Kadivhubinter Polri Irjen (Pol) Krishna Murti (net)
Isu menarik pagi ini, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti menyebutkan, eks kader PDIP Harun Masiku yang menjadi buron KPK diduga berada di dalam negeri. Petinggi Polri itu bilang, ada data pelintasannya yang menunjukkan Harun Masiku ada di dalam negeri. ICW menyebut, jika Harun terciduk, bisa menyeret politisi papan atas.
Isu hangat lainnya, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya akan mengkonfrontir Menko Perindustrian Airlangga Hartarto denga mantan Mendag M Lutfi jika diperlukan dalam perkembangan penyidikan. Pasalnya, kebutuhan para jaksa adalah memastikan pembuktian terhadap para tersangka korporasi.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku telah meminta Puspom TNI turun tangan mengusut peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara yang dilakukan sejumlah prajurit TNI yang masih aktif. Bareskrim Polri mengambil alih semua laporan terhadap akademisi Rocky Gerung yang diterima polisi, totalnya, ada 13 laporan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, semua laporan ditarik karena memiliki obyek laporan yang sama. Berikut isu selengkapnya.
1. Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti menyebutkan, eks kader PDIP Harun Masiku yang menjadi buron KPK diduga berada di dalam negeri. “Ada data pelintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri,” kata Krishna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/8). Menurut Krishna, berdasarkan data pelintasan masyarakat, Harun sempat terdeteksi keluar dari wilayah Indonesia. Namun, satu hari kemudian, dia kembali masuk ke Indonesia.
Krishna mengaku lupa kapan tepatnya tanggal perlintasan keluar-masuk Harun Masiku. “Lupa tanggalnya, tapi ada. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi,” ujar Krishna. Menurut dia, keberadaan Harun Masiku diduga tidak seperti rumor yang selama ini beredar, yakni bersembunyi di negara tetangga. Seperti diberitakan, Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kadivhubinter Irjen Krishna Murti juga menyebutkan, ada buronan KPK yang berganti nama dan mengubah kewarganegaraan. “Ada buron lain yang berganti kewarganegaraan dan berganti nama,” kata Krishna di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/8). Sayangnya Krishna tidak membeberkan siapa buronan yang dimaksudkannya tersebut. Dia hanya mengatakan, pihaknya telah mengetahui keberadaan para buron itu dan telah melakukan koordinasi dengan KPK. Menurut Krishna, temuannya tersebut berdasarkan pertukaran informasi dengan pihak Interpol dari negara lain.
“Kami tahu lokasinya dan itu kami akan mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan,” ujarnya. Lebih lanjut, Krishna menjelaskan soal kunjungannya ke KPK untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait isu-isu kejahatan transnasional serta pencarian para buron. “Kedatangan kami dalam rangka menguatkan kerjasama yang sudah ada. Perlu dioptimalkan, perlu disinkronisasi, karena kalau tidak dikuatkan, tidak disinkronisasi nanti tidak optimal,” tuturnya. Seperti diketahui, dari situs resmi KPK, masih ada tiga buronan yang belum tertangkap. Yakni Harun Masiku, Kirana Kotama alias Thay Ming, dan Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin.
