon kepala daerah, termasuk untuk Kota Depok. “Kalau Mas Kaesang ingin maju ya silakan saja, untuk Kota Depok ya? Monggo (silakan) itu hak yang bersangkutan sebagai anak muda silakan saja. Tapi lagi-lagi kita fokus bukan pada pilkada, tapi pada pileg dan pilpres,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6). Djarot menambahkan, partainya masih fokus menghadapi kontestasi pemilu mendatang, yang akan dilangsungkan secara serentak antara Pileg dan Pilpres.
15. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menganggap aneh, keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY digugat Kepala Staf Presiden Moeldoko ke pengadilan. Padahal keduanya sama-sama duduk di pemerintahan. “Secara ketatanegaraan aneh, keputusan Menkumham digugat oleh KSP Moeldoko. Itu aneh bin ajaib, dan presiden diam, kan keduanya anak buah dia,” kata Denny, Senin (5/6).
Denny berpendapat Presiden Jokowi dapat cawe-cawe secara positif dari kasus dualisme kepengurusan Partai Demokrat ini. Misalnya, Jokowi menegur bawahannya agar tak membuatnya malu di depan publik atas gugatan yang dilayangkan ke pengadilan. “Beliau kan bisa cawe-cawe positif, ‘hei jangan bikin malu dong, masa KSP saya gugat Menkumham saya,” katanya lagi.
Staf Khusus Mensekneg Faldo Maldini mengatakan pemerintah telah bersikap tegas dalam kisruh terkait Partai Demokrat. Dia menegaskan pemerintah telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Kepala Staf Presiden Moeldoko versi KLB Deli Serdang. “Kalau kita runut ya, sebenarnya kan sikap pemerintah melalui Menkumham sudah keluar. Bahwa ya yang digugat oleh Pak Moeldoko adalah yang dikeluarkan oleh Menkumham. Jadi sikap pemerintah, ya, udah enggak,” kata Faldo, Senin (5/6) malam.
Namun terkait langkah Moeldoko yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), Faldo mengatakan itu hak Moeldoko sebagai warga negara. “Tapi dia, Pak KSP Moeldoko, melakukan langkah hukumnya. Tidak mungkin diintervensi. Dia kan punya hak juga untuk mempertanyakan itu, itu kan hak dia,” katanya. (HPS)
