JAKARTA, REPORTER.ID — Ketika teknologi berkembang lebih cepat, ancaman siber meningkat, dan perubahan geopolitik dapat memengaruhi arah organisasi, kemampuan mencapai target tidak lagi cukup diukur dari hasil akhir. Organisasi juga dituntut mampu mengenali risiko yang dapat menggagalkan target sebelum risiko itu berkembang menjadi persoalan.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan pengukuran kinerja organisasi.
Upaya itu diwujudkan melalui pelatihan Risk-Based Performance Management yang digelar Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) MUI bersama Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Pelatihan berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu, 7-8 Agustus 2026, dan diikuti sekitar 50 peserta. Kegiatan dibuka Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi, Drs. H. Hazuarli Halim, Jumat (7/8/2026).
Bagi MUI, manajemen risiko bukan semata persoalan teknis organisasi. Kemampuan mengenali, mengukur, dan memitigasi risiko dipandang penting karena keputusan organisasi dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan umat.
Hazuarli mengatakan, keterbatasan sumber daya manusia tidak semestinya menjadi alasan bagi organisasi untuk mengabaikan proses pengambilan keputusan yang efektif dan terukur.
“Yang diperoleh dalam pelatihan dua hari ini pasti sangat bermanfaat, bukan saja bagi manajemen dan roda organisasi yang makin melihat aspek risiko sebagai dasar berpijak, tetapi pengetahuan ini juga bisa ditransfer dalam berbagai kepentingan di luar MUI,” ujar Hazuarli.
Ia meminta peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi.
Risiko dan Strategi Tidak Bisa Dipisahkan
Ketua LPEU MUI Dr. Mukhaer Pakkanna mengatakan, manajemen risiko memiliki hubungan erat dengan bagaimana organisasi menyusun strategi, menetapkan target, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur keberhasilan.
Menurut Mukhaer, organisasi tidak cukup hanya memiliki program kerja. Setiap program harus disertai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran.
“Pelatihan ini sangat penting karena berkaitan dengan manajemen risiko dan manajemen risiko terkait dengan manajemen strategi. Kita ingin mempelajari bagaimana membuat manajemen strategi, terutama pengukuran kinerja dan target,” kata Mukhaer.
Ia menilai kemampuan mitigasi menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi.
Dalam konteks MUI, tantangan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana berbagai potensi yang dimiliki umat dapat diorganisasi dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Mukhaer mengutip pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War untuk menggambarkan pentingnya strategi dan pengorganisasian dalam mencapai tujuan.
“Karena itu, pelatihan manajemen risiko sekali lagi sangat penting agar muncul kesadaran memitigasi risiko dan mengukur target-target yang kita gariskan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, kata Mukhaer, diharapkan dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola program sekaligus memastikan berbagai target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih terukur.
AI, Ancaman Siber hingga Geopolitik
Ketua Umum AMREI Rifky Assamady melihat kebutuhan terhadap manajemen risiko semakin besar seiring perubahan lingkungan organisasi yang berlangsung cepat.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ancaman siber, perubahan teknologi, dinamika geopolitik, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas membuat organisasi menghadapi risiko yang semakin beragam.
Dalam situasi tersebut, kata Rifky, organisasi tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan menyusun program dan mengevaluasi hasil setelah program selesai.
“Dalam situasi seperti ini, keberhasilan organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun program, tetapi juga oleh kemampuan membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat,” kata Rifky.
Ia mengatakan perspektif tersebut juga memiliki relevansi dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam.
Kepemimpinan, menurut Rifky, bukan hanya mengenai kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi juga menyangkut amanah. Karena itu, seorang pemimpin dituntut menjaga kepercayaan, bertindak adil, dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat.
Dalam kerangka tersebut, Risk-Based Performance Management menjadi instrumen untuk menghubungkan target organisasi dengan berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaiannya.
KPI Tidak Cukup, Organisasi Perlu KRI
Rifky menjelaskan, manajemen kinerja secara konvensional umumnya menempatkan Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran utama keberhasilan.
Organisasi menetapkan target, mengalokasikan anggaran, menjalankan program, kemudian mengevaluasi hasil pada akhir periode.
Model tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika organisasi baru mengetahui adanya risiko setelah target gagal dicapai.
Karena itu, Risk-Based Performance Management menempatkan target dan risiko dalam satu kerangka pengelolaan.
“Artinya, setiap target kinerja harus dipandang dari dua sisi sekaligus. Pertama, apa target yang ingin dicapai? Kedua, apa risiko yang dapat menghalangi pencapaian target tersebut?” jelas Rifky.
Dalam pendekatan ini, setiap KPI idealnya memiliki pasangan berupa Key Risk Indicator (KRI).
KRI berfungsi membantu organisasi membaca tanda-tanda awal munculnya risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian target. Dengan demikian, organisasi memiliki kesempatan melakukan mitigasi sebelum risiko berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pendekatan tersebut menggeser cara pandang manajemen risiko dari sekadar respons terhadap masalah menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Belajar Risiko Melalui Permainan
Pemahaman mengenai risiko tidak langsung dimulai dari teori. Setelah seremoni pembukaan, Sekretaris AMREI Mohamad Soleh memimpin sesi pelatihan dengan pendekatan interaktif.
Sekitar 50 peserta dibagi ke dalam enam kelompok. Mereka kemudian mengikuti permainan menggunakan Jenga Block dan board game yang dirancang untuk memperkenalkan konsep risiko melalui pengalaman langsung.
Dalam permainan tersebut, peserta dituntut mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah sebelum menentukan keputusan berikutnya.
Metode itu digunakan untuk memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan selalu memiliki konsekuensi dan ketidakpastian. Peserta tidak hanya diajak mengetahui definisi risiko, tetapi juga merasakan bagaimana risiko memengaruhi keputusan.
“Kita kedepankan dulu praktik melalui games. Ini sengaja kita lakukan dan terbukti peserta sangat bergairah dan ingin tahu lebih jauh apa dan bagaimana sesungguhnya manajemen risiko itu diterapkan,” kata Soleh.
Pendekatan praktis tersebut kemudian menjadi pintu masuk menuju pembahasan teori dan strategi penerapan manajemen risiko dalam organisasi.
Pelatihan turut dihadiri jajaran MUI dan AMREI, termasuk Ketua LPEU MUI Dr. H. Mukhaer Pakkanna dan pengacara Ihsan Tandjung.
Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak, antara lain JASINDO, ACA Asuransi, ISDF MUI, dan LPPOM MUI.
Pada akhirnya, pelatihan dua hari itu membawa pesan yang lebih luas dari sekadar pengenalan instrumen manajemen risiko. MUI dan AMREI ingin membangun cara pandang bahwa pencapaian kinerja dan pengelolaan risiko merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.
Target organisasi membutuhkan ukuran kinerja. Namun, untuk memastikan target itu benar-benar tercapai, organisasi juga harus mengetahui apa saja yang dapat menggagalkannya.
Dengan memasukkan risiko ke dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja, budaya sadar risiko diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang pelatihan, tetapi berkembang menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang berkelanjutan. ***