2. Jubir KPK Ali Fikri menyatakan akan bertindak jika memang buron kasus dugaan suap, Harun Masiku berada di dalam negeri. Ali mempersilakan masyarakat melapor ke KPK jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. “Kalau ada, pasti kami tindaklanjuti, pencarian secara aktif pasti kami lakukan,” ujarnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/8). Ali mengatakan, informasi yang disampaikan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti penting dan akan didalami KPK. Informasi itu akan ditindaklanjuti KPK melalui Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta Kedeputian Informasi dan Data. ‘’KPK sungguh-sungguh dalam memburu tiga DPO kasus korupsi yang sampai saat ini belum tertangkap,’’ ujarnya.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan tetap meragukan mantan kader PDI-P Harun Masiku akan tertangkap meski KPK dibantu Mabes Polri. “Ini masalah kemauan saja. Mau dibantu oleh siapa pun, kalau pimpinan KPK-nya tidak mau, ya tidak akan ditangkap,” ujar Novel, Senin (7/8). Novel mengaku, dirinya masih memegang pernyataannya bahwa Harun tidak akan tertangkap selama KPK masih dipimpin Firli Bahuri. Menurut Novel, ia mengenal Firli karena bekerja di KPK sejak lama. Oleh karena itu, ia memiliki berbagai informasi yang mendukung keyakinan bahwa Harun Masiku tidak akan ditangkap selama Firli masih di KPK. “Walaupun itu tidak bisa saya jelaskan kenapa saya yakin, tetapi saya perlu sampaikan bahwa Firli tidak akan menangkap Harun Masiku agar publik paham,” kata Novel.
3. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pejabat Polri yang menyebut Harun Masiku berada di Indonesia memperkuat dugaan bahwa KPK melindungi buron. “Hal ini sekaligus mengkonfirmasi dugaan publik bahwa lembaga antirasuah melindungi Harun hampir mendekati kebenaran,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8). Menurut Kurnia, pernyataan Krishna menunjukkan, kinerja KPK dalam memburu Harun begitu bobrok.
Menurut dia, sejak dipimpin Firli Bahuri, kinerja KPK menjadi sangat buruk ketika terkait suatu kasus korupsi yang beririsan dengan politik. ICW yakin alasan terbesar KPK “enggan” menegakkan hukum terhadap Harun karena buron itu terindikasi kuat berkaitan dengan elite partai politik. Jika Harun diciduk, kata Kurnia, maka kasus itu akan menyeret politisi papan atas. “Dugaan kami, KPK ingin melindungi elite partai tersebut,” tutur Kurnia.
4. Kejagung RI tidak menutup kemungkinan akan mengkonfrontir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan eks Mendag Muhammad Lutfi. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021-2022 beserta turunannya termasuk minyak goreng.
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya akan mengkonfrontir jika diperlukan dalam perkembangan penyidikan. Pasalnya, kebutuhan para jaksa adalah memastikan pembuktian terhadap para tersangka korporasi. “Nanti kita lihat penyidikan ya. Kalau seandainya kan pak Lutfi kan gak dateng tuh, sampai sebatas mana korporasi ini diyakini akan segera kita sidangkan,” ungkap Febrie pada Senin (7/8).
Penyidik, kata Febrie, sebelumnya mencari potensi pelanggaran hukum dalam kebijakan yang dibuat Airlangga Hartarto. Febrie menyebut dipanggilnya Airlangga dan sejumlah pejabat Kemendag masih terkait dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh tiga tersangka korporasi, yaitu Wilmar Grup, Musim Mas Grup, dan Permata Hijau Grup. Dijelaskan, pemeriksaan Airlangga kala itu untuk meminta keterangan soal korporasi yang jadi tersangka itu. “Korporasi ini kita minta pertanggungjawaban itu. Itu kan harus dibuktikan, atas kesalahan itu, maka korporasi lah yang layak menerima kita sangkakan keuntungan,” tegas dia.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik Kejagung kembali memanggil mantan Menteri Perdagangan M Lutfi untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022 pada Rabu (9/8). “ML selaku Mantan Menteri Perdagangan RI melalui kuasa hukumnya mengkonfirmasi bahwa ML akan hadir sebagai saksi pada Rabu, 9 Agustus 2023,” kata Ketut Sumedana, Senin (7/8). Menurut Ketut, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp6,47 triliun.
5. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syaputra mengungkapkan, pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejagung dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021-2022 beserta turunannya adalah murni penegakan hukum. Kejagung melihat ada keterkaitan antara alat bukti dan saksi dalam peristiwa pidana. “Sehingga murni pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan keseimbangan dan klarifikasi kepadanya terkait adanya peritiswa hukum pidana,” ujar Azmi, kemarin.
