Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (net)
Isu menarik hari ini, Demokrat sepertinya sedang digarap PDIP. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6). Pertemuan keduanya untuk membahas rencana pertemuan resmi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Puan Maharani mengaku pertemuannya dengan AHY membahas soal bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Jubir PKS Muhammad Kholid dan Waketum Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah dengan rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY. Keduanya yakin Demokrat tidak akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, banyak penyusup di lembaga pemerintahan. Ia meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat. Kata dia, memang terjadi conflict of interested dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR, terjadi transaksi di balik meja. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. JK menyebutkan, saat ini utang pemerintah telah menembus level Rp 7.850 triliun. Ia meyakini, dalam waktu dekat total utang pemerintah akan menembus Rp 8.000 triliun.
Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep akhirnya terjun ke politik juga. Ia memberi jawaban tegas terkait dukungan agar dirinya maju sebagai Calon Wali Kota Depok. Dalam video berjudul “Klarikasi, Saya Buka Suara” di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, suami Erina Gudono itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Depok 1. Jubir PKS Mohammad Kholid menyatakan, siap berkompetisi secara sehat dengan Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Wali Kota Depok. Direkur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyarankan, Kaesang Pangarep lebih elegan maju lewat PDIP ketimbang lewat PSI. Berikut isu selengkapnya.
1. Demokrat digarap PDIP. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6). Pertemuan keduanya untuk membahas rencana pertemuan resmi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AgusHarimurti Yudhoyono (AHY). “Benar tadi sore saya bertemu Sekjen PDI-P, Mas Hasto yang didampingi Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Mas Utut,” ujar Riefky dalam keterangannya.
Riefky mengungkapkan, pertemuan berlangsung hangat karena kedua parpol antusias dalam menunggu pertemuan tersebut. Namun, para pihak, lanjut Riefky, tetap menghormati pilihan politik yang berbeda saat ini. PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) sementara Demokrat mendukung Anies Baswedan. “Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” tegas Riefky.
Riefky Harsya menyatakan, partainya terbuka terhadap seluruh partai politik untuk melakukan kerja sama dalam kontestasi pemilu 2024. “Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP. Kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDI-P, Mas Hasto,” ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulis, Minggu (11/6).
Riefky menjelaskan, rencana pertemuan dan tawaran kerja sama tersebut tidak sekedar membicarakan kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Tapi, juga membahas berbagai persoalan bangsa yang akan sama-sama didiskusikan. “Tetapi lebih dari itu, juga dapat berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera,” tuturnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut tidak ada yang salah jika pihaknya membangun dialog dengan Partai Demokrat meski partai tersebut telah berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hasto mengatakan, partainya memiliki semangat gotong royong. Salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik. “PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6). Sebagaimana diketahui, Anies diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sebagai bakal Capres 2024.
Hasto Kristiyanto juga menuturkan akan mengatur pertemuan tertutup Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Kami juga akan atur petemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati terlebih dahulu,” ujarnya.
2. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku akan berkomunikasi dengan Partai Demokrat untuk membahas koalisi. Bahkan Puan juga akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo. “Ya segera bertemu. Kita lihat dulu, ngobrol-ngobrol dulu apakah kita punya kesamaan membangun Indonesia ke depan,” kata Puan di kantor DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (11/6).
Puan mengaku mencermati sejumlah nama untuk menjadi bacawapres Ganjar. Nantinya dari nama-nama yang mencuat akan dikerucutkan. “Bahkan ada nama-nama lain yang kami cermati, seperti dengan Cak Imin, Pak Airlangga, dan nama-nama lainnya. Banyak yang masih bisa kita masukkan, kita lihat dulu apakah cocok jadi bacawapres PDIP,” katanya serius.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi rencana kerja sama antara PDIP dengan Partai Demokrat untuk pemilu 2024. Menurut Khoirul Umam, faktor pertama yang menjadi dasar kerja sama dua partai politik itu adalah meningkatnya elektabilitas Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga bakal menjadi capres 2024.
