JAKARTA, REPORTER.ID — Isu menarik pagi ini, sejumlah tokoh senior Partai Golkar yang tergabung dalam Forum Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak DPP Golkar menggelar Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum. Permintaan tersebut disampaikan tokoh senior Golkar Lawrence T.P Siburian di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7). Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) cocok menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar bila Munaslub digelar.
Isu menarik lainnya, pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail bakal memenuhi panggilan Kejagung untuk memberikan penjelasan soal adanya pihak yang mengembalikan uang Rp 27 miliar terkait penanganan kasus BTS 4G ke kantornya. Rencananya, uang miliaran itu akan diserahkan kepada penyidik Jampidsus Kejagung hari ini.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengambil langkah judicial review atau uji materi terhadap UU Kesehatan yang baru saja disahkan pada Selasa (11/7) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang adalah hasil operasi intelijen untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Berikut isu selengkapnya.
1.Sejumlah tokoh senior Partai Golkar meminta DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Permintaan tersebut disampaikan salah satu tokoh senior Partai Golkar Lawrence T.P Siburian dalam forum ‘Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7). “Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” kata Lawrence.
Lawrence mengungkap beberapa alasan Munaslub dapat digelar untuk mengganti Airlangga. Seperti faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei. “Bisa saja turun lagi di bawah itu, jadi partai gurem. Semua kami tak inginkan itu. Dan kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua Dewan Pembina, Pakar, Dewan Kehormatan, Penasihat dan ormas pendiri,” ujarnya.
Selain itu, Lawrence menyinggung ambisi politik Airlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai capres sangat tidak realistis. Hal ini seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Airlangga dalam berbagai survei terakhir. Ia mengatakan Airlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar sejak 2020 untuk meningkatkan elektabilitasnya.
2. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpeluang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar bila forum musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) digelar. “Kalau saya lihat ada beberapa nama di mana? Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat,” kata Ridwan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).
Ridwan mengatakan Luhut dan Airlangga kini sama-sama berstatus sebagai menteri koordinator di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Selain Luhut, kata Ridwan, Bamsoet hingga Agun Gunanjar Sudarsa juga potensial menggantikan Airlangga karena kini memimpin lembaga MPR.
“Kalau di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa,” ujarnya. Luhut kini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar. Sementara Bamsoet kini menjabat sebagai wakil ketua umum Golkar.
3. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim tidak ada rencana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti dirinya dari posisi ketua umum maupun bakal calon presiden dan wakil presiden Partai Golkar. Menurut Airlangga, rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar kemarin bukan membahas rencana mengganti dirinya. “Enggak ada, agendanya bukan itu, enggak ada itu,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7) kemarin. Airlangga menegaskan, rapat Dewan Pakar bukan forum tertinggi di partai berlambang pohon beringin itu. “Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), munas (musyawarah nasional),” ujarnya. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Golkar belum menentukan arah politiknya bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” kata dia.
4. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai, tidak ada yang salah dengan kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Agung menyebut, Airlangga sudah sibuk melakukan lobi politik ke sana-sini untuk menghadapi Pemilu 2024. Dia menambahkan, Airlangga sedang melobi sejumlah partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, hingga Gerindra untuk bekerja sama pada Pilpres 2024. “Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan ketum. Karena beliau juga bekerja keras, sedang lobi ke sana kemari, ke PKB, mungkin juga ke PDI-P, Gerindra,” ujar Agung, kemarin. Agung menjelaskan, Airlangga memiliki hak prerogatif sesuai dengan hasil munas dan rapimnas terkait Pemilu 2024. Agung menyesalkan pernyataan yang mengatakan bahwa terbuka peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.
5. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, elektabilitas Partai Golkar makin melorot, disalip Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang naik ke tiga besar. Hasil survei LSI menyebutkan, elektabilitas tertinggi dimiliki PDIP dengan 23,7 persen. Diikuti Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen dan Golkar 6,0 persen. “PDIP masih paling unggul, diikuti oleh Gerindra, lalu partai-partai lainnya dengan tingkat elektabilitas yang cenderung ketat (PKS, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat),” dari rilis Lembaga Survei Indonesia. Survei dilakukan pada 1-8 Juli 2023, melibatkan 1.242 responden. Margin of error survei diperkirakan ±2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
6. Pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail bakal memenuhi panggilan klarifikasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/7) hari ini. Maqdir dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangan soal adanya pihak yang mengembalikan uang Rp 27 miliar terkait penanganan kasus BTS 4G. “Saya berencana untuk sampai di sana (Kejaksaan Agung) sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Maqdir Ismail, Rabu (12/7) malam. Maqdir menambahkan, dirinya akan membawa uang tunai berupa dollar AS yang setara dengan Rp 27 miliar yang diterima dari pihak swasta di kantornya pada Selasa (4/7) lalu. Rencananya, uang miliaran itu bakal diserahkan kepada penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) hari ini.