Menurut dia, Kejaksaan Agung perlu segera menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Sehingga, semua menjadi terang benderang siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut. “Diharapkan Kejaksaan Agung dalam waktu segera dapat meningkatkan penyidikan lebih terang dan jelas, siapa pun pelakunya baik intelektual maupun yang turut serta agar segera di proses pertanggungjawaban pidananya,” ujar Azmi.
Azmi Syahputra menduga Kejagung telah menemukan bukti keterkaitan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Temuan ini yang melatarbelakangi Kejagung memanggil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. “Pemanggilan Airlangga Hartanto di Kejaksaan Agung tentunya terkait proses hukum, karena bisa jadi penyidik menemukan dugaan adanya rangkaian peristiwa keterkaitan kerja sama antarpelaku dalam melakukan perbuatan turut serta dalam perkara dimaksud sehingga perlu dimintai 0keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung,” kata Azmi lagi.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Bahkan ia meminta KPK untuk ikut mensupervisi kasus tersebut. “KPK bisa mensupervisi khusus kasus CPO ini, supaya tuntas,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/8). Namun ia mengaku tetap optimis Kejagung bisa menuntaskan kasus tersebut.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan akan mempraperadilan penanganan kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng jika penentu kebijakan terkait izin ekspor CPO tidak dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu diungkapkan Boyamin dalam Zoom Meeting Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Ekspor CPO” di Jakarta Selatan, Senin (7/8). Menurut Boyamin, upaya hukum tersebut akan dia tempuh bersama koalisi sipil lainnya jika penanganan kasus tersebut tidak sesuai harapan publik dan dilakukan tebang pilih. “Jadi, siapapun yang terlibat, dari level atas sampai bawah harus diproses,” tegasnya.
6. Para tahanan KPK merasa terganggu dengan perilaku Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe yang suka buang air kecil dan meludah sembarangan di area Rutan KPK. Mereka lalu membuat surat yang berisi keluhan dan ketidaknyamanan terhadap perilaku Lukas Enembe. Namun pengacara Lukas Petrus, Petrus Bala Pattyona menyebut kliennya bukannya jorok ketika berada di Rutan Gedung Merah Putih KPK, melainkan tidak bisa mengurus diri sendiri karena sakit yang tengah dideritanya. “Istilah yang benar adalah Bapak Lukas tidak mampu mengurus diri sendiri, tidak jorok. Dia (Lukas Enembe) tidak mampu (urus diri sendiri),” kata Petrus di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/8) malam.
Menurut Petrus, dirinya mengenal kliennya sejak menjabat Bupati Puncak Jaya hingga menjadi Gubernur Papua, selalu bersih. “Soal kebersihan, saya menyaksikan sendiri, di rumah negara, rumah pribadinya, bersih. Jadi istilah jorok itu sebenarnya salah. itu terlalu hiperbola itu,” kata Petrus. Pengacara Lukas lainnya, OC Kaligis mengungkapkan, pihaknya telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengeluarkan penetapan agar kliennya dapat menjadi tahanan kota. “Kita sudah minta penahanan kota karena mandi pun (Lukas Enembe) sudah tak bisa, bau badannya itu, temannya di Rutan bantu (memandikan), temannya yang 20 ini bantu, mereka sudah putus asa, ini mengganggu mereka juga,” kata OC Kaligis.
7. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku telah meminta Puspom TNI turun tangan mengusut peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara yang dilakukan sejumlah prajurit TNI yang masih aktif. “Saya perintahkan Danpom TNI, langsung diperiksa ya. Sudah saya perintahkan, nanti akan kita periksa,” kata Yudo di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8). “(Itu) kan oknum, bukan atas nama institusi, termasuk bukan atas nama pangdam, bukan atas nama institusi kodam, tapi kan satuan kumdam,” ujarnya. Perintah sejenis juga telah ia layangkan kepada pangdam terkait.
