Capres PDIP, Ganjar Pranowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik hari ini, Capres PDIP Ganjar Pranowo memberi wejangan soal kepemimpinan saat penandatanganan nota kesepahaman bidang kesenian antara Jawa Tengah dan Bali, di Sanur, Bali, Jumat (16/6). Ia mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki sifat selayaknya bumi yang menjadi tempat berpijak seluruh makhluk hidup. Menurut dia, hal itu telah menjadi prinsip dirinya dalam menjalankan tugasnya memimpin Jawa Tengah. “Jadi, kalau jadi pemimpin ya siap diinjak kepalanya oleh rakyat, karena tuannya rakyat,” kata Ganjar Pranowo.
Menko Polhukam Mahfud MD menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) buntut komentarnya terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. Pemanggilan Menteri LHK Siti Nurbaya ke Istana Kepresiden Jakarta, Jumat (16/6) menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga-duga, jangan-jangan pemanggilan itu karena yang bersangkutan punya kasus seperti yang dialami dua sejawatnya, yakni Johnny G Plate yang ditahan Kejagung karena kasus pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo dan Syahrul Yasin yang kini dibidik KPK terkait dugaan korupsi di Kementan. Namun dugaan itu keliru. Pihak istana menyebut, pemanggilan itu untuk membahas polusi udara. Berikut isu selengkapnya.
1. Capres PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki sifat selayaknya bumi yang menjadi tempat berpijak seluruh makhluk hidup. Menurut dia, hal itu telah menjadi prinsip dirinya dalam menjalankan tugasnya memimpin Jawa Tengah. “Jadi, kalau jadi pemimpin ya siap diinjak kepalanya oleh rakyat, karena tuannya rakyat,” kata Ganjar dalam pidatonya di depan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara penandatanganan nota kesepahaman bidang kesenian antara Jawa Tengah dan Bali, di Sanur, Bali, Jumat (16/6).
Ganjar menuturkan, bumi menjadi salah satu prinsip kepemimpinan yang diajarkan leluhur. Ganjar mengatakan, bumi juga mengajarkan kesabaran bagi seorang pemimpin. Kesabaran, akan memunculkan trust atau rasa percaya dari rakyat. Ganjar meyakini, kekuatan utama sebuah negara adalah kepercayaan rakyat kepada pemimpin. Prinsip kedua adalah matahari, di mana pemimpin memberikan energi dan membuka kesadaran. Menurut Ganjar, matahari menyinari dan mendorong kolaborasi, memberikan semangat ke rakyat agar bersemangat.
Ia mencontohkan bagaimana kemampuan pemimpin sebagai matahari, yakni ketika terjadi pandemi Covid-19. “Ketika semuanya stres, tidak ada ilmunya, semuanya harus melakukan improvement. Dan kalau tidak teguh seperti matahari yang menyinari, enggak bisa memberikan energi, pasti semua sudah loyo,” kata Ganjar. Sifat ketiga adalah bulan yang memberikan ketentraman dan kedamaian meski di tengah kegelapan. Keempat adalah bintang, ciri pemimpin yang mampu menjadi penunjuk arah di tengah kegelapan dan mampu memberikan inspirasi.
Di bagian lain pidatonya, Ganjar Pranowo berpendapat, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sepertinya tidak boleh pensiun mewarnai pembangunan di Indonesia. “Rasa-rasanya Ibu Mega enggak boleh pensiun,” kata Ganjar. Ia mengatakan hal itu karena melihat Megawati masih memiliki banyak tugas bagi bangsa dan negara. Ganjar lalu menyebut sejumlah tugas yang sudah pernah dan masih dilakukan Megawati hingga kini. “Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI. Yang hari ini punya tugas cukup banyak, ya di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), ya di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Kepastian itu menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut harus ada kepemimpinan yang berkelanjutan seperti lari estafet. “Kita harapkan semua capres bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutamanya Ganjar Pranowo akan melanjutkan itu,” kata Said di Gedung DPR, Jumat (16/6). Ia sependapat dengan Jokowi soal keberlanjutan dari satu presiden ke presiden berikutnya. Ketua Banggar DPR ini mengingatkan, seorang presiden hendaknya melanjutkan dan mengakselerasi visi dan misi presiden sebelumnya. “Jangan setiap ganti presiden dengan program paru kemudian program lama terbengkalai, ini yang harus kita hindari,” kata Said.