7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengambil langkah judicial review atau uji materi terhadap UU Kesehatan yang baru saja disahkan pada Selasa (11/7) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, judicial review akan diambil bersama empat organisasi profesi lainnya, yaitu katan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). “Maka kami dari Ikatan Dokter (Indonesia) bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” kata Adib dalam keterangan video, yang dikutip Kamis (13/7).
Adib menyampaikan, langkah itu diambil lantaran ia menilai proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya cacat secara prosedur. Menurut Adib sejak awal pembahasan, UU Kesehatan belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Dengan begitu, UU terbaru ini belum memperhatikan aspirasi dari semua kelompok. Termasuk kata dia, kelompok profesi kesehatan yang menjadi garda terdepan. Begitu pula kelompok lain yang turut memberikan aspirasi terkait dengan permasalahan kesehatan di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mempersilakan para pihak yang tak puas dengan pengesahan Undang-undang Kesehatan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “JR (judicial review) itu dibenarkan, silakan, tidak ada masalah, karena memang dibolehkan,” ucap Irma dalam siaran langsung akun resmi YouTube DPR, Rabu (12/7). Pernyataan itu terlontar sewaktu Badan Legislasi DPR RI menerima audiensi 20 organisasi profesi kesehatan yang mendukung pengesahan UU Kesehatan. Ia menyindir beberapa organisasi profesi kesehatan mentereng yang mengambil sikap berlawanan. Menurutnya, argumentasi yang disampaikan para tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam organisasi-organisasi profesi yang berunjuk rasa itu tidak masuk akal. “Harus tahu juga pasal mana yang mau di-JR,” kata dia.
Irma Suryani meminta Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) fokus mengurus nasib para perawat di pelosok yang bergaji minim. Menurut dia, hal itu lebih baik dilakukan daripada berunjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Kesehatan yang dianggapnya telah memberi jaminan lebih kepada nasib para perawat di Indonesia. “Saya sampaikan dengan ketua organisasi profesi perawat, Harif (Fadhillah, Ketua Umum DPP PPNI), saya bilang, Anda ke mana saja, itu yang namanya perawat di daerah-daerah yang digaji Rp 300-500 ribu itu kenapa enggak Anda perjuangkan,” ungkap Irma. Ia mengeklaim telah memperjuangkan hal itu dan menegur para kepala daerah tempat para perawat hanya menerima gaji kecil. Menurutnya, gaji kecil untuk para perawat merupakan sesuatu yang tak pantas. “Kemana kalian semua? Kenapa kalian malah meributkan undang-undang yang menjamin kawan-kawan perawat lebih dimanusiakan, lebih dilindungi, dan lebih diberdayakan?” ungkap Irma.
8. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang adalah hasil operasi intelijen untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Mahfud awalnya menceritakan, di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang merasa terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu imbas dari pendidikan politik warisan Pemerintah Hindia Belanda, yang cenderung diskriminatif. Kala itu, hanya kalangan Islam tertentu yang bisa masuk ke pemerintahan.
“Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung,” kata Mahfud dalam Halaqah Ulama Nasional, di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Rabu (12/7).
9. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut, pihaknya selalu mendapatkan gangguan dari invisible hand saat membawa bakal calon presidennya, Anies Baswedan, bersafari politik ke suatu wilayah. Hermawi tidak menjelaskan dengan gamblang bentuk gangguan yang dimaksud dan dari pihak mana. Hanya saja, pihaknya telah berupaya mencari pengganggu itu, tetapi belum ketemu hingga kini. “Membawa calon kami ke mana-mana seperti kami dikatakan Mas Tedjo (Sujiwo Tejo) tidak terkatakan, tapi terasa seperti angin. Gangguan-gangguan selalu ada, tapi kalau kita cari enggak ketemu siapa yang ganggu,” kata Hermawi di YouTube Kompas TV, Rabu (12/7). Menurut Hermawi, Nasdem merasa cukup berat dalam menjaga kedaulatan partai. Meski demikian, ia tetap melihat persoalan itu sebagai hal yang biasa dalam politik.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan, partainya memastikan tak mengundang pihak luar dalam rencana agenda konsolidasi internal mereka yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (16/7). Ali mengatakan di luar kader partai, pihaknya hanya mengundang Partai Demokrat dan PKS. Keduanya diundang sebagai sesama partai koalisi pendukung Anies Baswedan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk Pilpres 2024. “Karena ini sifatnya konsolidasi internal, maka panitia membatasi untuk mengundang teman-teman dari eksternal untuk hadir acara tersebut,” ujarnya di kantor pusat Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
10. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap soal pertemuan tertutup antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas. Hal ini diungkapkan Hasto menjawab pertanyaan terkait upaya PPP yang masih mendorong agar Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Hasto menyatakan, PDI-P terus membangun komunikasi dengan kandidat cawapres Ganjar, di antaranya Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. “Dengan dialog itu kita bisa mencari siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dan ini merupakan hal yang sangat penting,” kata Hasto, Rabu (12/7) malam. Hasto juga mengakui, PDI-P terus mendengarkan beragam masukan dan usulan dari partai politik lain terkait cawapres Ganjar. Hasto memberi sinyal, pengumuman sosok bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan dilakukan September 2023.