Menurutnya, tindakan prajurit aktif yang menggeruduk Mapolrestabes Medan itu “kurang etis” dan pemberitaan terkait peristiwa tersebut dapat menjadi bukti awal bahwa memang terjadi penggerudukan semacam itu. Panglima TNI mengeklaim, pihaknya bakal bertindak tegas terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran dan tidak akan melindungi siapa pun. “Jadi, jika ada hal yang seperti itu, kita langsung. Tidak ada impunitas, tidak ada menutup-nutupi,” tegasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Angkatan Darat turun tangan terkait peristiwa anggota TNI mendatangani kantor Mapolrestabes Medan, Sabtu (5/8). Dia meminta Itjen AD memastikan apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa itu. Kemenko Polhukam akan terus berkoordinasi terkait peristiwa yang diduga merupakan intervensi penegakan hukum kasus pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara itu. “Kalau berita benar, tentu ironi. Tapi terkadang berita itu lebih seru dari faktanya. Untuk memastikan itu Irjen AD perlu turun tangan. Tentu saja Polhukam akan koordinasi,” kata Mahfud MD.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Pj. Bupati Nduga dan tokoh masyarakat masih bernegosiasi untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu. “Mengutamakan dengan yang baru ini Pj. Bupati Nduga yang baru dan tokoh masyarakat setempat,” kata Yudo di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8).
Ia mengatakan KKB berbaur dengan masyarakat, sehingga aparat menghindari jatuhnya korban baik dari TNI/Polri maupun dari masyarakat dalam membebaskan Philip. “Di sana mereka bersama dengan penduduk, tentunya juga kita gunakan cara kemanusiaan supaya tidak timbul korban, tidak timbul korban baik di pihak kita, baik di masyarakat,” katanya.
8. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres mendatang. Sebab, ada potensi hengkangnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan jika ketua umumnya AHY tak dipilih jadi bakal calon RI-2. “Nasdem, Demokrat, PKS, kita bekerja dengan segala kemampuan. Kita tidak transaksional, kita ini beresiko (terpecah) dan sudah mulai ada resikonya,” ujar Mardani, Senin (7/8). “Jangan biarkan Partai Demokrat, Mas AHY hengkang,” sambungnya. Menurutnya, penting untuk Anies segera menentukan pendamping untuk menjajaki Pilpres 2024. Alasannya, supaya elektabilitas Anies bisa optimal. Ia melihat turunnya tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Sumatera Barat (Sumbar) karena tak kunjung ada kejelasan nama bacawapres pendamping Anies. “Kalau sudah lengkap (bacapres-bacawapres), sekber (sekretariat bersana) sudah terbentuk, target ditetapkan, aksi dilaksanakan, maka lancar sudah. Gerakan di bawah jalan,” ujarnya.
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memastikan cawapresnya akan diumumkan pada waktu yang tepat. “Saat ini masih sedang dalam proses, begitu sudah sampai pada waktunya diumumkan,” ungkap Anies saat ditanya soal peluang menggandeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapresnya, pada waktu berkunjung ke kampung nelayan di TPI Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (7/8).
Anies lalu membocorkan tiga kriteria sosok cawapresnya. Pertama, memiliki sifat konsisten membela rakyat kecil. Anies akan memilih sosok yang mempunyai niat untuk membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Kedua, pembelaan tata kelola yang benar dan ketiga pembelaan pada prioritas yang menghadirkan keadilan konsisten di bawah. “Prinsip yang kita pegang itu,” tegasnya.
Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi yakin Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan angkat kaki dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Gus Choi yakin kedua partai tersebut akan menerima keputusan Anies Baswedan perihal sosok cawapres pendamping Anies. “Nasdem yakin PKS dan Partai Demokrat tidak akan goyah. Apa pun yang diputuskan Mas Anies akan diterima dengan legawa dan penuh permakluman,” ujar Gus Choi, Selasa (8/8). Terkait peringatan PKS yang mencium risiko Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan, Effendi menganggapnya sebagai masukan.