Faktor kedua adalah menghangatnya situasi di internal Koalisi Perubahan. Yakni, Anies Baswedan belum juga mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024. Menurut Khoirul, PDI-P lebih leluasa menjalin komunikasi dengan Demokrat itu dibandingkan dengan PKS yang ada di koalisi tersebut, apalagi Nasdem.
Khoirul Umam juga menilai, rencana kerja sama antara PDI-P dengan Partai Demokrat sebagai mementum rekonsiliasi politik nasional. “Meski pada medio 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menegaskan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, maka munculnya tawaran kerja sama PDIP-Demokrat ini bisa menjadi momentum rekonsoliasi politik nasional,” katanya, Minggu (11/6). Ia mengakui, hampir 20 tahun usai Pilpres 2004, PDIP dan Partai Demokrat memang terlibat dalam pola relasi konfliktual, akibat gesekan politik masa lalu.
3. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY merespons positif rencana pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat AHY. “Yang saya tahu karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang,” kata SBY di kawasan GBK, Minggu (11/6).
Menurutnya, pertemuan yang berangkat dari niat baik untuk membahas masalah bangsa, akan membawa kebaikan. SBY bilang, Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. “Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya, nanti yang jelas pertemuan niat baik dari mana pun siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan terimakasih,” ujarnya.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengaku tidak masalah dengan rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, karena tiap-tiap parpol punya kedaulatan sendiri. “Tidak masalah. Setiap partai punya kedaulatan dalam menentukan langkah-langkah. Kami hormati keputusan dan sikap Demokrat,” kata Kholid, Minggu (11/6).
Kholid menilai pertemuan antar parpol merupakan hal baik. Menurutnya, silaturahmi kebangsaan antartokoh dapat menghadirkan suasana politik yang sejuk. Ia tetap yakin dengan kesepakatan Koalisi Perubahan yang telah diteken AHY bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Ketiga parpol sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. “Kami berpegang dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam piagam koalisi yang ditandatangani oleh Mas AHY, Bang Surya Paloh, dan Pak Ahmad Syaikhu,” ucapnya.
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali yakin Partai Demokrat tidak akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. “Ketika kita membangun koalisi, yang kita letakkan itu adalah trust, kepercayaan satu sama lain, kami tetap menaruh kepercayaan penuh kepada partai Demokrat,” kata Ali, Minggu (11/6).
Ali menyebut pertemuan antarpolitisi ataupun antarparpol adalah hal yang baik untuk kepentingan bangsa. Ia menilai, pertemuan Puan dengan AHY adalah hal yang diharapkan mengingat hubungan kedua partai itu tidak harmonis selama ini.
“Salah satunya, paling tidak adalah meminimalisir polarisasi…Jadi saya pikir kalau pertemuan itu terjadi, ya saya pikir itu bukan niat untuk memecah koalisi perubahan, saya pikir itu untuk kepentingan bangsa,” ujarnya seraya menambahkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diikat oleh piagam deklarasi, bukan sekadar lisan. Dengan ikatan itu, partai yang melanggar kesepakatan akan menerima konsekuensi dari rakyat. “Ketika ada yang melanggar itu pasti ada konsekuensi dari rakyat. Saya pikir Demokrat tidak memilik karakter itu. Kita justru mendorong pertemuan-pertemuan seperti itu,” katanya.
4. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, banyak penyusup di lembaga pemerintahan. “Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Jangan kita terlena, menutup mata, dengan upaya pelemahan struktur dari dalam,” ujarnya dalam sambutannya pada acara “23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Mahfud meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat. “Tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” pintanya. Ia juga mendorong masyarakat mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Mahfud MD mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia. “Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interested di dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR, terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya,” ujarnya.