2. Menko Polhukam Mahfud MD menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) buntut komentarnya terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. “Karena mengusik saya, maka saya akan gugat balik Perkomhan dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp 5 miliar dengan putusan provisi sita jaminan,” kata Mahfud dalam keterangannya, Kamis (15/6) malam. Mahfud mengaku selama ini tidak pernah mendengar kiprah Perkomhan. Namun, tiba-tiba Perkomhan menggugat dirinya sebagai Menko Polhukam ke PN Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
“Katanya saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengomentari putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Prima untuk menunda tahapan pemilu,” kata Mahfud. “Loh, masak mengomentari putusan pengadilan dianggap pembuatan melawan hukum? Hak perdata apa yang dimiliki oleh Perkomhan atas komentar vonis PN itu?” ujar Mahfud lagi. Mahfud menuturkan, puluhan orang setiap hari mengomentari putusan pengadilan, tetapi tak pernah ada yang dianggap perbuatan melanggar hukum. Ia juga mengatakan, hampir semua pimpinan partai politik utama yang sudah lolos verifikasi mengomentari putusan PN Jakpus itu.
Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) menilai, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengintervensi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perihal putusan penundaan pemilihan umum (pemilu). Perwakilan Perkomhan, Priyanto berpandangan, Mahfud MD selaku Menko Polhukam telah mengeluarkan pernyataan yang dapat mengintervensi perkara yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Seperti diketahui, putusan yang dikomentari oleh Mahfud adalah perkara perdata antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan pemilu. “Kalau ada suatu proses perkara yang masih berjalan, belum inkrah, kalau bukan eksekutif yang mengomentari tidak jadi masalah, tapi bermasalah jika yang mengomentari itu Menko Polhukam,” kata Priyanto, Jumat (16/6).
Sebelumnya diberitakan, Perkomhan melayangkan gugatan ke PN Jakpus atas komentar Mahfud terhadap putusan PN Jakarta Pusat usai mengabulkan gugatan Partai Prima yang meminta penundaan Pemilu. Dilihat dari laman PN Jakpus, Mahfud digugat untuk membayar Rp 1.025.000.000. Gugatan Perkomhan itu teregister dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang didaftarkan ke PN Jakpus pada Rabu (29/3). Dalam petitumnya, penggugat juga memohon kepada pengadilan agar memerintahkan Mahfud memohon maaf atas perbuatannya karena dinilai melawan hukum.
3. Pemanggilan Menteri LHK Siti Nurbaya ke Istana Kepresiden Jakarta, Jumat (16/6) menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga-duga, jangan-jangan pemanggilan itu karena yang bersangkutan punya kasus seperti yang dialami dua sejawatnya, yakni Johnny G Plate yang ditahan Kejagung karena kasus pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo dan Syahrul Yasin yang kini dibidik KPK terkait dugaan korupsi di Kementan. Namun dugaan itu keliru. Pihak istana menyebut, pemanggilan itu untuk membahas polusi udara.
Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri LHK dari Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar membahas polusi udara. Jokowi memberikan sejumlah arahan untuk penanganan polusi udara, terutama yang berkaitan dengan potensi kemarau panjang. “Bapak Presiden mengingatkan juga bahwa musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi,” kata Bey melalui pesan singkat, Jumat (16/6).
Kata dia, Jokowi ingin ada koordinasi antarlembaga untuk mengantisipasi hal ini. Ia meminta Siti untuk menyiapkan langkah antisipasi bersama kementerian lain. Pada pertemuan itu, Siti Nurbaya memaparkan kesiapan menangani polusi udara. Ia juga menjelaskan peralatan yang dimiliki pemerintah saat ini. “Menteri LHK melaporkan COP28 yang akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan tentang alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki,” ucapnya.
4. Mentan Syahrul Yasin Limpo meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Seperti diketahui, KPK tengah membidik dugaan rasuah di Kementan yang dipimpin kader Partai Nasdem tersebut. “Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Juamt (16/6). Syahrul mengaku pihaknya telah mengikuti sejumlah pemberitaan di media massa yang mengaitkan penyelidikan di Kementan ini dengan persoalan politik. Namun, Syahrul mengaku dirinya tetap akan menjalani proses hukum ini dengan kerendahan hati. “Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar,” ujar Syahrul.
Adapun Syahrul sedianya akan dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK pada Jumat (16/6). Namun, ia tidak bisa hadir karena tengah mengikuti agenda G20 di India. Syahrul kemudian meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Selasa (27/6) mendatang. Ia menyatakan akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berlangsung. “Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023,” tutur Syahrul.