Gus Choi yakin pernyataan PKS tersebut bukan paksaan maupun tekanan, tapi hanya gimmick politik saja. “Enggak perlu khawatir. Tiga partai telah sepakat menyerahkan kepada Mas Anies,” ucapnya. Menurut Gus Choi, Anies masih memiliki waktu untuk menentukan siapa sosok cawapres yang akan mendampinginya. Dia menegaskan pertimbangan yang matang akan menghasilkan keputusan berkualitas tinggi. “Waktu masih ada. Pikiran yang cerdas, pertimbangan yang matang, dan sikap yang tepat, akan melahirkan keputusan yang berkualitas tinggi,” ujarnya sambil ketawa ngakak.
9. Bareskrim Polri mengambil alih semua laporan terhadap akademisi Rocky Gerung yang diterima polisi, totalnya, ada 13 laporan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, semua laporan ditarik karena memiliki obyek laporan yang sama. “Semua Laporan Polisi ditarik ke Mabes Polro karena obyek perkara dan terlapor semua sama. Dalam proses ambil alih,” ujar Djuhandhani saat dikonfirmasi, Senin (7/8). Terkait laporan dan pengaduan tersebut, Bareskrim akan lakukan penyelidikan. “Terkait 13 LP maupun dua pengaduan ini kita mulai melaksanakan penyelidikan,” kata Djuhuandhani.
Sementara itu Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI-P Jakarta Pusat melaporkan oknum yang membakar bendera PDI-P saat aksi bela Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/4597/VIII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA. “Alasan pelaporan jelas, bendera partai itu kan yang sangat kami hormati. Ini kan bukan hanya terkhusus pada bendera PDI-P, tapi pada seluruh bendera parpol lain,” ujar Jurbir BBHAR DPC PDI-P Jakpus Triwiyono Susilo di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/8).
10. Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Militer Gayus Lumbuun menjelaskan alasan khusus mendorong sistem koneksitas dalam penyidikan kasus dugaan suap eks Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi. Menurut Gayus, penyidikan dengan sistem koneksitas merupakan bentuk antisipasi, karena dikhawatirkan kasus yang melibatkan Henri dan Afri bersinggungan dengan kerahasiaan militer. Apalagi keduanya merupakan perwira tinggi dan menengah di TNI Angkatan Udara.
“Kenapa harus ada koneksitas? Jawaban saya adalah koneksitas adalah lembaga bertemunya peran hukum di ranah militer, apalagi ini (Henri) bintang 3, bintang tertinggi, karena dikhawatirkan ada kerahasiaan militer yang terkait, itu intinya,” kata Gayus dalam keterangannya, Senin (7/8). Di sisi lain, Gayus menilai Presiden Jokowi seharusnya lebih cepat bersikap mengatasi polemik kasus itu. Menurut dia, jika Presiden Jokowi bersikap, itu bukan intervensi atau mencampuri persoalan yudikatif, melainkan menjalankan kewajiban untuk menjaga suasana masyarakat tetap kondusif.
“Bukan mencampuri tapi mengingatkan. Presiden mengingatkan dan Presiden memahami dengan baik bahwa sesungguhnya masalah ini adalah masalah hukum acara,” ujar Gayus. Menurut Gayus, berkaca dari polemik penanganan kasus Henri dan Afri, Jokowi seharusnya berinisiatif melakukan perbaikan landasan aturan atau undang-undang bersama dengan DPR untuk mencegah konflik serupa terulang Kembali di masa yang akan datang.
11. Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi matra Angkatan Darat, Laut dan Udara yang sudah ada di TNI saat ini dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045 di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (7/8). “Saya harus menawarkan roadmap-nya apakah Indonesia nanti seperti Singapura punya angkatan siber melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujar mantan Seskab itu, Selasa (8/8).