11. Menparekraf Sandiaga Uno berharap bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Namun, dia memahami keputusan soal pasangan capres-cawapres merupakan kewenangan pimpinan parpol. “Saya pernah menjadi cawapres tahun 2019, walaupun belum diberikan amanah. Saya akan terhormat jika diberikan sekali lagi, tapi keputusan tersebut ada di tangannya pimpinan partai politik,” kata Sandi di Makassar, Selasa (12/7). Seperti diketahui, pada Pilpres 2019, Sandi maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Namun, Prabowo dan Sandi kalah dari Jokowi yang saat itu maju sebagai capres petahana.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengakui, partainya menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi cawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo. Eddy mengatakan, tawaran Erick jadi cawapres Ganjar dan Prabowo disampaikan PAN ketika bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maupun Prabowo pada beberapa waktu lalu. “Dalam pertemuan yang baik dan produktif dengan Ibu Megawati dan teman-teman dari PDI-P, kami sampaikan bahwa kita menawarkan Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya,” kata Eddy, Rabu (12/7. “Begitu juga ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, kami juga sampaikan hal yang sama,” imbuh Eddy. Ia mengeklaim, partainya konsisten mendorong Erick sebagai cawapres sejak tahun lalu, ketika partai lainnya masih membahas calon presiden.
12. Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo merupakan harapan bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan Teten dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 di Tennis Indoor Senayan, Rabu (12/7) dan Ganjar hadir dalam acara tersebut. “Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Pak Ganjar menjadi harapan kita untuk kemajuan ekonomi,” kata Teten.
Presiden Jokowi mengaku sudah menyiapkan nama calon penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo. Jokowi mengatakan, masa jabatan Ganjar akan berakhir September 2023. “Nama-nama sudah mulai, tetapi semuanya nanti lewat TPA [red: tim penilai akhir], ada proses seleksi,” kata Jokowi di Nyoman Nuarta Gallery, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (12/7).
Kemarin, Ganjar Pranowo dipertemukan dengan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap di Kyabin Studio, Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan pada Rabu (12/7). Keduanya tampak sedang berbincang, tertawa hingga salaman saat berjumpa. “Keduanya bertemu dalam podcast putra Presiden Republik Indonesia Jokowi, Kaesang Pangarep di Kyabin Studio, Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan pada Rabu (12/7),” ujar tim media Sandi, kemarin.
13. KPK buka peluang untuk menjerat Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kami selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Rabu (12/7). Seperti diketahui, Hasbi telah resmi ditahan di Rutan KPK sejak 12 Juli hingga 31 Juli. Ia merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
Ketua KPK Firli Bahuri akan mengusut lobi-lobi yang dilakukan Hasbi Hasan dalam mempengaruhi hakim agar menjatuhkan vonis perkara di MA sesuai permintaannya. “Tentu ini perlu didalami. Karena sampai hari ini saya belum bisa menyampaikan bagaimana cara HH [Hasbi Hasan] mempengaruhi hakim-hakim, sehingga dalam putusannya nanti sesuai dengan yang diharapkan atau dimintakan oleh orang yang berperkara kepada MA,’’ ujar Firli.
Hasbi diduga menerima suap Rp3 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka melalui Dadan Tri Yudianto. Total uang pengurusan perkara ini mencapai Rp11,2 miliar.
Uang tersebut dibagikan kepada beberapa pihak lain. Berkat “pengawalan” yang dilakukan Hasbi dan Dadan, terdakwa Budiman Gandi Suparman divonis lima tahun penjara. Putusan itu sesuai dengan keinginan Heryanto. Hasbi menjadi Sekretaris MA kedua yang dijerat KPK. Sebelumnya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi juga jadi tersangka suap penanganan perkara pada 2019. (HPS)