Wakil Sekjen Partai Nasdem Dedy Ramanta menganggap, kadernya, Syahrul Yasin Limpo bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ia meminta Syahrul tak segan menghadiri pemanggilan dari KPK. “Kami menganggap Pak Syahrul Yasin Limpo bekerja dengan baik, punya reputasi yang baik. Kita pilih beliau karena punya reputasi itu,” ujar Dedy, Jumat (16/6). “Dari aspek partai, tentu saja kami prihatin kalau andaikan itu (kasus korupsi) benar. Tapi kami optimistis bahwa apa yang terjadi sekarang, dalam hal ini, Partai Nasdem menduga tidak ada problem yang serius. Kami meminta Pak Syahrul Yasin Limpo juga untuk datang ke KPK,” ujarnya.
Nasdem menganggap biasa pemanggilan Syahrul oleh KPK berkaitan dengan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya itu. Dedy menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, KPK berhak memanggil siapa saja warga negara yang dianggap mengetahui peristiwa pidana itu.Ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus rasuah memang ranah KPK. Nasdem mengaku terbuka agar KPK melaksanakan pekerjaan sesuai ranahnya “Nasdem kemarin kan dihibahkan di kabinet Jokowi bekerja total untuk mem-back up pemerintahan Jokowi,” ujar Dedy lagi.
5. Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, tugas Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menparekraf tidak akan terganggu oleh jabatan barunya sebagai Ketua Bappilu PPP. Ia menyebut, ada sarana-prasarana teknologi yang bisa membantu Sandi menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bappilu PPP. “Hari ini sudah difasilitasi oleh sarana prasarana alat tekonolgi. Menggerakkan suatu organisasi itu tidak semuanya itu harus bertatap muka atau juga hadir ke daerah,” ujar Mardiono di sela-sela Rapimnas PPP di Hotel Sultan, Jumat (16/6). Disebutkan, Sandi akan diberi fasilitas komunikasi yang baik seperti zoom meeting dan fasilitas lainnya. Mardiono yakin Sandi mampu menjalankan tugas dengan baik jika dipilih menjadi Ketua Bappilu PPP.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi, peluang Menparekraf Sandiaga Uno jadi cawapresnya Ganjar tipis. Ia meyakini PDIP punya segudang pertimbangan untuk menentukan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Bukan hanya menimbang elektabilitas dan kesamaan visi-misi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diprediksi memilih sosok yang tak akan “mengganggu” langkah partainya ke depan. “Karena nanti cawapres pendamping Ganjar itu seandainya menang, dia akan kuat. Kalau cawapresnya kuat lalu mengganggu PDI-P, itu kan repot kalau punya hasrat untuk maju jadi capres 2029. Itu yang berbahaya,” katanya, Jumat (16/6).
Kata dia, sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, PDI-P diyakini telah mengalkulasi peta politik Pemilu Presiden 2029 sejak sekarang. Oleh karenanya, Ujang menduga, pada Pemilu 2024 ini Megawati akan memilih figur yang bersedia tunduk terhadap partainya, sehingga eksistensi PDI-P pada pemilu 2029 tidak terancam. “PDI-P mencari orang-orang atau figur yang bisa manut, turut pada PDI-P, tidak bisa manuver sana sini yang bisa mengganggu kepentingan PDI-P ke depan,” tuturnya. Atas pertimbangan itu, Ujang mengatakan, peluang Menparekraf Sandiaga Uno untuk berduet dengan Ganjar cenderung tipis.
6. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengatakan, PAN tak mau hanya jadi pelengkap jika bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) atau partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Saleh mengatakan, PAN ingin koalisi yang terbentuk nanti bisa memberikan kesetaraan pada semua parpol anggota. “Jadi kami datang ke sana bukan hanya melengkapi, tapi tentu untuk mengisi dan bekerja bagaimana untuk menyukseskan pemilunya. Kemudian, nanti kalau sudah sukses, kita akan bantu di dalam juga untuk bagaimana pembangunan bisa berkelanjutan,” ujar Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).
Saleh Daulay mengungkapkan, partainya dekat dengan Partai Gerindra karena dua kali berokalisi dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. “Kedekatan kita dengan Gerindra ini perlu dicatat itu bagus karena kita sudah dua kali ikut sama mereka. Mudah-mudahan ikut sekali ini. Kalau mau ikut ya, kalau jadi ikut ya menang lah, jangan kalah lagi,” kata Saleh. Ia mengatakan, PAN masih terus berkomunikasi dan berdialog dengan Gerindra untuk menentukan arah koalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Kalau ada kecocokan dalam komunikasi dan dialog yang dilakukan saat ini dengan Gerindra, dan juga partai-partai pendukungnya, ya kita bisa gabung ke sana begitu,” ujarnya.