Dijelaskan, usul pembentukan angkatan baru itu terinspirasi dari Singapura yang memiliki digital and intelligence service sebagai angkatan keempat ketentaraan. Menurut Andi, Singapura melakukan itu karena memang ada kebutuhan di sektor pertahanan seiring berkembangnya teknologi. “Dari situ mungkin baru dipikirkan apakah seperti Singapura kita butuh melompat untuk membentuk angkatan keempat, Angkatan Digital Indonesia,” kata dia seraya menambahkan, Singapura mempersiapkan pembentukan angkatan siber selama tujuh tahun dan diresmikan pada Oktober 2022 lalu.
12. Partai Golkar kasih angin surga pada Gibran. Waketum Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, Golkar tak keberatan jadi kendaraan politik putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. “Saya kira enggak keberatan, selama dalam proses pembicaraannya itu semua hal bisa disepakati,” kata Doli, Senin (7/8) malam. Namun, Doli menuturkan, di internal Golkar belum ada pembahasan soal kemungkinan mengusung Gibran sebagai cawapres. Sebab, Wali Kota Solo itu bukan kader Golkar.
Doli mengatakan Golkar terbuka jadi kendaraan politik Gibran bukan hanya yang berkaitan dengan Pilpres 2024, banyak tugas lain yang juga bisa menjadi kewenangan Gibran. “Kalau itu jadi bagian kesepakatan pembicaraan. Nanti kan pembicaraan enggak cuma itu, enggak cuma capres, bukan hanya soal apa yang harus kita lakukan,” ujarnya. “Tapi itu saya bilang, pembagian peran, kontribusi, pembagian tugas, kewenangan, banyak,” imbuhnya.
Ketua DPP PDIP Aria Bimo mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tokoh yang mempertahankan Partai Golkar sejak 1999 atau setelah Orde Baru tumbang. “Terus terang, sejak 1999 Ibu Mega adalah orang yang paling kuat mempertahankan Golkar eksisting,” kata Aria Bimo, Senin (7/8) malam.
Aria mengakui Golkar dan PDIP memang sama-sama mengalami turbulensi politik nasional. Namun, kedua partai tersebut tak pernah jatuh. Saat ini, baik PDIP dan Golkar siap memasuki politik 2024. Menurut dia, PDIP dan Golkar bisa bersama-sama menahkodai Indonesia di masa depan. Ia menilai Golkar dan PDIP punya peran yang besar bagi demokrasi di Indonesia. “Dua partai ini memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Kita akan masuk ke situasi politik 2024, dibutuhkan dua kapal besar ini. PDIP dan Partai Golkar ini adalah partai nasionalisme, negara ini butuh partai besar yang menahkodai NKRI,” ujarnya.
13. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui dirinya menjalin hubungan dekat dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait peluang koalisi pada Pilpres mendatang. Kata Airlangga, kedua partai sedang dalam tahap pembicaraan detail soal kemungkinan koalisi. Kedua partai mulai membahas sejumlah hal strategis, seperti pembagian kekuasaan, kerja sama parlemen, hingga peluang cawapres. “Semuanya masuk. Kita bicara power sharing, bukan hanya power sharing, kerja sama di parlemen dan sebagainya,” kata Airlangga, Senin (7/8) malam.
Airlangga menyebut sejumlah topik pembahasan tersebut belum bisa diumumkan. Sebab menurut perjanjian, jika topik pembahasan tersebut bocor, peluang kerja sama kedua partai akan batal demi hukum. “Kalau kerja sama kita lagi bicara detail, belum bisa dipublish. Karena kalau dipublish, perjanjiannya batal demi hukum,” katanya. Ia mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Prabowo. Dia kenal dekat Prabowo sejak saat dia aktif di Golkar, ikut konvensi capres Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan internal partai yang dipimpinnya masih solid saat ini. Airlangga menyebut isu Munaslub untuk mendongkel dirinya hanya dilakukan kader di luar struktural. Sementara, semua pimpinan DPP hingga pimpinan DPD I dan II tetap satu komando. “Pertama tentu kalau internal Golkar, baik di struktur daerah, maupun di struktur pusat, solid,” kata Airlangga, Senin (7/8) malam.