Ia menyebut, ada anggota DPR yang memiliki konsultan hukum. “Nanti kalau ada masalah ‘tolong dibantu itu’. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi. Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ya ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tuturnya seraya meminta agar permasalahan seperti itu ditata kembali. Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama, yakni membuat kebijakan yang berempati dan antikorupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.
Mahfud MD siap membantu pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utangnya kepada pemerintah. Mahfud meminta Jusuf Hamka berkoordinasi langsung dengan Kemenkeu. “Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu,” kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diunggah yang di Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (11/6).
Mahfud mengatakan, utang pemerintah kepada Jusuf Hamka mungkin saja memang benar ada. Pemerintah wajib membayar utang itu. “Karena daftar utang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan wajib membayar,” ujarnya. Mahfud menyebutkan, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah presiden tersebut disampaikan secara resmi dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 tahun 2022 tertanggl 30 Juni.
5. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. JK menyebutkan, saat ini utang pemerintah telah menembus level Rp 7.850 triliun. Ia meyakini, dalam waktu dekat total utang pemerintah akan menembus Rp 8.000 triliun. “Bulan-bulan ini pasti naik Rp 8.000 triliun,” kata JK dalam acara diskusi di stasiun TV nasional yang dikutip Sabtu (10/6). Lebih lanjut ia bilang, saat ini utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN). Adapun SBN memiliki bunga rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun.
Dengan asumsi utang pemerintah sebesar Rp 8.000 triliun, yang didominasi oleh SBN dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5 persen, maka besaran bunga yang dibayarkan oleh pemerintah, mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun. “Itu bunga saja. Ini kan utang kan dicicil, tenornya katakan rata-rata 10 tahun, artinya dalam 10 tahun utang harus lunas,” ujar JK. Menurut JK, dengan asumsi tersebut, maka nominal cicilan pokok yang harus dibayarkan pemerintah mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun. Sehingga, total pembayaran berkaitan dengan utang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahunnya. “Ini perhitungan kasar saja, dan perhitungan data bunga yang dibayar tahun ini Rp 450 (triliun),” kata JK.
6. Sidang perdana kasus Lukas Enembe digelar hari ini. Tim panasihat hukum Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, Emanuel Herdiyanto meminta kliennya dihadirkan secara langsung dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/6). Lukas Enembe bakal menjalani sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. “Jadi kita besok sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, kita meminta agar sidang digelar secara offline,” ujar Herdiyanto, Minggu (11/6).
7. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep akhirnya terjun ke politik juga. Ia memberi jawaban tegas terkait dukungan agar dirinya maju sebagai Calon Wali Kota Depok. Dalam video berjudul “Klarikasi, Saya Buka Suara” di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, suami Erina Gudono itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Depok 1. “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya, merdeka!” ujar Kaesang yang dikutip dari video tersebut, Sabtu (10/6).
Terkait video tersebut, sejumlah warganet menyatakan dukungan kepada Kaesang melalui kolom komentar. “Saya warga Depok sangat mendukung Mas Kaesang jadi Depok 1. Mudah-mudahan Depok lebih maju berkali-kali lipat,” tulis akun @danzhutagaol2886. “Saya warga Depok senang dengarnya Mas. Saya dan keluarga siap dukung, bahkan siap menjadi relawan Mas. Saya yakin Depok bisa lebih maju dengan mas Kaesang,” tulis akun @siswantorayyan7536.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan dirinya akan bertanya langsung kepada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep soal kemungkinan bergabung dengan PDI-P. Puan merespons Kaesang yang berfoto bersama Ketua Umum PSI Giring Ganesha dengan menggunakan kaos PSI. “Nanti saya tanya Mas Kaesang, mau masuk PDI-P enggak? Itu dulu,” ujar Puan saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Jumat (9/6) lalu.