7. Menkumham, Yasonna Laoly memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2023 lalu. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh mengatakan, dalam SK Menteri disebutkan, pemberhentian bebas visa kunjungan karena persoalan gangguan ketertiban umum. Selain itu, karena penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bebas penyakit tertentu oleh WHO. Dua persoalan tersebut menjadi alasan Kemenkumham mengatur ulang negara yang bisa mendampatkan bebas visa kunjungan. “Atas dasar pertimbangan tersebut Keputusan Menteri ini ditetapkan,” ujar Achmad dalam keterangan resminya, Jumat (16/6).
8. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan pelaku politik uang harus diberhentikan secara tidak terhormat oleh partai politik (parpol) jika terbukti melakukan modus tersebut. Sanksi tegas itu untuk memberi efek jera dan meminimalisir modus politik uang selama Pemilu 2024, hal itu bisa dilakukan lewat pakta integritas. “Harus ada pakta integritas antara caleg dan partai politik bahwa siapapun yang terbukti melakukan politik uang maka harus diberhentikan secara tidak terhormat oleh partai,” kata Adi, pada Jumat (16/6).
Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan parpol agar caleg yang diusungnya tidak brutal menghalalkan segala cara demi memenangkan kontestasi politik. Selain itu, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus lakukan operasi secara sistematis untuk menindak tegas pelaku politik uang Pemilu 2024. Selama ini pihak Bawaslu dan Sentra Gakkumdu hanya menunggu laporan dari masyarakat. “Bawaslu dan Sentra Gakkumdu harus jemput bola, jangan menunggu bola,” ucap Adi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengawasan politik uang di masa kampanye pada Pemilu 2024 memang lebih menantang. Pasalnya, masa kampanye hanya 75 hari. Dengan waktu yang singkat, dikhawatirkan para peserta pemilu tak punya cukup waktu untuk memperkenalkan diri dan program ke masyarakat, sehingga memilih jalan pintas untuk mendulang suara dengan membeli suara. “Masa 75 hari itu kan sudah di ujung (dekat ke hari pencoblosan). Peserta akan berlomba meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih kan bisa dengan uang. Ini agak berbahaya,” kata Bagja kepada wartawan di Jumat (16/6). Sebelumnya, MK dalam putusannya mengatakan, untuk menumpas politik uang dalam kompetisi elektoral, ada tiga cara yang perlu dilakukan secara simultan. Diantaranya, harus ada penegakan hukum secara tegas, termasuk pembubaran parpol.
9. Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM. “KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan terkait dengan perizinan IUP,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, kemarin. Meski demikian, Firli enggan mengungkap lebih lanjut mengenai penyelidikan dugaan korupsi di sektor pertambangan itu. Menurut dia, KPK akan menyampaikan hasil penyelidikan tersebut pada waktu yang ditentukan. Firli mengeklaim, pihaknya fokus mencari alat bukti. Keberadaan bukti permulaan yang cukup bisa menjadi dasar adanya peristiwa pidana dan tersangka. “Tidak bisa kita masuk dalam ranah perdebatan isu ataupun dinamika di luar, tetapi alat buktilah yang menentukan,” ujarnya.
10. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut, tim kecil masih terus mencari waktu baik untuk pertemuan Puan Maharani dengan AHY. Ia belum dapat memastikan pertemuan bisa terlaksana akhir pekan ini. “Saya pikir kalau ditangkap dari kabar berseliweran, (pertemuan terlaksana) akhir pekan ini, ya bisa juga enggak, bisa juga iya. Tapi tentunya lagi dicari waktu yang baik untuk keduanya,” kata Syarief, Jumat (16/6) malam. Syarief menyampaikan, waktu yang tepat tengah dicari mengingat kedua elit partai politik ini memiliki jadwal yang cukup padat.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membuka kemungkinan pertemuan Puan dengan AHY bakal berlangsung Sabtu (17/6) atau Minggu (18/6) ini. Riefky mengungkapkan, saat ini proses komunikasi masih terus dibangun dengan PDI-P terkait jadwal pertemuan kedua tokoh tersebut. “Masih diatur waktunya yang pas, bisa saja di akhir minggu ini,” ujar Riefky, Jumat (16/6). Ia mengatakan, kemungkinan pertemuan tidak dihelat di markas salah satu partai politik (parpol). Tetapi, lokasi yang dipilih adalah tempat yang netral untuk keduanya. “Sepertinya tidak di kantor partai atau kediaman dari masing-masing kami,” katanya.
11. Menhan Prabowo Subianto bersyukur pemerintahan Indonesia berada di tangan Presiden Jokowi. Pasalnya, dunia menilai Jokowi sebagai sosok yang berhasil dalam memimpin salah satu negara terbesar di dunia ini. “Kita bersyukur pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai oleh dunia salah satu pemerintah yang berhasil dalam memimpin negara keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo di Koramil 0912/Lembang, Jawa Barat, Jumat (16/6).