Airlangga memastikan semua kader di struktural partai saat ini taat terhadap mekanisme yang berlaku. Mekanisme yang ia maksud adalah Munas, Rapimnas, hingga Rakernas. Menurutnya, kelompok yang ingin melakukan gerakan di luar mekanisme tersebut hanya kader di luar structural Golkar. Ia menyebut para pihak yang mewacanakan Munaslub sebagai bajak laut. Ia mengibaratkan langkah mereka sebagai upaya untuk mengambil alih kapal yang tak lama lagi akan berlabuh. “Kalau di laut namanya bukan nonstruktural, tetapi bajak laut,” ucap Airlangga.
14. Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni terus mendorong evaluasi terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto sesuai rekomendasi Dewan Pakar pada akhir Juli lalu. Kata dia, Dewan Pakar Golkar akan menilai perkembangan dinamika politik hingga akhir Agustus ini. Setelah itu, Dewan Pakar akan lakukan Rapat Pleno IX pada awal September 2023 mendatang. “Kami memberi batas waktu sebelum Agustus berakhir. Baru nanti setelah itu kami akan adakan Rapat Pleno IX untuk lakukan evaluasi,” ujar Ganjar Razuni, Senin (7/8).
Ganjar menuturkan Dewan Pakar menanti keputusan Airlangga soal arah dukungan Golkar pada Pilpres 2024. Dewan Pakar juga terus memantau kelanjutan proses hukum yang melibatkan Menko Perekonomian merangkap Ketum Golkar Airlangga Hartartoitu. Ganjar mengaku tak risau terkait dukungan para pimpinan DPD I Golkar terhadap Airlangga usai pertemuan Bali 30 Juli lalu. Menurut dia, dinamika politik saat ini masih bergerak dinamis hingga Agustus mendatang. “Setelah Agustus, kita enggak tahu perkembangan yang terjadi. Namun setelah lewat Agustus, itu yang terus dipantau. Tapi wajar kalau pimpinan DPD I Golkar berposisi seperti itu,” kata Ganjar.
15. Statemen Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal PKB bagian dari NU ditolak mentan-mentah PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan PKB bukan partai yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjelaskan berdasarkan hasil Muktamar, NU telah mengambil jarak dengan politik praktis. “Enggak ada, enggak ada [PKB representasi NU]. NU ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis, jadi semuanya sama saja,” ujar Gus Yahya di sela-sela forum Asean Intercultural and Interreligius Dialogue Conference (IIDC), The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (7/8).
Menurutnya, meski PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, namun posisi PBNU hanya sebagai fasilitator karena ada warga NU yang ingin membuat partai. Ia mengatakan setelah partai politik itu terbentuk, PBNU tidak ikut campur lagi dan melepaskan diri dari politik praktis. “Sudah habis itu sudah sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk diantaranya warga NU, Siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan,” kata Gus Yahya. Ia juga menyebut tidak boleh ada calon presiden dan calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU.
Di sisi lain, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengklaim hanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan para kader-kader PKB yang masih memikirkan NU. Klaim tersebut merespon pernyataan Wakil Sekjen PBNU Sulaeman Tanjung yang menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat atau aspirasi khusus kepada PKB. “Sebagaimana yang juga dititipkan secara jelas oleh kiai Said saat haul Gus Dur kemarin, dan kenyataannya hanya ketum dan kader PKB yang sejak melek sampai merem mau tidur masih ‘mikirin’ NU di hatinya,” kata Daniel, Senin (7/8). (HPS)