PKS menyatakan, siap berkompetisi secara sehat dengan Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Wali Kota Depok. Hal itu disampaikan Jubir PKS Muhammad Kholid menanggapi pernyataan Kaesang Pangarep yang mewacanakan diri siap menjadi Depok pertama. “Kami menyambut baik siapa pun yang punya keinginan untuk maju dalam kontestasi di Depok. PKS Insya Allah siap berkompetisi secara sehat, fair dan demokratis,” kata Kholid, Minggu (11/6).
Ia menyinggung kepercayaan besar dari masyarakat Kota Depok terhadap kader partainya untuk terus memimpin kota belimbing tersebut selama empat periode. Kholid menyatakan, PKS akan terus berbenah dengan lebih banyak mendengar aspirasi warga Depok demi perbaikan daerah tersebut. “Alhamdulillah PKS sudah diberikan kesempatan memimpin Kota Depok selama selama empat periode. Tentu ini kepercayaan yang besar dari warga Depok, dan kami berusaha sebaik mungkin untuk melakukan perubahan dan perbaikan di Depok. Kami, insya Allah terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu dan selalu terbuka dengan masukan dan aspirasi warga Depok,” tuturnya.
Direkur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, Kaesang Pangarep lebih elegan dan mudah untuk menang jika maju Cawalkot Depok lewat PDI Perjuangan (PDIP) ketimbang lewat PSI. “Saya kira Kaesang maju dari PDIP itu jauh elegan dan jauh lebih memudahkan untuk memenangkan pertarungan di 2024,” katanya, Minggu (11/6). Adi mengungkap sejumlah alasan mengapa harus lewat PDIP dari pada lewat PSI. Pertama, karena PDIP merupakan partai politik yang berpengalaman dalam memenangkan pertarungan politik.
Alasan kedua adalah latar belakang keluarga Kaesang. Menurut Adi, Kaesang tak bisa dilepaskan dari keluarga besar PDIP sebab Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution merupakan kader PDIP. Lebih lanjut, Adi mengatakan, jika Kaesang betul-betul maju menjadi Cawalkot Depok Pertama harus memikirkan bahwa Pilkada 2024, termasuk Depok digelar setelah masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai. Masa jabatan Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, sementara Pilkada 2024 berlangsung 27 November. “Biasanya anak-anak mantan presiden ketika keluarga besarnya sudah tidak lagi berkuasa dan menjabat, dukungan-dukungan partai politik dari luar itu cenderung berkurang karena magnetnya sudah tidak ada lagi. Karena harus diakui daya tarik Mas Kaesang ini karena anak presiden, anak Jokowi,” imbuhnya.
8. Delapan akademisi melakukan eksaminasi terhadap putusan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terhadap eks ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Salah satu dari delapan akademisi yang mengesksaminasi putusan hukuman pidana mati Ferdy Sambo adalah Profesor Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yang saat ini menjabat Wamenkumham. “Eksaminasi perkara Sambo itu ada delapan eksaminator dari berbagai kampus. Dari UGM ada tiga . salah satunya adalah Prof Eddy,” kata Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahrus Ali dalam keterangannya, Minggu (11/6).
Sementara itu, tujuh profesor lainnya yakni Marcus Priyo Gunarto, Amir Ilyas, Koentjoro, Chairul Huda, Mahmud Mulyadi, Rocky Marbun, dan Agustinus Pohan. Ali menjelaskan, hal yang dieksaminasi delapan akademisi tersebut adalah dokumen terkait perkara a quo kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Ia menyebut, hasil eksaminasi terhadap perkara Ferdy Sambo dan istrinya itu dilakukan para akademisi murni sebagai kajian akademik. “Bahkan, eksaminator ada Pak Wamen (Prof Eddy Hiariej). Walaupun Pak Wamen mengatakan saya menolak sebagai wamen, saya murni memberikan pendapat sesuai akademisi selaku guru besar bidang hukum,” ujar Ali.