Prabowo menjelaskan, bangsa Indonesia saat ini sedang berada di ambang kebangkitan. Menurutnya, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di dunia. “Kerukunan, persatuan, kedamaian adalah kunci dari perdamaian. Bangsa kita dan rakyat kita, kerukunan, persatuan, adalah kunci dari kemakmuran,” tuturnya. Prabowo menekankan, mulai saat ini, rakyat Indonesia harus ikut menjaga kekayaan sumber daya alam serta mengelolanya.
Menhan Prabowo Subianto menyebut Indonesia membutuhkan anggota kepolisian yang unggul untuk menjadi negara maju. “Kita butuh polisi yang unggul itu dalam sejarah peradaban manusia. Negara yang kuat, negara yang berhasil. Selalu punya polisi yang unggul polisi yang hebat, polisi yang dicintai rakyat,” kata Prabowo usai pidato dalam Dialog Kebangsaan bertajuk ‘Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kebhinekaan’ di Gedung Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Jumat (16/6).
Kata Prabowo, dalam sejarahnya, pembentukan polisi di Indonesia bukan atas warisan kolonial. Ia menyebut pada masa peperangan dulu polisi juga turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga dekat dengan masyarakat. “Polisi kita bukan bentukan dari kolonial. Polisi kita angkat senjata, ikut perang, ikut perang untuk merdeka kita bahu membahu dengan semua unsur lain,” tegasnya.
Menhan Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan PM Belanda Mark Rutte yang mengakui kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Menurutnya, akan lebih baik jika Rutte juga meminta maaf atas perbuatan Belanda yang menjajah Indonesia ratusan tahun. “Alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur juga kalau dia minta maaf atas apa yang mereka buat selama itu di Indonesia. Tapi, rajanya sudah minta maaf,” kata Prabowo di Bandung, Jumat (16/6).
Prabowo menegaskan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada Agustus 1945. Ia menilai tindakan militer Belanda dalam kurun waktu 1945-1949 sebagai agresi militer. Namun, ia tak tahun kapan Rutte akan menemui Presiden Jokowi membicarakan soal itu. “Itu tanya Menlu (Menteri Luar Negeri),” ujarnya.
Prabowo Subianto menyebut 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar masih bisa beroperasi 15-20 tahun lagi. 12 Mirage tersebut akan dioperasikan TNI Angkatan Udara dengan markas di Skuadron Udara 1/Elang Khatulistiwa yang berbasis di Lanud Supadio, Pontianak, Kalbar. “Qatar adalah negara yang sangat kecil. Jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih bisa kita pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi,” ujar Prabowo saat ditemui di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, kemarin. Meski tergolong bekas, Prabowo mengatakan, Mirage yang dibeli Indonesia mempunyai teknologi canggih dan mengarah pada teknologi yang dimiliki jet Rafale, yang juga menjadi jet pesanan Indonesia dari Dassault Aviation, Perancis. “Teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale,” katanya.
12. Ratusan kader Partai Demokrat mengadakan aksi solidaritas cap jempol darah di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). Aksi itu digelar sebagai sikap perlawanan atas upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Kepala Badan Pembinaan dan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat DKI Jakarta Umar Arsal mengatakan aksi tersebut diikuti ratusan kader dari wilayah DKI Jakarta.
“Khususnya dari Jakarta, belum dari daerah-daerah lain. Setiap minggu akan seperti itu,” ujar Umar di Kantor DPP Demokrat, Jumat (16/6). “Supaya Mahkamah Agung menggunakan hati nurani, betul-betul memutuskan dengan seadil-adilnya dan pahami aspirasi rakyat,” lanjutnya.
Pantauan di lokasi, aksi itu diikuti ratusan kader yang berkumpul di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka ramai-ramai membubuhkan cap jempol darah dan tanda tangan di atas kain putih sepanjang belasan meter. Aksi cap jempol darah itu dilakukan sebagai bentuk kesetiaan dan loyalitas kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. RH Dewanto yang juga merupakan Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) Gambir mengatakan jika aksi cap jempol darah itu ditujukan untuk melawan Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko tak pantas berlaku demikian lantaran bukan orang partai. “Kita ngerasa kok enak ya orang dateng-dateng mau ngambil partai, dan beberapa kali di sidang ditolak, kalah, api masih terus. Itu bikin kita kader dari Demokrat ada yang gak bener dari sistem lah gitu,” ujarnya. (HPS)