9. Partai Golkar menyatakan tidak terburu-buru dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusungnya pada Pilpres 2024. Alasannya, batas pendaftaraan calon presiden dan cawapres masih cukup lama., yakni 25 November 2023. “Masih enam bulan lagi, jadi kalau kita buru-buru tentu kecepatan,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (10/6). Menurut Ical, Partai Golkar masih akan melihat dinamika politik ke depan. Dia mencontohkan, penentuan capres dan cawapres pada 2019 lalu terjadi di menit-menit akhir menjelang batas pendaftaran. Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan apakah Golkar akan mengambil keputusan di menit-menit akhir seperti pada 2019 atau tidak. “Jadi tidak perlu kita buru-buru untuk mencalonkan satu capres atau cawapres,” ujar Ical.
10. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku ingin pensiun sebagai pejabat pemerintahan, namun tidak diberikan izin oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikannya saat meresmikan Rumah Sakit Terapung Kapal Laksamana Malahayati di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6). Seperti diketahui, saat ini Megawati menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Panitia Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Saya kan tinggal pensiun, tapi tidak dikasih-kasih pensiun sama Pak Jokowi. Saya sudah bilang, Pak saya sudah tua, Pak, biarkan yang lain,” kata Mega. Namun, Presiden Jokowi tetap memaksa memerintahkannya duduk di jabatan pemerintahan yang sudah ditetapkan. “Ya sudah masa saya mau (nolak),” kata Mega.
Di sisi lain, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto membantah dukungan Presiden Jokowi bercabang ke bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Hasto, selama ini tidak ada persoalan Jokowi mendukung bakal capres selain Ganjar Pranowo. Hasto menyebut, isu bercabangnya dukungan Jokowi merupakan siasat dari pihak luar untuk memecah belah kekompakan PDI-P. “Ya memang enggak pernah ada persoalan itu, itu hanya framing dari pihak lain yang ingin memecah belah kekompakan PDI-P dengan seluruh pimpinannya,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023). Hasto mengatakan, PDI-P memiliki pengalaman menghadapi upaya memecah belah soliditas internal partai sejak zaman Orde Baru. Sampai saat ini, ternyata masih ada pihak yang melakukan upaya-upaya tersebut.
11. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso menyebut jaringan narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) dikendalikan narapidana dari dua lapas, yakni Rutan Jeneponto dan Lapas Bone. “Jadi ada dua jaringan pengendali narkoba ini, yaitu Rutan Jeneponto dan Lapas Watampone, Kabupaten Bone,” kata Setyo saat berikan keterangan resminya, Minggu (11/6).
Berdasarkan keterangan tersangka SAH, kata Setyo, pemilik sabu dan pil ekstasi yang disita merupakan milik dari seorang tahanan di Rutan Jeneponto. “Pemilik narkotika jenis sabu dan ekstasi ini merupakan milik dari SN yang berada di dalam Rutan Jeneponto,” sebutnya.
12. Di sisi lain, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menghadiri Silaturahmi Akbar Relawan Ganjar Pranowo yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo yang dihadiri ribuan orang gabungan dari 164 organisasi relawan Ganjar Pranowo di seluruh Indonesia. Adapun relawan yang hadir adalah yakni petani, nelayan, pemilik warteg, sopir truk, driver taksi dan ojek, emak-emak, dan kalangan milenial. Juga kalangan profesional, tokoh adat, ustadz, ulama, aktivis mahasiswa, serta alumnus perguruan tinggi.
Di tengah massa pendukungnya, Ganjar menyampaikan orasi kebangsaan ihwal perdamaian hingga kebudayaan bangsa Indonesia. “Betapa bahagianya saya. (Saya) merasa tersanjung karena di Provinsi Jatim berkumpul ratusan ribu orang tumplek di sini. Saya menyampaikan terima kasih, termasuk yang (sudah hadir) ada di atas tribun terima kasih, yang di ujung sana (juga) terima kasih,” ujar Ganjar dalam siaran pers, Minggu (11/6). (HPS)
